37 research outputs found
Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia
No full textPenelitian ini memfokuskan kajian mengenai periodisasi dan klasifikasi dekriminalisasi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan secara kualitatif. Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP pada periode setelah reformasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan dekriminalisasi pada periode sebelum reformasi. Setelah reformasi, dibentuk lembaga yang berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap delik, baik delik yang terdapat di dalam KUHP maupun delik yang terdapat di luar KUHP. Terdapat empat klasifikasi dekriminalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu dekriminalisasi bukan murni, dekriminalisasi murni, dekriminalisasi murni sebahagian, dan dekriminalisasi bersyarat. Bukan murni berarti suatu delik masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum (legal). Murni berarti suatu delik sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum (tidak legal atau tidak sah). Murni sebahagian berarti suatu delik masih tetap berlaku dan tetap memiliki kekuatan hukum (legal atau sah) terhadap unsur perbuatan pidana yang masih berlaku. Bersyarat berarti menegaskan syarat tertentu dalam hal berlakunya suatu delik secara lega
Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta
No full textSubstansi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, meliputi aspek hukum privat dan hukum publik. Dalam tulisan ini, hanya dikaji unsur hukum publik, khususnya terkait kriminalisasi dan dekriminalisasi. Penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan dalam mengungkap dasar pemikiran kriminalisasi dan dekriminalisasi untuk mencapai tujuan, yaitu setiap orang harus mengetahui batasan-batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan. Kriminalisasi dan dekriminalisasi di bidang hak cipta adalah bagian dari Politik Hukum Pidana Indonesia. Dasar pemikiran proses kriminalisasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu kriminalisasi murni dan bukan kriminalisasi murni. Dasar pemikiran proses dekriminalisasi adalah pidana tidak dijatuhkan atas perbuatan pelanggaran hak cipta yang tidak memiliki kepentingan secara komersial. Pemerintah hendaknya secara terus menerus memberikan edukasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam menyikapi delik aduan di bidang hak cipta. Pencipta hendaknya terus berkarya dan memahami bahwa tidak semua pelanggaran hak cipta dapat dinyatakan sebagai kejahatan dan terhadap pelakunya disebut penjahat. Hal itu karena ada legalisasi terhadap pelanggaran itu sendiri
Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan
No full textThe purpose of this study is to analyze the freedom to embrace religion and belief and fulfill the right to work in Indonesia. This type of research is normative legal research specifically discussing human rights in the field of religion and work. Regulation on the role and sanction for the government in the context of guaranteeing religious freedom, especially for Muslims, is very important. One form of legal vacuum in the regulation of religious freedom in Indonesia is in the context of the release of someone from Islam who aims to save humanity (of course also for other religions in Indonesia) and embrace other religions of his own free will. Regulations regarding the role and sanctions for the government in the context of guaranteed rights to obtain decent jobs, especially at productive age, are very important. Technically, it is clearly impossible for employers to recruit workers if there are no jobs in accordance with the capacity of the company\u27s needs. From this, it can be said that the fulfillment of the right to work has a correlation with other types of rights so that a worker can have competence. The amount of unemployment that cannot be reduced by the Indonesian government and discriminatory treatment is a form of violation of the right to work
Hudud Terhadap Pencurian dan Penodongan atau Perampokan Dibandingkan Dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif Indonesia
No full textAllah exaggerated the threat of punishment for the perpetrators of the hijab above the threat of punishment for the perpetrators of murder or theft. This threat applies not only if the acts of hirabah are committed to Muslims, but also if they are carried out to other religious people who live under Islamic rule. Allah has mentioned the forms of punishment for the perpetrators of hirabah crimes, namely being killed (if they are only human lives without robbery), killed by crucifixion (if killing and seizing the victim's property), crossing their arms and legs crossed (those who only seizing property and not killing the victim), disposed of (if only the perpetrator commits terror or scares the victim by threatening). The threat of punishment for violent theft according to Article 365 of the Criminal Code is: Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code (imprisonment for a maximum of nine years), Article 365 paragraph (2) of the Criminal Code (imprisonment for a maximum of twelve years), Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code (jail sentence of fifteen years at the most). Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code (capital punishment or life imprisonment or for a certain period of twenty years at the most)
Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam
No full textLegal review regarding the status of state finances within the scope of state-owned enterprises and the resolution of the problems of corruption, which uses a type of normative legal research which uses a statutory approach, and legal history, as well as legal politics, that there are research results which find that first , positive laws such as the 1945 Constitution and the package of state finance laws have provided legal certainty regarding the status of state finances within the SOE Persero environment as state finance, which for the sake of creating a governance mechanism and an accountable, transparent, prudent state financial accountability in the end will create prosperity for all people. There is a consequence that all legal arrangements that are different and raise doubts must still refer to the provisions of the 1945 Constitution and the package of laws on state finances. Second, regulation regarding the legal status of finance within the BUMN Persero regarding the problem of state losses in the problem of resolving a criminal act of corruption in which the directors and commissioners of a Persero BUMN can be subject to criminal charges of corruption (besides civil and administrative) if in the management of state finances within the BUMN Persero , the decisions and actions fulfilling the elements of the offense regulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, without having to prove before hand whether there are state losses caused by these decisions and actions. This is based on good will to save state finances in order to increase the country's economic growth and the welfare of all the peopleSeseorang yang memiliki sifat buruk, seperti menjadi seorang penjudi secara psikologis lebih takut terhadap kenyataan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan polisi dari pada pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim apabila dalam perbuatannya tersebut dirinya tertangkap. Perjudian menurut hukum Islam tidak mendapatkan sanksi yang berat seperti pembunuhan secara sengaja maupun perbuatan zina. Meski perjudian tetap termasuk perbuatan dosa bagi para pelakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan ketentuan pidana bagi pelaku perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum pidana positif adalah lebih beratnya ancaman pidana bagi pemain judi online apabila dibandingkan dengan pelaku judi konvensional. Ketentuan pidana terhadap pelaku perjudian ditinjau dari aspek hukum Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Pada saat ini, setiap orang berpotensi bermain judi secara online. Dengan demikian, diperlukan pendekataan khusus dari sisi keagamaan untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Implikasinya Terhadap Konsumen Selaku Pihak Ketiga
No full textThis article examines the legal consequences of default (wanprestasi) in land sale and purchase agreements and its implications for consumers as third parties. Using a normative and case-based approach, this study analyzes judicial decisions from the District Court of Depok (No. 55/Pdt.G/2022/PN Dpk), the Bandung High Court (No. 204/PDT/2023/PT BDG), and the Supreme Court (No. 2134 K/Pdt/2024). The case demonstrates the complexity of legal relations between the landowner, initial buyer, and end-consumers (such as housing unit buyers), who are affected by the annulment of sale agreements. The analysis reveals that the initial buyer’s default, including failure to pay and use of empty checks, led the courts to invalidate the agreement and return the land title to the seller. Third parties such as notaries, the National Land Agency, and consumers are placed in legally vulnerable positions. The study emphasizes the necessity of preventive legal safeguards, including due diligence, explicit contractual clauses, and clear third-party liability management in land sale chains
HISTORY OF NAMING AND CRIMINAL CODE APPLIES IN INDONESIA
No full textIndonesia as a legal state, has not yet formed its own Criminal Code. This means, the Criminal Code which was formed by the legislators from the Netherlands, is still the Criminal Code used by the Indonesian Nation. The Criminal Code during the Dutch colonial period and in the early days of IndonesiaÔÇÖs independence, was called the Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, which was established on 15 October 1915 and entered into force on 1 January 1918. The Criminal Code entered into force on the islands of Java and Madura, on February 26, 1946. As for other regions, the Criminal Code entered into force on September 29, 1958. Therefore, the Criminal Code applies nationally in Indonesia since September 29, 1958. The origin of the naming of the Indonesian Criminal Code which was applied in Indonesia came from the Organizing Committee of the Law in the Ministry of Justice in the Japanese era
Analisis Penataan Kelembagaan KP2MI dan BP2MI Ditinjau dari Asas Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
No full textIndonesian Migrant Workers (PMI) make a significant contribution to the national economy but continue to face serious challenges in terms of legal and institutional protection. The institutional transformation from BNP2TKI to BP2MI, followed by the establishment of the Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI) through Presidential Regulation (Perpres) No. 165 of 2024, and the simultaneous reissuance of Perpres No. 166 of 2024 reinstating BP2MI, has raised concerns about overlapping functions and legal uncertainty. This study uses a normative juridical approach to analyze the institutional design compatibility of KP2MI and BP2MI with the principles of administrative law and good governance. The findings indicate a duplication of functions that contradicts the principles of legality, bureaucratic efficiency, and public accountability. Overlapping authority undermines law enforcement and weakens the overall protection of migrant workers. This study recommends a comprehensive institutional restructuring, either through the revocation of Perpres 166/2024 or amendments to both regulations with a clear delineation of functions, and the implementation of transparency, accountability, and cross-sector coordination to establish more efficient and human rights-responsive governance in the protection of Indonesian migrant workers
KONSEP ADAB GURU DAN MURID DALAM KITAB ADABUL ‘ALIM WAL MUTA’ALLIM KARYA KH. MUHAMMAD HASYIM ASY’ARI DAN RELEVANSINYA PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
No full textAndika Duwi Saputra, 2023. The concept of teacher and student etiquette in the book Adabul 'Alim Wal Muta'allim by KH. Muhammad Hasyim Asy'ari and its Relevance in Basic Education. Thesis . Undergraduate Program (S-1), Department of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University Ponorogo. Supervisor: (1) Dr. Katni, M.Pd.I (II) Nurul Abidin, M.Ed
Keywords: Adab, Hasyim Asy'ari, Teacher, Student
An educator has an important role in shaping the intelligence of students in developing their thinking potential and spiritual potential, so as to create a generation that is able to lead themselves, their people and national civilization. Apart from teaching knowledge to students, the teacher's role must also be able to act as a parent to their students.
The task of educators, apart from teaching subject matter, is also to supervise the development of the character and morals of their students. With this book, researchers are able to understand the concept of etiquette that teachers must use in conveying knowledge to their students and the etiquette of a student in receiving knowledge from a teacher as stated in the Concept of Teacher and Student Adab in the Book of Adabul 'Alim Wal Muta'alim by KH. Hasyim Asy'ari and its relevance to basic education.
In this research the author used a qualitative approach with a library study type of research. This research involves searching and using literature, journals, books, papers, and other sources relevant to the research topic. Literary research is often carried out to gain an in-depth understanding of the subject under study, analyze existing theories and support or test hypotheses. The data collected in this research is in the form of quotations, summaries or syntheses from relevant sources. In this research, the data collection technique used by the author in preparing this thesis was from the book Adabul Alim wal Muta'allim, as well as other documentary books that are relevant to the research discussion.
The conclusions from the results of the research conducted by the researcher are: (1) Teacher etiquette consists of three topics including: etiquette towards oneself, etiquette towards lessons, and etiquette towards students; There are three topics of student etiquette, including: etiquette towards oneself, etiquette towards the teacher, and etiquette towards lessons and relationships with the teacher and colleagues. (2) Meanwhile, the relevance of the adabul book 'Alim wal muta'allim by KH. Hasyim Asy'ari with basic level education, namely through the application of teacher and student etiquette that has been taught and has relevance to basic level education, including: developing noble morals, increasing discipline and order, strengthening relationships between teachers and students, as well as encouraging cooperation and mutual respect between teachers and students
Analisis Kinerja Aparat Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (Studi Kasus: Pelayanan Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat)
No full textPenilaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang penting yang harus dilakukan karena dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam hal mencapai tujuannya. Untuk instansi pemerintah yang menjadi pelayanan publik pengukuran kinerjanya menjadi sangat penting, karena untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada masyarakt, apakah sudah memenuhi harapan masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan dalam hal pemberian pelayanan, selain itu juga pengukuran kinerja dapat dijadikan tolak ukur, apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja pelayanan yang ada. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kemampuan, motivasi, fasilitas kerja. Faktor kemampuan kerja pegawai merupakan faktor yang menarik dikaji atau diteliti. Kemampuan menunjukkan potensi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Potensi berkenaan dengan kemampuan fisik dan mental seseorang untuk melakukan tugas dan bukan apa yang akan dikerjakan orang tersebut. Kemampuan memainkan peran utama dalam perilaku dan prestasi individu. Aspek kedua, yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah motivasi kerja. Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (2010: 12), motivasi merupakan keadaan pribadi dalam seseorang yang mendorong kenginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sedangkan menurur Wexley dan Yulk (2011: 24), motivasi diartikan sebagai suatu proses dimana perilaku diberikan energi dan diarahkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa motivasi merupakan pemberian atau penimbulan motif, sehingga pengertian motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (As’ad, 2012: 10). Hal itu dapat dilihat dengan para pegawai yang secara sadar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya paksaan atau karena adanya perintah dari pimpinan. Apabila seseorang termotivasi maka mereka akan mengadakan pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena mereka mengerti karena tindakan ini mempunyai arti bagi mereka. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dilakukan dengan jalan mencatat seluruh elemen menjadi objek penelitian, kumpulan dari seluruh elemen tersebut dinamakan populasi. Elemen itu bisa berupa orang, rumah tangga, perusahaan industri dan lain-lain (Supranto, 2009). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo yang berjumlah 148 orang. Dalam penelitian ini di kantor pertanahan kota situbondo memiliki 148 orang karyawan dan akan dilakukan survey dengan pengambilan sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan 10% . maka jumlah sampel ditetapkan sebesar 60. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel program kompensasi yang terdiri dari kemampuan kerja, motivasikerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai dengan formula sebagai berikut (Supranto, 2009). Dengan uji Asumsi Klasik yaitu uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dan uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dan dari suatu pengamatan kepengamatan lain
