143 research outputs found
Diagnosing Non–Producers Non–Secretory Myeloma
Get PDFMultiple myelomas (MM) is the proliferation of malignant plasma cells in the bone marrow, characterized by the production of monoclonal immunoglobulins that are secreted in the blood and urine. However, in 1 - 5% of cases, the protein is undetectable and defined as non-secretory type of myeloma.
A 36-year-old woman presented with complaints of weakness in both legs so she could not walk. She also felt pain in the head, back, and thighs since one year before. Physical examination showed anemic conjunctiva, gibus as high as T4, hypoesthesia as high as T6 segment. She had anemia (Hb 10.2 g/dL), decreased kidney function (eGFR: 30 mL/min/1.73m2), and multiple lytic lesions in the calvaria, ribs, superior-inferior pubic ramus, and left humeral os in the 1/3 proximal to 1/3 distal. Protein electrophoresis and Bence Jonce protein were negative. There was no hypercalcemia, and bone marrow aspiration showed myelodysplasia syndrome. A thoracolumbar MRI showed an extradural solid mass and the histopathology examination result was plasmacytoma.
Non-secretory MM was defined into two groups, non-producers and multiple non-secretory myeloma patients who produce tumor proteins but cannot be excreted. This patients was categorized as non-producers non-secretory MM because she did not show a protein that can be measured in blood nor urine, but has significant plasma cells in tissue biopsy.
The absence of paraprotein in the blood does not rule out multiple myeloma. Suspicion of multiple myeloma needs to be increased in patients who have symptoms of CRAB (calcium, renal impairment, anemia, bone lytic)
Pengembangan Skenario Kemampuan Bertahan UKM Terhadap Covid-19 Dalam Kerangka Kerja Social Commerce
No full textKelangsungan hidup Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat terdampak oleh Pandemi COVID-19 karena model bisnis ini sangat bergantung pada hasil penjualan. Penurunan permintaan secara signifikan akan mengancam kelangsungan hidup UKM. Untuk mengatasi dampak tersebut, UKM perlu mempertimbangkan social commerce sebuah model baru dari e-commerce yang menurut berbagai penelitian menjadi platform untuk membantu bisnis terhubung dengan pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skenario kemampuan bertahan UKM terhadap krisis keuangan akibat Pandemi COVID-19 berdasarkan kerangka kerja social commerce. Dalam mengembangkan scenario, penelitian ini berfokus pada komponen platform khususnya elemen information dan social-related activities kemudian komponen tersebut dipetakan dalam ITIL 4. Metode action research digunakan untuk menerapkan skenario pada UKM terdampak COVID-19 dan kemudian mengevaluasi bagaimana skenario tersebut dapat membantu UKM bertahan berdasarkan tolok ukur kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan seluruh aktifitas skenario yang diimplementasi dapat meningkatkan kinerja keuangan UKM. Selain itu, terdapat faktor diluar skenario social commerce seperti: diferensiasi produk, rotasi produksi, dan keterserdiaan stok.
========================================================================================================
The survival of Small and Medium Enterprises (SMEs) is greatly affected by the COVID-19 Pandemic because this business model is very dependent on sales flow. A significant decline in demand will threaten the survival of SMEs. To overcome this impact, SMEs need to consider social commerce, a new model of e-commerce that according to various studies is a platform to help businesses connect with customers and gain a competitive advantage. This study aims to develop a scenario for the survival of SMEs against the financial crisis due to the COVID-19 pandemic based on the social commerce framework. In developing scenarios, this research focuses on platform components, especially elements of information and social-related activities, then these components are mapped in ITIL 4. The action research method is used to apply scenarios to SMEs affected by COVID-19 and then evaluates how these scenarios can help SMEs survive based on financial performance benchmarks. The results of the study show that all the implemented scenario activities can improve the financial performance of SMEs. In addition, there are factors other than the social commerce scenario, such as: product differentiation, production rotation, and stock availability
Penerapan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pemberesan Boedal Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan : No. 16/PDT-SUS/Pailit/2015/PN.NIAGA JKT.PST)
No full textA. Nama Mahasiswa : Shinta Eliana Sinaga
B. Nomor Induk Mahasiswa : 17.400.500.75
C. Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pemberesan Boedal Pailit Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
E. Jumlah Halaman : 96 Halaman
F. Daftar Acuan : Buku, Undang-undang, Internet
G. Kata Kunci : Pailit, Prinsip
H. Ringkasan Isi:
Kepailitan terjadi karena debitor tidak dapat menyelesaikan atau membayar utangnya kepada para kreditornya. Terdapat tiga jenis kreditor dalam kepailitan, yaitu: Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, dan Kreditor Konkuren. Tiga kreditor tersebut masing-masing memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Prinsip yang menjadi pedoman bagi para Kreditor Konkuren, yaitu prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte. Prinsip paritas creditorium menentukan adanya kesetaraan kedudukan para kreditor. Prinsip pari passu pro rata parte menentukan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama-sama terhadap para kreditornya dan hasilnya dibagikan secara proporsional. Penulis tertarik meneliti penulisan ini karena berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan apakah pembagian yang diterima kreditor konkuren selama ini sudah dapat dikatakan adil atau tidak.
I. Dosen Pembimbing :
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H./
A. Name : Shinta Eliana Sinaga
B. Student ID Number : 17.400.500.75
C. Title : Penerapan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pemberesan Boedal Pailit Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
D. Study Program : Hukum Ekonomi
E. Page Number : 103 Pages
F. Reference List : Book, Internet, The Article Of Law
G. Keyword : Bankruptcy, principles.
H. Summary :
Bankruptcy occurs because the debtor is unable to settle or pay his debts to his creditors. There are three types of creditors in bankruptcy, namely: PreferentIal Creditors, Separatist Creditors, and Konkuren Creditors. The three creditors each have different positions. The principles that become guidelines for the Creditors Konkuren, namely the principle of parity of creditorium and the principle of pari passu pro rata parte. The principle of creditorium parity determines the equality of par position. The author is interested in researching this because based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy, whether the distribution received by concurrent creditors so far can be said to be fair or not.
Academic Supervisor :
1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN DOKUMEN PALSU OLEH PARA PIHAK
Get PDFUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan Atas UUJN) belum mengatur keberadaan sanksi hukum pelanggaran terhadap pasal 15 UU Perubahan Atas UUJN dalam kaitannya dengan aspek pidana dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan paasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bentuk tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta, dan apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak.
Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, yaitu sesuai dalam pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, dalam perubahan tersebut tidak mengatur adanya sanksi pidana. DAlam praktik ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat yang telah disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan didalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan didalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain dapat dipertanggung jawabkan notaris apabila penipuan tersebut bersumber dari notaris sendiri.
Kata-kata kunci: Pemalsuan Dokumen, sanksi notaris, tanggung jawab notari
Manfaat Anggaran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi
No full textPemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan
dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan
sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan
penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus
diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat
dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
(balance of power) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial
kemasyarakatan di daerah (social control).
Skripsi yang berjudul â Manfaat Anggaran dalam Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Kota Cimahiâ ini beranjak dari masalah yang dihadapi oleh
pemerintah daerah Kota Cimahi sekarang ini. Adapun masalah yang dihadapai
tersebut adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam penyusunan anggaran,
sehinggga akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan Pendapatan
Asli Daerah.
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Belanja Operasional atau Belanja Rutin adalah pengeluaran yang
manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau
kekayaan bagi daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk
membiayai seluruh kebutuhan daerah tersebut sesuai dengan asas desentralisasi.
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui manfaat penyusunan anggaran
dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penulis berusaha untuk memecahkan
masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah dan
dianalisis.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan
anggaran pada Pemerintah Kota Cimahi telah efektif, terlihat dengan
dilaksanakannya indikator efektivitas penyusunan anggaran yaitu aspek
perencanaan, aspek pengendalian, aspek akuntabilitas publik, dan mengandung
ciri-ciri penyusunan anggaran. Adanya kenaikan yang signifikan untuk setiap
tahunnya yaitu tahun 2004 sebesar 13.57%, tahun 2005 sebesar 18.60%, dan
tahun 2006 sebesar 35.19% menandakan adanya peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan penyusunan anggaran
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi yang efektif, memberikan manfaat
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis memberikan saran
agar masyarakat luas diharapkan agar dapat lebih mampu memberikan kontribusi
pemikiran dan partisipasi langsung bagi upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan
Daerah Kota Cimahi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota
Cimahi
Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah
Get PDFTulisan ini dalam rangka mengkaji dua hal, pertama, kekuatan hukum sertifikat ha katas tanah dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftran tanah, dan, kedua, upaya hukum yang dilakukan guna menjamin Kepastian Hukum di bidang Pertanahan. Di akhir tulisan ini disimpulkan, bahwa: pertama, kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah merupakan jaminan kepastian hukum dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat, dengan syarat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya. Dan, kedua, upaya yang harus dilakukan untuk mejamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah -dalam hal ini Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang-, yaitu menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang didasari oleh tiga asas, yaitu: (1) asas kepastian hukum, (2) asas kecermatan, dan (3) asas aman, demi terjaminya kekuatan hukum dan kepastian hukum dari sertifikat yang diterbitkan.This paper is to examine two matters, firstly, the legal power of the land title certificate is related to legal certainty in land registration, and, secondly, legal remedies undertaken to ensure legal certainty in land affairs. At the end of this paper, it is concluded that: first, the legal power of the land title certificate is a guarantee of legal certainty from the certificate as a proof of ownership which is strong, provided that it is not proven otherwise by others who feel entitled and have evidence to prove it. And, secondly, the efforts to be taken to guarantee legal certainty in the land sector carried out by the Government-in this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial-, are issuing land title certificates based on three principles, namely: (1) the principle of certainty law, (2) the principles of accuracy, and (3) the principle of security, for the sake of the enforcement of legal force and legal certainty of issued certificates
Evaluasi Kualitas Layanan Sistem Informasi Terpadu (Sister) Universitas Jember Menggunakan Kombinasi Metode Servqual Dan Webqual Berdasarkan Perspektif Mahasiswa
No full textSistem Informasi Terpadu (SISTER) Universitas Jember merupakan layanan berbasis TI yang terintegrasi dalam satu portal website yang beralamatkan pada http://sister.unej.ac.id. Terdapat berbagai macam pelayanan seperti keuangan, pengaduan, manajemen anggaran, e-learning, kearsipan dinamis, forum blogger, dan layanan penyimpanan back up/sharing file. Saat ini pengembangan SISTER terus dilakukan untuk dapat lebih banyak memudahkan berbagai aktivitas akademik di Universitas Jember. Melihat peran yang vital dari SISTER maka perlu dilakukan pengukuran sebagai tolok ukur keberhasilannya. Penelitian ini mencoba melakukan pengukuran kualitas layanan Sistem Informasi Terpadu (SISTER) Universitas Jember berdasarkan persepsi mahasiswa. Pengukuran dilakukan dengan menyusun model konseptual penelitian dari kombinasi metode ServQual dan Webqual. Penelitian ini juga menitikberatkan pada sejauh mana persepsi tentang kualitas layanan SISTER yang dirasakan dan bagaimana pengaruhnya dengan kepuasan pengguna SISTER dalam hal ini mahasiswa universitas Jember. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pengelola SISTER untuk meningkatkan kualitas layanan SISTER di masa yang akan datang
Efikasi kemasan antimikroba berbahan kitosan
Get PDFKemajuan teknologi dan edukasi menyebabkan masyarakat semakin kritis terhadap keamanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen, menginginkan adanya bahan kemasan yang ramah lingkungan serta tidak berbahaya bagi kesehatan. Pengemasan aktif merupakan salah satu solusi yang digunakan sebagai pengemasan terkini. Kemasan aktif ~nempakanb ahan-bahan yang dirancang untuk melepas komponen-komponen aktif ke dalam makanan, seperti antioksidan, antimikroba, aroma, wama, atau bahan-bahan lain. Kemasan antimikroba (m adalah kemasan yang bersifat seperti bahan antiseptik sehingga dapat memperpanjang umur simpan dengan cara menghambat kemsakan bahan akibat aktivitas mikroorganisme. Kitosan adalah turunan dari kitin yang mempakan gugus multifpngsi karena mengandung tiga jenis gugus, yaitu gugus asam amino, hidroksil primer, dan hidroksil sekunder. Kitosan memiliki kemampuan dalam membunuh bakteri karena memiliki polikation bermuatan positif yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. Kemampuan kitosan ini menyebabkan kitosan dapat diapliikasikan sebagai kemasan antimikroba. Kemasan antimikroba berbahan kitosan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengganti bahan kimia berbahaya yang digunakan sebagai pengawet seperti formalim atau boraks
The Thematic Progression on SBY Speech Script (Opening Speech at the World Geothermal Congress 2010).
Get PDFSBY speech script is a kind of text. And as a text, it must be grammatically correct and coherence. To find out whether a text is coherence or not, cannot be achieved through grammatical structure, but it depends on non-structural resources that can be done by analyzing textual meaning. To analyze and discuss textual meaning, we need a tool that we call theme and rheme. The flow of information in a sentence from Theme to Rheme is crucial in achieving communicative effectiveness in a message. The exchange of information between successive Theme and Rheme pairings in a text is called Thematic Progression. Thematic progression contributes to the cohesive development of a text. Hence, it will be interesting to reveal about the types of theme and the thematic progression found in the SBY speech script.
The objective of this research is to find out the types of theme and to describe the thematic progression in the SBY Speech Script (Opening Speech at the World Geothermal Congress 2010).
The design of the research is descriptive qualitative research since it examines the types of theme and describes the thematic progression in the SBY Speech Script (Opening Speech at the World Geothermal Congress 2010).
The result shows that the speech comprises 39 textual themes or 22.9% of total themes obtained, 6 interpersonal themes or 3.6% of total themes, and 125 topical themes or 73.5% of total theme retrieved. At last, it can be seen that the highest occurrence of types of theme is topical theme. I found that SBY’s speech script uses various kinds of thematic progression model to organize theme and rheme elements. The three model of thematic progression i.e. reiteration or constant theme, zigzag theme and multiple theme. A paragraph in this speech does not exclusively use one type of thematic progression, but there are many paragraphs utilize different types simultaneously as combination.
Afterwars, I state my suggestion to the lecturers, that they should motivate their students to write and also recommended to enrich students’ awareness of text organization toward the theme and rheme system and thematic progression pattern in a way to help student to create coherent text
- …
