Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
PENGARUH LITERASI MEDIA SOSIAL, SIKAP DAN PERILAKU TERHADAP KINERJA TENAGA KESEHATAN TNI AU DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN COVID 19 DI RUMAH SAKIT PUSAT TNI ANGKATAN UDARA dr. S. HARDJOLUKITO
Pada masa pandemi covid 19, kinerja tenaga kesehatan di RSPAU dr. S. Hardjolukito yang menangani pasien terinfeksi virus corona mengalami permasalahan. Data complain pasien dan keluarga terhadap kinerja tenaga kesehatan RSPAU dr. S. Hardjolukito selama masa pandemic tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2021 sebanyak 40. Sedangkan kinerja rumah sakit pada semester I tahun 2021, dengan nilai BOR (Bed Occupancy Ratio) sebesar 47,23%, nilai TOI (Turn Over Interval) sebesar 5,5 hari dan nilai BTO (Bed Turn Over) sebesar 3,3 kali perbulan. Adanya keluhan pasien dan keluarga, nilai BOR, TOI, dan BTO yang belum sesuai standar, menunjukkan kinerja tenaga kesehatan masih belum maksimal. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisispengaruh literasi media sosial, sikap dan perilaku tenaga kesehatan TNI AU terhadap kinerja di RSPAU dr, S, Hardjolukito. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, dilakukan survei dengan kuesioner terhadap tenaga kesehatan RSPAU dr. S. Hardjolukito. Jumlah poulasi dalam penelitian ini adalah 327 tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid 19 baik langsung maupun tidak langsung. Sampel yang digunakan sebanyak 184 tenaga kesehatan TNI AU. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier berganda. Dihasilkan bahwa terdapat pengaruh literasi media sosial tenaga kesehatan terhadap di RSPAU Dr. S. Hardjolukito dalam menghadapi penyebaran covid 19 sebesar 23,5%. Sikap tenaga kesehatan berpengaruh terhadap kinerja dengan nilai konstribusinya 21%. Untuk perilaku berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga kesehatan ditunjukkan dengan nilai konstribusinya sebesar 23,6 %. Hasil pengujian secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan TNI AU di RSPAU Dr. S. Hardjolukito dengan konstrbusi sebesar 68,1%. Disimpulkan bahwa setiap variabel maupun secara bersama sama literasi media sosial, sikap dan perilaku tenaga kesehatan TNI AU berpengaruh positif terhadap kinerja RSPAU dr. S. Hardjolukito
MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK BERGABUNG PADA KOMPONEN CADANGAN
Kementerian Pertahanan mencatat sekitar 10.000 orang telah mendaftarkan diri masuk dalam Komponen Cadangan (Komcad). Jumlah tersebut hanya sekitar 0.0156% masyarakat yang menunjukkan minat bergabung pada Komcad dengan asumsi 67 Juta penduduk memenuhi syarat. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen strategi komunikasi Kementerian Pertahanan ditinjau dari aspek komponen komunikasi untuk mengoptimalkan rekrutmen Komcad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi komunikasi; tantangan dan hambatan; serta strategi komunikasi Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung pada Komcad. Adapun metode penelitian ini adalah analitis kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategi komunikasi meliputi perencanaan strategi (planning), pengaturan organisasi komunikasi (organizing), pelaksanaan strategi yang mengandalkan komunikator berkapasitas (actuating), serta pengawasan dan evaluasi strategi yang dilakukan secara simultan (controling). Manajemen strategi komunikasi Kemhan belum optimal karena adanya tantangan dan hambatan seperti keterbatasan anggaran, keragaman persepsi masyarakat, tantangan media interaktif, karakteristik target komunikan, pemerataan sosialisasi, dan pelaksanaan strategi yang belum sempurna. Strategi komunikasi perlu dilaksanakan lebih baik untuk meningkatkan minat masyarakat bergabung pada Komca
MODEL KEPEMIMPINAN DALAM MERESPONS ANCAMAN SIBER DI INDUSTRI PERTAHANAN
Ancaman siber menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keamanan nasional dan ketahanan organisasi dalam industri pertahanan, sehingga memerlukan strategi yang efektif dan penerapan ketahanan oleh para pemimpin. Penelitian ini mengeksplorasi respons kepemimpinan dalam mengatasi ancaman siber di bidang pertahanan, dampaknya terhadap ketahanan siber, dan strategi untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi dalam organisasi pertahanan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk menganalisis model dan strategi kepemimpinan dalam merespons ancaman siber di industri pertahanan, dengan memanfaatkan data sekunder dari makalah akademis, laporan industri, dan publikasi pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam industri pertahanan melibatkan kerangka keamanan siber yang kuat, pelatihan berkelanjutan, budaya ketahanan, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Hal ini meningkatkan ketahanan keamanan siber, mempercepat deteksi ancaman, dan mendorong manajemen risiko yang proaktif. Studi ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi ancaman siber di industri pertahanan, menekankan perlunya strategi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan siber
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE REPOSITION IN ADDRESSING AIRSPACE THREATS TO UPHOLD STATE SOVEREIGNTY
According to Government Regulation number 4 of 2018 regarding Airspace Security, Indonesia's Air Defense Identification Zone (ADIZ) is to be repositioned, expanding its coverage to encompass both national airspace and jurisdictional airspace extending up to the Exclusive Economic Zone. Based on the President Regulation number 8 of 2021 on the State General Defense Policy for 2020-2024 and Ministry of Defense Regulation number 12 of 2021 on State Defense Implementation Policy for 2020-2024, Indonesia's ADIZ reposition is a policy taken to address both actual threats in the form of border violations and potential threats such as foreign invasions. However, to date, this policy remains unimplemented, and Indonesia's existing ADIZ only covers geographic area around Java Island, as stipulated in the Aeronautical Information Publication. Therefore, the purpose of this research is to analyze the urgency, progress and obstacles in the implementation of Indonesia's ADIZ reposition. Employing qualitative methods and an analytical descriptive framework, this research concluded that the Indonesia's ADIZ reposition is urgent in addressing airspace threats to uphold state sovereignty. The implementation of Indonesia's ADIZ reposition shows notable progress altough the obstacles are evident. Among all, the most dominan obstacle is the inadequate communication between Ministry of Defense and the Ministry of Foreign Affairs that pose delay to the policy implementation. In light of the findings of this study, the theoretical recommendation is to conduct researchs on Indonesia's ADIZ policies through inter-ministerial coordination for diplomatic challenges. And the practical recommendations are to enhance communication between the Ministries of Defense and Foreign Affairs, proactively engage neighboring countries to prevent diplomatic tensions and explore regional organizations for multilateral dialogues on airspace security challenges
Military Operations against Terrorism in Northwest Nigeria for Enhanced National Security
Since 2009, Nigeria has been confronting security challenges like terrorism, kidnapping for ransom and armed banditry amongst others. Between 2018 and 2020, armed banditry activities in the North West region, particularly in Zamfara, Katsina and Kaduna States led to about 286-armed bandits attack incidents, over 300 lives lost, rustling of about 7,500 cattle and displacement of over 25,000 persons amongst others. As part of government efforts towards addressing the menace of armed banditry in the North West Nigeria from 2019 and May 2021, the Nigerian Army (NA), Nigerian Air Force (NAF) and Nigeria Police Force (NPF) embarked on several operations such as Operation DIRAN MIKIYA, Operation PUFF ADDER and Operation HARBIN KUNAMA among others. Despite these efforts, terrorist activities still persist in the region thereby undermining national security in Nigeria. Thus, the desire to proffer strategies that could contribute to curbing acts of terrorism in the North West region for enhanced national security in Nigeria provides the motivation for this study titled: “Military Operation Against Terrorism in Northwest Nigeria for Enhanced National Security”. Employing qualitative methods and an analytical-descriptive framework, this research showed that Boko Haram terrorists, tribe affiliated militias, armed banditry and kidnapping posed a terrorism threat in the NW. Despite positive progress, limited quick impact projects by the military, insufficient capacity of security forces as well as inadequate maintenance and serviceability of air platforms were found to impede counter-terrorism efforts by the military. The research concluded by proffering strategies to enhance military operations against terrorism in NW Nigeria, such as joint military-farmers agricultural cooperative, the establishment of a knowledge management system for military operations and the siting of a UAV MRO in Northwest Nigeri
KEMAMPUAN BATALYON KAVALERI 7/ PRAGOSA SATYA DALAM PENCEGAHAN RISIKO BENCANA SOSIAL DI DKI JAKARTA
The Jakarta Capital Region is the Center of Gravity in Indonesia, and the threats around it are very high, one of which is social disaster. As a security unit for the capital city, and carries out OMSP's duties in disaster management. A unit must have strong capabilities, both human resources and technological resources, to help overcome social disasters that occur in DKI Jakarta. Therefore, to determine the capabilities of the 7th Cavalry Battalion/ Pragosa Satya, this research was conducted. The aim of this research is to analyze the condition of human resources and efforts to increase the capability of the 7th Cavalry Battalion/ Pragosa Satya to carry out the task of securing the capital city of Jakarta. The research method used in this research is qualitative with a phenomenological approach. The theory used in this research is Human Resource Management and the Concept of Improvement Strategy. The results of this research indicate that the condition of human resources and the facilities and infrastructure available are adequate in efforts to support social disaster management in DKI Jakarta. The conclusion of this research is, in an effort to increase the Battalion's capabilities, good human resource conditions can be utilized to face existing threats, and weaknesses can be minimized by continuing to improve competence so that increasing the Battalion's capabilities in the task of assisting in handling social disasters in DKI Jakarta can be carried out. well.
PERAN KOREM I62/ WIRA BHAKTI DALAM PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI DI NTB
The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) said that the 7.0 SR earthquake in West Nusa Tenggara (NTB) was caused by rock dimorphism in the Indo-Australian plate. The purpose of this study was to find out how Korem 162/WB was appointed as the Task Force for handling the Lombok earthquake disaster in NTB Province in 2018. This study used a descriptive qualitative method with a purposive sampling technique at Domestic Work Lecture (KKDN) activities organized by the University Disaster Management Study Program Defense. Many problems arose during the emergency response process such as limited means of communication due to the destruction of existing infrastructure, delays in the distribution of aid due to many damaged vehicles, looting of the houses of disaster victims who were being evacuated so that the TNI, Polri, other agencies and the community had to carry out sweeping. Korem 162/Wira Bhakti took an active role during the emergency response period up to the rehabilitation and reconstruction stage. Many of the problems that occurred during the disaster response period were resolved through communication and coordination inherent between relevant agencies and stakeholders. The challenge going forward is to be able to equip its members with disaster management knowledge so they can develop a territory that is resilient to disaster
KESIAPAN SKADRON UDARA 5 DALAM RANGKA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. ALKI II merupakan salah satu bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia yang membentang dari Selat Lombok–Selat Makassar–Laut Sulawesi, dimana potensi ancaman berasal dari imbas konflik Blok Ambalat, seperti digunakannya wilayah ALKI II untuk manuver angkatan perang negara tetangga dan imbas lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan, seperti penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara ilegal. Dalam operasi pengamanan ALKI II sendiri saat ini kurang ditemukannya kerjasama yang baik dalam setiap satuan udara, hal ini diakibatkan karena kurangnya kerjasama dan komunikasi timbal balik antara gabungan udara, atau dapat dikatakan operasi PAM ALKI II ini dilakukan secara individual. Penelitian ini dibuat dengan tujuan antara lain untuk menganalisis kesiapan pesawat Boeing 737-200 dan profesionalisme personel Skadron Udara 5 dalam rangka pengamanan ALKI II, menganalisis faktor dan kendala yang dihadapi Skadron Udara 5 dalam operasi pengamanan ALKI II, dan menganalisis penyiapan profesionalisme personel Skadron Udara 5. Pada saat operasi kendala koordinasi terkadang tidak berjalan dengan baik karena tidak terjalinnya komunikasi dua arah. Selain kerjasama yang kurang baik, profesionalisme para personel dan kesiapan pesawat dapat mempengaruhi keberhasilan dalam operasi pengamanan. Kurangnya kesempatan dalam mengikuti pendidikan, kursus, maupun latihan yang di selenggarakan oleh Mabes TNI AU maupun pabrik pembuat peralatan inilah yang membuat kurangnya profesionalitas. Prioritas pembinaan yang harus diutamakan adalah tercapainya tingkat kemampuan profesionalisme para penerbang dan pendukung penerbangan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan dasar operasional yang diperlukan
MANAJEMEN STRATEGI KEARSIPAN DALAM MENDUKUNG ADMINISTRASI OPERASI INFORMASI TNI ANGKATAN UDARA
Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak pada pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip di TNI AU menghadapi sejumlah masalah seperti kehilangan dokumen, layanan arsip yang tidak efisien, dan penempatan arsip yang kurang tepat. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal serta merumuskan strategi pengelolaan arsip guna mendukung administrasi operasi informasi di TNI AU. Penelitian dilakukan di Setumau dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, studi literatur, dan wawancara. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi. Beberapa rekomendasi meliputi: memperkuat koordinasi dengan Disinfolahta untuk mengembangkan Sistem Informasi Arsip, mengoptimalkan kemampuan personel sesuai dengan kebijakan DSP, menggunakan layanan pihak ketiga untuk merancang dan meningkatkan SIM Arsip, meningkatkan interoperabilitas sistem arsip, pelatihan arsip terprogram, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengamankan data arsip vital. Rekomendasi metodologis adalah penggunaan metode campuran dalam penelitian masa depa
STATEGI PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN LAUT KOARMADA I GUNA PENEGAKAN HUKUM DI ALKI I DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Dinamika dan potensi ancaman di jalur ALKI I menjadi permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia. Sebagai archipelago state, Indonesia harus mampu menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan di wilayah perairannya. Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I secara rutin tiap tahun, akan tetapi kondisi keamanan masih tetap terjadi di wilayah ALKI I. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang peningkatan Operasi Keamanan Laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data: studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan masalah terkait regulasi/payung hukum, terbatasnya alutsista yang dimiliki Koarmada I, Kompleksitas masalah keamanan laut di ALKI I, dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung operasi keamanan laut di ALKI I. Sedangkan sinergi antar unsur ditunjukan dengan penggunaan bersama dan sharing data dalam aplikasi pemantauan keamanan laut antara Puskodal Koarmada I dan unsur penegak hukum di laut dalam pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini. Kesimpulan penelitan adalah Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I tetapi membutuhkan peningkatan yang dapat dilakukan dengan strategi pembentukan dan revisi regulasi yang sesuai dengan kondisi pelanggaran hukum di perairan ALKI I, disertai pening kapasitas dan kompetensi SDM Koarmada I; Mewujudkan suatu kekuatan alutsista yang bisa mengcover seluruh perairan ALKI I; Mewujudkan perbaikan dan peningkatan kerjasama dan meningkatkan sinergi dengan Lembaga pemerintahan terkait dalam penegakan hukum perairan Indonesia; Meningkatkan kapasitas sarana prasarana yang dapat mendukung operasi pengamanan dan penegakan hukum di perairan ALKI