46 research outputs found
Model Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial (Kajian Pada Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Malaysia)
No full textThis article discusses the Baitulmal of Majlis Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Malaysia and the implementation of zakat as an instrument of social security especially in Federal Territory of Kuala Lumpur. Considering the experiences and achievements of the institution in the past, this article discusses the possibility of formulating zakat as an instrument of social security for the whole Malaysia
Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia
Get PDFThe differences of laws in marriage registration have generated argumentative conflicts among the ulama. Some of them agree and the others disagree. Ulama who agree say that proscribing secretly marriage (nikah siri) is in accordance to Islamic law. Even though the regulation about marriage registration has been written in The Indonesian Act No. 1 of 1974 on Marriage and in the Compilation of Islamic Law in Indonesian, the practice of secret marriage is still existed among Indonesian Muslim society. They base their practices on what some of local ShafiiyahUlema say all the time that this kind of marriage is in accordance to shari’ah. It is common to say that Shafi’ischool of law is the largest shari’ahschool of law in Indonesia. In the sociology of Islamic law, most of the scholars in Indonesia who adhere to the Shafi'i school and also most of the Indonesian Muslim community adhere to the same school, may have a significant influence on the constraints of reform of Islamic law related to the registration of marriages in particular and other matters about marriage in general contained in the Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law in Indonesia.</jats:p
Komersialisasi Pupuk Kandang Dalam Prespektif Hukum Islam
Get PDFKomersialisasi (Jual beli) pupuk kandang menjadi salah satu masalah yang diperselisihkan status hukumnya di kalangan Ulama. Ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan dan jual beli pupuk kandang sekalipun hukumnya najis. Ulama syafi’iyah menganggap makruh menggunakan pupuk kandang karena najis, dan tidak membolehkannya menjadikan pupuk kandang sebagai objek jual beli, tapi boleh dengan akad pengguguran hak. Ulama Malikkiyah dan Hanabilah membolehkan pemanfaatan dan penjualan pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal dan mengharamkan untuk hewan yang haram dimakan. Dalam tataran implementatif, keluar dari khilaf adalah hal yang lebih baik. Maka menggunakan akad ijarah ‘ala al-manfaah (upah mengupah) merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh
Peranan Dewan Pengawas Syariah ( Dps ) Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Syariah Sesuai Fatwa Dsn-Mui Dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam)
Get PDFKoperasi Syariah Merupakan lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam kategori mikro dalam mempraktekkan pola pembiayaan syariah di tengah masyarakat. Untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah tersebut, pihak yang diberikan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan DSN-MUI adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Rata-rata DPS pada koperasi syariah Kabupaten Agam belum berperan aktif dalam menerapkan kepatuhan pelaksanaan akad syariah pada produk pembiayaan. Hal ini terbukti dengan hanya adanya dua koperasi dari lima koperasi yang diteliti yang DPS-nya benar-benar berperan aktif dalam upaya penerapan kepatuhan pelaksanaan akad pembiayaan syariah pada koperasi syariah di Kabupaten Agam. Metode penulisan artikel ini dilakukan secara kualitatif yang dideskripsikan dengan tambahan informasi dari hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran DPS dalam penerapan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh koperasi syariah terkait Penerapan Akad dalam produk pembiayaan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN SOSIAL MODEREN: ALTERNATIF STRATEGIK
No full textInstruments such as working, living cost, waqf, kaffarat, and others that protect societal economy could be included as social security in Islamic view. Yet, zakat is the main instrument and has most significant role in giving Islamic social security for human besides conventional social security. Furthermore, zakat might be the main instrument in national social security if it manged well due to its superiority than conventional social security instruments. Semua instrumen yang memberikan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat, dapat dikatakan sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam, seperti bekerja, nafkah, wakaf, kaffarat, dan lain-lain. Namun dari berbagai instrumen tersebut zakat menjadi instrumen yang paling utama dan memainkan peranan yang paling signifikan memberikan jaminan sosial atas masyarakat muslim yang bergerak seiring sejalan dengan instrumen jaminan sosial moderen lainnya. Bahkan zakat bisa menjadi instrumen utama dalam sistem jaminan sosial negara dengan pertimbangan bahwa dari berbagai sudut insitusi zakat mempunyai persamaan bahkan kelebihan dibanding instrumen jaminan sosial konvensional
EFEKTIVITAS PROGRAM KELOMPOK WANITA TANI DALAM MENGHEMAT BELANJA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
No full textKelompok Wanita Tani  merupakan program sekelompok wanita yang memiliki tujuan yang sama dalam membantu kegiatan usaha pertanian, peternakan dan perikanan  untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui penghematan belanja kebutuhan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan dan efektivitas dari Program Kelompok Wanita Tani Dalam Menghemat Belanja Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Kotbar Jorong Koto Baru Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam). Penelitianini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 26 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu mengumpulkan data, menganalisis data dan menyajikan serta menjabarkan terkait kegiatan dan efektivitas Program Kelompok Wanita Tani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kelompok Wanita Tani Dalam Menghemat Belanja Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Kotbar Jorong Koto Baru Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)dilihat dari kegiatan yang dilakukan dan indikator efektivitasnya dapat dikatakan efektif dalam menghemat belanja kebutuhan rumah tangga
KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt)
Get PDFKEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt)
Aidil Akbar, NIM. 19. 2011.2030, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 134 halaman
ABSTRAK
Proses pembuktian dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dilakukan secara elektronik. Dasar hukum yang dipakai adalah PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Dilaksanakannya persidangan secara elektronik tersebut maka akan menjadi permasalahan hukum karena alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut tidak dapat dilihat atau didengar secara langsung oleh hakim. Padahal agenda memeriksa alat bukti dalam pembuktian sidang pidana merupakan bagian terpenting untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt? 2) Apakah kendala yang ditemukan dalam pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt? 3) Bagaimana keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana secara elektronik berdasarkan Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan data primer dan data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan 1) Kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt sudah kuat. Kekuatan pembuktian Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dinilai dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ditemukan dalam fakta persidangan. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah disaksikan dan diperdengarkan dalam persidangan sebagai upaya untuk mencari hubungan bahwa telah terjadi tindak pidana. 2) Kendala yang ditemukan yaitu kendala bahwa saksi korban adalah Warga Negara Asing (WNA), kendala Peraturan perundang-undangan dan kendala teknis. Kendala WNA terkait dengan kendala bahasa dan telah habis izin tinggal hingga tidak berada di Indonesia. Kendala peraturan perundang-undangan berawal dari KUHAP tidak mengatur mengenai persidangan dengan elektronik. Kendala teknis meliputi kesiapan dari sarana dan pra-sarana yang ada untuk melaksanakan sidang secara elektonik seperti kondisi pengeras suara yang sering terganggu atau video yang tidak bersih sebab terganggunya jaringan internet. 3) Keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana secara elektronik dibentuk dengan upaya untuk memeriksa serta menguji alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercatat dengan keterangan langsung dari saksi dan terdakwa. Penulis tidak menemukan data yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keyakinan hakim dalam persidangan secara langsung ataupun persidangan secara eletronik.
Kata Kunci : Pembuktian, Keyakinan hakim, Persidangan elektronik
POWER OF EVIDENCE IN CRIMINAL TRIAL ELECTRONICALLY
(Case Study Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt)
Aidil Akbar, NIM. 19. 2011.2030, Postgraduate Legal Studies Masters Program, Faculty of Law, Andalas University, 2021, 134 pages
ABSTRACT
The verification process in Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt is carried out electronically. The legal basis used is PERMA Number 4 of 2020. The implementation of the electronic trial will become a legal problem because the evidence presented in the trial cannot be seen or heard directly by the judge. Whereas the agenda of examining evidence in a criminal trial is the most important part to determine whether a person is guilty or not having committed a crime. Problem Formulation 1) What is the strength of evidence in an electronic criminal trial in Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt? 2) What are the obstacles found in the evidence in the electronic criminal trial in Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt? 3) How is the judge's belief in the evidence in the electronic evidence of a criminal trial based on Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt? This research is a descriptive study using an normative juridical approach. Using primary data and secondary data and data analysis was carried out qualitatively. Conclusion 1) The power of evidence in electronic criminal trials in Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt is already strong. The strength of evidence for Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt is assessed from the evidence presented at the trial, namely witness statements, defendants' statements and evidence of clues found in the facts of the trial. The testimony of the witness and the testimony of the defendant have been witnessed and heard in the trial as an effort to find a connection that a crime has occurred.
2) Obstacles found are obstacles that the victim's witness is a Foreign Citizen (WNA), obstacles to legislation and technical obstacles. The problem for foreigners is related to the language barrier and the residence permit has expired so that they are not in Indonesia. Obstacles to the laws and regulations stem from the fact that the Criminal Procedure Code does not regulate electronic trials. Technical obstacles include the readiness of the existing facilities and infrastructure to conduct the trial electronically, such as the condition of loudspeakers that are often disturbed or videos that are not clean due to disruption of the internet network. 3) The judge's confidence in the evidence in the electronic evidence of a criminal trial is formed with an effort to examine and test the evidence, namely evidence of witness testimony and recorded testimony of the defendant with direct statements from witnesses and defendants. The author did not find data indicating that there were differences in the judges' beliefs in in- person trials or in electronic trials.
Keywords: Evidence, Judge's Confidence, Electronic Tria
Abelmoschus esculentus facial mask / Muhammad Aidil Ikhwan Kamarudin, Mohamad Syamil Mohd Nor and Mohammad Hafis Ayob
Get PDFAbelmoschus esculentus pod contains polyphenolic compounds, carotene, folic acid, thiamine, riboflavin, niacin, vitamin C, oxalic acid, and amino acids. Abelmoschus esculentus seed contain polyphenolic compounds, mainly oligomeric catechins and flavanols derivatives, protein (i.e., high lysine levels), and oil fraction (in particular, its derived oil is rich in palmitic, oleic, and linoleic acids). This study aimed to formulate a sheet mask of Lady Finger extract, and examined its moisturizing effect on volunteers' skin. This was the new innovation, which build the new beauty treatment product using Abelmoschus esculentus. Abelmoschus esculentus was combined with the cold powder using the method that was stated by the author. There have many benefits of Abelmoschus esculentus in the beauty treatment product as stated by the author in the journal below. Abelmoschus esculentus are suitable to be the main ingredient due to the benefit that has been stated by the author in the journal
Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Ajaran 2021/2022
Get PDFABSTRACT Aidil Fajri. 2021. Thesis. Reading Comprehension Ability of Class VIII Students of SMP Negeri 2 Bangkinang City for the Academic Year 2021/2022. Faculty of Teacher Training and Education, Islamic University of Riau. Pekanbaru. The phenomena that the author obtained through interviews with teachers obtained the following things: (1) There are still students who get grades below the kkm 72, (2) In Indonesian subjects that students' reading skills are still low, when students are given questions related to what has been read. The problems in this study are (1) how is the reading comprehension ability of class VIII students of SMP Negeri 2 Bangkinang Kota in determining the main idea, (2) how is the reading comprehension ability of class VIII students of SMP Negeri 2 Bangkinang Kota in determining explanatory ideas, (3) how is the ability to reading comprehension of class VIII students of SMP Negeri 2 Bangkinang Kota in the conclusion of the reading. This study aims to collect data and information about the ability to read comprehension in grade VIII students of SMP Negeri 2 Bangkinang, Kampar district in the aspect of determining main ideas, explanatory ideas, and conclusions. The theory used is the theory of Henry Guntur Tarigan (2008), about Abdul Razak's reading comprehension (2016), about reading comprehension, and Samsu Somadoyo (2011) about reading comprehension. The population in this study were all students of class VIII, totaling 26 students consisting of 1 class. The entire sample is made into the sample population of this study using a saturated sample, namely the technique of determining the sample of all members of the population used as a sample. The method used in this study is a descriptive method that functions to summarize, classify and present data on the reading comprehension ability of class VIII students of SMP Negeri 2 Bangkinang City for the Academic Year 2021/2022. Data collection techniques using observation and test techniques. The data were analyzed using the KTSP formula (2006). The results of the study were the students' reading comprehension ability of grade VIII SMP Negeri 2 Bangkinang Kota in determining the main ideas, explanatory ideas and conclusions. Determining the main ideas in the reading text in the good category (73%), determining the explanatory ideas in the reading text in the poor category (38.4%), determining the conclusion in the reading text in the sufficient category (53.8%). It can be concluded that the average reading comprehension ability of grade VIII SMP Negeri 2 Bangkinang students in the 2021/2022 academic year is an average of 55% which is categorized as less is still below the kkm 72 and the hypothesis 60-71 is categorized as les
