Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
    1215 research outputs found

    Strategi Pertahanan Negara Evaluasi Program Pembangunan Kapal Selam Klas 209/1400 DSME Dalam Strategi Pertahanan Negara

    Full text link
    Abstrak -- TNI AL membutuhkan 12 (dua belas) unit kapal selam sebagai unsur senjata strategis untuk menerapkan strategi pertahanan laut nusantara (SPLN) dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di laut, sebagai amanah dari strategi pertahanan negara.Para pemangku kepentingan telah membuat program pembangunan unsur kapal selam untuk pemenuhan kebutuhan unsur senjata strategis dalam SPLN.Program telah berjalan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2017, pemenuhannya baru 2 (dua) unit tipe 209/1400 DSME, sedangkan program berakhir pada tahun 2018.Peneliti mengevaluasi program pembangunan kapal selam dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi apakah program dapat dilanjutkan, atau program dilanjutkan tetapi harus di revisi, atau program harus dihentikan. Temuan sementara yakni pemerintah selaku regulator selalu menuntut terpenuhinya skala keekonomian, TNI/TNI AL selaku pengguna selalu menuntut kualitas produk program, serta industri pertahanan selaku produsen selalu menuntut konsistensi pengguna untuk tetap menggunakan produk industri pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, latar belakang program telah sesuai program. Kedua, keberadaan sumber daya nasional  belum siap untuk menyelenggarakan program. Ketiga, tantangan dan hambatan sangat mempengaruhi kegagalan dan kemunduran jadwal pelaksanaan proses program. Keempat, produk program belum sesuai dengan Opsreq dan jumlah kebutuhan pengguna.Kata kunci: Evaluasi, Strategi, Kapal selam, Pertahanan maritim, Pemerintah Abstract -- The Indonesian Navyneed 12 submarines as strategic weaponsto implement the national maritime defense strategy  to maintain sovereignty and the law of the sea as the mandate of national defense strategy . The Stake Holders have made the decision to develop submarine to fulfill the need of strategic weapon elements. The program has already started from 2005 to 2017 but the procurement has only achieved 2 unit submarines type 209/1400 DSME, while the program will end in 2018. The researcher evaluates the program. The research has been done with qualitative descriptive method to examine the program whether it should be continued, need some change, or the program must be stopped. Recent discoveries shown that the government insisted that the program must meet the economic demands, Armed Forces/Navy to prosecute the quality of products, and defense industry to demand the consistency of the defense industry product to users. The conclusions of the research are: First, the backgrounds of the program is suitable with needed analysis, policy base, and the goals of the program. Secondly, the national resources have not readiness to take care the program. Thirdly, threat and obstruction are possible cause to fail and hamper the proses of the program. Fourthly, the product of the program is not corresponding with the Operation Requirments and the number of user needs.Keyword: Evaluation, strategy, Submarine, Maritime Defense, Governmen

    Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam rangka Penegakan Hukum

    Full text link
    Abstrak -Tesis ini mengkaji bagaimana sinergi yang terjalin antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum.   Bakamla adalah lembaga penegak keamanan dan keselamatan laut yang belum mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga penyidikan dilakukan oleh instansi lain, TNI Angkatan Laut memiliki wewenang penyidikan sampai dengan penuntutan terhadap tindak pidana di laut.Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu Teori evaluasi, teori Sinergitas, konsep penanggulangan tindak pidana dan kosep penegakan hukum.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.  Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan tindak pidana di laut, dan upaya upaya untuk meningkatkan sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut.   Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas yang terjalin antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut belum sepenuhnya bersinergi, dan faktor yang mempengaruhi adalah belum adanya MoU dengan Mabes TNI untuk penggunaan kapal TNI AL, belum adanya payung hukum yang mengatur wewenang tiap instansi yang memiliki kewenangan di laut, serta belum adanya pusat pengendalian bersama yang terintegrasi dengan Puskodal TNI AL dan instansi lain.Kata kunci: Sinergitas, penegakan hukum Abstract - This thesis examined how the synergy that existed between the Marine Security Agency (Bakamla) and the Navy in tackling criminal offenses in the sea in order to enforce the law. Bakamla is a marine safety and security enforcement agency which has no authority to conduct investigations, so that investigations are conducted by other agencies, the Navy has investigative authority up to the prosecution of criminal offenses on the sea. This study used the framework of thought that is the theory of evaluation, the theory of sinergic, the concept of crime prevention and concept of law enforcement. This research was a qualitative research with a descriptive method. This study analyzed the factors that affected the synergy between Bakamla and the Navy in handling criminal acts on the sea, and the efforts to increase the synergy between Bakamla and the Navy. The result of this research concluded that the synergy between Bakamla and TNI Navy had not been fully synergized, and the factors that influenced were the absence of MoU with TNI Headquarters for the use of Navy ships, there was no legal bases which regulated the authority of each institution having authority on the sea, as well as the absence of a joint control center integrated with Navy Command and Control and other agencies.Keywords: Sinergity, law enforcemen

    Penggunaan Sistem Unmanned Aerial Vehicle dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Interoperabilitas Skadron Udara 51 TNI AU dan Direktorat Topografi TNI AD)

    Full text link
    Abstrak -- Tulisan ini mengkaji penggunaan pesawat UAV dalam pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, menganalisis Prosedur, Aplikasi, Infrastruktur, dan Data UAV Dittopad dan Skadron Udara 51 TNI AU serta kematangan Kesiapan (Preparedness), Pemahaman (Understanding), Gaya Manajemen (Command Style), dan Sistem Nilai (Ethos) UAV Skadron Udara 51 TNI AU dan Dittopad dalam menunjang interoperabilitas. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi peran serta dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui kredibilitas data, dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penggunaan pesawat UAV dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengamatan udara, pengintaian udara, dan penentuan target. Kedua, Level of Information System Interoperability (LISI) di Direktorat Topografi TNI AD dan Skadron Udara 51 TNI AU dari segi prosedur, aplikasi, infrastruktur dan data yaitu Level 0 (Isolated Level) dari segi data, Level 1 (Connected Level) dari segi prosedur dan aplikasi serta Level 2 (Functional Level) dari segi infrastruktur. Ketiga, tingkatan Interoperability Maturity Model (OIM) baik dari aspek, Kesiapan, Pemahaman, Gaya Manajemen dan Sistem Nilai antara Direktorat Topografi TNI AD dan Skadron Udara 51 TNI AU dapat disimpulkan masih berada pada Level 1 (Ad hoc).Kata Kunci: Unmanned Aerial Vehicle, Pengamanan Perbatasan, dan Interoperability

    Pengelolaan Logistik Satuan Guna Mendukung Tugas Pokok Paspampres

    Full text link
    Abstrak -- Seiring dengan tuntutan agar prajurit Paspampres didalam mengamankan VVIP harus selalu memiliki profesionalitas yang tinggi, maka Komandan Paspampres memberikan pula kesejahteraan bagi prajurit Paspampres melalui pemaksimalan dukungan logistik. Dukungan logistik berupa bekal maupun materiil sangat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Dukungan logistik tersebut dilakukan oleh Denbekang Paspampres Latar belakang dari penelitian ini terkait tentang Sistem pelayanan logistik, maupun angkutan, sistem penimbunan logistik yang belum terlaksana secara efektif dan efisien.  Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu untuk menganalisa pengelolaan logistik satuan dan hambatanya npayanya untuk mendukung tugas pokok Paspampres. Untuk mempermudah dalam kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya melalui Wawancara, Observasi dan Study lapangan.  Ke-3 Tehnik pengumpulan data yang diambil, maka  data-data primer maupun sekunder sehingga dapat menyimpulkan secara umum bahwa sistem  pelayanan, penimbunan maupun pendistribusian masih mengalami hambatan yang perlu mendapatkan perhatian.  Pada dasarnya, kemampuan Denbekang Paspampres dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa baik perbekalan maupun angkutan telah berjalan dengan cukup Pada penelitian kali ini, demi terwujudnya Aang dilaksaspek akademis, peneliti menggunakan teori Pengelolaan, teori Logistik dan teori Peran.  Dengan menggunakan teori tersebut diatas, dihadapkan beberapa beberapa teori yag diambil terkait pengelolaan logistik,maka kesimpulan yang diambil yaitu faktor faktor yang mempengaranuhi keberhasilan dan  hal hal yag mhenjadi hambatan dalam kegiatannya sehari-hari yang berpotensi menganggu pelaksanaan pengelolaan logistik, termasuk juga perlunya diadakan komisi terhadap bekal logistik Untuk mendukung tugas pokok Paspampres.Kata Kunci          : Pengelolaan, Logistik,  Denbekang Paspampres.Abstract -- In order to ensure its demands so that soldiers in the Presidential Security force to protect VVIP, a soldiers should always have a high professionalism, then Commander of Indonesian Presidential Security forces also provides welfare for soldiers of them through maximum logistical support . Logistical support in the form of Scrip nor materially very influential directly towards success in the implementation of safeguards. Logistical support is done by Dethacement supply and transportation Presidential security forces background of this research related about the logistics service system, servi ce system, a system of transport logistics have yet to be implemented hoarding effectively and efficiently.  As for the purpose of performance of this research, namely to analyse the management of logistics units and dificulity to support basic tasks Presidential security forces. For simplicity in this research activity, the researchers used a Qualitative method with the method of collecting data through interviews, observation and Study of the field.  3rd the data collection Techniques then the data is secondary or primary data so it can be concluded that in general the system services, stockpiling or distribution are still experiencing barriers that need attention.  Basically, the ability Denbekang Paspampres service function in either the supply or transport has been running with enough on research this time, in order to materialize the academic dilaksaspek, Aang researchers use Logistic Management theory, the theory and the theory of the role.  By using the theory above, faced some of the several theories related to logistics management that is taken, then the conclusions drawn i.e. factors that mempengaranuhi success and terms of yag mhenjadi obstacles in daily activities that could potentially interfere with the implementation of the logistics management, including the need for the Commission held against the provision of logistics to support basic tasks Presidential Security forces.Keywords: Management, Logistics, Dethacement supply and transportation Presidential security force

    Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kinerja Bintara Yonif 512/QY dalam Mendukung Keberhasilan Tugas Pokok Satuan

    Full text link
    Abstrak - Salah satu esensi dari kemampuan negara dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya nasional untuk kepentingan nasional dan kepentingan pertahanan adalah keberhasilannya memaknai segala kontinuitas dan perubahan lingkungan strategis yang semakin komplek dan sulit untuk diprediksi. Perkembangan  teknologi membuat masyarakat berada diantara dua pilihan. Disatu pihak masyarakat menerima kehadiran teknologi, di pihak lain kehadiran teknologi modern justru menimbulkan masalah-masalah yang bersifat struktural yang kemudian merambah di semua aspek kehidupan masyarakat. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap individu, termasuk didalamnya prajurit Yonif 512/QY. Dari perspektif pertahanan, media sosial menjadi celah terjadinya perubahan perspektif ancaman dari hard power kepada soft power, disadari atau tidak ancaman soft power telah merasuk kedalam ranah kehidupan prajurit dan mempengaruhi mentalitas, moralitas, etos kerja dan bahkan jiwa korsanya. Bagaimana itu bisa terjadi ? Penggunaan media sosial yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif  yang diyakini sebagai penyebab  maraknya pelanggaran dan menurunnya disiplin serta  etos kerja. Selanjutnya akan menimbulkan kecanduan, rasa malas, sikap acuh, aphatis dan  anti sosial.  Dari penelitian didapatkan fakta salah satu yang cukup memprihatinkan, dimana seorang prajurit yang sedang jaga kesatrian meninggalkan posnya hanya untuk melihat pesan yang masuk di media sosial, tentu kewaspadaan berkurang dan abai terhadap kewajiban utama sebagai mata dan telinga  satuan. Melihat kenyataan tersebut, solusi terbaik adalah meningkatkan kontrol dan penerapan peraturan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.Kata Kunci:  Media Sosial, Moralitas/Mentalitas, Etos kerja dan Jiwa korsa/Kebersamaan. Abstract - One of the essences of the state's ability to manage and direct the national resources for national interests and the interests of defense is its success to interpret all of continuity and change in the strategic environment is increasingly complex and difficult to predict. Technological developments make society is between two options. On the one hand the public to accept the presence of technology, on the other hand the presence of modern technology actually cause the problems that are structural which then penetrated in all aspects of community life. Access to media has become one of the primary needs of every individual, including the soldiers of Battalion 512 / QY.             From the defense perspective, social media became gap changes the perspective of the threat of hard power to soft power, consciously or not the threat of soft power has penetrated into the realm of the life of soldiers and affecting mentality, morality, work ethic and esprit de corps. Excessive use of social media will have a negative impact that is believed to cause widespread offense and the decline of discipline and work ethic. Next will cause addiction, laziness, indifference, apathy and miss-social.             From the research found quite alarming fact that, where there is a soldier on guard Kesatrian left his post only to see the incoming messages on social media, of course reduced vigilance and neglect of primary obligations as the eyes and ears of the unit. Seeing the fact, the best solution is to improve the control and application of strict regulations so that similar incidents will not recur.Keys Words: Social Media, Morality / mentality, work ethic and esprit de corps

    993

    full texts

    1,215

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇