1966 research outputs found
Sort by
PENGEMBANGAN APLIKASI CATATAN KEUANGAN UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS FLUTTER
No full textPENGEMBANGAN APLIKASI CATATAN KEUANGAN UNTUK
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS FLUTTER
merupakan usaha untuk menangani masalah pencatatan keuangan manual yang
tidak efektif seperti kehilangan data yang di hadapi oleh pengusaha UMKM. Dalam
menghadapi tantangan ini peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah aplikasi
berbasis mobile dengan menggunakan Flutter dan package yang tersedia agar
aplikasi tersebut dapat menyimpan data pengeluaran dan pemasukan keuangan para
pengusaha UMKM pada perangkat mobile mereka. Dengan dikembangkannya
aplikasi cataan keuangan mobile menggunaka Flutter dan package yang tersedia.
Dalam melakukan pengembangan aplikasi peneliti menggunakan metode waterfall,
dan untuk mengetahui kinerja fungsionalitas dari aplikasi yang di kembangkan
peneliti menggunakan metode Black Box testing dikarenakan sangat cocok untuk
mengetahui kinerja dari setiap fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Dan hasil akhir
pengembangan aplikasi, fitur-fitur di dalam aplikasi dapat bekerja seperti yang di
inginkan.
Kata Kunci : UMKM, Aplikasi Mobile, Flutter, Catatan Keuangan, pengujian
dengan black bo
Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit MacetBank BUMN Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.sus-Tpk/2019/PN.Sby
Full text linkPenelitian ini menfokuskan pada kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia
(BRI) yang termasuk di dalam Bank Umum Milik Negara (BUMN). Kondisi
kredit macet tersebut ternyata bisa mengakibatkan tindak pidana korupsi yang
merugikan keuangan negara karena kredit tersebut bersumber dari bank milik
negara. Penelitian ini mengambil studi kasus perkara tindak pidana korupsi
Nomor 123/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Sby. Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan badan usaha milik
negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
negara melalui penyetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara menurut Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menyebutkan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Di
dalam tindak pidana korupsi tersebut ada indikasi terjadinya fraud atau
kecurangan sebagaimana perbuatannya tersebut disengaja dengan cara
menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Permasalahan pada
penelitian ini adalah Pertama, mengenai kredit macet pada bank BUMN dalam
prespektif tindak pidana korupsi. Kedua mengenai adanya dugaan fraud pada
putusan nomor 123/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan studi kasus.
Kata Kunci : Kredit Macet, Bank Badan Usaha Milik Negara, Fraud, Tindak
Pidana Korups
KEGIATAN MELIPAT KERTAS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS PADA ANAK USIA 4-5 TH DI TK MELATI SURABAYA
Full text linkPenelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai
penggunaan kegiatan melipat untuk pengembangan kemampuan motorik halus
pada anak kelompok A di TK melati surabaya. Subjek penelitian ini terdiri dari
Siswa kelas Kelompok A di TK Melati Surabaya yang berjumlah 22 anak terdiri
dari 13 anak Laki-laki dan 9 anak Perempuan. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis.
Hasil penelitian bertujuan untuk pengembangan, yaitu untuk mengetahui
sejauh mana Perkembangan Kemampuan Motorik Halus Anak Kelompok A Melaui
Penggunaan kegiatan Melipat. Dan faktor yg mempengaruhi perkembangan
motorik halus Anak Motorik halus adalah keterampilan yang dimiliki anak dalam
melakukan aktivitas yang melibatkan otot-otot kecil atau melibatkan bagian-bagian
tertentu, yang tidak membutuhkan tenaga besar.
Motorik halus merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh
anak sesuai dengan perkembangannya, namun masih ada guru yang belum mampu
memaksimalkan motorik halus anak dengan baik. Tempat penelitian di TK Melati
Jl. Kalikepiting Jaya 8 no 1 Kec.Pacar Keling. Subyek penelitian ini adalah guru
kelas kelompok A. Informan penelitian berjumlah dua guru yang mengajar selain
di kelas kelompok A dan guru pendamping kelas kelompok A.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Data yang terkumpul di uji keabsahannya dengan perpajagan
pengamatan, triangulasi, dan rekan sejawat selanjutnya dianalisis menggunakan
model Milles & Huberman dengan tahapan (1) pengumpulan data, (2) reduksi data,
(3) penyajian data dan (4) penarikan kesimpulan.
Kata kunci : Peran Guru, Motorik Halus, teknik melipat kertas
TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KEPALA DESA ATAS TINDAKAN MALADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Full text linkPengelolaan keuangan desa yang baik memiliki peran penting dalam mencapai
tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya,
sering terjadi tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala desa. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam pengelolaan
keuangan desa serta mengkaji unsur-unsur maladministrasi yang dapat terjadi
dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berperan sebagai Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan kewenangan atribusi
yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa wajib berpedoman pada asas
legalitas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Unsur maladministrasi
dalam pengelolaan keuangan desa dapat mencakup penyalahgunaan wewenang,
pelanggaran prosedur, kelalaian, dan ketidaktransparanan. Jika tindakan tersebut
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau
pihak lain, serta menyebabkan kerugian negara, maka maladministrasi dapat
berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Dari aspek pertanggungjawaban
hukum, tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam
pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu,
penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kepala
desa melalui pelatihan rutin, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan
pengawasan keuangan desa guna mencegah tindakan maladministrasi.
Kata Kunci: Kepala Desa, Maladministrasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Tindak
Pidana Korupsi
EFEKTIVITAS PROGRAM MY STORY ON FRIDAY PADA PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA DINI 4-5 TAHUN DI TK KRISNAMURTI 2 SURABAYA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program My Story on
Friday terhadap perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun di TK Krisnamurti 2.
Subyek penelitian terdiri dari 20 anak didik, orang tua, dan guru yang terlibat
dalam pelaksanaan program. Objek penelitian ini adalah Program My Story on
Friday yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif fenomenologi, yang fokus
pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan fenomena yang terjadi
pada anak didik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan orang tua dan
guru, observasi terhadap kegiatan anak selama program, serta dokumentasi
perkembangan bahasa anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program My
Story on Friday sangat efektif dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak.
Program ini memberi kesempatan bagi anak untuk berbicara di depan teman-
temannya, yang berkontribusi pada peningkatan keterampilan berbicara,
pengayaan kosakata, serta kemampuan mendengarkan anak. Temuan ini didukung
oleh wawancara dengan orang tua dan guru yang melaporkan adanya perubahan
positif dalam kemampuan bahasa anak setelah mengikuti program. Berdasarkan
hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program My Story on Friday
memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan bahasa anak usia 4-5
tahun di TK Krisnamurti 2 di Surabaya .
Kata Kunci: Perkembangan bahas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 870 PK/PDT/2019)
Full text linkSengketa tanah warisan kerap terjadi akibat pengalihan hak oleh pihak yang tidak
berwenang tanpa persetujuan ahli waris yang sah. Dalam konteks ini, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 870 PK/PDT/2019 menjadi preseden penting dalam
menegaskan perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap tanah yang
disengketakan. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum
bahwa pihak ketiga yang beritikad buruk tidak dapat mengklaim hak atas tanah
tersebut dan wajib mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak. Namun,
implementasi perlindungan hukum bagi ahli waris dalam menghadapi transaksi
semacam ini masih menjadi tantangan, terutama dalam menegakkan keadilan dan
mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kontekstual dan pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan
hukum yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan
hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta
literatur terkait. Prosedur pengolahan bahan hukum dan pengumpulan data
dilakukan melalui studi dokumen atau pustaka guna memperoleh dasar hukum yang
relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan
deduktif, di mana kajian dimulai dari prinsip-prinsip hukum umum yang kemudian
diterapkan pada kasus atau permasalahan spesifik yang menjadi objek penelitian.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa transaksi jual beli atau penghibahan tanah
warisan harus melibatkan ahli waris yang sah, dan jika dilakukan tanpa persetujuan
mereka, transaksi tersebut batal demi hukum. Meskipun tanah telah terdaftar atas
nama pihak lain, jika ahli waris tidak memberikan persetujuan, transaksi tersebut
tidak sah. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa hak ahli waris atas tanah
tidak dapat diabaikan oleh pihak ketiga. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan
bahwa transaksi oleh pihak ketiga yang beritikad buruk dapat dibatalkan, terutama
jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui status tanah tersebut sebagai
harta warisan. Pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi tidak sah bertanggung
jawab untuk mengembalikan tanah kepada ahli waris yang berhak, serta
menanggung konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Pemerintah perlu
memperkuat regulasi terkait pembagian dan pengalihan hak atas tanah warisan serta
memastikan keterlibatan ahli waris dalam setiap transaksi guna mengurangi potensi
sengketa. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya dokumentasi warisan yang
jelas menjadi langkah preventif yang krusial. Penegak hukum, termasuk hakim,
harus lebih cermat dalam menilai sengketa tanah warisan dengan mengutamakan
keabsahan transaksi dan melindungi hak ahli waris yang sah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Sengketa, Hak Milik
STATUS HARTA BERSAMA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2302 K/PDT/2018)
Full text linkKonsep mengenai harta bersama salah satunya terdapat dalam Pasal 119
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa
sejak perkawinan dilangsungkan maka bagi kekayaan suami istri, demi hukum
berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan, sekadar mengenai itu dengan tidak
adanya perjanjian kawin atau ketentuan lain yang mengatur. Hal ini seharusnya
berlaku juga ketika Majelis Hakim hendak memutuskan suatu permasalahan
mengenai harta bersama seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302
Tahun 2018. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim justru memutuskan untuk
mengeluarkan hak atas tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46
Makassar dari bagian harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto.
Studi ini dilakukan untuk mengenalaisis apakah sudah tepat atau tidak ratio
descidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengeluarkan hak atas tanah
tersebut di atas dari bagian harta bersama. Melalui analisis terhadap permasalahan
tersebut di atas, maka dalam penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim
kurang tepat dalam menggunakan ratio descidendi yang ada dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2302 Tahun 2018, yang dimana Majelis Hakim lebih
memprioritaskan untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank pemegang
jaminan hak tanggungan hak atas tanah tersebut di atas daripada memberikan
perlindungan kepada Charles Candra dan Apriyanti Shianto sebagai pemilik hak
atas tanah tersebut.
Kata Kunci : Harta Bersama, Hak Tanggungan, Perceraia
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2023)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan
leverage terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel
moderasi studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2019-2023. Pada penelitian ini lingkup objek yang diteliti
adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
periode 2019-2023.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi dalam
penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang diseleksi menggunakan teknik purpose
sampling sehingga total sampel yang akan digunakan selama 5 tahun menjadi 65
sampel. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan
Partial Least Square (PLS) untuk menjawab rumusan masalah atau menguji
hipotesis yang telah dirumuskan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
statistic deskriptif, uji outer model, uji inner model, uji hipotesis.
Hasil pengujian menunjukan bahwa 1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh
terhadap return saham dibuktikan dengan menunjukkan P-value sebesar 0,275,
yang lebih besar dari 0,05, sehingga hubungan antara profitabilitas dan return
saham tidak signifikan, 2. Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap return
saham dibuktikan dengan P-value yang tidak signifikan yaitu sebesar 0.761 > 0.05,
3. Leverage tidak tidak memiliki pengaruh terhadap return saham dibuktikan
dengan P-value yang tidak dsignifikan yaitu sebesar sebesar 0,908 > 0.05, 4.
Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap
return saham dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 0,035 < 1,96 dan P-value
sebesar 0.972 > 0.05, 5. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap return saham dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 1.361 <
1.96 dan P-value sebesar 0.174 > 0.05, 6. Kebijakan dividen tidak mampu
memoderasi pengaruh leverage terhadap return saham dibuktikan dengan nilai tstatistik
sebesar
0.697
<
1.96
dan
P-value
sebesar
0.486 >
0.05.
Kata
Kunci
:
Profitabilitas
Likuiditas
Leverage,
Return
Saham
Kebijakan
Dividen,
Perusahaan
Perbankan,
Bursa
Efek
Indonesia,
2019-202
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukti empiris tentang
pengaruh Corporate Social Responsibility dan kepemilikan manajerial terhadap
nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor
perdagangan dan jasa untuk periode 2019-2023. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling diperoleh 388 data PBV. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate
Social Responsibility berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang diukur
menggunakan PBV diketahui nilai t hitung sebesar -2,466 dan nilai signifikansi berada
dibawah
0,05
yaitu
sebesar
0,014
(0,000
<
0,05).
Kesimpulan
yang
didapatkan
yaitu
CSR
berpengaruh
terhadap
PBV,
Kepemilikan
Manajerial
tidak
berpengaruh
terhadap
Nilai
Perusahaan
yang
diukur
menggunakan
PBV
diketahui
nilai
t
hitung
sebesar
-1,184
dan
nilai
signifikansi
berada
dibawah
0,05
yaitu
sebesar
0,237
(0,237
<
0,05),
Sedangkan
Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Manajerial
berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Berdasarkan hasil Uji F menunjukkan
bahwa karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) hal ini menunjukkan
bahwa
Corporate Social Responsibility (X1) dan Kepemilikan Manajerial
(X2) secara serentak atau bersama sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
(Y).
Kata Kunci: Tanggungjawab Sosial, Kepemilikan Manajerial, PBV, Nilai Perusahaa
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KANTOR KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan
gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dengan disiplin kerja sebagai
variabel intervening di Kantor Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis data
menggunakan Partial Least Square (PLS). Sampel penelitian terdiri dari 35 pegawai
Kantor Kecamatan Pakal yang dipilih secara jenuh. Data dikumpulkan melalui
kuesioner dan dianalisis menggunakan software SmartPLS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Motivasi kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; (2) Gaya kepemimpinan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; (3) Motivasi kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja; (4) Gaya kepemimpinan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja; (5) Disiplin kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; (6) Disiplin kerja
berperan sebagai variabel intervening yang memediasi pengaruh motivasi kerja
terhadap kinerja pegawai; (7) Disiplin kerja juga memediasi pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai.
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan motivasi kerja dan
gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan disiplin kerja, yang pada
akhirnya akan berdampak positif pada kinerja pegawai. Oleh karena itu, disarankan
agar Kantor Kecamatan Pakal Kota Surabaya memperhatikan faktor-faktor tersebut
dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik.
Kata Kunci: Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Kinerja
Pegawai, Variabel Intervening