16 research outputs found
PENGGUNAAN BLUE SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PENDANAAN BERKELANJUTAN: TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF REGULASI
No full textPenelitian ini menganalisis penggunaan Blue Sukuk sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan dengan fokus pada perspektif regulasi. Blue Sukuk merupakan salah satu bentuk obligasi syariah yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek yang berhubungan dengan kelestarian dan pemulihan lingkungan laut. Dalam era di mana keberlanjutan menjadi isu global yang krusial, Blue Sukuk menawarkan alternatif pendanaan yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai inisiatif untuk mendorong penerbitan Blue Sukuk, masih terdapat kendala regulasi yang signifikan. Kendala tersebut meliputi perlunya harmonisasi regulasi syariah dengan standar internasional, peningkatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan, serta penguatan infrastruktur pasar untuk mendukung penerbitan dan perdagangan Blue Sukuk. Diharapkan Blue Sukuk dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pendanaan berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun Tantangan utama yang dihadapi dalam penerbitan dan perdagangan Blue Sukuk adalah Ketidaksesuaian antara regulasi syariah dan standar internasional, Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pendanaan berkelanjutan, Keterbatasan infrastruktur pasar keuangan syariah, Regulasi yang tidak konsisten atau tidak jelas, Keterbatasan data dan informasi, dan Kendala pembiayaan dan insentif.
Kata Kunci: Blue Sukuk, Pendanaan Berkelanjutan, Regulasi, Syariah, SDGs
Dakwah Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah perspektif komunikasi antarbudaya
No full textThe purpose of this research is to know strategy and method propagation of Prophet Muhammad to society of Medina through intercultural communication approach. This type of research was used descriptive qualitative research with historical approach. The author conducted data collection by way of library reseach and documentation, then the author uses descriptive analysis method to analyze data about propagation strategy of Prophet Muhammad SAW in Medina through intercultural communication approach. The result of the research shows that the propagation strategy of the Prophet towards the people of Medina is by building mosque, creating new brotherhood relationship between Muhajirin and Ansor people, building cooperation and peace agreement, and forming Medina Charter as conflict resolution. Later, the Prophet’s propagation of the Medina community through the approach of intercultural communication in spreading the religion of Islam through personal, education, discussion, offer, mission and correspondence methods have been able to realize Islam rahmatan lil’alamin. The proof of the Prophet’s da’wah success is that almost the entire population of Medina is Muslim. This is a clear proof of the Islam truth and the empirical reality of the effectiveness of Prophet’s propagation using intercultural communication.
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi dan metode dakwah Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah melalui pendekatan komunikasi antarbudaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara riset kepustakaan dan dokumentasi, kemudian penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah melalui pendekatan komunikasi antarbudaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah Nabi terhadap masyarakat Madinah adalah dengan cara membangun Masjid, menciptakan hubungan persaudaraan baru atara orang Muhajirin dan Ansor, membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian, dan membentuk Piagam Madinah sebagai resolusi konflik. Kemudian, dakwah Nabi terhadap masyarakat Madinah melalui pendekatan komunikasi antarbudaya dalam menyebarkan agama Islam melalui metode personal, pendidikan, diskusi, penawaran, misi dan korespondensi telah mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin. Bukti dari keberhasilan dakwah Nabi ialah hampir keseluruhan dari penduduk Madinah beragama Islam. Ini sebagai bukti nyata tentang kebenaran agama Islam dan realitas empiris akan efektifitas dakwah Rasulullah menggunakan komunikasi antarbudaya
Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya
No full textThe purpose of this research is to know strategy and method propagation of Prophet Muhammad to society of Medina through intercultural communication approach. This type of research was used descriptive qualitative research with historical approach. The author conducted data collection by way of library reseach and documentation, then the author uses descriptive analysis method to analyze data about propagation strategy of Prophet Muhammad SAW in Medina through intercultural communication approach. The result of the research shows that the propagation strategy of the Prophet towards the people of Medina is by building mosque, creating new brotherhood relationship between Muhajirin and Ansor people, building cooperation and peace agreement, and forming Medina Charter as conflict resolution. Later, the Prophet’s propagation of the Medina community through the approach of intercultural communication in spreading the religion of Islam through personal, education, discussion, offer, mission and correspondence methods have been able to realize Islam rahmatan lil’alamin. The proof of the Prophet’s da’wah success is that almost the entire population of Medina is Muslim. This is a clear proof of the Islam truth and the empirical reality of the effectiveness of Prophet’s propagation using intercultural communication. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi dan metode dakwah Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah melalui pendekatan komunikasi antarbudaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara riset kepustakaan dan dokumentasi, kemudian penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah melalui pendekatan komunikasi antarbudaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah Nabi terhadap masyarakat Madinah adalah dengan cara membangun Masjid, menciptakan hubungan persaudaraan baru atara orang Muhajirin dan Ansor, membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian, dan membentuk Piagam Madinah sebagai resolusi konflik. Kemudian, dakwah Nabi terhadap masyarakat Madinah melalui pendekatan komunikasi antarbudaya dalam menyebarkan agama Islam melalui metode personal, pendidikan, diskusi, penawaran, misi dan korespondensi telah mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin. Bukti dari keberhasilan dakwah Nabi ialah hampir keseluruhan dari penduduk Madinah beragama Islam. Ini sebagai bukti nyata tentang kebenaran agama Islam dan realitas empiris akan efektifitas dakwah Rasulullah menggunakan komunikasi antarbudaya
Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010 on the Sale and Purchase of Gold in Cash in the View of Sharia Economists in South Kalimantan
No full textPenelitian ini didasari oleh permasalahan perbedaan pendapat oleh kalangan ulama kontemporer hingga pakar ekonomi syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai di masyarakat, termasuk putusan fatwa DSN MUI yang mana bertentangan dengan pendapat mayoritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan, pertama DSN MUI dalam menetapkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menggunakan konsep ‘urf, dan maslahah mursalah, berdasarkan telah hilangnya kebiasaan masyarakat dalam menjadikan emas sebagai uang resmi, serta bahwa transaksi ini mengandung maslahat untuk mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan emas. Kedua, dari pandangan ekonom syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) mutlak boleh, berdasarkan Fatwa DSN MUI, 2) boleh dengan syarat, dibagi dua: a) boleh tidak tunai dari segi pembayaran dan penyerahan barang dengan syarat emas diketahui jelas 4 kriteria, b) boleh tidak tunai dari segi penyerahan saja dengan syarat dapat diserah terimakan secara langsung atau diwakilkan, dan 3) mutlak haram, berdasarkan jelas dan tegasnya hadits yang melarang
Perseroan Terbatas Dalam Investasi Penanaman Modal Asing Dan Investasi Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
No full textMewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesiaidan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik iIndonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan imampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis inasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat mempengaruhi masuknya Investor Asing dan Tenaga Kerja Asing di indonesia dan Peran Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan iglobalisasi ekonomi, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya
Profit Sharing Akad of Sharia Venture Capital Companies
No full textThis study aims to analyze the essence of profit sharing contracts for Islamic venture capital companies. This study uses a qualitative method which is a method that focuses on in-depth observation. Therefore, the use of qualitative methods in this study resulted in a more comprehensive review of profit-sharing contracts for Islamic venture capital companies. the type of research that the author uses is normative legal research. The nature of research in this writing is the nature of descriptive research. The approach used in this legal research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Islamic venture capital uses musyarakah and mudharabah akad in the profit-sharing scheme. Akad Musyarakah are used for companies that already have an ongoing business, but still need additional capital for business expansion purposes and akad mudharabah are used when a new business is established that has prospects for development
Legal Protection of Indigenous Peoples Rights in Forest Management in South Kalimantan
No full textIndigenous People have a very strong and historical relationship with their land and nature. They continue to struggle to strengthen their position and to obtain their rights. Often the rights of customary communities are ignored by the state, coupled with the existence of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, which states that customary forests are state forests located in the territory of customary law communities. Whereas the 1945 Constitution in Article 18B states that the State recognises and respects customary law communities and their traditional rights. The purpose of the study is to identify and analyse the legal certainty of the position and rights of Indigenous Peoples in South Kalimantan Province and the policies implemented by the government in forest management by Indigenous Peoples in South Kalimantan Province. The results of this study are as follows. First, South Kalimantan Province has not provided optimal legal certainty for Indigenous Peoples and their rights. Out of thirteen districts/municipalities, only three districts have ratified regional regulations in the framework of protection, recognition and empowerment of indigenous peoples. This situation arises because the existence of Indigenous Peoples is determined by the regional government and the political process in the regional parliament., Second, there are no customary forests that have been ratified by the Minister of Environment and Forestry. This absence limits legal access to Indigenous Peoples to participate in forest management. To empower indigenous peoples, the government grants permit to manage forest areas in the Social Forestry scheme such as Village Forests, Community Forests, People’s Plantation Forests, Forestry Partnerships. These schemes involve Indigenous Peoples in Forest Farmer Groups. However, the social forestry scheme is not in line with Constitutional Court Decision No. 35/2012 because the concept of social forestry has the status of a state forest that involves the community in its management
Sharia Compliance with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for Organizing Hospitals Based on Sharia Principles (Case Study at RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru)
No full textSouth Kalimantan has two hospitals based on sharia principles, namely RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru which DSN-MUI has also recognized with a sharia certificate. The background of this research analyzes Sharia Compliance with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Hospitals Based on Sharia Principles with the focus of Case Studies at RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru. This study aims to examine the practice of organizing hospitals based on Sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Banjarbaru Islamic Hospital. The suitability of hospital organization practices based on sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Banjarbaru Islamic Hospital with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016. This research methodology uses descriptive qualitative research, with data sources derived from observation, interviews, and documentation. The research objects in this study are RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru. The results of the study indicate that the practice of organizing hospitals based on Sharia principles in the two hospitals has been fully implemented even though it is still less than optimal in terms of ikhtilat and providing Islamic educational materials. The suitability of the practice of organizing hospitals based on Sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 has also been in accordance as a whole so that the sharia certificate given by DSN-MUI is indeed appropriate to be given to the two hospitals
IMPLIKASI PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA
No full textCopyright is the part of other rights, the regulation of which exists in law science called Intellectual Property Right. Copy right is the one of a creation’s author to his/her creation and copy. The author of a creation has full right to his/her creation and copy of his/her creation. This right included the one to make copy of his/her creation, of developing derivative product, and of transferring the right to others. Copyright prevails as soon as the creation is made. Copyright is unnecessary to be registered first. In fact in the field there are many breaches to this copyright so that a means is required to minimize this breach through the role of education, particularly Civic Education aiming to create a good citizen, the one Knowing (Cognitive), Willing (Affective) and Able to do (Psychomotor) everything becoming his/her right and obligation as a Citizen
The concept of tashabbuh between men and women according to the member of PMII and KAMMI UIN Walisongo Semarang
No full textThis thesis discussed about the concept of prohibition of tashabbuh between men and women according to member of PMII and KAMMI UIN Walisongo Semarang.
Understanding the hadith or sunnah is a complicated job, because it needs to know everything that attributed to Muhammad. Either word his deed or his ordinance. That effort for the early Muslim generation does not meet much obstacles, because they are contemporary of Muhammad, so that if there is problem related to the religious and in particular social community, they can refer immediately to the Prophet, in addition the complexity of world problems is relatively simple, so the problem that they face is more simple than modern era today. Growing technology gave rise to new issues that occur in pros and cons give arguments to get it done.
With regard to research the author did, which is about the concept of tashabbuh between men and women according to the member of KAMMI and PMII UIN Walisanga Semarang, then the author attempted to expose the results of research. With the method of descriptive qualitative the comparative method, the author attempted to analyze the results of a questionnaire and interviews which as tool of data collection. In summary, it can be explained that tashabbuh between men and women is a men resembles women or women resembles men. That is on the aspect of jewelry, clothing or behaviour. According to members of the PMII and KAMMI, they forbid men and women resembles each other, it cause can make a man or woman out of his nature.
Although the member of PMII and KAMMI alike forbid someone tashabbuh against its opponents, but in its application, there is a significant difference. It begins on the limitation of tashabbuh between men and women. PMII’s member In determining the concept of tashabbuh between men and women is more contextual. Limitation of tasyabbuh which they specify more inclined to be a locality which compliance with existing norms in a particular area. So limitation decision of tasyabbuh that forbidden on an area will have difference with the prevailing custom. While KAMMI’s member is more textual when determining the concept of tashabbuh between men and women. In addition, they do not pay attention to the quantity-value locality in a certain area. So decision limitation of tashabbuh h that prohibited can be known clearly. Because they are more assertive in its application
