276 research outputs found
Ep. #139 - Andri Snaer Magnason
No full textThis recording and transcript form part of a collection of podcasts conducted by the Cultures of Energy at Rice University. Cultures of Energy brings writers, artists and scholars together to talk, think and feel their way into the Anthropocene. We cover serious issues like climate change, species extinction and energy transition. But we also try to confront seemingly huge and insurmountable problems with insight, creativity and laughter.Dominic and Cymene bask in 15 seconds of Icelandic limelight and discuss Madonna@60. Then (14:28) to celebrate the premiere of our film, “Not Ok: A Little Movie About a Small Glacier at the End of the World,” we whet your appetite with the full interview with brilliant Icelandic writer and filmmaker Andri Snaer Magnason—author of Dreamland (Citizen Press, 2006) and The Story of the Blue Planet (Seven Stories, 2000)—that we did for the film. In the interview, Andri and Cymene discuss his family’s close relationship to glaciers and what glaciers have meant to Icelanders in the past and more recently. They talk about geological time and human time, why we need to see oil, addiction to destruction, what Andri talked to the Dalai Lama about, the Big Melt and much more. Tomorrow’s the big day. Wish us luck, dear listeners
Efektivitas Piala Adipura Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang)
No full textUpaya pemerintah kabupaten/kota dalam memperoleh penghargaan
Adipura, maka kerjasama sangat diperlukan disebabkan untuk meraih adipura
tidak bisa satu instansi saja yang menanganinya, diperlukan kerjasama dengan
instansi terkait yang sama-sama menangani yang terkait Adipura agar tercapainya
tujuan atau keuntungan bersama. permasalahan dalam penelitian ini adalah
tentagn bagaimana prosedur penilaian piala Adipura di kabupaten Deli Serdang
dan bagaimana efektivitas piala adipura terhadap kesadaran masyarakat di
kabupaten Deli Serdang serta dampak piala Adipura terhadap masyarakat
kabupaten Deli Serdang.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan
wawancara dengan pihak yang berkompeten di Dinas Lingkungan hidup dan
kehutanan kabupaten Deli Serdang. Data sekunder dengan mengolah data dari
bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Prosedur penilaian piala
Adipura di kabupaten Deli Serdang, dilakukan dalam beberapa kegiatan dan
tahapan, yaitu: Pengusulan program Adipura oleh Bupati/Walikota kepada menteri
melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat provinsi; Penyeleksian atau
verifikasi perserta Adipura yang dilakukan oleh Tim Teknis Adipura; Pemantauan
terhadap kinerja pemerintah daerah; Pemeringkatan kabupaten atau penilaian
(scorsing); Pengrekomendasian dan penetapan kabupaten/kota oleh Dewan
Pertimbangan Adipura; Pemeringkatan akhir peserta program Adipura oleh Tim
Teknis; Penetapan Peraih Penghargaan Adipura oleh Menteri. Piala adipura cukup
efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Deli Serdang,
khususnya masyarakat kecamatan Lubuk Pakam untuk ikut berpartipasi dalam
penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan terpenuhi indikator pengelolaan
sampah penghargaan Adipura sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Adipura. Penghargaan atau piala Adipura berdampak positif
terhadap masyarakat kabupaten Deli Serdang, khususnya masyarakat kecamatan
Lubuk Pakam, yaitu terciptanya kesadaran masyarakat dalam penanganan
sampah. Selain itu, juga terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang bersih dan
sehat
PENEGAKAN HUKUM OLEH SATLANTAS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KEBIASAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Satlantas Polresta Padang)
No full textDalam mewujudkan tata tertib dan keadilan dalam berlalu lintas, dibutuhkan
aparat penegak hukum yang mempunyai hak dan kewajiban menegakkan dan
mengawasi agar fungsi hukum itu dapat terlaksana.Sosok aparat penegak hukum
yang berwibawa, bermental tangguh dan profesional, menjadi syarat mutlak
seorang aparat penegak hukum agar dapat dihormati dan menjadi panutan oleh
masyarakat.5khususnya para penegak hukum yang berperan dalam mengatur dan
menertibkan lalu lintas.
Berdasarkan uraian diatas dan ketidaksesuaiaan realisasi antara peraturan
perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dengan implementasinya di lapangan, serta adanya pelanggaran terhadap
hukum positif karena suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat ketika
pelaksanaan kegiatan adat dan juga agama, maka penulis memilih Kota Padang
sebagai tempat penelitian tentang penegakan Hukum Lalu Lintas di Kota Padang
dan mengkajinya lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul
“PENEGAKAN HUKUMOLEH SATLANTAS TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN KEBIASAAN
MASYARAKAT (Studi Kasus Satlantas Polresta Padang
Nicéforo Blemida y la estatua del soberano `O Basilik’j 'Andri£j c. 1254 d.C.
No full textThis article presents a brief summary of the historic and philologicalresearch of the fount `O Basilik'j 'Andri£j (The Sovereign's Statue) of the Byzantine writer Nicephorus Blemides. The discourse belongs to the Byzantine rhetorico-political tradition of the "Mirrors of Princes" and is directed to the Emperor Theodorus II Lascaris. It constitutes and ethico political admonition to the sovereign and, at the same time, it tells of its author's erudition and of the vogue of classical studies in the Byzantine world of the 13th century, which was particularly affected by the devastation of the fourth crusade. The article places historically both the author and his discourse, offers a summary of the work in Spanish language and its presents a complete bibliographical repertory. El artículo presenta de modo resumido el resultado de la investigaciónhistórica y filológica de la fuente `O Basilik'j 'Andri£j (La Estatua del Soberano) del escritor bizantino Nicéforo Blemida. El discurso, inserto en la tradición retórico-política bizantina de los "Espejos de Príncipe" y dirigido al emperador Teodoro II Láscaris, constituye una admonición ético-política al soberano y da cuenta, al mismo tiempo, de la erudición de su compositor y de la vigencia de los estudios clásicos en el mundo bizantino del siglo XIII, particularmente afectado por la devastación de la Cuarta Cruzada. El artículo sitúa históricamente al autor y su discurso, ofrece un resumen de la obra en lengua castellana y presenta un completo repertorio bibliográfico.
Reconstructing the Concept of Digital-Based Accountability for International Corporations for Unlawful Acts to Achieve Justice from an Indonesian Perspective within the Context of National Legal System Reform
No full textThis research focuses on reconstructing the concept of digital-based accountability for international corporations regarding unlawful acts to achieve justice in Indonesia, particularly within the context of national legal system reform. The rapid development of digital technology has introduced new challenges to Indonesia’s legal system, especially concerning activities of international social media corporations often involving legal violations such as misuse of personal data, illegal content, and privacy breaches. This research adopts a constructivist approach, emphasizing that law is a social construct that must continuously adapt to societal dynamics, including technological advances. The analysis includes a review of relevant national and international regulations and identifies existing legal gaps. The findings reveal the need for updated national regulations that can encompass digital-based international corporations and highlight the importance of enhancing the capacity of law enforcement to understand digital issues. Furthermore, this research recommends international cooperation, increased public digital literacy, and the adoption of business and human rights principles as strategic steps to ensure accountability of international digital corporations in delivering justice for the Indonesian public
PERSEPSI MAHASISWA MANAJEMEN DAKWAH TERHADAP SYIAR DAKWAH GUS MIFTAH
No full textPokok permasalahan dari penelitian ini adalah persepsi mahasiswa manajemen
dakwah terhadap syiar dakwah Gus Miftah, penelitian ini berusaha untuk
mengungkapkan persepsi mahasiswa manajemen dakwah terhadap syiar dakwah
Gus Miftah di tempat lokalisasi dan café Yogyakarta. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder.
Sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
untuk tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pandangan mahasiswa manajemen
dakwah terhadap syiar dakwah yang disampaikan Gus Miftah Hasil penelitian ini
bahwa mahasiswa manajemen dakwah berpendapat bahwasanya mereka
menyukai cara dakwah Gus Miftah yang terkesan tidak menyinggung atau
merendahkan orang lain walaupun mereka bekerja di tempat yang tidak lazim,
tetapi ada juga mahasiswa yang tidak menyukai tempat Gus Miftah berdakwah
menurutnya tempat tersebut penuh dengan maksiat dan tidak pantas dijadikan
tempat berdakwah.
Kata Kunci: persepsi, mahasiswa, manajemen dakwah, syiar dakwa
PROBLEMATIKA DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
No full textDalam Pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPAT harus memiliki dasar hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi PPAT itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu, PPAT telah memiliki peraturan yang mengatur segala sesuatu tentang PPAT, mulai dari syarat, tugas, kewajiban, larangan, akta yang dibuat, wilayah kerja PPAT dan lain-lain. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PPAT maupun bagi masyarakat. Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP 24), dengan diterbitkannya PP 24 tersebut. Ada beberapa perubahan, salah satunya tentang daerah kerja PPAT, dari Kabupaten/Kota menjadi Satuan Wilayah Provinsi akan tetapi saat ini dalam praktiknya terkait daerah kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut mengapa PP 24 Terkait Daerah Kerja PPAT tidak dilaksanakan dan bagaimana Peran IPPAT terkait PP 24 tersebut. Metode Penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder lalu di kelola dan di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Pasal 12 ayat (1) dalam PP 24 belum dapat dilaksanakan karena PPAT sendiri maunya tetap kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yaitu Kabupaten/Kota masih banyak yang perlu dipersiapkan serta peran IPPAT sejauh ini dalam pembentukan PP 24 yaitu IPPAT memberikan masukan tentang permasalahan dalam praktik yang dilakukan oleh PPAT kepada Kementerian ATR/BPN RI
Complejidad y ciencias sociales
No full textEn l’article l’autor argumenta per la necessària ampliació del que es ve coneixent de forma majoritària per Teoria de la Complexitat (anomenada per Morin la ‘complexitat restringida’) a partir de les contribucions de les ciències socials i de la filosofia. Entre aquestes es destaquen les discussions en torn la importància del llenguatge en la configuració de l’acció i de la comprensió humana, així com el pensament dialèctic i la hermenéutica. Més enllà, s’apunta també la importància de superar la fossa entre les distintes formes de coneixement, consciència i expressió humana, complementant-se el discurs analític i ‘científic’ amb el discurs poètic, artístic, així com altres formes de pràctiques d’accés al coneixement i a la consciència a l’hora de construir-se un pensament complex ampliat.En el artículo el autor argumenta por la necesaria ampliación de lo que se viene
conociendo de forma mayoritaria por Teoría de la Complejidad (denominada por
Morin la ‘complejidad restringida’) a partir de las contribuciones de las ciencias sociales y de la filosofía. Entre estas se destacan las discusiones en torno a la importancia del lenguaje en la configuración de la acción y de la comprensión humana, así como el pensamiento dialéctico y la hermenéutica. Más allá, se apunta también hacia la importancia de superarse el foso entre las distintas formas de conocimiento, conciencia y expresión humana, complementándose el discurso analítico y ‘científico’ con el discurso poético,
artístico, así como otras formas de prácticas de acceso al conocimiento y a la conciencia
a la hora de construirse un pensamiento complejo ampliado.In this article, the author argues in favour of extending what has come to be known by
most as Complexity Theory (and which Morin calls ‘restricted complexity’) based on
contributions from the social sciences and philosophy, including discussions on the
importance of language in the configuration of human action and understanding, as well
as on dialectical thinking and hermeneutics. He also argues that, in developing an
expanded complexity theory, we must bridge the gap between various kinds of human
knowledge, awareness and expression by complementing analytical and ‘scientific’
discourse with poetic and artistic discourse, as well as other means of accessing
knowledge and awareness.Peer Reviewe
Complejidad y ciencias sociales
No full textEn l’article l’autor argumenta per la necessària ampliació del que es ve coneixent de forma majoritària per Teoria de la Complexitat (anomenada per Morin la ‘complexitat restringida’) a partir de les contribucions de les ciències socials i de la filosofia. Entre aquestes es destaquen les discussions en torn la importància del llenguatge en la configuració de l’acció i de la comprensió humana, així com el pensament dialèctic i la hermenéutica. Més enllà, s’apunta també la importància de superar la fossa entre les distintes formes de coneixement, consciència i expressió humana, complementant-se el discurs analític i ‘científic’ amb el discurs poètic, artístic, així com altres formes de pràctiques d’accés al coneixement i a la consciència a l’hora de construir-se un pensament complex ampliat.En el artículo el autor argumenta por la necesaria ampliación de lo que se viene
conociendo de forma mayoritaria por Teoría de la Complejidad (denominada por
Morin la ‘complejidad restringida’) a partir de las contribuciones de las ciencias sociales y de la filosofía. Entre estas se destacan las discusiones en torno a la importancia del lenguaje en la configuración de la acción y de la comprensión humana, así como el pensamiento dialéctico y la hermenéutica. Más allá, se apunta también hacia la importancia de superarse el foso entre las distintas formas de conocimiento, conciencia y expresión humana, complementándose el discurso analítico y ‘científico’ con el discurso poético,
artístico, así como otras formas de prácticas de acceso al conocimiento y a la conciencia
a la hora de construirse un pensamiento complejo ampliado.In this article, the author argues in favour of extending what has come to be known by
most as Complexity Theory (and which Morin calls ‘restricted complexity’) based on
contributions from the social sciences and philosophy, including discussions on the
importance of language in the configuration of human action and understanding, as well
as on dialectical thinking and hermeneutics. He also argues that, in developing an
expanded complexity theory, we must bridge the gap between various kinds of human
knowledge, awareness and expression by complementing analytical and ‘scientific’
discourse with poetic and artistic discourse, as well as other means of accessing
knowledge and awareness.Peer Reviewe
Application of Burhani Epistemology to Science Verses (Applied Studies in the Book of Science Verses)
No full textbased on rationality. The relevance of Islam and science in several books written by several authors have different perspectives, for example Achmad Baiquni, namely linking verses from the Koran to science and technology, especially science with the Islamization of science, justification and sacralization patterns. M Amin Abdullah's Islamic relationship to science is the Theo anthropocentric concept of Interconnection Integration with the symbol of a Spider Web. leads to the Islamization of integration typology science. Meanwhile, Agus Purwanto is the relation of Islamic science in the construction of Islamic science with an approach to Kauniyyah verses including the integration variant of the Islamization of science pattern. What about the Book of Tafsir Verses on Science written by Andri Nirwana? This research is qualitative research, critical discourse analysis, the study of scientists' thinking using document studies in the form of books, journals, diktats and other notes. As well as adding direct interviews with the author to confirm any required data. This article finds the results of an analysis study of Islamic science relations carried out on Andri Nirwana's thoughts. Andri Nirwana is the author of a book that applies Reasoning Burhani in the Kauniyyah verses approach, he tries to break down the pattern of Islamic science relations in the book "Tafsir Ayat Ayat Ilmu". The results of research carried out by researchers are the findings of the relationship between Reasoning Burhani and Kauniyah verses, namely the linking of verses from the Qur'an to science and technology, especially science with the pattern of Islamization of science, patterns of justification and sacralization and the relationship of Islamic science in the construction of Islamic science with a verse approach. -Kauniyyah verses are included in the integrated variant of the Islamization of science pattern
- …
