1,721,055 research outputs found
Kualitas Iklan Obat Flu dan Pengaruhnya terhadap Pemilihan Obat secara Swamedikasi pada Masyarakat di Dusun Melati Kecamatan Selesai
No full textBackground: Correct and reliable information is important related to the safety of drug use. In an economic system based on the market, consumers increasingly rely on advertising and other forms of promotion to get information to make decisions whether to buy a product or not. Objectives: This study aims to determine the quality of influenza advertising on television and its effect on the selection of drugs by self -medication to the community in Village Melati. Method: This study uses a cross sectional survey method. A total of 230 people involved in this study were aged 18 years and above and were chosen with Snowball Sampling techniques. Data collection is done by filling out online questionnaires that have been tested for validity and reliability. Data were analyzed by percentage technique. The quality of advertising drugs on television is currently being analyzed with scoring techniques. The study was conducted from June to July 2022. Results: The results showed that of the twelve advertisements of the flu drug on television, ten of them were classified as good and two advertisements were classified as moderate. A total of 84,78% of advertisements affect the selection of drugs by self-medication. Conclusion: Based on the results of the study it can be concluded that the advertising of the flu drug on television is classified as good. The effect of influenza advertising on the selection of drugs by self-medication in the community in Melati Village is classified as strong.66 HalamanSkripsi Sarjan
Pendidikan agama Buddha dan budi pekerti: Buku guru SD kelas V
Get PDFKurikulum dirancang sebagai kendaraan untuk mengantarkan peserta didik menuju penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan dalam agama Buddha bahwa belajar tidak hanya untuk mengetahui dan mengingat (pariyatti), tetapi juga untuk melaksanakan (patipatti), dan mencapai penembusan (pativedha). “Seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, orang yang lengah itu sama seperti gembala yang menghitung sapi milik orang lain, ia tidak akan memperolah manfaat kehidupan suci.” (Dhp.19). Pembelajarannya dibagi ke dalam beberapa kegiatan keagamaan yang harus dilakukan peserta didik dalam usaha memahami pengetahuan agamanya dan mengaktualisasikannya dalam tindakan nyata dan sikap keseharian, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun ibadah sosial. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada buku ini. Guru dapat memperkayanya secara kreatif dengan kegiatan-kegiatan lain, melalui sumber lingkungan alam, sosial dan budaya sekitar
Pendidikan Agama Buddha dan budi pekerti SMP/MTs kelas VIII
Get PDFTeriring puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Triratna, penulis telah dapat menyelesaikan Buku Siswa edisi revisi yang berjudul “Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti” untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas VIII. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Tujuannya adalah sebagai pedoman pembelajaran peserta didik dalam mempelajari Buddha Dharma. Buku ini menawarkan pembelajaran yang berbeda dengan memadukan pemahaman konsep untuk mengantarkan peserta didik menuju penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan dalam agama Buddha bahwa belajar tidak hanya untuk mengetahui dan mengingat (pariyatti), tetapi juga untuk melaksanakan (patipatti), dan mencapai hasil (pativedha). “Seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, orang yang demikian itu sama seperti gembala yang menghitung sapi milik orang lain, ia tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci.” (Dhp.19). Sebagai edisi revisi, buku ini sangat terbuka kembali untuk mendapat masukan dan akan terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan tantangan zaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi itu, kami mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan Buddha Dharma di Indonesia. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Sadhu sadhu sadhu
Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi
Get PDFThe Birth of the Board of Ethics of the Constitutional Judges cannot be separated from the effort to uphold a code of ethics and maintain of the dignity of the constitutional judges. Abuse of authority in the judiciary has led to the destruction of the legal system and the non-fulfillment of a sense of justice. Judicial mafias has destroyed the foundation of the authority of the judiciary and undermine the honor and dignity of judges, therefore it is necessary to take concrete measures to restore the authority of the judiciary and maintaining the honor of judges as the main pillars of the judiciary in enforcing law and justice. One concrete step is the need for strengthening the supervisory system of ethics against constitutional judges, the results of which will provide input to the Constitutional Court, whether the monitoring system of ethics against constitutional judges applied so far has been able to maintain the honor, dignity, and constitutional justices, and whether the system has provided legal certainty in its enforcement against violations of the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Judges. Strengthening the role of the board of ethics of constitutional judges as guardians of constitutional judges dignity can be constantly improved by opening access to complaints from the public against allegations of ethical violations committed by constitutional judges
Kajian dan Penerapan Pelaksanaan Kurikulum Darurat Covid di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya
Get PDF ABSTRAK Kurikulum yang dirancang menyesuaikan kondisi pandemic COVID-19, dimana pada pelaksanaannya menyesuaikan kondisi regional masing-masing daerah sesuai laju laju penyebaran virus. Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum tersebut pada kondisi pandemic COVID-19 sebagai sebutan kurikulum darirat pada kondisi khusus. Tujuan dari penelitian yang digagas penulis adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan pembelajaran pada penerapan kurikulum darurat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 16 Suarabaya. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara terhadap kepala sekolah, wakil kepala dan guru. Tehnik analisis data yang dipilih oleh penulis adalah model miles-Huberman. Hasil yang didapatkan dari analisis penerapan kurikulum darurat di SD Muhammadiyah 16 Surabaya memiliki empat kreteria yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai Langkah untuk menjalankan pembelajaran penerapan kurikulum darurat sebagaimana; 1) Sistem Pembelajaran Daring, 2) Implementasi Pembelajaran Darurat, 3) Penunjang Pembelajaran daring, 4) Inovasi Pembelajaran Daring, dan 5) Dampak positif dan Negatif Pembelajaran daring pada penerapan Kurikulum darurat.Kata Kunci: penerapan, kurikulum Darurat, covid-19 ABSTRACTThe curriculum is designed to adapt to the conditions of the COVID-19 pandemic, which in its implementation adjusts the regional conditions of each region according to the rate at which the virus is spreading. The Ministry of Education and Culture launched the curriculum in the conditions of the COVID-19 pandemic as a formal curriculum for special conditions. The purpose of the research initiated by the author is to determine the level of learning readiness in implementing the emergency curriculum. The researcher uses a qualitative research type, with a case study approach. This research was conducted at SD Muhammadiyah 16 Suarabaya. The data collection technique used was observation and interviews with school principals, vice principals and teachers. The data analysis technique chosen by the author is the miles-Huberman model. The results obtained from the analysis of the implementation of the emergency curriculum at SD Muhammadiyah 16 Surabaya have four very important criteria to be implemented as steps to carry out the learning of implementing the emergency curriculum as; 1) Online Learning System, 2) Implementation of Emergency Learning, 3) Supporting Online Learning, 4) Online Learning Innovation, and 5) Positive and Negative Impacts of Online Learning on the Implementation of Emergency Curriculum.Keywords :  application, emergency curriculum, covid-1
REPRESENTASI SISWA SEKOLAH DASAR DALAM PEMAHAMAN KONSEP PECAHAN
No full textStandar representasi (NCTM) menetapkan bahwa program pembelajaran mulai pra-Taman Kanak-kanak sampai kelas XII harus memungkinkan siswa untuk: (1) menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis, (2) memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan masalah, (3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Pencantuman representasi sebagai komponen standar proses dalam Principles and Standarts for School Mathematics selain kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, dan koneksi cukup beralasan karena untuk berpikir matematis dan mengkomunikasikan ide-ide matematis seseorang perlu merepresentasikannya dalam berbagai bentuk representasi matematis. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa objek dalam matematika itu semuanya abstrak sehingga untuk mempelajari dan memahami ide-ide abstrak itu tentunya memerlukan representasi. Representasi terjadi melalui dua tahapan, yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Wujud representasi eksternal antara lain: verbal, gambar dan benda konkrit. Berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut merupakan representasi internal. Representasi internal dari seseorang sulit untuk diamati secara langsung karena merupakan aktivitas mental dari seseorang dalam pikirannya (minds-on). Tetapi representasi internal seseorang itu dapat disimpulkan atau diduga berdasar-kan representasi eksternalnya dalam berbagai kondisi, misalnya dari pengungkapannya melalui kata-kata (lisan), melalui tulisan berupa simbol, gambar, grafik, tabel ataupun melalui alat peraga (hand-on). Dengan kata lain terjadi hubungan timbal balik antara representasi internal dan eksternal dari seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu masalah. Pada penelitian ini, representasi yang digunakan adalah representasi Bruner yang meliputi enaktif (enactive), ikonik (iconic) dan simbolik (symbolic), dimana masing-masing tahapan akan disajikan dua model representasi pecahan dengan konsep bagian dari keseluruhan (part-two-whole concept) dan model bagian suatu himpunan yang bagian-bagiannya kongruen (part-group, congruent parts). Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif, dan berdasar pada wawancara berbasis tugas. Penelitian ini untuk mengungkap hakekat dari gejala yang muncul dari subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa telah memahami konsep pecahan (melalui representasi internal siswa) dengan baik pada setiap level teori Bruner dan siswa mampu memahami konsep pecahan pada peralihan (transisi) dari represaentasi konkrit ke ikonik, dan dari ikonik ke bentuk representasi yang lebih abstrak (representasi simbolik).
Kata Kunci: abstraksi, representasi, dan pecaha
Pendidikan agama Buddha dan budi pekerti SD Kelas V: buku siswa
Get PDFPedidikan agama perlu diberi penekanan khusus terkait dengan pembentukan budi pekerti, yaitu sikap atau perilaku seseorang dalam hubungannya dengan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa, serta alam sekitar. Proses pembelajarannya mesti mengantar mereka dari perngatahuan tentang kebaikan, lalu menimbullkan komitmen terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Buddha mengungkapkan, "Pengetahuan saja tidak akan membuat orang terbebas dari penderitaan, tetapi ia juga harus melaksanakannya" (Sn. 789). Buku pendidikan agama Buddha dan budi pekerti ini ditulis dengan semangat itu. Pembelajarannya dibagi ke dalam beberapa kegiatan keagamaan yang harus dilakukan pesera didik dalam usaha memahami pengetahuan agamanya dan mengaktualisasikannya dalam tindakan nyata dan sikap keseharian, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun ibdah sosial. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada buku ini. Guru dapat memperkayanya secara kreatif dengan kegiatan-kegiatan lain, melalui sumber lingkungan alam, sosial, dan budaya sekitar
Pendidikan Agama Buddha dan budi pekerti: buku guru SMP/MTs kelas VIII
Get PDFTeriring puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Triratna, penulis telah dapat menyelesaikan Buku Guru edisi revisi yang berjudul “Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti” untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas VIII. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Tujuannya adalah sebagai pedoman pembelajaran peserta didik dalam mempelajari Buddha Dharma. Buku ini menawarkan pembelajaran yang berbeda dengan memadukan pemahaman konsep untuk mengantarkan peserta didik menuju penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan dalam agama Buddha bahwa belajar tidak hanya untuk mengetahui dan mengingat (pariyatti), tetapi juga untuk melaksanakan (patipatti), dan mencapai hasil (pativedha). “Seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, orang yang demikian itu sama seperti gembala yang menghitung sapi milik orang lain, ia tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci.” (Dhp.19). Sebagai edisi revisi, buku ini sangat terbuka kembali untuk mendapat masukan dan akan terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan tantangan zaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi itu, kami mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan Buddha Dharma di Indonesia. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Sadhu sadhu sadhu
The Impact of Pharmacist Counseling On Medication Adherence, Clinical Outcomes And Quality of Life of Patients In Puskesmas Simpang Mamplam
No full textBackground: Non-communicable diseases have become a global challenge. The burden of these diseases continues to rise. Primary health centers serve as gatekeepers in the initial management, with pharmacists as one of the frontlines in the effort to achieve effective therapy.
Objective: The aim of this study was to analyze the impact of pharmacist counseling on medication adherence, clinical outcomes, and Quality of Life (QoL) in outpatients at Puskesmas Simpang Mamplam.
Methods: This is a quasi-experimental study with one group pretest posttest design, using a total sampling technique included 112 DM2 respondents, 150 Dyspepsia respondents, 133 Neuropathy respondents, 110 Arthritis respondents who are outpatients at Puskesmas Simpang from March to April 2024. Data collection carried out using validated questionnaires. The data was analyzed using IBM SPPS 21.
Result: The results showed a significant effect of pharmacist counseling on DM2, Neuropathy, Dyspepsia, and Arthritis patients’ adherence (8,79±1,29; 8,71±1,17; 9,28±0,63; 8,38±0,8), clinical outcomes 130,00±27,77; 2,88±1,36; 0,92±1,203; 1,39±0,73), and QoL (88,19±0,47; 83,55±18,77; 93,97±6,04; 83,44±12,68). A significant correlation between adherence and outcome was found in each disease group (r for DM2, Neuropathy, Dyspepsia, Arthritis: -0.225; -0.222; -0.231; -0.598). The r result for correlation test between adherence and QoL of DM2, dyspepsia, neuropathy, and arthritis were 0,107; 0,263; 0,210; 0,621. Correlation between QoL and outcome generated r for DM2, Neuropathy, Dyspepsia, Arthritis: -0,035; 0,416; 0,030; -0,546).
Conclusion: It concluded that pharmacist counseling has positive impact on adherence, QoL and clinical outcomes. Meanwhile, the relationships among variables vary and are influenced by factors according to the type of disease.137 PagesTesis Magiste
ASPEK PENGAWASAN PADA BANK MUAMALAT INDONESIA ( Kijian Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jawa Tengah)
Get PDFThe announcement of 1998 Act No.10 of Banking on November 1998 has recognized more firmly the presence of and the importance of syariah (Islamic law) principle-based banks and their developments. The Act regulates such as the presence of Dewan Pengawas Syariah (Syariah Superintendent Board) for Syariah Bank.
Given that banks primarily work using people funding,
saved at the bank based on trust and have strategic role in nation coordination. It appears that caretaker of the developing Indonesian banking systems at operational level necessary.
In accordance with that, Indonesia Central Bank (Bank
Indonesia) and Dewan Pengawas Syariah (Syariah Superintendent Board) have authorities and duties to do monitoring and fostering to Bank Muamalat Indonesia. Terms of monitoring and fostering can be both preventive, such as making rules, guidance, advice, and directions, and repressive such as inspections followed by improvement steps to maintain its appropriateness to syariah-principle and its healthy. .
The result of present study showed that Bank Muamalat Indonesia in its operation has not been able to implement syariah principles entirely. For example are its liquidity funds and Dana Kredit Primer Anggota from Bank Indonesia that use interest rate instrument, while on its funding, Bank Muamalat Indonesia use profit sharing basis. Moreover, for mudharabah funding Bank Indonesia requires deposit or guarantee since mudharabah funding is similar to credit funding at Conventional Banks. However, based on mudharabah principles, there are no deposit or guarantee because if failure occurs bank (shahabul ma./) has to be responsible.
Bias to that rule is a violation of bank's healthiness signs that can incur sanction, in term of administrative, civil and criminal, from Bank Indonesia to bank administrators. In the other hand, running that rule is a violation of Fatwa Dewan Syariah Nasional (National Syariah Board's Guidance). Eventhough it is tolerable as long as it is temporary because of the difference principles of Bank Indonesia's rules and
Fatwa Dewan Syariah Nasional (National Syariah Board's
Guidance). Hence, Bank Indonesia has to accomplish its rules
so that they can accommodate syariah banking systems and give full authority to Dewan Pengawas Syariah to foster and monitor syariah bank independently.
Semenjak lahimya Undang-undang No. 10 Tabun 1998 tentang Perbankan pada bulan November 1998, telah memberi pengalcuan yang lebih tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang tersebut, antara lain, mengatur tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Syariah.
Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, serta mempunyai peran yang sangat strategis bagi penyelenggaraan negara, maka pada tahap pelaksanaan operasionalnya mutlak diperlukan pengawasan terhadap tumbuh dan berkembanganya sistem perbankan di Indonesia.
Berkaitan dengan kepentingan tersebut, Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah diberi kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan peinbinaan terhadap Bank Muamalat Indonesia, baik yang bersifat prefentif dalam bentuk penetapan ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan agar kondisi Bank Muamalat Indonesia selalu sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.
Dari basil penelitian ditemukan bahwa Bank Muamalat Indonesia dalam operasionalnya belum mampu menjalankan prinsip syariah secara mumi, misalnya dalam hal dana likuidatas dan Dana Kredit Primer Anggota dari Bank Indonesia, yang menggunakan instrumen bunga, scdang Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaannya menggunakan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam hal pembiayaan mudharabah Bank Indonesia mengharuskan adanya jaminan/agunan karena pembiayaan mudharabah indentik dengan pemberian kerdit bagi Bank Konvensional, padahal mcnurut prinsip mudharabah tidak dikenal jaminan, karena bila terjadi kerugian bank ( shahulml mal ) yang harus bertanggung jawab.
Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, bagi Bank Indonesia mcrupakan pelanggaran terhadap rambu-rambu kesehatan bank, yang berakibat thnbulnya sanksi bagi pengelola bank, baik sanksi administrasi, pidana maupun perdata, sedang bagi Dewan Pengawas Syariah pelanggaran terhadap ketentuan fatwa, sepanjang bersi fat sementara (darzfrot ) diperbolehkan, karena adanya perbedaan prinsip antara ketentuan Bank Indonesia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Konsekuensinya Bank Indonesia harus segera menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir sistem perbankan syariah dan memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Pengawas Syariah untuk dapat pembina dan pengawasi bank syariah secara mandiri
- …
