173 research outputs found
An Analysis of Euphemisms in The Speeches of Mahathir Muhammad
No full textOne of the strategies of choosing good words in delivering a speech is using euphemism. By
using euphemisms, the speaker can deliver their ideas smoothly without any concerns or
worries whether his/her words will hurt the audience/listeners. The strategy of euphemisms is
used by people with high social status in delivering a speech, and one of them is Mahathir
Muhammad, the Prime Minister of Malaysia. Using euphemisms is probably one of the
factors that makes his speech interesting and acceptable by all levels of society in his country.
This study aims at: (1) finding out the forms of euphemism used by Mahathir Muhammad in
his speeches; and (2) finding out the communicative functions of euphemism used by
Mahathir Muhammad in his speeches. This study was conducted by using a descriptive
qualitative method. The data of this research were the words, phrases or clauses containing
euphemisms in five speeches of Mahathir Muhammad. The finding of this study were: (1)
the euphemisms in the speeches delivered by Mahatir Muhammad are formed based on four
language devices: phonetic (4.62%), lexical (70.76%), grammatical (20%), and rhetorical
devices (4.62%); (2) the euphemisms used in Mahatir Muhammad’s speeches contain three
communicative functions: to avoid taboo words (20%), to show politeness (33.85%), and to
hide the truth (46.15%).Salah satu strategi untuk memilih kata-kata yang baik dalam menyampaikan pidato adalah
menggunakan eufemisme. Dengan menggunakan eufemisme, pembicara dapat
menyampaikan gagasan mereka dengan lancar tanpa ada kekhawatiran apapun kata-katanya
akan menyakiti pendengarnya. Strategi eufemisme digunakan oleh orang-orang yang
memiliki status sosial tinggi dalam menyampaikan pidato, dan salah satunya adalah
Mahathir Muhammad, perdana menteri Malaysia. Menggunakan eufemisme salah satu faktor
yang membuat pidatonya menarik dan diterima oleh semua tingkat masyarakat di negerinya.
Penelitian ini bertujuan: (1) menemukan bentuk-bentuk eufemisme yang digunakan oleh
Mahathir Muhammad dalam pidatonya, dan (2) menemukan fungsi komunikatif eufemisme
yang digunakan oleh Mahathir Muhammad dalam pidatonya. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif yang deskriptif. Data dari penelitian ini adalah kata, frasa
atau klausa yang mengandung eufemisme dalam lima pidato dari Mahathir Muhammad. Hasil
penelitian ini adalah: (1) eufemisme dalam pidato yang disampaikan oleh Mahathir
Muhammad dibentuk berdasarkan pada empat perangkat bahasa: fonetik (4.62%), lexical
(70.76%), tata bahasa (20%), perangkat retoris (4.62%); (2) eufemisme yang digunakan
dalam pidato Mahathir Muhammad berisi tiga fungsi komunikatif: untuk menghindari katakata
tabu (20%), untuk menunjukkan kesopanan (33.85%), dan untuk menyembunyikan
kebenaran (46.15%).61 HalamanSkripsi Sarjan
Bechem Technologies Sdn. Bhd / Muhammad Iqbal Mohamed Mahathir
No full textI have gained a lot of knowledge in water treatment including the process flow, equipment used and chemical test. As a trainee at Bechem, I able to improve my time management skills because this company taught to be punctual in everything. My supervisor also helped me a lot to complete my internship such as performing jar test, writing IECS report and many more. I hope that working at Bechem will give me experience so that I can continue working at any industry. For recommendation, I think Bechem should involve the trainee more in the company's project to give more experience to the trainee. Bechem also should improve their working system because sometimes I had nothing to do in the office. So, I think Bechem should give more task to trainee to help them improve their employability skills and become a successful engineer
MALAYSIA AND MAHATHIR IN THE GLOBAL CHALLENGE
No full textThe aim of this study is to analyze Mahathir’s policy through a historical approach to the political developments and challenges in Malaysia. In addition, the author uses secondary data in order to collect several resources related to the topic. The comeback of Mahathir Mohammad, the Father of Malaysian modernization, in the Malaysian 14th general election after leaving the political stage for more than a decade draws many global eyes. As the great critics of the corruption and downturn of Malaysian economic conditions, he decided to run in Malaysia once again. During his previous administration, his mega-project named Pembangunan Putra Jaya and his famous foreign policy “Look East Policy” became a part of his identity. The “Look East Policy” was developed in order to increase domestic economic growth and because Malaysia needed to learn and adopt cultural features from Japan and Korea, such as discipline and hard work. Through this policy, Malaysia began cooperating with East countries (Japan and Korea). In addition, Mahathir had been opposing Western values and deemed them incompatible with Asia. The West considers Mahathir to be an obstacle in uniting Western and Asian countries following the emergence of Asian values since the 1990s. Overall, this study suggests that Mahathir is only focused on his country’s national interest and sovereignty and maintaining Malaysia’s international standing.Bahasa Indonesia Abstract: Tujuan paper ini adalah untuk menganalisis kebijakan Mahathir melalui perspektif sejarah terhadap perkembangan politik dan tantangan di Malaysia. Selain itu, Penulis menggunakan data sekunder untuk mengumpulkan berbagai literatur terkait dengan topik tersebut. Kembalinya Mahathir Muhammad, Bapak Modernisasi Malaysia, dalam Pemilihan Umum ke-14 setelah meninggalkan panggung politik lebih dari satu dekade telah menarik perhatian masyarakat global. Sebagai kritikus pada korupsi dan kemunduran ekonomi Malaysia, dia memutuskan untuk maju dalam pemilihan umum sekali lagi. Selama pemerintahan sebelumnya, Mahathir dengan proyek megah yaitu Pembangunan Putra Jaya dan kebijakan luar negerinya, terkenal dengan “Look East Policy” menjadi bagian dari identitasnya. Kebijakan “Look East Policy” dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik dan karena Malaysia perlu belajar dan mengadopsi budaya dari Jepang dan Korea, seperti kedisiplinan dan kerja keras. Melalui Kebijakan tersebut, Malaysia telah melakukan kerjasama dengan negara Timur (Jepang dan Korea). Selain itu, Mahathir menolak penerapan nilai-nilai Barat dan menganggap bahwa nilai Barat tidak sesuai dengan Asia. Negara-negara Barat menganggap Mahathir sebagai penghalang persatuan negara Barat dengan negara Asia sejak berkembangnya paham “Asian Values” pada tahun 1990an. Secara Keseluruhan, paper ini berpendapat bahwa Mahathir hanya fokus kepada kepentingan dan kedaulatan negaranya dan menjaga eksistensi Malaysia di dunia internasional.
Kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Pandangannya terhadap Syariat Islam
No full textSkripsi ini adalah berjudul “Kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Pandangannya Terhadap Syariat Islam”. Tun Dr. Mahathir adalah merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat, dan merupakan pemegang jabatan Perdana Menteri yang paling lama di Malaysia yaitu selama 22 tahun. Selama pemerintahannya, Tun Dr. Mahathir berjaya menaikkan nama Malaysia di level internasional maupun nasional. ia berjaya mengukuhkan ekonomi, menciptakan kesefahaman sesama masyarakat yang multi-budaya dan membawa sektor perindustrian di Malaysia ke sebuah tahap yang belum pernah dicapai sebelumnya. Antara bukti-bukti kejayaan kepemimpinan Tun Dr. Mahathir adalah Menara Berkembar Petronas, kota pemerintahan Putrajaya, Bandara Internasional KLIA dan Litar Antarabangsa Sepang. Semua binaan proyek mega ini adalah bukti karena tanpa kepemimpinan yang baik dan stabil maka adalah mustahil untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah tersebut. Penelitian ini adalah bertujuan untuk menilai bagaimana kepemimpinan yang telah dijalankan oleh Tun Dr. Mahathir dan bagaimana pula pandangannya terhadap syariat Islam karena ia seringkali dituduh oleh pihak pembangkang sebagai seorang yang liberal dan anti-Islam. Penelitian ini adalah merupakan penelitian berbasis perpustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pula dilakukan dengan mengadakan studi dan penelaahan terhadap buku-buku dan sumber literatur lain yang ada hubungan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menemukan bahwa Tun Dr. Mahathir adalah individu yang mempunyai gaya kepemimpinan karismatis, populistis dan terkadang sedikit otokratis. Penelitian ini juga membuktikan bahwa Tun Dr. Mahathir bukanlah individu yang anti-Islam seperti yang selama ini dikatakan oleh pihak pembangkang. Hanya saja, Tun Dr. Mahathir memahami Islam sebagai sebuah agama yang toleransi dan tidak perlu tertakluk kepada apa yang terkandung didalam kitab lama sahaja tetapi harus dikembangkan menurut kesesuaian kondisi tempat dan waktu. Tun Dr. Mahathir sendiri mengakui bahwa memang selama pemerintahannya ia tidak menjalankan hukum hudud yang menurut pihak pembangkang adalah perundangan yang wajib ada bagi sebuah negara Islam. Namun bagi dirinya, ia berpendapat bahwa dengan menjalankan perundangan dan hukum yang adil dan membawa keamanan dan stabilitas negara adalah mencapai tujuan hukum Islam yang hendak dicapai.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Tun Dr. Mahathir, Syariat Isla
UMNO factionalism and the politics of Malaysian national identity
No full textThis thesis analyses UMNO factionalism from the perspective of the elite's manipulation of the various modes of nationalisms. This thesis argues that UMNO factionalism, which is seemingly a power struggle between competing UMNO elites, has been significantly shaped by contesting nationalist ideologies that reflect the unresolved questions of national identity in Malaysia.
These two issues, that is, nationalism and UMNO factionalism, have shaped Malaysian politics in significant ways. UMNO factionalism has been related to such major political events as the 1969 ethnic riots, the introduction of the New Economic Policy, the UMNO split in 1987 and the Reformasi (Reform) movement in 1998. Frequently, the impact of these disputes extended beyond UMNO politics and affected wider Malaysian politics. At the same time, due to unresolved questions of national identity, nationalism has occupied a central position in Malaysian political discourse. There are ambiguities regarding the relationships among the various ethnic identities and national identity and between the individual and the larger Malaysian community that enable elites to construct and manipulate nationalist ideologies. In this thesis, the conflicting nationalisms are captured by five different concepts of nationalism - ethnocultural, civic and multicultural nationalisms in one group and collectivist-authoritarian and individualistic-libertarian nationalisms in another.
The Malaysian Prime Ministers have constructed nationalist ideology to define the Malaysian nation in their attempts to resolve the unresolved problems of national identity. The challengers' arguments, to mobilise the community, mirror the community's (negative) responses to the Malaysian Prime Ministers' nationalist visions. In addition, the ideological arguments in the disputes extend the dispute beyond the elites, involving the community as well. Furthermore, because of the ideological conflicts, these factional disputes affect the direction of government policies in significant ways. This study shows that UMNO factional disputes have followed this pattern of ideological conflicts, although the exact contents may vary.
The 1969 factional dispute was a clash between Tunku Abdul Rahman's shift towards multicultural nationalism and its challengers' ethnocultural nationalism. Tunku Abdul Rahman's nationalist vision moved away from ethnocultural nationalism in pursuit of national integration. The challengers, reflecting the Malay community's response to the Prime Minister's vision, took a strong ethnocultural Malay nationalist stance. The successful mobilisation of the Malay community by ethnocultural Malay nationalists contributed to the policy shift towards ethnocultural nationalism in the 1970s. In the 1987 dispute, Mahathir's economic policy, which moved away from ethnocultural nationalism, was challenged by Razaleigh's ethnocultural nationalist argument. After the dispute, Mahathir could only mobilise the community by tactically employing the rhetoric of ethnocultural Malay nationalism.
In the 1990s, Mahathir's attempt to define the national identity of Malaysia by constructing a civic Malaysian nation, Bangsa Malaysia, relieved the tension surrounding the ambiguous national identity of Malaysia. It was facilitated by rapid economic growth that ameliorated ethnic contests over limited economic resources. However, the collectivist-authoritarian aspect of Mahathir's nationalism raised another nationalist question concerning the subordination of individual liberty and rights to the collective community's will and interests - a nationalism that justified his authoritarian rule. There was tension between an increasingly confident civic Malaysian society and Mahathir's collectivist-authoritarian control of the society. The 1998 UMNO dispute was a clash between Mahathir's collectivist-authoritarian nationalism and Anwar Ibrahim's individualistic-libertarian nationalism. The latter attempted to mobilise Malaysian society with his nationalist position (the Reformasi movement) which was expressed in the demand for liberal political reform. After the dispute, Mahathir was able to regain lost political ground through the politics of fear. It seems, however, that the fundamental question remains unresolved. This unresolved tension between the demand for individual liberty and rights and authoritarian control by state elites is likely to shape the ideological arguments in future UMNO factional disputes
ANWAR IBRAHIM: NAIK-TURUN KARIR POLITIK HINGGA HUBUNGAN UNIK DENGAN MAHATHIR MOHAMMAD
No full textPengunduran diri Mahathir Muhammad dari jabatan Perdana Menteri Malaysia pada Februari 2020 menyulut kembali api lama perseteruannya dengan Anwar Ibrahim. Setelah mengalami masa “gencatan senjata” selama 2 tahun akhirnya babak baru pertempuran keduanya pun terbuka. Seakan keduanya telah ditakdirkan untuk saling berseberangan mengingat panjangnya sejarah pertempuran politik diantara keduanya. Namun tidak seperti pertempuran-pertempuran sebelumnya, pertempuran kali ini berakibat kerugian bagi keduanya. Hadirnya variable baru berupa Muhyidin Yasin mengakibatkan tak satupun tujuan diantara keduanya yang tercapai. Keduanya saling mengklaim bahwa mereka dikhianati, Anwar merasa dikhianati oleh Mahathir sedangkan Mahathir menyatakan bahwa ia telah dikhianati oleh Muhyidin Yasin. Drama pengkhianatan ini seharusnya tidak terjadi mengingat ketiganya berasal dan berjuang dibawah paying yang sama pada Pemilu 2018 lalu yaitu dibawah koalisi Pakatan Harapan
Reformasi Pentadbiran Awam di Malaysia pada Masa Kepemimpinan Tun Mahathir
No full textAdministrative Development of Malaysia public sector has been done from time to time. However under Tun Mahathir leadership Malaysia public sector has gone through major changes. The changes can be classified mainly into four areas; structure, system, procedure and culture. The result of this reformation can be seen on the excellent economic growth that Malaysia achieved for many years
Terrorisme global menurut pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad
No full textTerrorisme global kini merupakan satu isu hangat di serata dunia. Kepentingannya telah menarik perhatian ramai pihak terrnasuk para pemimpin dunia dalam menyuarakan pendapat mereka mengenai perlunya satu kaedah yang paling berkesan dalam membanteras ancamannya daripada merebak dan menjejaskan keselamatan dunia sejagat. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri Malaysia, mengenai isu terrorisme global. Walaupun pemikiran beliau mengenai terrorisme ini boleh dianggap bukanlah sesuatu yang baru, namun keberanian beliau untuk menyata dan melaksanakan apa yang beliau rasa sebagai
betul dalam konteks memerangi terrorisme merupakan sesuatu yang menarik dan harus diberi perhatian yang sewajamya. Demi kebaikan rakyat dan negara, beliau sanggup melakukan dan melaksanakan apa sahaja dasar kerajaan termasuk membanteras terrorisme walaupun ianya mungkin akan menyebabkan beliau menjadi kurang popular. lni kerana apa yang lebih penting bagi beliau ia1ah keamanan dan keselamatan negara terjamin
PANDANGAN DR. MAHATHIR MOHAMMAD TENTANG ISLAM
No full textPengkajian terhadap seseorang tokoh merupakan satu usaha bagi
menghargai sumbangan yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut dalam membina
suasana yang dapat dirasai oleh masyarakat seperti keselesaan politik, ekonomi,
dan kebudayaan. Penghargaan patut diberikan kerana telah meyumbang
kebaikan kepada generasi akan datang, kepimpinan yang jujur serta tidak
mementingkan diri akan menjadikan agama, bangsa dan negara menjadi aman.
Ia menjadi contoh serta tauladan kapada mereka yang bercitc-cita untuk menjadi
pemimpin dalam masyarakat.
Seseorang tokoh akan menjadi penting untuk dikaji kerana jasa yang telah
dilakukan semasa hidup yang berjuang dengan gigih, menerima berbagai-bagi
ujian, masalah yang mengakibatkan diri dipenjara oleh pihak pemerintah. Ada
kalanya seseorang tokoh itu di gambarkan sebagai pengkhianat dan
disembunyikan kepada masyarakat atas kebaikan yang dilakukan dan
megemburkan keburukan atas dasar semata-mata kerana tidak dapat menerima
saran-saran yang dimajukan. Ini dengan sendirinya akan menutup sejarah
kehidupan yang sebenar apa yang dilaluim oleh tokoh tersebut, kebenaran
sejarah amat pentig bagi untuk dijadikan ukuran kepada pencapain tokoh
tersebut.
Masyarakat akan merujuk kapada tulisan mengenai sejarah seseorang
tokoh atas kejayaan, kegagalan, permasalahan yang dihadapi tidak dapat dinilai
pada masa itu, tetapi ia hanya boleh dilihat oleh masyarakat genarasi akan
datang. Ada lalanya penulisan tokoh merupakan satu propaganda dalam usha
untuk satu justifikasi kepada pemerintahan dan dasar-dasar yang dijalankan, hal
ini tokoh tersebut boleh memberi kebanggaan kepada pembinaan kebudayaan
bangsa dan masyarakat walaupun adakalanya ia bertentangan dengan kebenaran
dan sejarah.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti pandangan dan
tafsiran Dr. Mahathir Mohamad tentang Islam, dan secara khusus permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah persoalan-persoalan dalam
pandangan Dr. Mahathir terhadap Islam, alasan-alasan dan solusi yang
diberikan dalam menghadapi tentangan dan rintangan dalam proses
merealisasikan ide-ide beliau. Data penelitian ini menggunakan metode
penelitian pustaka (Library Research).
Penulis menyedari banyak kekurangan dan keterbatasan terdapat dalam
kajian ini. Kritik-kritik dan saranan sangat dialu-alukan dari pembaca untuk
member pendaapat mereka
Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pidie
No full textPentingnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Samsat Pidie
untuk tertib pelaksanaan administrasi data kendaraan bermotor. Seluruh penguna
kendaraan bermotor harus meliputi data dan setiap kendaraan wajib memasang
tanda nomor kendaraan bermotor atau pelat nomor sesuai peraturan. Pelat yang di
terbitkan dari pihak kepolisian berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta
masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.Tujuannya melaksanakan
pengendalian dan pengawasan kendaraan di Aceh yang masih menggunakan pelat
kendaraan dari provinsi lainagar mengrigistrasikan dan identifikasi kendaraannya
ke pelat BL (Aceh) untuk mempermudah penyidikan kepemilikan kendaraan
bermotor. Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan
mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi
kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa
kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang di teliti dengan pengamatan
dengan cara menggambarka keadaan objek penelitian pada saat sekarang,
berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.
Hasil penelitian menunjukan prosedur serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuahan
pemenuhan kewajiaban registrasi dan identifikasi kendaraan masyarakat di
kabupaten Pidie. untuk pentingnya informasi kepemilikan kedaraan agar
kendaraan-kendaraan yang beroprasi di jalan raya semua terdata terigistrasi dan
teridentifikasi semua di Samsat Pidie. Namun kenyataan masyarakat masih
memakai pelat kendaraan Provinsi lain, yang mengakibatkan pajak kendaraan
bukan masuk ke kas daerah Pidie. Sehingga sistem registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor tidak berjalan efektif
- …
