e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Impact of Criminal Code’s Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights
No full textThe public, human rights advocates, and media practitioners have engagedin significant debate regarding Articles 263 and 264 of the new CriminalCode (KUHP). These articles establish laws that criminalize spreadingfalse news that could cause social unrest. The punishments for spreadingsuch information vary depending on the severity and intention behind itsdissemination. Articles 263(1) and (2) differentiate between intentionallyspreading false information that the perpetrator knows is untrue andspreading information that is reasonably believed to be false. The punishmentfor this offense can be imprisonment for up to six years or a maximumfine of category V. Article 264 specifically addresses the act of spreadingfalse information that the perpetrator knows is untrue. Meanwhile, Article264 specifically addresses the act of spreading ambiguous, exaggerated,or incomplete news. Those found guilty can face a maximum penalty oftwo years in prison or a category III fine. This study utilizes normativelegal methodologies, which include statutory, conceptual, comparative,and futuristic approaches. The research design is characterized by bothdescriptive and prescriptive elements. Content analysis was conductedto evaluate the collected data. The study’s findings illustrate that theprimary objective of Articles 263 and 264 of the new Criminal Code is tomaintain public order and deter riots that may arise as a consequence of thedissemination of incorrect information. Nevertheless, these provisions havebeen criticized for their potential to be used as a means to suppress pressfreedom and limit public expression, both of which are fundamental aspectsof democracy and the protection of human rights. Concerns have beenraised about the potential impact of the implementation of these articles onthe protection of press freedom as guaranteed by the Press Law
Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum ‘Presisi’: Studi Sekolah Polisi Negara di Sumatera Utara
No full textThis article focuses on the Indonesian Police (Polri) efforts in the realization of human rights-based policing, as well as its articulation in the forming education (pendidikan pembentukan/ DIKTUKBA) of Polri, specifically at the State Police School (Sekolah Polisi Negara/SPN) in North Sumatra, established in 1960-s and one of the oldest SPN in Indonesia. Since 2021, Polri has acknowledged and developed the ‘presisi’ curriculum to become a starting point for transformation agenda and, of course, to strive Polri’s obligation in the implementation of human rights values, principles and standards in the police functions. The research applied a qualitative approach with a descriptive design. Data collection was employed using documents, FGD, observations and literature relevant to police and human rights issues. Respondents were selected using a purposive sampling technique. Data validation was carried out by extending observations and triangulation and analyzed using the spiral technique. Human rights-based policing through the DIKTUKBA POLRI level at the SPN Poldasu brings the vision of ‘presisi’ police through the ‘presisi’ curriculum. The ‘presisi’ curriculum offers good ways to achieve the transformation of the Polri. However, the increasingly short training period for the DIKTUKBA POLRI represents a challenge to improve human rights-based policing. The challenges affirm the correlation between human rights and policing in a dynamic police workspace. In this context, the instructors’s capacity must continuously acquire knowledge and experience. Therefore, collaboration and innovation in using learning models and methods such as group learning, problem-solving, discussion, and active involvement of students can be continuously developed.Artikel ini berfokus pada upaya Polri menjalankan komitmen memastikan terwujudnya taraf profesionalitas pemolisian yang berbasis HAM di lingkungan Polri, serta artikulasinya pada pendidikan pembentukan (DIKTUKBA) Polri secara khusus di SPN Poldasu, berdiri tahun 1960-an dan salah satu SPN tertua di Indonesia. Sejak 2021, Polri mengakui dan mengembangkan kurikulum Presisi menjadi titik tolak transformasi dan mengafirmasi kewajiban Polri untuk mengimplementasikan nilai, prinsip dan standar HAM dalam fungsi kepolisian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Koleksi data dilakukan dengan studi dokumen, FGD, observasi dan kepustakaan yang relevan dengan isu polisi dan HAM. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Validasi data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi, data dianalisis menggunakan teknik spiral. Pemolisian berbasis HAM melalui jenjang diktukba Polri di SPN Poldasu membawa visi Polisi yang Presisi dalam Kurikulum Presisi. Kurikulum presisi merupakan tawaran solutif untuk mencapai transformasi Polri. Namun, masa pendidikan DIKTUKBA POLRI yang semakin singkat, merepresentasikan tantangan peningkatan pemolisian berbasis HAM. Tantangan HAM mengafirmasi korelasi HAM dengan pemolisian dalam ruang-ruang kerja polisi yang dinamis. Pada konteks ini, peningkatan kapasitas instruktur/pengajar/tenaga pendidik (gadik) secara kontinu terhadap pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kolaborasi dan inovasi penggunaan model dan metode pembelajaran seperti belajar kelompok, menyelesaikan masalah, diskusi dan pelibatan aktif peserta didik dapat dikembangkan secara kontinu.Â
Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia
No full textThe current Dutch colonial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) needs to be replaced with an updated Indonesian Criminal Code. Legal scholars, especially those specializing in criminal law, have long debated the overhaul, reformulation, modification, and even reformation of the Criminal Code to conform to the guiding principles of the Indonesian nation as a whole and this discussion has been ongoing for quite some time. This research intends to evaluate the policy basis of the expansion of the definition of adultery and the values protected from the expansion as stipulated in Article 411 of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code This research is a descriptive study that uses a normative legal approach. Secondary data and document study are used in data collection. A qualitative approach was used to analyze the data. The research findings show that the criminal policy perspective is the basis for the expansion policy that contains a definition of the offense of adultery that is problematic as a policy because it does not reflect the principles that guide Indonesian society and the nation as a whole. With the way the article is currently written, for every person who has sexual intercourse with anyone as long as he is not his husband or wife and does not regulate the imposition of punishment for convicts who are single. The findings in this study highlight the importance of policy implementation of expanding the concept of adultery to ensure that justice is maintained and equal protection is given to all parties accused without sufficient evidence.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda saat ini perlu diganti dengan KUHP Indonesia yang telah diperbaharui. Para ahli hukum, terutama yang mengkhususkan diri dalam hukum pidana, telah lama memperdebatkan perombakan, perumusan kembali, modifikasi, dan bahkan reformasi KUHP agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bangsa Indonesia secara keseluruhan dan diskusi ini telah berlangsung cukup lama. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dasar kebijakan perluasan pengertian perzinahan dan nilai-nilai yang dilindungi dari perluasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan hukum normatif. Data sekunder dan studi dokumen, digunakan dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan kriminal menjadi dasar kebijakan perluasan yang memuat definisi delik perzinahan yang bermasalah sebagai sebuah kebijakan karena tidak mencerminkan prinsip- prinsip yang menjadi pedoman masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan cara penulisan pasal tersebut saat ini, Bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapapun sepanjang bukan suami atau istrinya dan tidak mengatur pengenaan hukuman bagi terpidana yang masih lajang. Temuan dalam penelitian ini pentingnya implementasi kebijakan perluasan konsep perzinahan untuk memastikan bahwa keadilan dijaga dan perlindungan yang seimbang diberikan kepada semua pihak yang dituduh tanpa bukti yang cukup
Keabsahan Penghapusan Paten Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Full text linkPenelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada menghilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (beleidsregel). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelarasan serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan terkait Paten.Penelitian ini menganalisis penghapusan Paten PT Jaindo Metal Industries berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait keabsahan penghapusan Paten berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari penghapusan Paten akan berdampak pada menghilangnya segala perlindungan hukum yang semula dimiliki oleh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi. Pada putusan peninjauan kembali pertimbangan hukum hakim telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum karena keterlambatan pembayaran biaya tahunan masih dapat dikenakan denda. Surat Edaran yang dijadikan dasar untuk menghapus Paten tidak dapat menganulir peraturan perundang-undangan karena termasuk pada tataran peraturan kebijakan (beleidsregel). Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tidak memenuhi syarat untuk menghapus Paten milik PT Jaindo Metal Industries sehingga harus batal demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelarasan serta pembaharuan oleh pemerintah terkait Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan terkait Paten
Urgensi Sui Generis Regime Permintaan Slot Geostationary Orbit melalui Perspektif Negara Khatulistiwa Khususnya Indonesia
No full textIndonesia is one of the countries whose position is crossed by the equator, which is parallel to the Geostationary Orbit (GSO). The passing of Law No. 16 of 2002 marks Indonesia’s binding to the Outer Space Treaty, which encourages Indonesia to have regulations regarding the resolution of issues relating to the use of GSO slots in the national interest. Indonesia proposes a special legal regime that recognizes GSO as an independent territorywithout disturbing existing rules. This research emphasizes the urgency of creating a fair and equitable legal framework in utilizing GSO, especially for developing countries. This research aims to explore legal certainty in the context of space utilization and exploration, especially Geostationary Orbit (GSO). This research uses a normative juridical method with the main approaches, namely legislation and conceptual. The results show the needfor a special regime that regulates the utilization of GSO so that there is no gap between countries with the principles of maintaining peace, justice and mutual benefit, with the hope of providing clarity of rules and guidelines in exploring and utilizing space safely and fairly.Indonesia merupakan salah satu negara yang posisinya dilintasi garis khatulistiwa, yang sejajar dengan Geostationary Orbit (GSO). Dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 menjadi penanda Indonesia telah mengikatkan diri kepada Outer Space Treaty, hal ini mendorong Indonesia untuk memiliki regulasi mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan slot GSO demi kepentingan nasional. Indonesia mengusulkan rezim hukum khusus yang mengakui GSO sebagai wilayah yang mandiri tanpa mengganggu aturan yang ada. Penelitian ini menekankan urgensi untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan setara dalam memanfaatkan GSO terutama bagi negara berkembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan eksplorasi ruang angkasa, khususnya Geostationary Orbit (GSO). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan utama yakni perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian meunjukkan perlunya suatu rezim khusus yang mengatur pemanfaatan GSO agar tidak terjadi kesenjangan antar negara dengan prinsip menjaga perdamaian, keadilan dan kemanfaatan bersama, dengan harapan memberikan kejelasan aturan dan pedoman dalammengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa dengan aman dan adil. (100%AI
Strategi Perbatasan Suku Dayak Agabag dalam pemenuhan Hak Budaya di Ulu Sembakung, Kalimantan Utara
No full textThe local elites of the Dayak Agabag community are acutely aware of their minority status, which paradoxically presents them with unique opportunities. Situated as a frontier people within Indonesia, the Dayak Agabag have cultivated strong social bonds with the Murut Pensiangan community in Malaysia, fostering cultural cohesion that transcends national borders. These sociocultural ties, while beneficial for community solidarity, are viewed as a challenge to state sovereignty and nationalistic ideals. Ironically, local elites of the Agabag community have adeptly utilized their minority status to advocate for the development of modern-state infrastructure in their region. This article critically examines the cultural rights challenges confronting the Dayak Agabag along the Indonesia-Malaysia border, with a focus on the political agency of their local elites in shaping affirmative policies for marginalized communities and advocating for human rights. It sheds light on how both elite and community movements seek legitimacy in their endeavors. Through an ethnographic lens, the study reveals that Dayak Agabag's local elites have strategically asserted their political agency to carve out autonomy in countering state spatial domination and advocating for human rights as frontier people. Central to this analysis is the understanding that the political agency of Dayak Agabag's local elites enables them to maintain their minority status effectively, leveraging it to access political advantages and privileges across national borders. This agency offers valuable insights into how marginalized frontier communities can harness their indigenous political power to secure cultural rights, navigate cross-border dynamics, and maintain social legitimacy despite facing formal legal challenges. In conclusion, this article underscores the nuanced strategies employed by Dayak Agabag's local elites to navigate their geopolitical context, advocating for rights and infrastructure development while managing complex transnational relationships. It highlights the resilience and adaptability of frontier communities in utilizing their indigeneity to negotiate and assert their place in contemporary political landscapes.Kelompok Penguasa yang ada di suku Dayak Agabag sadar bahwa posisi mereka sebagai minoritas dapat mendatangkan peluang. Sebagai Masyarakat perbatasan, Dayak Agabag telah membentuk ikatan sosial yang solid dengan Murut Pensiangan, penduduk Malaysia, dengan cara membina ikatan budaya melintasi batas-batas negara. Ikatan sosial budaya ini dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan nasionalisme, yang ironisnya sering dieksploitasi oleh elite lokal untuk kepentingan mereka. Suku Dayak Agabag menggunakan status minoritas mereka untuk mengadvokasi pembangunan infrastruktur negara modern di wilayah mereka. Artikel ini menganalisis tantangan budaya yang dihadapi oleh Suku Dayak Agabag di perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan tujuan untuk memahami peran politik Suku Dayak Agabag dalam membentuk kebijakan afirmatif untuk masyarakat yang terpinggirkan dan advokasi mereka terhadap hak-hak asasi manusia, dengan menyoroti pergerakan para elite dan masyarakat dalam upaya untuk mendapat legitimasi. Lensa etnografi yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan bahwa perwakilan politik suku Dayak Agabag menciptakan aturan mereka sendiri untuk melawan dominasi teritorial negara, dalam memperjuangkan hak asasi manusia sebagai masyarakat perbatasan, yang memberikan mereka akses untuk mendapatkan keuntungan politik dan hak-hak istimewa di perbatasan. Perwakilan Suku Dayak Agabag memberikan wawasan tentang bagaimana Masyarakat perbatasan yang terpinggirkan dapat meningkatkan kekuatan pribumi politik mereka, memperoleh hak-hak budaya, dan mempertahankan mobilitas lintas batas yang sah secara sosial namun ilegal secara hukum
Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?
No full textThe implementation of Presidential Decree No. 62 of 2023 has substantively attempted to integrate several regulations at technically applicable level; however, on the other hand, it still raises several problems, particularly in relation to the provision of land for agrarian reform objects, land originating from forest areas. This study aimed to analyze the implementation of Presidentialial Decree No.  62 of 2023 as the latest regulation regarding the acceleration of agrarian reform activities in Indonesia as an effort to recognize that land is the greatest source of wealth for people as ordered by the constitution. To analyze the problem, the method used is type study law normative. One of the factors inhibiting agrarian reform from seeming slow in creating just and prosperous land is the dis-harmonization of regulations, that cause legal gaps. The method used is normative legal research with a statutory regulation approach. The sectoral egos and legal gaps can be put aside and released to joint policies between related institutions, and agrarian reform can achieve its main essence; namely making land a source of the greatest prosperity for people. The results show that regulatory disharmony has narrowed the space for implementing agrarian reform. The advice given in this paper is to create an acceleration of agrarian reform that is right on target in accordance with the targets set, all implementing stakeholders must comply with the norms set out in the Presidential Decree in question. Thus, it is feared that Presidential Decree No. 62 of 2023 will become a regulatory distortion, even though its implementation aimed to provide a regulatory solution in the context of accelerating agrarian reform in Indonesia
Perkembangan Pernyataan Kehendak dan Keabsahannya dalam Smart Contract
No full textThe development of Smart Contract in this regard can be attributed to the stability of Indonesian law, where methods for executing contracts have become increasingly sophisticated. With the rapid growth of technological developments that use Smart Contracts and the urgency of the extent to which the current laws in Indonesia can support their development, the question arises of how Smart Contract work? When does the meeting of minds occur in a Smart Contract? And, how is the fulfillment of the principle of consensualisme in Smart Contract viewed from the perspective of Article 1320 of the Civil Code? The research method in this study was carried out using a qualitative normative method .The results of this study show, Smart Contract works by running without a third party and written on the Blockchain. Second, there is a meeting of minds in the Smart Contract, where both parties who intend to bind themselves in the Smart Contract send their cryptographic encryption to commit to each other in the Smart Contract, as proof that both have mutually agreed. Third, the principle of consensualism in Smart Contract from the perspective of Article 1320 of the Civil Code shows that agreement is an essential foundation for the validity of an agreement, ensuring that each party involved has agreed to the existing provisions.Perkembangan Smart Contract dalam hal ini dapat dikaitkan dengan stabilitas hukum di Indonesia, dimana metode untuk mengeksekusi kontrak telah menjadi semakin canggih. Dengan pertumbuhan yang pesat dari perkembangan teknologi yang menggunakan Smart Contract dan urgensi sejauh mana hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dapat mendukung perkembangannya, muncul pertanyaan bagaimana Smart Contract bekerja? Kapan kehendak itu terjadi dalam Smart Contract? Dan, bagaimana terpenuhinya asas konsensualisme pada Smart Contract ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata? Metode penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Smart Contract bekerja dengan cara dijalankan tanpa adanya pihak ketiga dan tertulis di atas Blockchain. Kedua, terdapat kehendak di dalam Smart Contract, dimana kedua belah pihak yang bermaksud mengikatkan diri dalam Smart Contract mengirimkan enskripsi kriptografi mereka untuk saling berkomitmen di dalam Smart Contract, sebagai bukti bahwa keduanya telah sama-sama sepakat. Ketiga, asas konsensualisme pada Smart Contract ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan bahwa kesepakatan menjadi fondasi yang esensial untuk keabsahan suatu perjanjian, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat telah sepakat dengan ketentuan yang ada
Menuntut Hak Atas Kota Baru: Klaim (Kembali) Lahan oleh Petani di New Clark City
No full textNew cities, often designed as development strategies, cause dispossession, displacement, and disruption of everyday lives of local communities. To further explore the effects of new cities and urban development in the Global South, this study explores the realities of farmers whose homes and livelihoods are affected by the construction of New Clark City in the Philippines. Employing the concept of the right to the city by Henri Lefebvre, this study delves into the farmers' agency in reclaiming space in the city being built on their rice fields. Through qualitative research methods, including interviews and participant observation, the study elucidates the strategies employed by farmers to assert their right to New Clark City. Highlighting that (re)claiming of space by the farmers is motivated by their need to make a living and provide for their families, the study builds on the understanding of the right to the city as the right of the inhabitants to shape their environment and manage their resources. Although the right to the city heavily depends upon the collective power to reshape the process of urbanization, the article argues that it can also be asserted through individual and unorganized actions.Kota-kota baru, yang seringkali dirancang sebagai strategi pembangunan, menyebabkan perampasan, penggusuran, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak dari kota-kota baru dan pembangunan perkotaan di Global South, penelitian ini mengeksplorasi realitas petani yang tempat tinggal dan mata pencahariannya terdampak oleh pembangunan New Clark City di Filipina. Dengan menggunakan konsep hak atas kota dari Henri Lefebvre, penelitian ini menggali agensi petani dalam merebut kembali ruang di kota yang dibangun di atas lahan persawahan mereka. Melalui metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara dan observasi partisipan, studi ini menjelaskan strategi yang digunakan oleh para petani untuk menuntut hak mereka atas New Clark City. Menyoroti bahwa klaim (kembali) ruang oleh para petani dimotivasi oleh kebutuhan mereka untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarga mereka. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa hak atas kota adalah hak penduduk untuk membentuk lingkungan dan mengelola sumber daya mereka. Meskipun hak atas kota sangat bergantung pada kekuatan kolektif untuk membentuk kembali proses urbanisasi, artikel ini berargumen bahwa hak atas kota juga dapat ditegaskan melalui aksi-aksi individual dan tidak terorganisir
Legal and Ethical Issues in the Constitutional Court Decision Concerning Minimum Age Limits for Presidential and Vice Presidential Candidates
No full textThis article aims to explain the basic considerations of Constitutional Court Judges in deciding case Number.90/PUU-XXI/2023 and analyze the existence of controversial issues in this decision. The background to this writing is a decision by the Constitutional Court which is considered unusual. There are new things out of the ordinary in deciding cases and the momentum approaching the 2024 general election has become a sensitive and interesting study. The research method used in this writing is a normative juridical method with a legal philosophy approach. This is in accordance with the main problem of analyzing the judge’s decision from a philosophical perspective. Material in the form of library data in the form of statutory regulations and scientific works related to the research theme. The results of the research show that there are several basic reasons for judges in deciding this case, such as political rights and the time for the general election which is getting closer. Apart from that, the decision of the Constitutional Court contains ethical issues in it, because in the formation process it was carried out by judges who had been legally declared to have committed ethical violations