107747 research outputs found
Sort by
Analisis Penetapan Harga Pokok Produksi sebagai Dasar Penentuan Harga Jual pada PT Veneer Products Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran prosedur perhitungan
harga pokok produksi, untuk menganalisis biaya-biaya yang termasuk dalam
perhitungan harga pokok produksi, untuk menganalisis pengaruh penetapan harga pokok produksi sebagai dasar penentuan harga jual dan untuk menganalisis masalah yang dihadapi dalam penentuan harga jual dan pemecahannya pada perusahaan. Unit analisis penelitian ini adalah PT Veneer Products Indonesia. Metode penelitian yaitu analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah tahun 2001 dan 2002. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa PT Veneer Products Indonesia dalam menetapkan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan. Pengklasifikasian biaya dalam proses produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dalam penentuan harga jual PT Veneer Products Indonesia menggunakan metode yang sederhana yaitu total harga pokok atas produk yang dibuat ditambahkan dengan prosentase marjin laba yang diinginkan yaitu 40%. Masalah yang dihadapi dalam perusahaan diantaranya faktor harga dan tawaran pesaing, biaya perizinan yang mahal dan kerusakan atas produk diperjalanan
Shopping Convenience UMKM Jakarta dan Yogyakarta melalui Viral Marketing Media Fanpage
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui shopping convenience konsumen
UMKM yang mengarah pada keuntungan yang di terima oleh konsumen dan
kualitas yang diterima oleh konsumen karena pembelian secara on line melalui
viral marketing media fanpage. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif
yang bersifat follow up study dengan objek penelitian UMKM yang terdapat di
Yogyakarta dan Jakarta, teknik sampling dilakukan secara purposive. Indikator
Shopping convenience yang dibahas dalam penelitian ini adalah ease of use dan
usefulness. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa viral marketing dengan
media fanpage meningkatkan shopping convenience konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli online. Tingkat shopping convenience konsumen atas ease of use dimana konsumen percaya bahwa teknologi fanpage dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah sebesar 86% masuk dalam klasifikasi sangat setuju dari total responden, sedangkan shopping convenience konsumen atas usefulness sebesar 79% masuk dalam klasifikasi setuju dimana konsumen percaya bahwa penggunaan fanpage akan meningkatkan performa mereka dalam membeli dan memilih barang secara onlin
Kajian puisi
Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya: Bab 1: Kajian Puisi dan Puisi Bab 2: Teori-Teori Kajian Puisi Bab 3: Puisi Lama Bab 4: Puisi Baru Bab 5: Berbagai Ragam Teks Puisi Bab 6: Cara Memahami Puisi Bab 7: Contoh Kajian Puisi Bab 8: Latihan Mengkaji Puisi Buku Kajian Puisi ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish
Konstitusionalitas hukum adat masyarakat minangkabau dalam sistem ketatanegaraan indonesia
Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional, khusunya dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Dalam
praktiknya, keberadaan hukum adat seringkali dikesampingkan dalam pembentukan hukum nasional (undangundang), akibatnya masyarakat adat kehilangan hak-haknya. Misalnya hak atas tanah ulayat masyarakat adat
Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Penelitian ini mengulas mengenai bagaimana pengakuan terhadap
hukum adat masyarakat Minangkabau dalam kerangka hukum nasional terkait dengan hak-hak masyarakat adat
berdasarkan hukum adat, yaitu: Bagaimana pengakuan negara terhadap hukum adat masyarakat Minangkabau
dalam kerangka hukum nasional? dan Bagaimana kedudukan hukum adat Minangkabau dalam sistem hukum
nasional yang seharusnya? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (library research) atau
penelitian hukum normatif. Berangkat dari pertanyaan penelitian, dapat ditarik dua simpulan, yaitu: 1) hukum
adat masyarakat Minangkabau secara konstitusional diakui keberadaannya, namun dalam praktiknya hak-hak
masyarakat adat kurang dilindungi akibat tidak adanya undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat
terutama ketika suatu peraturan bertentangan dengan hukum adat; dan 2) seharusnya hukum adat dijadikan
salah satu landasan dalam pembentukan hukum nasional agar hukum adat tetap eksis tanpa ada pertentangan
dengan hukum nasional
Urgensi perubahan pengaturan perjanjian baku Dalam revisi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Perjanjian baku diberlakukan untuk memudahkan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam
pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait penerapan perjanjian baku, seringkali kedudukan antara pelaku
usaha dan konsumen tidak seimbang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perbandingan
pengaturan perjanjian baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen,
bagaimana permasalahan dalam penerapannya perjanjian baku dan bagaimana arah pengaturan perjanjian baku
dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan tulisan ini untuk
mengetahui perbandingan pengaturan perjanjian baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai
perlindungan konsumen, untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan pengaturan perjanjian baku, dan
arah pengaturan perjanjian baku dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan pengkajian
sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian baku
dalam UU tentang Perlindungan Konsumen masih belum komprehensif. Ada banyak kasus sengketa dan
pengaduan diberbagai bidang seperti perumahan, keuangan, dan asuransi. Terdapat beberapa masalah yaitu
ketiadaan pengaturan mengenai perjanjian baku di bidang jasa, pembuatan perjanjian baku yang memuat
klausula eksonerasi di berbagai bidang, kelemahan pengawasan perjanjian baku, dan lemahnya kesadaran
konsumen. Arah pengaturan ke depan diperlukan mekanisme yang tepat untuk pembuatan dan pengawasan
perjanjian baku. Revisi UU tentang Perlindungan Konsumen harus memperbaiki kekurangan pengaturan UU
tersebut dengan mengatur perbaikan mekanisme pembuatan perjanjian baku, menambah larangan klausula
eksonerasi, juga penempatan atau teknis perjanjian baku seperti posisi peletakan klausula baku. Perbaikan ini ke
depan diharapkan dapat memberikan keseimbangan posisi antara pelaku usahan dan konsumen serta mengatasi
berbagai permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen
Analisis asuhan keperawatan pada pasien gangguan sistem kardiovaskular : dengan pendekatan teori model adaptasi Roy
Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa, perawat klinik dan perawat komunitas dalam menganalisis asuhan keperawatan pada pasien Gangguan Sistem Kardiovaskular
Cyber society : teknologi, media baru, dan disrupsi informasi
Buku ini mengupas kajian secara khusus mengenai terbentuknya masyarakat maya (cyber society) yang diinisiasi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan media baru. Teknologi dengan bentuk perangkat keras dan perangkat lunak menjelma menjadi dunia maya yang konvergen, di mana semua medium dan platform komunikasi melebur menjadi satu. Sedangkan kemunculan media baru menghadirkan fenomena konvergensi media konvensional, dimana teknologi komputer dan internet yang telah mampu mengubah akses informasi dan komunikasi tanpa batasan ruang dan waktu
Teori ilmu hukum
Tiga pilar ilmu hukum, teori hukum alam dengan moralitasnya, teori positivisme hukum dengan pendekatan analitisnya, dan realisme hukum dengan sosio-hukumnya. Buku ini mengulas tiga pilar itu dengan memaparkannya dalam empat belas bab meliputi teori ilmu hukum, teori hukum alam, positivisme, positivisme hukum, positivisme hukum Hobbes, positivisme hukum Bentham, positivisme hukum Austin, positivisme hukum Kelsen, positivisme hukum Hart, positivisme hukum Raz, positivisme hukum Amerika, kasus Indonesia, realisme hukum, dan kasus-kasus. Ditujukan yang utama untuk pengajar dan mahasiswa hukum tingkat pascasarjana kelas matakuliah teori hukum dan filsafat hukum, dengan tidak menutup pintu bagi para praktisi hukum jika ingin mendapatkan pengetahuan hukum yang sangat teoretis
Pendekatan sistematis dalam proses desain pembelajaran : Analysis, intructional goal setting, production, evaluation, and dissemination (model aiped)
Buku ini menawarkan pendekatan sistematis untuk mendesain pembelajaran yang efektif melalui Model AIPED (Analysis, Instructional Goal Setting, Production, Evaluation, and Dissemination). Muhammad Yaumi menyusun proses desain pembelajaran yang melibatkan tahapan analisis kebutuhan, penetapan tujuan instruksional, produksi bahan ajar, evaluasi efektivitas, dan penyebaran materi. Buku ini mengintegrasikan teori dan praktik, dengan fokus pada pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi nyata, buku ini menjadi referensi penting bagi pendidik, desainer instruksional, dan siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berbasis hasil