e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
No full textMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD telah memberi rekomendasi pada Presiden Joko Widodo terkait wacana kebijakan grasi massal bagi narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Pemberian grasi massal diperuntukkan bagi narapidana kasus narkoba yang hanya sebagai pengguna atau pecandu, tidak bagi pengedar apalagi bandar. Alasan kuat yang melatarbelakangi wacana kebijakan tersebut yakni untuk mengurangi kepadatan isi hunian Lapas, mengingat narapidana kasus narkotika berjumlah lebih dari setengah total penghuni Lapas se-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan wacana grasi massal bagi narapidana kasus pengguna/pecandu narkotika. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi literatur akademik di bidang desain kebijakan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah. Metode yang digunakan sejalan dengan paradigma post posivitisme dengan studi kepustakaan/literatur/dokumen sebagai data primer. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa desain wacana kebijakan tersebut memiliki kekurangan secara yuridis dan sosiologis di setiap dimensi nya (Dimensi tujuan kebijakan, model kausal, alat kebijakan, dan target kebijakan). Peneliti juga merekomendasikan kepada pemerintah selaku aktor utama wacana kebijakan tersebut antara lain: Penyegeraan revisi UU narkotika; Perkuat posisi pemasyarakatan dalam politik penegakan hukum Indonesia; Pengoptimalan dan perluasan tugas Tim Asesmen Terpadu (TAT); Revolusi mental dan integritas penegak hukum; serta Pemanfaatan basecamp militer sebagai tempat rehabilitasi
Is It Necessary to Include Promise in a Deed of Granting of Mortgage Rights?
No full textTo secure the funds that have been granted to the debtor, in loan agreement between creditor and debtor, a guarantee agreement is usually included. One form of collaterals that is most in demand is land collateral. This research aims to analyze funds security that has been handed over to debtors in connection with loan agreement and promises (clauses) inclusion in a Deed of Granting of Mortgage Rights. This normative research uses statutory, conceptual and interpretive approaches. This study examines several deeds to search and analyze the promises (clauses) in the guarantee agreement. The result shows that the loan agreement includes a promise to provide collateral that will be attached with mortgage rights, to secure the credit that has been given to the debtor as security for repayment of credit loan. Therefore, the loan agreement contains rights and obligations of parties as a form of prudential principles. Furthermore, a Deed of granting of mortgage rights considerably needs to include promises (clauses) as a manifestation of conditions related to the guarantee provided. In its regulation (Mortgage Rights Law), these promises are optional (not mandatory) being included in a Deed of granting of mortgage rights. However, in practice these promises are always included in a deed at the creditor’s request, with the aim being a kind of self-protection to creditor. However, Mortgage Rights Law also provides a balance of protection to debtors, namely promises that are prohibited from being included that creditors can immediately own the object of mortgage rights when the debtor defaults. If such promise is included, then the Deed of Granting of Mortgage Rights is null and void
Perekrutan di negara ketiga: Kasus Pekerja Filipina Luar Negeri di Taiwan hingga Polandia
No full textThis study explores the complexities of third-country serial labor migration among Filipino factory workers, specifically those moving from Taiwan to Poland—an activity deemed illegal by the Philippine government. Utilizing qualitative methods, the research conducts in-depth interviews with participants like Mae, Rick, and Justin, complemented by a key informant interview. The findings reveal a nuanced decision-making process, with participants expressing a desire for enhanced job conditions, contractual flexibility, and career advancement opportunities in Poland. Despite the Philippines' oversight and support for temporary migration, the practice of third-country hiring raises legal and ethical concerns. Without proper authorization from the Philippine government, recruiting workers through a third country is deemed illegal. To protect migrant workers, established procedures, including obtaining an Overseas Employment Certificate (OEC), are implemented to ensure lawful deployment. This study contributes to the ongoing discourse surrounding serial labor migration, providing valuable insights that can inform policy frameworks and practices aimed at enhancing the welfare and protection of migrant workers within the global labor market. Through analysis of the experiences and challenges faced by Filipino factory workers engaging in third-country migration, this research seeks to promote a deeper understanding of the complexities inherent in labor migration processes and advocate for measures to safeguard the rights and well-being of migrant workers worldwide.Studi ini mengeksplorasi kompleksitas migrasi tenaga kerja berantai ke negara ketiga di kalangan pekerja pabrik di Filipina, khususnya mereka yang pindah dari Taiwan ke Polandia—sebuah aktivitas yang dianggap ilegal oleh pemerintah Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan partisipan seperti Mae, Rick, dan Justin, dilengkapi dengan wawancara informan kunci. Temuan penelitian ini mengungkapkan proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda, dimana para peserta mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan kondisi kerja, fleksibilitas kontrak, dan peluang kemajuan karier di Polandia. Meskipun Filipina melakukan pengawasan dan dukungan terhadap migrasi sementara, praktik perekrutan di negara ketiga menimbulkan permasalahan hukum dan etika. Tanpa izin yang tepat dari pemerintah Filipina, perekrutan pekerja melalui negara ketiga dianggap ilegal. Untuk melindungi pekerja migran, prosedur yang ditetapkan, termasuk memperoleh Sertifikat Ketenagakerjaan Luar Negeri (OEC), diterapkan untuk memastikan penempatan yang sah. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika rumit migrasi tenaga kerja berantai
Transplantasi Regulatory Impact Assessment+: Reposisi Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang
No full textAs far as the Law Number 13 of 2022 was issued, the Academic Draft making process still shows the minimum participation of affected communities. Neither the Law nor the Guidance of Academic Draft making process that was published by the House of Representatives Expertise Body have regulated consistent research method. This fact implies the quality of the current Academic Draft that has not yet accommodated Regulatory Impact Assessment methods such as determining alternative policy and impact analysis that would produce the best policy. This normative juridical research aimed to get a better understanding of: (i) The regulatory and practices problems of preparing Academic Draft related to the principle of transparency in the lawmaking and (ii) The mechanisms for repositioning Academic Draft related to the principle of transparency through the application of Regulatory Impact Assessment+. This research is normative legal research with secondary data. The results showed two things. First, in terms of regulation and practice, there is a problem that Academic Draft is still positioned as a justification for the Law and the reality of Academic Draft preparation related to the principle of transparency in the lawmaking is still weak based on the analysis of the role of the community in the dynamics of implementing research methods that are considered insignificant. Second, Academic Draft repositioning mechanism is needed through the application of Regulatory Impact Assessment+ with the following five things: i) repositioning the use of Regulatory Impact Assessment in the stages of lawmaking, ii) loading the inventory mechanism of affected communities, iii) containing detailed instructions for the implementation of Academic Draft preparation research carried out, iv) changing the Academic Draft structure through adjustments to Regulatory Impact Assessment+ to accommodate alternative policy mechanisms, to v) detailing procedures and aspects of consideration for implementing the Cost-benefit Analysis mechanism.Sepanjang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 berlaku, pengaturan proses penyusunan Naskah Akademik masih menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat. Baik ketentuannya dalam undang-undang maupun Dokumen Pedoman Penyusunan Naskah Akademik yang diterbitkan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat belum mewajibkan metode penyusunan Naskah Akademik dengan pola analisis yang konsisten. Hal ini berimplikasi pada kualitas substansi Naskah Akademik yang tidak mengakomodasi muatan Regulatory Impact Assessment seperti penentuan alternatif kebijakan dan analisis dampak untuk menghasilkan kebijakan terbaik. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan guna mengetahui: (i) Permasalahan pengaturan dan praktik penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dan (ii) Mekanisme reposisi Naskah Akademik terkait asas keterbukaan melalui penerapan Regulatory Impact Assessment+. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan basis data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan dua hasil. Pertama, dari segi pengaturan dan praktik, terdapat problematika bahwa Naskah Akademik masih berkedudukan sebagai justifikasi Rancangan Undang-Undang dan realitas penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang masih lemah berdasarkan analisis peran masyarakat dalam dinamika pelaksanaan metode penelitian yang dipandang tidak signifikan. Kedua, dibutuhkan mekanisme reposisi Naskah Akademik melalui penerapan Regulatory Impact Assessment+ dengan lima hal berikut: i) reposisi penggunaan Regulatory Impact Assessment dalam tahapan pembentukan undang-undang, ii) pemuatan mekanisme inventarisasi masyarakat terdampak, iii) memuat petunjuk detail pelaksanaan penelitian penyusunan Naskah Akademik dilakukan, iv) mengubah struktur Naskah Akademik melalui penyesuaian Regulatory Impact Assessment + agar menampung mekanisme alternatif kebijakan, hingga v) merinci tata cara dan aspek pertimbangan pelaksanaan mekanisme Cost-benefit Analysis
Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia
No full textIntegrated Assessment challenges for handling narcotics abuse include; Narcotics regulation is still debating between a criminal approach and a health approach, this will be related to the request for an assessment from TAT. Integrated assessment becomes a new legal problem if the recommendation procedure is carried out unfairly. Challenges in the coordination function between agencies/institutions. The design idea for an Integrated Assessment for handling narcotics abusers is; availability of government-owned rehabilitation homes in every district/city area, optimization of submission of assessments by investigators to TAT to obtain assessment results in every narcotics case, as well as legalization of integrated assessment norms. The recommendation is that investigators in narcotics cases must submit an assessment request to the TAT as an initial assessment mechanism because it is a guarantee of legal certainty that must be realized if the legalization of norms regarding integrated assessment has been carried out.Hasil asesmen dan analisis antara tim hukum dan tim medis digunakan sebagai bahan pertimbangan TAT dalam menentukan penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui tantangan dan gagasan desain asesmen terpadu penanganan penyalahguna narkotika. Kegunaan penelitian agar dapat berkontribusi terhadap reformasi hukum pidana khususnya penelusuran terkait gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan penelitian; pertama bagaimana tantangan Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; kedua, bagaimana gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan Asesmen Terpadu diantaranya; pengaturan narkotika masih memperdebatkan antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan, ini akan berkaitan dengan permintaan asesmen ke TAT. Asesmen terpadu menjadi persoalan hukum baru jika prosedur rekomendasi dilakukan secara tidak berkeadilan. Tantangan fungsi koordinasi antar instansi/lembaga. Gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika yaitu; tersedianya panti rehabilitasi milik pemerintah di setiap wilayah kabupaten/kota, optimalisasi pengajuan asesmen oleh penyidik kepada TAT untuk mendapatkan hasil asesmen dalam setiap perkara narkotika, serta legalisasi norma asesmen terpadu. Rekomendasinya, agar penyidik kasus narkotika wajib mengajukan permohonan asesmen ke TAT sebagai mekanisme awal asesmen karena merupakan jaminan kepastian hukum yang harus diwujudkan jika legalisasi norma tentang asesmen terpadu telah dilakukan
Sinkronisasi Regulasi Green Bond Sebagai Pembiayaan untuk Konversi Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia
No full textTransportation is still the largest emission-contributing sector in Indonesia. However, the Government has set an aggressive electrification target in the transportation sector if it needs to be balanced with a financing scheme for energy conversion towards battery electric vehicles (BEV). For this reason, BEV conversion industry players should utilize green bond financing schemes. The main issue lies in the need for more alignment between EV conversion industry regulations and financing models for the sector. However, the Government needs to harmonize rules and coordination among sectoral institutions such as the OJK, Ministry of Finance, Ministry of Industry, and Ministry of Transportation. Especially concerning Regulation Number 39 of 2023 regarding the Conversion of Fuel-Powered Motorcycles into Battery-Based Electric Motorcycles, and Minister of Transportation Regulation Number 15 of 2022 regarding Motor Vehicle Conversion to formulate green bonds as an alternative financing option for BEV programs. The method used in this writing is normative legal research of the exploratory type with a statutory and conceptual approach. The result shows that through the synchronization model of green bond financing regulations with the battery electric vehicle conversion regulation and coordination between sectoral institutions, it is expected to accelerate the commitment to realize net zero emission and as an effort to mitigate the energy crisis and reduce fuel energy subsidies in Indonesia.Transportasi masih menjadi sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Namun demikian, Pemerintah telah menetapkan target elektrifikasi di sektor transportasi yang agresif jika perlu diimbangi dengan skema pembiayaan konversi energi menuju kendaraan listrik bertenaga baterai (BEV). Untuk itu, sebaiknya pelaku industri konversi BEV memanfaatkan skema pembiayaan green bond. Permasalahan utamanya terletak pada perlunya penyelarasan lebih lanjut antara peraturan industri konversi kendaraan listrik dan model pembiayaan untuk sektor ini. Namun, Pemerintah perlu melakukan harmonisasi aturan dan koordinasi antar lembaga sektoral seperti OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan. Khususnya mengenai Peraturan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Berbahan Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konversi Kendaraan Bermotor untuk merumuskan green bond sebagai salah satu alternatif pilihan pembiayaan program BEV. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif jenis eksploratif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa melalui sinkronisasi model regulasi pembiayaan green bond dengan regulasi konversi kendaraan listrik baterai dan koordinasi antar lembaga sektoral, diharapkan dapat mempercepat komitmen mewujudkan net zero emisi dan sebagai upaya mitigasi krisis energi dan pengurangan bahan bakar. subsidi energi di Indonesia
Hak Asasi Manusia dan Perbatasan: Mengembalikan Kerugian Hak-Hak Masyarakat Adat Sama Dilaut di Filipina Selatan
No full textThe Sama Dilaut, identifying themselves as a seafaring people, consider the sea central to their homeland and cultural identity. Despite formal recognition of their procedural rights under international and domestic legal frameworks, they persist on the periphery of societal hierarchies, not due to material scarcity but because of profound deficits in capabilities and freedoms. This study shifts focus from material deprivation to rights deprivation, specifically examining how their indigenous perspectives are marginalized in the interpretation and realization of human rights. Utilizing qualitative methods, particularly phenomenology and key informant interviews, this research investigates the multifaceted experiences of deprivation faced by the Sama Dilaut across different contexts: on land, at sea, and within both community (horizontal) and state (vertical) frameworks. Furthermore, it critically analyzes potential pathways and strategies to enable them to fully exercise their rights and freedoms. Central to the findings is the Sama Dilaut's conceptualization of human rights ('kapatut manusiya'), which underscores four primary areas of deprivation compared to desired freedoms: knowledge and education ('pangalaman' or 'panghati'), indigenous culture, spirituality, and religious beliefs ('pangaddatan' and 'pag-omboh' or 'pag-paybahau'), traditional and diversified economic livelihoods ('pag-usaha' or 'pagkalluman'), and socio-political leadership and participation ('panglima' or 'nakura'). This study contributes significantly to reframing the discourse on international human rights by foregrounding the experiences of the Sama Dilaut, a community characterized by their deprivation of freedoms despite their rich maritime heritage and worldview. By amplifying their voices and highlighting their lived realities, this research advocates for a more inclusive approach to human rights that incorporates and respects diverse indigenous perspectives. Ultimately, it seeks to inform policy and advocacy efforts aimed at addressing systemic inequalities and promoting the full realization of rights for marginalized communities such as the Sama Dilaut.Suku Sama Dilaut mengidentifikasi sumber tanah air dan identitas mereka sebagai suku maritim. Meskipun hak-hak prosedural mereka dijamin oleh instrumen hukum internasional dan domestik, mereka tetap berada di pinggiran dalam hirarki etnis informal, bukan karena miskin sumber daya, tetapi karena tidak memiliki kemampuan dan kebebasan. Berbeda dengan perampasan materi, penelitian ini berfokus pada perampasan hak, yaitu keterasingan konteks dan perspektif masyarakat adat dalam penafsiran dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode kualitatif khususnya fenomenologi dan wawancara dengan informan kunci, penelitian ini pertama-tama mempertanyakan pengalaman hidup mereka yang mengalami perampasan di darat, di laut, dan di tingkat horizontal (komunitas atau antar etnis) dan vertikal (Negara). Kedua, penelitian ini secara kritis mengkaji jalur dan solusi untuk menikmati hak dan kebebasan mereka sepenuhnya. Hasilnya berfokus pada konsep tentang hak asasi manusia (kapatut manusiya) dan identifikasi empat perampasan signifikan yang berlawanan dengan kebebasan yang diinginkan Keempat hal tersebut terkait dengan pengetahuan dan pendidikan (pangalaman atau panghati), budaya dan spiritualitas adat serta kepercayaan agama (pangaddatan dan pag-omboh atau pag-paybahau), kehidupan ekonomi yang tradisional dan beragam (pag-usaha atau pagkalluman), serta kepemimpinan dan partisipasi sosial-politik (panglima atau nakura). Studi ini berkontribusi dalam menempatkan lanskap hak asasi manusia internasional ke dalam perspektif Sama Dilaut, yang terampas kebebasannya namun kaya akan budaya dan pandangan dunia (maritim)
Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
No full textOwnership of inappropriate assets by public officials or named illicit enrichment is still a hot issue. Indonesia itself has a wealth reporting instrument for public officials called the State Officials’ Wealth Report (LHKPN) as a means of controlling and supervising the wealth of public officials. In practice, many public officials have unappropriate assets and are suspected to have been obtained illegally, but these assets cannot be taken by the state because they have not been or have been proven to be the proceeds of criminal act. Thus, this research aims to examine the potential for resolving this problem by criminalizing the ownership of improper assets by public officials, which aims to minimize the incidence of state financial losses. Based on the results of the research, it shows that there are at least two alternative ways, namely (a) making the illegal ownership of public officials whose legality is not proven to be one of the criminal offenses of corruption through the revision of the Corruption Law; or (b) formulate and ratify provisions related to illicit enrichment in the Asset Confiscation Bill. The criminalization of illicit enrichment is a form of implementation of the provisions of Article 20 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) as ratified by Indonesia with Law Number 7 of 2006 with the aim of preventing corrupt actions by public officials. This research uses a normative research method with a regulatory-legislative approach and a conceptual approach, the results of which are presented in prescriptive form.Kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik atau yang disebut illicit enrichment masih menjadi isu yang hangat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen pelaporan kekayaan pejabat publik yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana kontrol dan pengawasan kekayaan para pejabat publik. Pada praktiknya, banyak pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar dan dicurigai diperoleh secara tidak sah tetapi terhadap aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebab belum atau tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilik potensi penyelesaian atas permasalahan tersebut dengan jalan kriminalisasi kepemilikan harta tak wajar pejabat publik yang bertujuan untuk meminimalisasi timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa setidaknya terdapat dua alternatif jalan untuk menjawab persoalan tersebut, yakni (a) menjadikan kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak terbukti keabsahannya menjadi salah satu delik tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi; atau (b) memformulasikan dan mengesahkan ketentuan terkait illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset. Kriminalisasi illicit enrichment merupakan bentuk implementasi atas ketentuan Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagaimana yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mencegah tindakan koruptif pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif
Perdamaian dan Hak Asasi Manusia di Sri Lanka: Perjuangan Masyarakat Marjinal dalam Mengadvokasi Keadilan
No full textPeace and human rights serve as a check on the dominant or majoritarian culture. An absence of human rights is conducive to weak democratic forms, unequal social and political relations, marginalisation, oppression and, in some cases, criminalisation of communities. Such a scenario can be found in Sri Lanka. This paper expands upon a principal research project which found that the marginalisation of participants arose from aspects of their particular identities, including diverse sexualities and genders, races, ethnicities, religions and youth. The principal research was informed by intersectionality, social interactionism, interviews and interpretative phenomenological analysis. This paper was composed out of the research results and was further structured by literature review. People’s marginalisation, oppression and exclusion are related directly to the absence of peace and human rights manifested through injustices and structural barriers that frustrated social and political participation.Perdamaian dan hak asasi manusia berfungsi sebagai pengawas terhadap budaya dominan atau mayoritas. Ketiadaan hak asasi manusia kondusif bagi bentuk-bentuk demokrasi yang lemah, hubungan sosial dan politik yang tidak setara, marjinalisasi, penindasan, dan dalam beberapa kasus, kriminalisasi terhadap masyarakat. Skenario seperti ini dapat ditemukan di Sri Lanka. Makalah ini merupakan pengembangan dari proyek penelitian utama yang menemukan bahwa marjinalisasi para partisipan muncul dari aspek-aspek identitas khusus mereka, termasuk keragaman seksualitas dan gender, ras, etnis, agama, dan pemuda. Penelitian utama ini didasari oleh interseksionalitas, interaksionisme sosial, wawancara, dan analisis fenomenologi interpretatif. Makalah ini diinformasikan oleh hasil-hasil penelitian tersebut dan selanjutnya diinformasikan oleh tinjauan literatur. Peminggiran, penindasan, dan pengucilan masyarakat terkait langsung dengan ketiadaan perdamaian dan hak asasi manusia yang dimanifestasikan melalui ketidakadilan dan hambatan struktural yang menggagalkan partisipasi sosial dan politik.Â
Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler
No full textArticle 35 of Minister of Industry Regulation No. 29 of 2017 states that besides manufacturing aspects, the calculation of Domestic Component Level (TKDN) for mobile devices may utilize an innovation-based calculation scheme. However, this policy is deemed biased as it only benefits large companies selling products without assembly in Indonesia, while their competitors have invested in local production infrastructure to fulfill TKDN obligations. This study aims to evaluate the TKDN Assessment Policy in the innovation-based calculation scheme. The research problem is whether this policy aligns with TKDN policies in Law No. 3 of 2014 concerning Industry. This research employs a normative legal approach, focusing on literature review and legislative analysis. Findings indicate that the TKDN regulation in the innovation-based calculation scheme provides flexibility for companies to meet TKDN standards more flexibly but also raises concerns about decreasing use of local components, contradicting the spirit of Law No. 3 of 2014, which promotes the use of domestic products to fulfill TKDN. Therefore, a thorough evaluation of the TKDN regulation in the innovation-based calculation scheme is needed to maintain the balance of the domestic industry.Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 menyatakan bahwa selain aspek manufaktur, dalam menghitung nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat telepon seluler, bisa menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Namun, kebijakan ini dianggap biasa karena hanya menguntungkan perusahaan besar yang menjual produk tanpa perakitan di Indonesia, sedangkan pesaingnya telah melakukan investasi dalam infrastruktur produksi di Indonesia untuk memenuhi kewajiban TKDN. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Permasalahan dari penelitian ini yaitu: Apakah kebijakan terkait dengan TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sudah sejalan dengan kebijakan TKDN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memenuhi standar TKDN dengan lebih fleksibel, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan penggunaan komponen lokal, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dalam pemenuhan TKDN. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi untuk menjaga keseimbangan industri dalam negeri