E-Journal Universitas Asahan
Not a member yet
3049 research outputs found
Sort by
RANCANG BANGUN MESIN PENGUPAS KULIT KOPI RUMAHAN DENGAN PENGGERAK MOTOR LISTIK
No full textKopi adalah minuman yang sangat di minati masyarakat Indonesia. Produksi kopi semakin meningkat setiap tahun, pada tahun 2010 produksi kopi di Indonesia sebesar 686,921 ton. Sebelum produksi biji kopi maka dilakukan proses pengupasan atau pemisahan kulit kopi. Proses penngupasan kulit kopi biasanya dilakukan oleh petani secara menual atau menggunakan mesin. Mesin pengupas kulit kopi digunakan untuk memudahkan petani dalam memisahkan dan membersihkan buah kopi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat mesin pengupas kulit kopi skala rumahan yang digerakkan oleh motor listrik, serta menguji kinerja mesin. Hasil penelitian diameter pully yang digunakan pully penggerak 4 inchi dengan pully yang digerakkan diameter 12 inchi. Kecepatan linier pully 3,72 m/s, panjang sabuk 980 mm dengan gaya tarik efektif 13,63 Kg. kapasitas mesin pengupas kulit kopi didapat 19,09 g/jam. Kata Kunci: mesin pengupas kopi, motor listrik, pengolahan kopi, rancang bangun, skala rumaha
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PUKAT HARIMAU
Full text linkPerairan yang terletak dalam kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif( ZEE) Indonesia dan laut lepas bagi peraturan internasional memiliki sumber energi perikanan serta kemampuan perikanan. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya hendak kemampuan sumber energi laut yang belum tergali serta dibesarkan secara maksimal, apalagi sebagian kemampuan aktualnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta akurat buat membolehkan alternatif pemanfaatan laut. Sumber energi yang bisa dipertimbangkan di masa depan hendak terus meningkat. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor Ditpolairud Polda Sumatera Utara. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu: buku-buku non hukum.Dalam penegakan larangan pemakaian jaring macan di Perairan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara 2021 lagi merekrut tentang penegakan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Syarat yang diatur dalam Pasal 93 (1) Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkap Ikan serta Perlengkapan Penangkap Ikan dan Penyusunan Andon Penangkapan Ikan di Wilayah Pengawasan Perikanan serta Laut Terbuka Republik Indonesia. Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan di perairan Kabupaten Batu Bara dalam pengimplementasian yaitu kondisi daerah Kabupaten Batu Barra yang sangat besar, serta tepi laut yang begitu panjang jadi hambatan utama, dan masih minimnya pengawas yang terdapat yang hendak memantau hasil tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap macan troll. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Ia terletak di tempat yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan para nelayan
SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAHAN DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT
No full textTPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Peserta kegiatan, terutama kelompok usia produktif dan perempuan, menunjukkan antusiasme tinggi namun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan hukum terkait risiko TPPO. Oleh karena itu, penyuluhan hukum diberikan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan pembagian materi edukatif. Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, seperti kemampuan mengenali ciri-ciri TPPO, mengetahui prosedur pelaporan, serta membangun kewaspadaan terhadap tawaran kerja atau rekrutmen mencurigakan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Air Teluk Kiri dapat menjadi agen perubahan yang mampu melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar dari ancaman perdagangan orang, sekaligus menjalin sinergi dengan aparat dan lembaga berwenang untuk upaya pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan.
Kata kunci: TPPO, Kesadaran Masyarakat, Pencegahan, Penanganan, Penyuluhan Hukum
ANALISA UNJUK KERJA KETEL UAP PIPA AIR KAPASITAS 20 TON/JAM MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR PALM KERNEL SHELL DAN PALM FIBER
No full textPenelitian ini menganalisis unjuk kerja ketel uap pipa air yang digunakan pada pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 20 ton/jam. Ketel uap ini menggunakan bahan bakar biomassa berupa cangkang kelapa sawit (palm kernel shell) dan serabut kelapa sawit (palm fiber) kelapa sawit yang merupakan limbah dari proses pengolahan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa besaran efesiensi dari ketel uap, metode yang digunakan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketel uap memiliki efesiensi rata-rata 54,9361% dan efesiensi tertinggi 55,7737%. Persenatase bahan bakar palm kernel shell (25%) dan palm fiber (75%). Kandungan elementer kimia bahan bakar C = 44,55%, H_2=5,35%, O_2=32,625%, S = 44,55%, N_2= 0,0425%. Nilai kalor bahan bakar HHV = 16975,22 kJ/kg dan LHV = 16661,22 kJ/kg. konsumsi bahan bakar 1,583333 kg-bb/s. Laju aliran massa produk pembakaran 17,55811 kg-g, prod/s. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk optimasi pembakaran dan perawatan rutin guna mempertahankan peforma ketel uap pada tingkat yang lebih optimal.Kata kunci: Ketel Uap Pipa Air, Biomassa, Efisiensi, Cangkang Kelapa Sawit, Serabut Kelapa Sawi
Dimensi Mandiri Tokoh Utama Novel Guru Aini Karya Andrea Hirata serta Relevansinya terhadap Pembelajaran Sastra
No full textThis study is motivated by the importance of integrating character values into literature learning to support the development of the Pancasila Student Profile in schools. One of the key dimensions to be fostered is student independence. The purpose of this research is to describe the dimension of independence which includes self-awareness and self-regulation as reflected in the main characters of Andrea Hirata’s novel Guru Aini, and to examine its relevance to literature learning in schools. This study employs a descriptive qualitative method with a content analysis approach. The data were collected from excerpts in the novel that depict the independent traits of the characters Desi and Aini. Data collection techniques included intensive reading, note-taking, and coding, followed by analysis based on the indicators of the independence dimension outlined in the Pancasila Student Profile. The results show that the characters Desi and Aini embody the independence dimension through self-awareness, as demonstrated by their ability to reflect and recognize their own strengths and limitations. Their self-regulation is reflected in their discipline, initiative, emotional management, and resilience in facing challenges. In conclusion, the independence dimension portrayed by the main characters in Guru Aini is highly relevant as a literary teaching material in schools, particularly for strengthening students’ character in a contextual and meaningful way.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakter mandiri yang mencakup kesadaran akan diri serta regulasi diri tokoh utama dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata serta relevansinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Analisis tersebut diharapkan dapat menjadi representasi bagi pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa dalam membentuk kemandirian dalam berjuang dalam membentuk pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan dimensi mandiri sebagai salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila dicerminkan oleh tokoh Desi dan Aini melalui kesadaran akan diri dan regulasi diri. Kesadaran akan diri yang dimiliki tokoh Desi dan Aini dicerminkan melalui kemampuannya dalam merefleksi diri dan mengenali diri. Regulasi diri sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam dimensi mandiri, dicerminkan oleh tokoh Desi dan Aini melalui karakter disiplin, inisiatif, kemampuan regulasi emosi dan resiliensi. Dimensi mandiri yang dihadirkan dalam tokoh utama novel Guru Aini sangat relevan untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra di sekolah
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Perekonomian melalui BUMDes Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari
Full text linkPenelitian ini mengeksplorasi peran strategis Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari. BUMDes Anugerah Mandiri berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada berbagai aspek peran Pemerintah Desa, seperti peran sebagai fasilitator dalam pembentukan BUMDes, pengelolaan aset desa, pemberian dukungan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, pengurus BUMDes, dan anggota masyarakat, serta observasi langsung terhadap operasional BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif Pemerintah Desa dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan kapasitas BUMDes berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan permodalan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai
Full text linkHak atas kesehatan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. (HAM). Hak atas kesehatan didefinisikan sebagai hak yang dimiliki setiap individu untuk memperoleh kebebasan dan hak-hak nyata dalam mencapai kesehatan, yang dijamin oleh berbagai ketentuan dan peraturan hukum, termasuk bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layakâ€. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai dan hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah studi hukum empiris dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan pegawai dan narapidana Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Tanjung Balai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Tanjung Balai pada dasarnya telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan program pemberian layanan kesehatan bagi narapidana, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Adapun beberapa hambatan yang ditemui yaitu keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, sarana prasarana dan anggaran kesehatan serta keadaan Lapas yang tidak sehat.Â
Menimbang Keadilan dalam Hubungan Industrial: PHK akibat Perubahan PKWTT menjadi PKWT
Full text linkAbstract
Employment agreements are generally agreed upon before the commencement of the employment relationship, either verbally or in writing. In Indonesian labor practices, employment agreements are divided into two types: Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) and Indefinite-Term Employment Agreements (PKWTT). This study aims to analyze the termination of employment (PHK) resulting from the change in the status of the employment contract from PKWTT to PKWT, as well as to examine the legal considerations of the judge in deciding the case, as reflected in Judgment No. 180/PDT/PDT.SUS-PHI/2021/PN Mdn. The research findings indicate that the conversion from PKWTT to PKWT has significant legal implications for employment relationships, including changes to workers\u27 normative rights such as wages, working hours, and other benefits. Although PKWTT normatively provides more stable employment guarantees, in this case, the change to PKWT became the basis for the termination of employment. This creates legal uncertainty for workers, especially if the change in status is made without a valid agreement or violates the principle of worker protection. Therefore, stronger legal clarification is needed in the application of employment contract status to ensure certainty and fairness for both parties
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS//2015/PN TJB)
Full text linkTindak pidana penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang berdampak luas terhadap kedaulatan negara, ketertiban umum, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Tjb, dengan menilai kesesuaian penerapan hukum oleh majelis hakim terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia terbukti secara sah, namun terdapat kelemahan dalam penelusuran jaringan pelaku serta minimnya perlindungan terhadap korban
ANALISIS PUBLIKASI PENELITIAN TERHADAP ROADMAP PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ASAHAN
Full text linkRoadmap penelitian merupakan alat strategis dalam menentukan arah dan fokus kajian akademik di perguruan tinggi. Di Fakultas Hukum Universitas Asahan, roadmap penelitian disusun untuk memastikan relevansi, keberlanjutan, dan kontribusi nyata dari karya ilmiah mahasiswa terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional. Namun, permasalahan muncul ketika terdapat indikasi bahwa publikasi hasil penelitian mahasiswa belum sepenuhnya mengacu atau mendukung pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam roadmap tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana publikasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan telah mencerminkan tema-tema utama dalam roadmap, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta memberikan solusi untuk optimalisasi arah publikasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara dosen pembimbing, dan analisis isi skripsi dan publikasi ilmiah mahasiswa tahun 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar karya ilmiah mahasiswa masih bersifat konvensional dan belum responsif terhadap dinamika hukum kontemporer sesuai roadmap. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap roadmap, lemahnya peran pembimbing, serta belum terintegrasinya roadmap dalam sistem penilaian akademik. Oleh karena itu, penguatan kurikulum, pembinaan intensif, dan sistem monitoring terstruktur diperlukan untuk mendorong keselarasan antara publikasi dan roadmap penelitian.
Kata Kunci : Sinkronisasi Penelitian, Kualitas Karya Ilmiah, Roadmap.