1,721,981 research outputs found
Perancangan Interior Workshop Modifikasi Mobil KJS Autoshop
No full textWorkshop modfiikasi mobil merupakan salah satu fasilitas sekaligus wadah
bagi para modifikator untuk melakukan perubahan spesifikasi atau komponen mobil.
Salah satu workshop modifikasi mobil yang ada di Bandung adalah Kencana Jaya
Service (KJS) Autoshop, yang terletak di Jalan Terusan Pasir Koja no. 238, Bandung.
KJS Autoshop merupakan workshop modifikasi mobil yang memberikan pelayanan
jasa modifikasi mobil dengan berbagai style, seperti JDM, USDM, DUB dan Retro.
Proses modifikasi mobil pada bengkel KJS Autoshop adalah memodifikasi mobil
pabrikan dari klien untuk dijadikan lebih menarik dengan cara menambah,
mengurangi ataupun mengganti aksesoris sesuai dengan keinginan klien. KJS
Autoshop memberikan pelayanan modifikasi mobil, diantaranya pembuatan dan
pemasangan bodi kit, pengecatan, pemasangan audio, modifikasi interior seperti
dashboard dan jok serta penambahan aksesoris mobil lainnya.
Perancangan Interior Workshop Modifikasi Mobil KJS Austoshop ini
mengusung tema Modify to represent, yang artinya memodifikasi untuk
memperlhatkan kegiatan modifikasi itu sendiri, dan konsep Build Up yang
menjadikan Workshop modifikasi mobil KJS Autoshop memiliki ciri khas tersendiri,
yaitu dapat merepresentasikan kegiatan modifikasi pada elemen interior. Penggunaan
material yang berkaitan dengan otomotif dan penempatan display aksesoris mobil
serta adanya area khusus sebagai referensi pengunjung akan memberikan pengalaman
berbeda kepada pengunjung saat berada di workshop ini.
Perancangan Workshop modifikasi mobil KJS Autoshop dimulai dengan
pembuatan programming yang didapat dari hasil survei dan wawancara langsung
kepada owner dan staf dari workshop tersebut, kemudian dilanjutkan dengan
pembuatan skematik desain, dan terakhir dilanjutkan dengan pembuatan desain akhir.
Kata kunci : Workshop, KJS, Modifikasi, Mobil, Bandung, Build Up, Desain, Interio
Penerapan Metode K-Means Untuk Cluster Calon Penerima Kartu Jombang Sehat (KJS) Berbasis Website
No full textClusters are very important in data grouping. Mentoro Village Government agencies have difficulty classifying population data based on poverty levels so that beneficiaries are right on target and grouping is still manual or not computerized. The purpose of this research is to create a website-based cluster system capable of grouping population data based on poverty levels so that the beneficiaries of the Kartu Jombang Sehat (KJS) are right on target. To classify population data based on the level of poverty, a method is needed, namely the K-Means method. This method is a partitioning clustering method that can separate data into different groups. The result of this research is a KJS recipient cluster system using the website-based K-Means method. The grouping results of 30 data consisted of 2 groups, where the group received KJS had 14 members and the group did not receive KJS as many as 16 people.
Keywords: Cluster, Kartu Jombang Sehat (KJS), K-Means, System.Kluster merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelompokan data, lembaga Pemerintah Desa Mentoro mengalami kesulitan dalam mengelompokkan data penduduk berdasarkan tingkat kemiskinan agar penerima bantuan tepat sasaran dan pengelompokan masih dengan cara manual atau belum terkomputerisasi. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem cluster berbasis website yang mampu melakukan pengelompokan terhadap data penduduk berdasarkan tingkat kemiskinan agar penerima bantuan Kartu Jombang Sehat (KJS) tepat sasaran. Untuk melakukan pengelompokan terhadap data penduduk berdasarkan tingkat kemiskinan makan dibutuhkan suatu metode, yaitu metode K-Means. Metode ini merupakan metode pengclusteran secara partitioning yang dapat memisahkan data ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem cluster calon penerima KJS menggunakan metode K-Means berbasis website. Hasil Pengelompokan dari 30 data terdapat 2 kelompok, dimana kelompok menerima KJS memiliki anggota sebanyak 14 orang dan kelompok Tidak Menerima KJS sebanyak 16 orang.
Kata kunci: Cluster, Kartu Jombang Sehat (KJS), K-Means, Siste
Konfik Eksekutif Legislatif di DKI Jakarta: Studi Kasus APBD 2013 Terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS)
No full textSkripsi ini membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, mengenai persoalan kebijakan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 terkait Kartu Jakarta Sehat
(KJS). Dalam hal ini terjadi masalah keterlambatan Pengesahan APBD 2013, hal ini
mempengaruhi program KJS tidak maksimal. Keterlambatan pengesahan ini
diakibatkan karena komunikasi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD
DKI Jakarta yang saling tuding-menuding dan melempar kesalahan terkait
keterlambatan APBD 2013, selain itu terdapat kurangnya dukungan partai
pengusung program Pemprov DKI di DPRD DKI Jakarta. Soal APBD 2013 sendiri
akhirnya disahkan pada 28 januari 2013.
Soal dari tidak maksimalnya program KJS, pemerintah menunggak biaya
premi sebesar Rp. 23.000 kepada 16 rumah sakit yang akhirnya keluar dari KJS.
Penunggakan ini dikarenakan terlalu kecilnya biaya premi dan ditambah
membludaknya minat masyarakat terhadap KJS. Terkait hal ini, pihak DPRD DKI
Jakarta merespon dengan melakukan dukungan hak interplasi kepada Pemprov DKI
Jakarta untuk evaluasi KJS. Dari hasil kesepakatan diskusi antara Pemprov DKI
Jakarta dengan DPRD Jakarta, disepakati premi KJS dinaikan menjadi Rp. 50.000
yang dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
(RAPBDP) 2013.
Skripsi ini menggunakan teori konflik, serta pendekatan kelembagaan yang
termasuk dalam teori kebijakan publik untuk menganalisis permasalahan tidak
maksimalnya program KJS yang diakibatkan oleh keterlambatan APBD 2013 terkait
polemik antara eksekutif dan legislatif. Dari hasil analisis dengan menggunakan
kedua teori dan pendekatan tersebut, disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi
antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta cendurung tidak maksimal
yang mengakibatkan program dan kebijakan yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta
terhambat. Salah satunya adalah program KJS yang berjalan tidak maksimal
Konfik Eksekutif Legislatif di DKI Jakarta: Studi Kasus APBD 2013 Terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS)
No full textSkripsi ini membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, mengenai persoalan kebijakan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 terkait Kartu Jakarta Sehat
(KJS). Dalam hal ini terjadi masalah keterlambatan Pengesahan APBD 2013, hal ini
mempengaruhi program KJS tidak maksimal. Keterlambatan pengesahan ini
diakibatkan karena komunikasi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD
DKI Jakarta yang saling tuding-menuding dan melempar kesalahan terkait
keterlambatan APBD 2013, selain itu terdapat kurangnya dukungan partai
pengusung program Pemprov DKI di DPRD DKI Jakarta. Soal APBD 2013 sendiri
akhirnya disahkan pada 28 januari 2013.
Soal dari tidak maksimalnya program KJS, pemerintah menunggak biaya
premi sebesar Rp. 23.000 kepada 16 rumah sakit yang akhirnya keluar dari KJS.
Penunggakan ini dikarenakan terlalu kecilnya biaya premi dan ditambah
membludaknya minat masyarakat terhadap KJS. Terkait hal ini, pihak DPRD DKI
Jakarta merespon dengan melakukan dukungan hak interplasi kepada Pemprov DKI
Jakarta untuk evaluasi KJS. Dari hasil kesepakatan diskusi antara Pemprov DKI
Jakarta dengan DPRD Jakarta, disepakati premi KJS dinaikan menjadi Rp. 50.000
yang dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
(RAPBDP) 2013.
Skripsi ini menggunakan teori konflik, serta pendekatan kelembagaan yang
termasuk dalam teori kebijakan publik untuk menganalisis permasalahan tidak
maksimalnya program KJS yang diakibatkan oleh keterlambatan APBD 2013 terkait
polemik antara eksekutif dan legislatif. Dari hasil analisis dengan menggunakan
kedua teori dan pendekatan tersebut, disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi
antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta cendurung tidak maksimal
yang mengakibatkan program dan kebijakan yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta
terhambat. Salah satunya adalah program KJS yang berjalan tidak maksimal
Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan)
No full textThis study aims to analyze the implementation of Joko Widodo`s policy of Kartu Jakarta Sehat (KJS) and Kartu Jakarta Pintar (KJP) programs. This research is to show the opinion from poor people of Jakarta related with KJS and KJP implementation based on the perspective of development communication. This research method is descriptive qualitative. Collection of primary data obtained through in depth interviews of the poor public in Jakarta related KJS and KJP programs. Meanwhile, collection of secondary data obtained through documentation of the various media and library research. The conclusion of this research explains Jokowi`s poverty alleviation policies has not fully implementation
Terkendalanya Proses Implementasi Kartu Jakarta Sehat (KJS)
No full textLimited access to health care received by the poor citizens in Jakarta during the period of the previous administration to be one of the issues raised by Jokowi-Ahok to attracts the sympathy citizens of Jakarta in the election of Governor and Deputy Governor of the period 2012-2017, through the Jakarta Health Card (KJS) Jokowi Ahok makes serious effort to improve standards for people in the healthcare sector. Problems appear when the Jakarta Health Card program was launched, the citizen’s euphoria towards free treatment creates an impact on increasing patient Jakarta Health Card users. Limitations of medical infrastructure (health centers and Referral Hospital), they cause the disruption of the implementation of public policy in the health sector through the program launched. The purpose of this study was to analyze the problems of implementation of the Jakarta Health Card (KJS) does not function as expected. The method used is to use the approach method Institutional Analisys Development (IAD). The results obtained in this study is the problem of the procurement of Public services does not always work as expected many factors that cause it, in the case of the implementation of the Jakarta Health Card (KJS) constraints derived from the behavior of poor people in treatment as well as medical facilities and infrastructure are available
Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan)
No full textThis study aims to analyze the implementation of Joko Widodo`s policy of Kartu Jakarta Sehat (KJS) and Kartu Jakarta Pintar (KJP) programs. This research is to show the opinion from poor people of Jakarta related with KJS and KJP implementation based on the perspective of development communication. This research method is descriptive qualitative. Collection of primary data obtained through in depth interviews of the poor public in Jakarta related KJS and KJP programs. Meanwhile, collection of secondary data obtained through documentation of the various media and library research. The conclusion of this research explains Jokowi`s poverty alleviation policies has not fully implementation
Dampak pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil (studi kasus di KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta)
No full textPenelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak dari pembiayaan mudharabah terhadap para pelaku usaha mikro kecil di KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Dan juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses dari pembiayaan mudharabah di KJS BMT Bangun Rakyat sejahtera Yogyakarta. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sumber data berasal dari para pelaku usaha mikro kecil yang menerima pembiayaan mudharabah dari KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah dan PJOK, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta berdampak positif pada perkembangan usaha mikro kecil. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dari 3 indikator perkembangan usaha yaitu peningkatan asset, peningkatan omzet, dan peningkatan laba usaha. Pada peningkatan asset 3 pelaku usaha tersebut 2 diantaranya mengalami peningkatan dan 1 tidak mengalami peningkatan tetapi bisa menabung dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, pada peningkatan omzet 3 pelaku usaha tersebut mengalami peningkatan, dan pada laba usaha 3 pelaku tersebut juga mengalami peningkatan, dan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah pada KJS BMT Bangun Rakyat Sejahtera memiliki dampak yang positif terhadap usaha mikro kecil dilihat dari adanya peningkatan asset, omzet, dan juga laba usaha dari usaha mikro tersebut
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH SESUAI DENGAN PSAK 102 PADA KJS BMT NURUL ISLAM SINGKAWANG
No full textABSTRAKPerkembangan industri perbankan di Indonesia diikuti dengan bermunculannya bank syariat yang menawarkan produk berbeda dengan produk perbankan konvensional, antara lain produk murabahah yang merupakan produk andalan dari bank syariat sehingga proporsinya paling mendominasi di antara produk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah serta mengetahui perlakuan akuntansi Murabahah pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang dan kesesuaiannya dengan PSAK 102. Masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi Murabahah pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang dan kesesuaiannya dengan PSAK 102.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh berupa data sekunder, serta wawancara dengan manajemen BMT. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasiHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah pada KJS BMT Nurul Islam Singkawang sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, BMT Nurul Islam Singkawang masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. Sebaiknya KJS BMT Nurul Islam Singkawang melengkapi dalam hal pengungkapan akuntansi murabahah, yaitu menjelaskan pengungkapan dari sisi pembeli dan penjual, serta menerapkan murabahah berdasarkan tanpa pesanan sesuai dengan PSAK No. 102. Kata kunci: pembiayaan murabahah, pencatatan dan pengungkapan akuntansi murabahah, PSAK 10
KEMAMPUAN TARIF INA CBG’S HEMODIALISA PROGRAM KARTU JAKARTA SEHAT (KJS) MENUTUPI BIAYA RIILNYA
No full textAbstractHealthy Jakarta Card ( KJS ) is a Health Insurance program provided by Jakarta Provincial Government through the UP . Jamkesda Jakarta Provincial Health Office to the community in the form of medical assistance to the population of Jakarta , especially for the poor and underprivileged with tiered referral system . KJS use tariff system the price of Indonesia Case Base Groups ( INA - CBG 's ) issued by PT Askes ( Persero ) , This study aims to measure the ability of rates Hemodialysis INA CBG 's to cover the real cost , to take the example of a hospital -type B education in North Jakarta . This study used a descriptive analytical approach . The data used are secondary data from reports in 2013 , which then these data are grouped into groups of direct costs and indirect costs . The data were processed using a computer program spreed sheet . The results of this study showed that the rate of CBG 's INA Hemodialysis Program KJS still able to cover the real costs of action Hemodialysis , Hemodialysis where the real cost of only 89.6 % of the fare . Suggested make clinical pathways for each health service that can be incurred cost efficiency .Keywords : INA CBGs , the real cost , hemodialysi
- …
