1,720,966 research outputs found
National Development Planning In The Field Of State Defense Law
Full text linkNational development planning becomes a very important phase in designing the direction of the nation\u27s and country\u27s growth in the coming periods. Development planning in Indonesia is carried out based on the national development planning system, which encompasses all aspects of community, national, and state life. One of them is the planning in the field of national defense, which has the function of maintaining national existence and stability. The planning of national defense law development faces challenges in accordance with the dynamics of threats, obstacles, challenges, and disturbances to national defense. These challenges arise both at the national, regional, and global levels. National development planning in the field of state defense law is the subject of study in this article. The research method used is normative descriptive research by examining various related literatures. The result of this research is that national development planning in the field of national defense needs to be carried out by considering the dynamics of threats and challenges to national defense. The planning of national defense development requires planning related to the legal framework or regulations in the field of national defense to ensure the legality and legitimacy of the development of the national defense system
The Reconstruction of Law Number 7 of 2012 Concerning Social Conflict Handling in Indonesia
Full text linkVarious social conflicts that have occurred in Indonesia have prompted the Government to pass Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflicts. Along with the development of technology, information, and communication, it has resulted in rapid social changes, including the use of social media in communication. The aim is to analyze legislative arrangements and the need to reconstruct Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflicts. To respond to growing conflicts due to technology, information, and communication, comprehensive arrangements are needed so that conflicts are easily detected and can be resolved immediately. Thus, the reconstruction meaning of Social Conflict is needed as regulated in Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflict. By reconstructing the meaning of Social Conflict, it is hoped that the meaning of Social Conflict will be realized as a result of social changes resulting from advances in technology, information, and communication
Hubungan Kualitas Peraturan Perundang-undangan dengan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg)
Full text linkLatar Belakang: Pentingnya kualitas peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam mendukung pembangunan karakter bangsa dan sistem pertahanan negara, yang diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Tujuan: Kajian ini akan meneliti dua pokok permasalahan yaitu bagaimana kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana hubungan kualitas peraturan perundang-undangan dengan pembangunan karakter bangsa dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan makna sesuai tema tersebut. Hasil: Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, yang mencakup hierarki dan jenis peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga. Meskipun banyak jenis peraturan yang ada, hal ini juga menyebabkan tumpang tindih regulasi dan obesitas regulasi, yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk ego sektoral antar lembaga. Upaya perbaikan regulasi melalui kebijakan seperti revitalisasi hukum dan omnibus law diharapkan dapat mengatasi masalah ini, meningkatkan kualitas peraturan, serta menciptakan ketertiban dan stabilitas nasional yang lebih baik. Kesimpulan: Meskipun sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur secara rinci, masih terdapat masalah tumpang tindih dan obesitas regulasi yang dapat menghambat pembangunan serta menurunkan kesadaran hukum masyarakat
Urgensi Pendidikan Bela Negara Dalam Membentuk Kecerdasan Sosial Peserta Didik Sebagai Daya Dukung Pertahanan Negara
Full text linkSetiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha bela negara. Penerapan lima nilai dasar bela negara sebagai unsur penting dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan tolak ukur capaian pendidikan bela negara. Berkembangnya dinamika permasalahan di dunia pendidikan seperti perundungan, tawuran, dan narkoba sebagai salah satu ancaman pertahanan negara. Sehingga penelitian ini bertujuan pada pemaparan pendidikan bela negara dapan menjadi salah satu faktor pembentuk kecerdasan sosial bagi siswa, strategi dalam mengoptimalkan pendidikan bela negara. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan pengambilan data melalui studi literatur. Ikhtisar memperlihatkan bahwa pemahaman sikap dan perilaku peserta didik terhadap pendidikan bela negara dan pemahaman terhadap urgensi pendidikan bela negara sebagai upaya pertahanan negara. Kesimpulannya bahwa kurikulum pendidikan bela negara yang masuk kedalam mata pelajaran yang relevan memiliki lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Proses pendidikan yang baik akan menghasilkan peserta didik yang berkarakter dalam memaksimalkan potensi kecerdasan setiap peserta didik.
GERAKAN KEAGAMAAN SPIRITUAL ISLAM DI MAJELIS DZIKIR AS-SAMAWAAT AL-MALIKI SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
Full text linkThe role of the As-Samawaat Al-Maliki Dhikr Council in Kohod Village the Dhikr assembly led by the charismatic cleric Hadratus Shaykh K.H Sa'adih Al-Batawi has a platform for Islamic spiritual development capable of contributing to building the ummah and national society in general with its nationalism programs that can be observed from their various actions and existence both internally and externally. The study and implementation of programs that always prioritize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia are widely supported by generals and units of the armed forces/TNI and Polri who continue to be close to their various activities, especially recitations and visits of military figures, both active and retired, to ask the leadership of Assamawat Al -Maliki, namely K.H. Saadih Al-Batawi to provide contributions and advice in nation-building and national security defense. This study uses a descriptive qualitative method. The synthesis of the role of the As-Samawaat Dhikr Council is very organ and fundamental in the eyes of Muslims, especially in the two aspects of its building strength, namely the development of the soul (spiritual) and the body. In building the body/physically As-Samawaat has prepared a legacy for future generations by making a worship center (As-Samawaat Mosque), the best spiritual facilities/Sufism education laboratory, and preparations for building school/Islamic boarding schools in an environment that is arranged with the AMDAL landscape. In making the soul (spiritual) As-Samawaat Al Maliki prepares various mental and national character development programs for the congregation and students to become a beacon as ambassadors of peace in the development of the nation and state of the Republic of Indonesia to always maintain and build very expensive independence.Peranan Majelis Dzikir As-Samawaat Al-maliki di Desa Kohod majelis Dzikir yang dipimpin oleh ulama kharismatik Hadratus Syaikh K.H Sa’adih Al-Batawi memiliki platform pembinaan spiritual Islam mampu memberi sumbangsi dalam membangun ummat dan masyarakat nasional secara umum dengan program-program nasionalismenya yang dapat diperhatikan dari berbagai kiprahnya dan eksistensinya baik internal maupun eksternal. Kajian dan pelaksanaan program yang selalu mengutamakan keutuhan NKRI banyak didukung oleh para jenderal dan satuan angkatan bersenjata/TNI dan Polri yang terus merapat dengan berbagai kegiatannya, terutama pengajian dan kunjungan-kunjungan para aparat tokoh militer baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan meminta pimpinan Assamawat Al-Maliki yaitu K.H. Saadih Al-Batawi untuk memberikan sumbangsih dan saran dalam pembangunan bangsa dan pertahan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sintesa dari peran Majelis Dzikir As-Samawaat sangat orgen dan fundamental di mata umat muslim terutama dalam dua aspek kekuatan pembangunnya, yaitu pembanguan jiwa (spiritual) dan raga. Dalam membangun raga/fisik As-Samawaat telah mempersiapkan warisan kepada generasi yang akan datang dengan membangun pusat ibadah (Masjid As-Samawaat), sarana spiritual / labolatorium pendidikan tasawuf yang terbaik dan periapan membangaun saran sekolah/pesantern di lingkungan yang tertata dengan landscape AMDAL. Dalam membangun jiwa (spiritual) As-Samawaat Al Maliki mempersiapkan berbagai program pembinaan mental dan karakter bangsa pada jamaah dan santri untuk menjadi mercusuar sebagai duta damai dalam pembangunan bangsa dan negara NKRI untuk selalu menjaga dan membangun mengisi kemerdekaan yang teramat mahal harganya
Legal Awareness and National Resilience in The Socio-Cultural Field
Full text linkThe role of law as a regulator that can be a means of community control is a strategic tool in building national resilience. However, the law also requires obedience from the community as a departure from legal awareness. The norms in the law will only be norms without obedience from the community. This research is conducted using normative legal research methods, namely research by analyzing laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. This paper aims to examine the relationship between law and national resilience in the socio-cultural field and examine efforts to improve national resilience through building public legal awareness in order to achieve a high level of legal obedience. The method is done through a literature study. The findings of this paper are the link between national resilience with awareness and obedience to the law needed for the smooth implementation of national development. The rule of law, as the nature of other rules, requires public obedience to obey or behave in accordance with the values in the law. This obedience requires legal awareness from the community. Legal awareness, public obedience, and national resilience in social aspects have a relationship with each other. High legal awareness will enable one to realize the level of obedience to the law that will strengthen national resilience.Kesadaran Hukum dan Ketahanan Nasional Bidang Sosial BudayaPeran hukum sebagai pengatur yang dapat menjadi alat kontrol masyarakat menjadi sarana strategis dalam membangun ketahanan nasional. Namun hukum juga menutut adanya ketaatan dari masyarakat sebagai berangkat dari kesadaran hukum. Norma yang ada di dalam hukum hanya akan menjadi norma semata tanpa adanya ketaatan dari masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode hukum normatif (normative legal research) yaitu penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan hukum dengan ketahanan nasional bidang sosial budaya serta mengkaji upaya meningkatkan ketahahan nasional melalui membangun kesadaran hukum masyarakat guna mencapai tingkat ketaatan hukum yang tinggi. Metode yang dilakukan melalui studi literatur. Temuan dari tulisan ini adalah keterkaitan antara ketahanan nasional dengan kesadaran dan ketaatan pada hukum yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Kaidah hukum sebagaimana sifat dari kaidah lainnya menuntut ketaatan masyarakat untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam hukum. Ketaatan ini menuntut adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan masyarakat dan ketahanan nasional dalam aspek sosial mempunyai hubungan satu sama lain. Kesadaran hukum yang tinggi akan dapat mewujudkan tingkat ketaatan terhadap hukum yang akan memperkuat ketahanan nasional
‘IANFU’ DI INDONESIA DAN NIHILNYA REKONSILIASI
Full text linkPada masa Perang Dunia II, Jepang menerapkan sistem perbudakan seksual dan kekerasan sistematis melalui pembangunan rumah bordil atau ianjo dengan melakukan perekrutan secara paksa terhadap perempuan-perempuan lokal di wilayah yang didudukinya, termasuk Indonesia. Para perempuan yang menjadi korban sistem tersebut disebut sebagai ‘ianfu’. Pasca Perang Dunia II, Indonesia sebagai negara salah satu tempat para korban ‘ianfu’ berada belum berhasil menerapkan sikap dan kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak para mantan ‘ianfu’. Padahal, pemenuhan hak mereka sebagai korban konflik merupakan hal yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi konflik. Ditambah lagi, para korban terus melakukan tuntutan terhadap Jepang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sikap dan kebijakan Pemerintah Jepang yang selanjutnya. Artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis sikap serta kebijakan Jepang atas permasalahan ‘ianfu’. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mewawancara narasumber serta melakukan studi literatur melalui buku, tulisan ilmiah, dan artikel. Dengan menggunakan pendekatan studi resolusi konflik dan perdamaian melalui teori imposed peace milik Clark dan Johnson & Johnson dan rekonsiliasi konflik milik Ho-Won Jeong, penulis berkesimpulan bahwa sikap dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang hingga sekarang, ditambah dengan sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai permasalahan ‘ianfu’ hingga saat ini telah memaksakan perdamaian kepada para korban dan belum berhasil mencapai tahapan rekonsiliasi dengan diabaikannya pemenuhan hak-hak para korban mantan ‘ianfu’ serta terjadinya penyangkalan tanggung jawab oleh Pemerintah Jepang.Kata Kunci: Indonesia, Jepang, ‘IANFU’, Korban, Perbudakan Seksual, Rekonsilias
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
