83 research outputs found
PENGENALAN IRIS MATA MENGGUNAKAN METODE TEMPLATE MATCHING CORRELATION
Full text linkAbstract - Biometrics is the study of automatic methods for recognizing humans based on one or more parts of the human body that are unique. One human characteristic that can be used is iris, iris features can be used as distinguishing characteristics with other individuals. The stage that the writer did to be able to recognize the iris pattern of someone\u27s eye in a digital image was the pre-processing stage, the template saving stage and the matching stage. In this study the author applies the template matching method to store the image into a template image stored in the database and the algorithm correlation coefficient for the characteristic matching algorithm between template data and test data. The application is designed using the Matlab R2010a programming language. The results of testing 22 images obtained by the percentage of system success was 86.36%. Keywords - Iris, Template Matching, Correlation Coefficien
Perbandingan Metode Chaotic Josephus Permutation Matrix dan Metode Kriptografi Hill Cipher untuk Pengamanan Citra Digital
No full textArtikel ini merupakan versi postprint, artikel ini sudah dipublikasi pada Prosiding Snastikom 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari 2017 dan dilaksanakan di Hotel Grand Kanaya Medan yang dilaksanakan oleh STT-Harapan Medan
ISBN 978-602-61039-0-
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK MENGOPTIMALKAN KETERSEDIAAN RUANG PADA SISTEM PARKIR CERDAS
No full textPerbandingan Metode Chaotic Josephus Permutation Matrix dan Metode Kriptografi Hill Cipher untuk Pengamanan Citra Digital
No full textArtikel ini merupakan versi postprint, artikel ini sudah dipublikasi pada Prosiding Snastikom 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari 2017 dan dilaksanakan di Hotel Grand Kanaya Medan yang dilaksanakan oleh STT-Harapan Medan
ISBN 978-602-61039-0-
Pengenalan Iris Mata Menggunakan Metode Template Matching Correlation
Full text link- Biometrics is the study of automatic methods for recognizing humans based on one or more parts of the human body that are unique. One human characteristic that can be used is iris, iris features can be used as distinguishing characteristics with other individuals. The stage that the writer did to be able to recognize the iris pattern of someone's eye in a digital image was the pre-processing stage, the template saving stage and the matching stage. In this study the author applies the template matching method to store the image into a template image stored in the database and the algorithm correlation coefficient for the characteristic matching algorithm between template data and test data. The application is designed using the Matlab R2010a programming language. The results of testing 22 images obtained by the percentage of system success was 86.36%. Keywords - Iris, Template Matching, Correlation Coefficien
TRADISI PENGOBATAN DI DAPUR DITINJAU DARI AKIDAH ISLAM (STUDI KASUS DI DESA UKUI DUA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN-RIAU)
Full text linkAda dua sistem pengobatan di dunia kesehatan, yaitu modern dan
tradisional. Pengobatan modern dilakukan oleh ahli medis berdasarkan
pendekatan ilmiah yang empiris, eksperimental dan terukur. Sementara
pengobatan tradisional berdasarkan pengalaman dan tradisi yang diyakini secara
turun temurun. Salah satu pengobatan tradisional di Provinsi Riau adalah
Pengobatan di Dapur yang dipraktikkan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Inti dari pengobatan ini adalah mengusir
hantu yang ada pada tubuh pasen karena dianggap sebagai sumber penyakit. Lalu
bagaimana metode pengobatan tersebut jika ditinjau dari akidah Islam? Hasil
penelitian lapangan yang bercorak kualitatif ini menemukan ada beberapa aspek
dari praktik pengobatan tersebut yang masih dipengaruhi oleh budaya animisme
dan dinamisme. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian yang
berjudul “Tradisi pengobatan di Dapur ditinjau dari akidah Islam (studi kasus di
Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan-Riau).
PERANCANGAN MEDIA INFORMASI MANFAAT DAN MUDARAT ENERGI NUKLIR UNTUK REMAJA USIA 15-20 TAHUN
Full text linkAbstrak
Pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dana aman dalam penggunaannya menjadi tantangan bagi masyarakat internasional. Sedangkan minat generasi muda indonesia terhadap mata pelajaran dan profesi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains dinilai stagnan dan bahkan menurun. Padahal, penguasaan sains dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi lewat berbagai inovasi dan teknologi yang dikembangkan generasi muda jaman sekarang. Berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2016, alokasi waktu untuk materi pembelajaran fisika atom dan nuklir dalam seminggu adalah 4 jam dan itu diberikan pada saat kelas XII SMA. Remaja yang memiliki ketertarikan dengan suatu materi pelajaran tentu membutuhkan suplemen pembelajaran. Suplemen pembelajaran bisa berupa media informasi lain yang berbeda dari silabus kurikulum yang ada, hal tersebut menjadi latar belakang perancangan dan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Penelitian dan perancangan ini berupaya membuat sebuah media informasi dan pembelajaran mengenai manfaat dan mudarat energi nuklir. Media perancangan yang dibuat adalah buku pengetahuan bergambar dengan target audiens remaja usia 15-20 tahun. Perancangan buku pengetahuan bergambar ini bertujuan agar remaja tertarik terhadap bidang pengembangan iptek nuklir.
Kata kunci : Iptek, Remaja, Nukli
ISLAMIC LAW REVIEW ON WEIGHING PRACTICES IN PALM OIL TRADING (STUDY ON WEIGHING PRACTICES IN PALM OIL SALES AND PURCHASES IN PEMATANG RAHIM VILLAGE)
No full textAbstract: In the practice of weighing the sale and purchase of palm oil, it must be done consensual, honest, fair and open, trusting each other, avoiding elements of fraud, ambiguity and harm from one side. This attitude can be done by perfecting the measurements and scales at the time of weighing practice, in the sale and purchase of palm oil in Pematang Rahim Village, the process of weighing palm oil in determining the results of the scales is determined only by one side determined by the buyer, without going through a mutual agreement with the owner. selling palm oil. This causes a compulsion to accept the results of the weighing practice in buying and selling palm oil. So in this case there is compulsion so that the seller must accept the system that has been set by the buyer of palm oil. The thing that wants to be examined is how the practice of weighing in buying and selling palm oil in Pematang Rahim village is. Review of Islamic Law on the practice of weighing in the sale and purchase of palm oil. The method used is a qualitative method with the type of research used in this research is field research. The review of Islamic law on the practice of weighing in the sale and purchase of palm oil in Pematang Rahim contradicts the letter Al-Isra 'verse 35 because the party who benefits is the buyer of palm oil while the seller is harmed
Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun (Study Kasus Di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)
Full text linkKehidupan politik tidak lepas dari peraturan yang diatur baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya peraturan daerah yang mengatur
terkait pembentukan rukun tetangga dalam sebuah desa. Desa Tanete kecamatan
Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sebuah desa yang memiliki 4
(empat) RT dengan jumlah kepala keluarga yang tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat
(1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan
Lainnya dan Dusun.
Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yakni:
1) Implementasi pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor
1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga 2). Akibat
Hukum tidak terlaksananya pada pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah
Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga.
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, dengan meneliti
langsung ke lapangan dengan melakukan observasi maupun wawancara. Sifat
penelitian ini adalah deskriftip kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa
naskah wawancara yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan
yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara,
dan juga dokumentasi untuk mendapatkan data langsung di lapangan terkait
implementasi Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Tanah Bumbu
Nomor 1 Tahun 2017 khususnya Pasal 5 ayat (1) tidak terimplementasi
sebagaimana mestinya, karena pada hasil observasi dan wawancara penulis
menemukan bahwa tidak terpenuhinya syarat jumlah kepala keluarga dalam
pembentukan RT di desa Tanete. Akibat hukum tidak terlaksananya Perda ini
menjadikan beberapa RT di Desa Tanete tidak sah menurut hukum dan tidak bisa
di pertanggung jawabkan, selain itu masyarakat juga terdampak karena harus
melakukan perubahan domisili alamat RT yang ada di KTP dan Kartu Keluarga
yang dinyatakan tidak sah RT tersebut. Sehingga dari hal ini pemerintah desa
harus melakukan perubahan terhadap beberapa RT yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Perda
Reformulasi Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang�Undangan Indonesia
No full textPada skripsi ini, penulis mengangkat Reformulasi Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pilihan topik tersebut merupakan respon akademik penulis terhadap lahirnya
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Peraturan Presiden ini ditetapkan sebagai solusi untuk menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan
menjaga arah kebijakan pembangunan nasional serta diharapkan dapat menghasilkan peraturan menteri yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat, serta dunia usaha. Adanya penambahan
prosedur baru berupa persetujuan presiden justru berimplikasi menambah panjang birokrasi pembentukan peraturan menteri, menimbulkan kompleksitas dalam alur
penyusunan peraturan menteri, serta adanya potensi tidak efektif dalam proses harmonisasi. Oleh karena itu guna mendukung penataan pembentukan peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan
berbagai langkah strategis. Salah satunya yakni terkait prosedur atau tahapan pembentukan peraturan menteri yang merupakan bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah antara
lain pertama, bagaimana pola pengaturan tata cara pembentukan peraturan menteri saat ini di masing-masing kementerian? kedua, bagaimana bentuk
reformulasi tata cara pembentukan peraturan menteri dalam sistem peraturan
perundang-undangan Indonesia.
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep
(conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh
oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu
suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna dari
aturan hukum yang bertujuan untuk menguraikan persoalan hukum yang ada.
Selain itu, dilakukan preskripsi mengenai esensial dari penelitian hukum ini.
Sehingga, dapat diambil kesimpulan atau argumentasi hukum baru sebagai konsep
alternatif penataan peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang�undangan di Indonesia. Teknik analisis bahan hukum tersebut, diarahkan untuk
menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk
memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.
Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan hukum yang ada bahwa tahapan pembentukan peraturan menteri
saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
x
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaanya tidak diatur secara
lengkap terkait tahapan pembentukan peraturan menteri. Ketentuan mengenai
tata cara pembentukan peraturan menteri saat ini tersebar dalam peraturan atau
kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian, sehingga pola
pengaturan tahapan pembentukan menteri berbeda-beda pada setiap
kementerian. Hal ini berimplikasi pada pemenuhan aspek formil pembentukan
peraturan menteri, sebab pemenuhan aspek formil pembentukan peraturan
menteri dapat menentukan apakah lahirnya suatu peraturan menteri
mencerminkan hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan. Oleh karena
itu berdasarkan hasil penelitian ini perlu adanya pedoman baku prosedur tata cara
pembentukan peraturan menteri sebagai acuan setiap kementerian dalam
membentuk peraturan menteri secara komprehensif. Termasuk pengaturan
mengenai teknik penyusunan peraturan menteri, konsultasi Presiden, partisipasi
publik, mekanisme harmonisasi, serta evaluasi. Sehingga diharapkan
pembentukan peraturan menteri tertib dan harmonis sesuai dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undanga
- …
