Jurnal HAM
Not a member yet
253 research outputs found
Sort by
Legitimasi Pencabutan Kewarganegaraan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Studi Kasus di Nikaragua
Full text linkThe right to nationality is a fundamental prerequisite for accessing other human rights, yet its arbitrary deprivation remains a critical concern under international law. This study examines Nicaragua's Laws No. 1055 and 1145, which authorize the revocation of citizenship based on an expanded and ambiguous definition of "treason," encompassing peaceful political acts such as supporting international sanctions. This case demonstrates how nationality, often described as the "right to have rights," is weaponized for political purposes, revealing how the misuse of citizenship laws threatens the integrity of international human rights protections against statelessness. Specifically, the study investigates whether this definition justifies nationality deprivation under the standards of the 1961 Statelessness Convention and whether such measures violate the right to freedom of expression, as protected by Article 19 of the ICCPR. Utilizing a normative juridical approach, the research analyzes international legal instruments alongside Nicaraguan domestic law and incorporates secondary data from organizations such as UNHCR. The findings reveal that Nicaragua's practices fail to satisfy the criteria of legality, necessity, and proportionality under international human rights law and instead constitute a form of political repression. Such measures not only undermine the purpose of the 1961 Statelessness Convention but also exemplify how nationality laws can be distorted to silence dissent. Therefore, this study underscores the urgent need for stronger international safeguards against arbitrary deprivation of nationality.Hak atas kewarganegaraan merupakan prasyarat fundamental untuk dapat mengakses hak asasi manusia lainnya, namun pencabutannya secara sewenang-wenang tetap menjadi isu krusial dalam hukum internasional. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nikaragua No. 1055 dan 1145, yang memberikan kewenangan untuk mencabut kewarganegaraan berdasarkan definisi "pengkhianatan" yang diperluas dan ambigu, mencakup tindakan politik damai seperti mendukung sanksi internasional. Kasus ini menunjukkan bagaimana kewarganegaraan, yang kerap digambarkan sebagai "hak untuk memiliki hak," dipolitisasi sebagai senjata, serta memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan hukum kewarganegaraan mengancam integritas perlindungan hak asasi manusia internasional terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan. Secara khusus, penelitian ini menelaah apakah definisi tersebut dapat membenarkan pencabutan kewarganegaraan berdasarkan standar Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, serta apakah tindakan tersebut melanggar hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional bersama dengan hukum domestik Nikaragua serta memanfaatkan data sekunder dari organisasi seperti UNHCR. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Nikaragua tidak memenuhi kriteria legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk represi politik. Tindakan ini tidak hanya merusak tujuan Konvensi 1961, tetapi juga menjadi contoh bagaimana hukum kewarganegaraan dapat disalahgunakan untuk membungkam perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan internasional terhadap pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang
‘Hidup Bersama’ atau Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Larangan Penggunaan Penutup Wajah di Negara-Negara Eropa
Full text linkMany European States introduced general or specific bans on face covers and religious symbols in public schools, universities and public places. The ban on religious symbols and face covers in public places and educational institutions has escalated the tensions, disbelief and mistrust between adherents of different religions and beliefs. This paper applies a doctrinal legal research methodology mixed with desk research, analyzing international human rights instruments and important landmark judicial precedents to assess the legal scope and limitations on freedom of religion and belief and its consequences. Although limitations to freedom of religion and belief are permitted in human rights law, European States justified the limitations on the basis of ‘living together’ contrary to the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights. The acceptance of the conditionality of ‘living together’ by the European Court of Human Rights set a disturbing precedent and it is applied in different societies in enforcing the majoritarian view and undermining the rights of minorities. Although the Human Rights Committee determined that Article 18(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights must be strictly interpreted and the term ‘living together’ is a vague concept and made recommendations, the European State parties have not taken any action to implement the recommendations. Since the Human Rights Committee has no power to enforce the recommendations, the mere essence of the treaty is negated, and it provides a dangerous precedent for other States around the globe to follow introducing limitations on the freedom of religion and belief.Negara-negara Eropa memperkenalkan larangan umum atau khusus pada penggunaan penutup wajah dan simbol keagamaan di sekolah umum, universitas, dan tempat-tempat umum. Larangan penggunaan simbol keagamaan dan penutup wajah di tempat-tempat umum dan lembaga pendidikan telah meningkatkan ketegangan, dan ketidakpercayaan antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Artikel ini menerapkan metodologi penelitian hukum doktrinal yang dilengkapi dengan kajian pustaka, menganalisis instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan preseden-preseden peradilan penting untuk menilai ruang lingkup hukum dan pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta konsekuensinya. Meskipun pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan diizinkan dalam hukum hak asasi manusia, Negara-Negara Eropa membenarkan pembatasan tersebut atas dasar ‘hidup bersama’ yang bertentangan dengan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Penerimaan persyaratan ‘hidup bersama’ oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menetapkan preseden yang mengganggu dan diterapkan di berbagai Masyarakat dalam menegakkan pandangan mayoritas dan merongrong hak-hak minoritas. Meskipun Komite Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa Pasal 18(3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik harus ditafsirkan secara ketat dan istilah ‘hidup bersama’ merupakan konsep yang samar serta telah memberikan rekomendasi, Negara-Negara Eropa belum mengambil tindakan apa pun untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Karena Komite Hak Asasi Manusia tidak memiliki wewenang untuk menegakkan rekomendasi tersebut, esensi perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku dan menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara lain di seluruh dunia untuk menerapkan pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan
Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dan Biosekuriti dalam Hukum Internasional: Menuju Kerangka yang Holistik
Full text linkArticle 12 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) states the right to health as a fundamental human right. It emphasizes that healthcare should be available, accessible, acceptable, and of high quality for all individualsThe COVID-19 pandemic broadened the focus while highlighting the necessity of integrating biosecurity—including plant, animal, and human health—with a comprehensive One Health strategy within the framework of human rights.This doctrinal research examines key international agreements and organizations that govern biosecurity, biosafety, and the prohibition of biological weapons. It aims its integration with the right to health. The study finds that international public health and biosecurity regimes are fragmented, often leading to inconsistency in policy implementation The major international agreements and institutions that control biosecurity, biosafety, and the ban on biological weapons are examined in this doctrinal study. It seeks to integrate the right to health. According to the findings, fragmented international public health and biosecurity regimes frequently result in inconsistent policy implementation. This article introduces a unified policy model that aligns biosecurity governance with the right to health, peace, and sustainable innovation. The integrative approach protects human health and biodiversity from a range of biological threats, offering new insights to the field.Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menyatakan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Pasal ini menegaskan bahwa layanan kesehatan harus tersedia, dapat diakses, diterima, serta memiliki kualitas tinggi bagi setiap individu. Pandemi COVID-19 memperluas cakupannya sekaligus menekankan perlunya mengintegrasikan biosekuriti, yang meliputi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, ke dalam kerangka hak atas kesehatan melalui pendekatan holistik One Health. Penelitian doktrinal ini mengkaji perjanjian dan organisasi internasional utama yang mengatur biosekuriti, biosafety, serta pelarangan senjata biologis. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikannya dengan hak atas kesehatan. Studi ini menemukan bahwa rezim kesehatan masyarakat dan biosecuriti internasional masih terfragmentasi, yang menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Melalui analisis sistematis terhadap kerangka hukum, terlihat bahwa bahwa pemuatan langkah-langkah biosekuriti dalam kewajiban hak asasi manusia dapat meningkatkan koherensi kebijakan, memperkuat perlindungan kesehatan lintas negara, dan meningkatkan akuntabilitas negara baik terhadap standar nasional maupun internasional. Artikel ini memperkenalkan model kebijakan terpadu yang menyelaraskan tata kelola biosekuriti dengan hak atas kesehatan, perdamaian, dan inovasi berkelanjutan. Pendekatan integratif ini melindungi kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati dari berbagai ancaman biologis, serta menawarkan wawasan baru bagi bidang tersebut
Komunitas Marjinal Keturunan Indonesia di Malaysia: Dampak Keterbatasan Akses Pendidikan Tinggi
Full text linkEducation is one of the crucial elements needed in order to create a better nation. However, in reality, access to education is not equally accessible to all children regardless of their background. Specifically, the case of children of Indonesian immigrants in Malaysia has been impacted, as the privilege of tertiary education has been limited since the implementation of the Malaysia's New Economic Policy in 1971. The children of Indonesian immigrants are born in Malaysia and granted Malaysian citizenship under certain terms and conditions but are not classified as a group of aboriginal people. This condition leads to the question of how far the limitation of education access impacts the long-term socio-economic status towards these children. Thus, this paper analyzed the impact on the socio-economic status of children of Indonesian immigrants in Malaysia by conducting in-depth interviews with ten informants who are facing a similar situation and who were selected from states with a high concentration of Indonesian immigrants to observe their significant impacts. Additionally, an in-deep analysis of the series of development policies introduced by the Malaysian government will be conducted in the discussion. The findings show that these limitations have a significant impact on their long-term socio-economic mobility. Furthermore, an analysis of Malaysia's development policies reveals that the ethnicity-based quota system remains a major obstacle to accessing tertiary education for this group. This paper contributes to a continuous debate on the rights of education, citizenship, and socio-economic changes among the children of Indonesian immigrants in Malaysia. More inclusive policies are needed to ensure fairer access to higher education.Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun bangsa. Namun, pada kenyataannya, akses pendidikan tidak dapat dijangkau secara merata oleh semua anak tanpa memandang latar belakangnya. Secara khusus anak-anak imigran Indonesia di Malaysia terkena dampak karena hak istimewa pendidikan tinggi telah dibatasi sejak penerapan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia pada tahun 1971. Anak-anak imigran Indonesia lahir di Malaysia dan memperoleh kewarganegaraan Malaysia dengan syarat dan ketentuan tertentu, tetapi tidak dianggap sebagai penduduk asli. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterbatasan akses pendidikan berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi jangka panjang anak-anak tersebut. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis dampak terhadap kondisi sosial-ekonomi anak-anak imigran Indonesia di Malaysia melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan yang menghadapi status serupa dan dipilih dari negara bagian dengan konsentrasi imigran Indonesia yang tinggi untuk mengamati dampak yang signifikan. Selain itu, analisis mendalam terhadap serangkaian kebijakan pembangunan yang diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia juga akan dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan yang ada berdampak signifikan terhadap mobilitas sosial-ekonomi mereka dalam jangka panjang. Selain itu, analisis terhadap kebijakan pembangunan Malaysia mengungkap bahwa sistem kuota berbasis etnis masih menjadi kendala utama dalam akses pendidikan tinggi bagi kelompok ini. Artikel ini memberikan kontribusi pada perdebatan berkelanjutan tentang hak atas pendidikan, kewarganegaraan, dan perubahan sosial-ekonomi di kalangan anak-anak imigran Indonesia di Malaysia. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap pendidikan tinggi
Kisah "˜Orang-Orang Angkat Pasir' di Semenanjung Kepala Burung: Informalitas di Pinggiran Kota Sorong
Full text linkThe term "mining" carries a sensitive connotation for the sand lifters on the margins of Sorong City, West Papua, who prefer to identify themselves as "orang-orang angkat pasir" (sand lifters). Their labor involves extracting sand from rivers and clearing hillsides"”often through deforestation"”to facilitate sand collection. The ecological repercussions of these informal sand mining activities, including deforestation, have drawn concern from local governments, residents, and environmental advocates, who view these practices as detrimental to the environment. This negative perception has contributed to the stigmatization of "sand mining" as a term and a practice. This paper examines the lives and livelihoods of sand lifters, addressing the question: How do they sustain themselves through sand mining activities? For many, sand lifting represents a last resort to survive and participate in urban development, even as their work contributes to environmental degradation. While sand mining poses significant ecological challenges, it simultaneously serves as a lifeline for marginalized communities striving to improve their living conditions. By focusing on the case of sand lifters in West Papua, this paper applies the concept of "infrapolitics" to explore the intersections of informality, political agency, and the right to livelihood in urban contexts. In doing so, it broadens the discourse on human rights, informality, and environmental justice in the region, highlighting on the complex dynamics between survival, urban development, and ecological impact.Istilah "pertambangan" membawa konotasi sensitif bagi para pengangkat pasir di pinggiran Kota Sorong, Papua Barat, yang lebih memilih menyebut diri mereka sebagai "orang-orang angkat pasir." Pekerjaan mereka melibatkan pengambilan pasir dari sungai dan pembersihan lereng bukit"”seringkali melalui penebangan hutan"”untuk memudahkan pengumpulan pasir. Dampak ekologis dari aktivitas pertambangan pasir informal ini, termasuk deforestasi, telah menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah setempat, warga, dan para pegiat lingkungan, yang memandang praktik ini sebagai sesuatu yang merusak lingkungan. Persepsi negatif ini turut menyumbang pada stigmatisasi terhadap istilah dan praktik "pertambangan pasir." Makalah ini mengkaji kehidupan dan penghidupan para pengangkat pasir, dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana mereka mempertahankan hidup melalui aktivitas pertambangan pasir? Bagi banyak dari mereka, mengangkat pasir merupakan pilihan terakhir untuk bertahan hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan kota, meskipun pekerjaan mereka turut menyumbang pada kerusakan lingkungan. Meskipun pertambangan pasir menimbulkan tantangan ekologis yang signifikan, ia juga menjadi jalur kehidupan bagi komunitas yang terpinggirkan dalam upaya memperbaiki kondisi hidup mereka. Dengan berfokus pada kasus para pengangkat pasir di Papua Barat, makalah ini menggunakan konsep "infrapolitik" untuk mengeksplorasi pertemuan antara informalitas, agensi politik, dan hak atas penghidupan di konteks perkotaan. Dengan demikian, makalah ini memperluas diskursus mengenai hak asasi manusia, informalitas, dan keadilan lingkungan di kawasan ini, dengan menyoroti dinamika kompleks antara perjuangan hidup, pembangunan kota, dan dampak ekologis
Kebijakan Kesejahteraan Sosial bagi Migran yang Menikah dan Keluarganya di Republik Korea
Full text linkTo ensure the safe settlement of marriage migrants and their families within the Republic of Korea's distinct multicultural context, it is essential to adopt both a rights-based and universal welfare approach to foster genuine inclusion. However, the current social welfare policy for marriage migrants and their families presents a social investment and labelling approach, revealing its difficulties and paradoxical impact toward their full inclusion. This study examines the social welfare policy for marriage migrants and their families, to identify and analyze the functional gaps and unintended consequences in existing welfare policies and advocate for a shift away from a labelling approach toward more inclusive and rights-based policies that support stable settlement. Through an extensive desk review of relevant research, legislation, government surveys, and policy audit reports concerning Korea's Multicultural Family Policy, this study presents recommendations for policy revision in response to the challenges embedded within the current framework. Rather than focusing solely on the expansion of services, the findings underscore the importance of enhancing service quality and implementation processes while addressing structural forms of discrimination. The study further advocates for a rights-based approach to welfare provision, moving away from selective, group-specific targeting and discretionary or charitable measures.Dalam rangka memastikan perkawinan yang aman bagi migran yang menikah dan keluarganya dalam konteks multikulturalisme yang khas di Republik Korea, diperlukan pendekatan kesejahteraan berbasis hak dan bersifat universal guna mendorong inklusi yang sejati. Namun, kebijakan kesejahteraan sosial bagi migran yang menikah dan keluarga mereka saat ini justru menghadirkan pendekatan investasi sosial dengan metode pelabelan pelabelan, yang menimbulkan berbagai kesulitan serta dampak yang berlawanan terhadap inklusi penuh. Studi ini mengkaji kebijakan kesejahteraan sosial bagi migran yang menikah dan keluarganya, untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan fungsional dan konsekuensi yang tidak diinginkan dalam kebijakan yang ada, serta mendorong pergeseran dari pendekatan pelabelan menuju kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak yang mendukung pernikahan yang stabil. Melalui tinjauan pustaka yang ekstensif terhadap penelitian, peraturan perundang-undangan, survei pemerintah, dan laporan audit kebijakan yang relevan mengenai Kebijakan Keluarga Multikultural Korea, studi ini menyajikan rekomendasi revisi kebijakan sebagai respons terhadap tantangan yang terdapat dalam kerangka kerja saat ini. Alih-alih hanya berfokus pada perluasan layanan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas layanan dan proses implementasi sekaligus mengatasi bentuk-bentuk diskriminasi struktural. Studi ini lebih lanjut mengadvokasi pendekatan berbasis hak dalam penyediaan kesejahteraan, dengan meninggalkan praktik yang selektif, menargetkan kelompok tertentu, serta bersifat diskresif atau karitatif
Menciptakan Musuh Imajiner: Penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh
Full text linkThe rejection of Rohingya refugees in Aceh at the end of 2023 led to various negative narratives that shaped an unfavorable image of this group in the eyes of the local community. This research argues that such rejection occurred because of the portrayal of Rohingya Refugees as a threat to society. There are two questions addressed: (1) how did social media contribute to the construction of an imaginary enemy against Rohingya refugees in Aceh?; and (2) what factors drove the shift in the attitude of the Acehnese people from solidarity to rejection? This research is conducted descriptively from various sources of literature, social media content, and news in the mass media. It also borrows the netnography method developed by Kozinets to examine the culture and communities that emerge in computer-mediated communication (social media). The findings reveal that rejection of Rohingya refugees occurs in three forms: negative sentiment expressed on social media platforms, media reports of criminal acts committed by refugees, and the perception that the Rohingya refugees were morally problematic. This phenomenon is underpinned by the ineffectiveness of state mechanisms to protect the socio-economic interests of local residents and the absence of a clear national government policy on Rohingya refugees. Consequently, rejection of refugees has led to dehumanization and created an imaginary enemy for local residents to justify their rejection of refugees. Refugees are no longer perceived as human beings, but rather as threats, burdens, or even as savages who lack of human values. Applying the concept of imaginary enemy, this study shows that the community actions justified through the perception of refugees as an exaggerated threat which gradually escalated into fear.Penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh pada akhir tahun 2023 memunculkan berbagai narasi negatif yang membentuk citra buruk terhadap kelompok pengungsi tersebut di mata publik. Kajian ini berargumen bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya terjadi karena adanya gambaran keberadaan mereka sebagai ancaman bagi masyarakat. Ada dua pertanyaan yang hendak dijawab: (1) bagaimana peran media sosial dalam memicu konstruksi musuh imajiner terhadap pengungsi Rohingya di Aceh?; dan (2) apa faktor yang mendorong perubahan sikap masyarakat Aceh dari bersolidaritas menjadi menolak keberadaan pengungsi Rohingya? Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dari berbagai sumber literatur, konten media sosial dan berita pada media massa. Penelitian ini juga meminjam metode netnografi yang dikembangkan Kozinets untuk mempelajari budaya dan komunitas yang muncul dalam komunikasi komputer (media sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya terjadi dalam tiga bentuk, yakni melalui sentimen negatif konten sosial media, pemberitaan aksi kriminal para pengungsi pada media, dan keberadaan pengungsi Rohingya yang dianggap bermasalah secara moral. Fenomena ini dilatari oleh tidak efektifnya mekanisme negara untuk melindungi kepentingan sosio-ekonomi warga lokal, dan tidak adanya kebijakan yang jelas dari pemerintah nasional terhadap pengungsi Rohingya. Dampaknya, penolakan terhadap pengungsi telah menimbulkan dehumanisasi, dan telah menciptakan musuh imajiner bagi warga lokal untuk membenarkan penolakan mereka terhadap pengungsi. Pengungsi tidak lagi dilihat sebagai manusia, melainkan ancaman, beban atau bahkan sebagai orang biadab yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menggunakan konsep musuh imajiner, studi ini menunjukkan bahwa tindakan masyarakat membenarkan penolakan mereka terhadap pengungsi karena keberadaan mereka dinilai sebagai suatu ancaman yang dibesar-besarkan dan berkembang menjadi ketakutan
Prasangka, Politik, and Islamofobia: Bagaimana Kebencian Membentuk Ulang Masyarakat Demokratis
Full text linkIn the past few years, there has been an extensive rise in Islamophobia-related cases in Western democratic countries. This study, through the lens of prejudice theory, explores the factors that have increased pervasive hatred toward Muslim community, due to social fragmentation, political polarization and hate-motivated speeches initiated by the political parties and state. The hatred in a democratic society is the result of political narratives which later reshaping policy to target Muslim minority. The research aims to analyze and examine how deep-rooted bias against the Muslim communities through institutional, ideological and political hatreds continues shaping public, state, and media perception to discriminate from the main society. This study has applied qualitative content analysis to understand the increasing pattern of hate-motivated crimes. The objective behind the study is to trace historical and present narratives through hate speeches that fuel anti-Muslim sentiment, including how terrorism is linked with security threat, which reinforce prejudice against the Muslim community. This study, with the help of prejudice approach, explains that what are the factors and circumstances that make political parties and the state to increase their hatred towards the Muslim community through hate speeches which promote islamophobia in society. The findings of this study explore that the hatred through political speeches not only fragmented the Muslim minority from the mainstream society but also discriminatory changes in the policy, legitimizing the activity. The hatred in the democratic countries has increased criminal activities, surveillance, exclusion from society, and institutional biases.Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus Islamofobia yang signifikan di negara-negara demokrasi Barat. Studi ini, melalui sudut pandang teori prasangka, mengeksplorasi faktor-faktor yang meningkatkan kebencian terhadap komunitas Muslim, akibat framentasi sosial, polarisasi politik, ujaran bermotif kebencian yang digerakkan oleh partai politik dan negara. Perubahan ini dihasilkan melalui narasi politik yang kemudian membentuk ulang kebijakan untuk menyasarminoritas Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana bias yang telah mengakar terhadap komunitas Muslim, melalui kebencian institusional, ideologis, maupun politis, terus menerus membentuk persepsi public, negara, dan media sehingga memisahkan mereka dari masyarakat utama. Studi ini menerapkan analisis knten kualitatif untuk memahami pola peningkatan kejahatan yang bermomtif kebencian Tujuan utamanya Adalah untuk menelusuri narasi historis dan kontemporer dalam ujaran kebencian yang memicu sentiment anti-Muslim, termasuk bagaimana terorisme dikaitkan dengan ancaman keamanan yang memperkuat prasangka terhadap komunitas Muslim. Dengan menggunakan pendekatan prasangka, studi ini menjelaskan faktor dan kondisi yang mendorong partai politik dan negara untuk meningkatkan kebencian mereka terhadap komunitas Muslim melalui ujaran kebencian yang memperkuat islamophobia di masyarakat. Temuan studi ini mengeksplorasi bahwa kebencian melalui ujaran tidak hanya memecah belah minoritas Muslim dari Masyarakat umum, tetapi juga mendorong Perubahan kebijakan yang bersifat diskriminatif, yang melegitimasi praktik-praktik tersebut. Kebencian yang tumbuh di negara-negara demokratis telah meningkatkan tindakan criminal, pengawasan berlebihan, eksklusi sosial, serta bias institusional
Mengomunikasikan Hak Kesehatan dan Pendidikan Disabilitas: Kisah dari Penyandang Disabilitas dan Orang Tua Anak Disabilitas di Indonesia
Full text linkIndonesians with disabilities experience socio-cultural problems that result in disparities in disability rights fulfilment, particularly in accessing equal education and healthcare. In response to such problems, disability activism has been undertaken, and nowadays is increasingly mediated by social media, specifically Instagram. This study intends to shine a light on individual and parental perspectives in communicating disability rights, drawing on the co-cultural communication theory, which classifies people with disabilities as a non-dominant group in society. Diverse disability stakeholders including people with disabilities and parents of children with disabilities participated in focus group discussions and semi-structured formal and informal interviews. Using digital autoethnographic methods, qualitative content analysis was also employed to examine their Instagram content on disability topics. This study focuses on how participants raise awareness of disability inclusion and communicate disability rights within the domain of education and healthcare. This study also emphasizes the efficacy of Instagram in mediating disability rights activism in Indonesia and its impact on the participants and their disability communities. The results show that while the assertive accommodation and non-assertive assimilation strategies are applicable in offline and online settings, the non-assertive accommodation strategy is particularly prevalent in enhancing digital disability representation. These collective actions contribute to advancing the fulfilment of those rights.Penyandang disabilitas di Indonesia mengalami permasalahan sosial budaya yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas, terutama akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang setara. Menanggapi permasalahan tersebut, aktivisme disabilitas terus berkembang, dan saat ini dimediasi oleh media sosial, khususnya Instagram. Studi ini bertujuan untuk menyoroti perspektif individu dan orang tua dalam mengomunikasikan hak-hak disabilitas, dengan mengacu pada teori komunikasi co-cultural, yang mengklasifikasikan penyandang disabilitas sebagai kelompok non-dominan dalam masyarakat. Berbagai pemangku kepentingan disabilitas, termasuk penyandang disabilitas dan orang tua dari anak penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam focus group discussion serta wawancara formal dan informal semi-terstruktur. Dengan menggunakan metode autoetnografi digital, analisis konten kualitatif juga digunakan untuk mengkaji konten Instagram mereka tentang topik-topik disabilitas. Studi ini berfokus pada bagaimana partisipan meningkatkan kesadaran akan inklusi disabilitas dan mengomunikasikan hak-hak disabilitas pada ranah pendidikan dan layanan kesehatan. Studi ini juga menekankan efektivitas Instagram dalam memediasi aktivisme hak-hak disabilitas di Indonesia dan dampaknya terhadap para partisipan dan komunitas disabilitas mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi akomodasi asertif dan asimilasi non-asertif dapat diterapkan baik di lingkungan luring maupun daring, strategi akomodasi non-asertif khususnya dominan dalam meningkatkan representasi disabilitas dalam ruang digital. Tindakan kolektif ini berkontribusi dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak disabilitas
Memutus Rantai Statelessness: Mengatasi Tantangan Hak Asasi Manusia yang Dihadapi Suku Pegunungan di Thailand
Full text linkThis paper examines the issue of statelessness and its impact on the hill tribes of northern Thailand, a mix of ethnic groups populating the Thai, Myanmar, and Laos borderlands who are facing significant challenges in accessing basic human rights due to their lack of Thai citizenship. The paper explores the historical context of how the hill tribes came to be stateless, as well as the various obstacles they encounter in obtaining legal recognition as citizens of Thailand. Drawing on academic literature and Thai legislation, this paper argues that the denial of citizenship represents a fundamental violation of human rights. It also emphasizes the secondary rights violations due to various levels of discrimination and marginalization that these groups experience, such as restricted access to education, healthcare, and job possibilities. Finally, the paper considers potential policy solutions that could address the issue of statelessness among the hill tribes. These solutions include reforming citizenship laws to provide greater access to citizenship, as well as implementing programs to promote the inclusion of hill tribe communities in Thai society while also preserving their cultural heritage. Ultimately, the paper argues that addressing the issue of statelessness among the hill tribes is not only a matter of human rights, but also essential for building a more inclusive and equitable society.Tulisan ini mengkaji kondisi tanpa kewarganegaraan dan dampaknya terhadap suku pegunungan di Thailand Utara, campuran kelompok etnis yang mendiami wilayah perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses hak asasi manusia karena tidak adanya kewarganegaraan Thailand. Tulisan ini mengeksplorasi konteks historis tentang bagaimana suku pegunungan menjadi tidak memiliki kewarganegaraan, serta berbagai kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh pengakuan sebagai warga negara Thailand. Mengacu pada literatur akademis dan Undang-Undang Thailand, tulisan ini berpendapat bahwa penolakan kewarganegaraan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tulisan ini juga menekankan pelanggaran hak sekunder karena berbagai tingkat diskriminasi dan marginalisasi yang dialami kelompok-kelompok ini, seperti akses terbatas ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang kerja. Terakhir, tulisan ini mempertimbangkan solusi kebijakan potensial yang dapat mengatasi kondisi tanpa kewarganegaraan di antara suku pegunungan. Solusi ini meliputi reformasi undang-undang kewarganegaraan untuk menyediakan akses yang lebih besar terhadap kewarganegaraan, serta menerapkan program untuk mempromosikan inklusi komunitas suku pegunungan dalam masyarakat Thailand sambil melestarikan warisan budaya. Pada akhirnya, tulisan ini berpendapat bahwa menangani kondisi tanpa kewarganegaraan di antara suku-suku pegunungan bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil