20 research outputs found
Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh Di Indonesia
No full textSkripsi ini, penulis mengangkat masalah kekosongan hukum tentang perdagangan
pengaruh. Pilihan isu tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq
sebagai Anggota DPR-RI dan Presiden PKS yang menerima permintaan Maria
Elizabeth Liman untuk membantunya mengurus proses penerbitan surat
rekomendasi persetujuan peningkatan kapasitas impor daging sapi dari
Kementerian Pertanian sebanyak 8.000 ton yang diajukan oleh PT Indoguna
Utama dan 4 anak perusahaannya, kemudian Luthfi Hasan Ishaaq memberikan
janji kepada Maria Elizabeth Liman akan mempertemukannya dengan Suswono
(Menteri Pertanian) yang juga adalah Kader dari PKS. Kemudian pada 11 Januari
2013 Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah bertemu Maria Elizabeth Liman di
Hotel Aryaduta Medan. Dalam pertemuan itu, Maria Elizabeth Liman bertemu
dengan Suswono dan memberitahukan bahwa dibutuhkan peningkatan kapasitas
impor daging sapi. Setelahnya, Luthfi Hasan Ishaaq mendengar kabar dari Ahmad
Fathanah bahwa ia sudah menerima uang sebanyak 1M dari Maria Elizabeth Liman
sebagai komitmen fee atas upaya peningkatan kapasitas impor daging sapi yang
sedang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaaq.
Atas dasar itu, tulisan ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah
Konsep Perdagangan Pengaruh Di Dalam Konvensi Internasional Maupun Di
Negara Lain? (2) Apakah Pasal-Pasal Di Dalam Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Bisa Diterapkan Terhadap Perdagangan Pengaruh?
Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan
pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang didapatkan penulis akan
dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu melakukan deskripsi dan
penafsiran terhadap bahan hukum dengan tujuan menentukan makna dan
menemukan jenis isu hukum dari konvensi internasional dan peraturan perundangundangan.
Dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang
ada bahwa konsep perdagangan pengaruh di dalam konvensi internasional dan
negara lain memiliki formulasi yang berbeda-beda tergantung pada legislator dan
disesuaikan dengan ketentuan hukum yang yang terlebih dahulu berlaku.
Perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq secara materiil merupakan tindak pidana
perdagangan pengaruh, namun karena perdagangan pengaruh belum diatur di
Indonesia, Luthfi Hasan Ishaaq didakwa dengan tindak pidana suap. Penerapan
Pasal 12 huruf a UU No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 KUHP terhadap Luthfi Hasan
xii
Ishaaq adalah tidak tepat, karena unsur “melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak terpenuhi.
Secara normatif, konsekuensi hukumnya adalah Luthfi Hasan Ishaaq seharusnya
diputus bebas, berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP. Perdagangan
pengaruh tidak bisa dijerat dengan pasal suap, pasal gratifikasi atau pasal lainnya
yang terdapat dalam UU Korupsi, kendati di-juncto-kan dengan Pasal 55 KUHP
karena perdagangan pengaruh memiliki elements of crime dan kualifikasi delik
tersendiri yang berbeda dengan jenis tindak pidana lainnya yang ada di dalam UU
Korupsi Indonesia
TINJAUAN MENGENAI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. JAMSOSTEK (Persero) Kanwil IV BANDUNG
No full textLaopran tugas akhir ini, penulis memilih judul “TINJAUAN MENGENAI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. JAMSOSTEK (persero)” Kantor cabang Bandung I yang beralamat di jalan P. Hasan Mustofa No. 39 Bandung Jawa Barat. Kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan meliputi pemberian kompensasi, kinerja karyawan, penghargaan atau pengakuan atas prestasi kerja karyawan dan fasilitas yang diberikan perusahaan dapat menunjang kepuasan kerja karyawan.
Ketika seseorang merasakan kepuasan dalam bekerja, tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaannya, dengan demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal. Kepuasan kerja itu sangat penting bagi karyawan karena dapat memajukan perusahaan tersebut dan memberikan etos kerja terhadap masing-masing karyawan itu sendiri. Apabila perusahaan dapat membenahi fasilitas-fasiltas yang ada.
Begitu pula halnya dengan PT Jamsostek (persero) yang bergerak di bidang jasa jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan karyawan agar lebih meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan kepuasn kerja. Bahwa kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal bagi perusahaan, terutama PT. JAMSOSTEK (persero). Faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yaitu meliputi pemberian THR (Tujnangan Hari Raya), pemberian seragam, pemberian tunjangan pensiun, pemberian uang lembur, pemberian uang makan, penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan fasilitas ibadah, penyediaan fasilitas rumah dinas, penyediaan fasilitas kendaraan dinas, kebijakan cuti, reward/penghargaan, pemberian jamsostek.
Perusahaan menambah sarana transportasi (mobil dan motor dinas) sesuai dengan kebutuhan karyawan, agar karyawan dapat melaksanakan tugas dinas dengan lancar dan perusahaan menjalin kerjasama penyelenggara program kesehatan dengan balai kesehatan atau rumah sakit yang memiliki pelayanan yang baik dan fasilitas yang lengkap. Untuk mengatasi kepuasan kerja pada perusahaan sebaiknya mempertimbangkan apa yang menjadi keiinginan para karyawannya agar setiap karyawan mendapatkan apa yang ia inginkan didalam bekerja
NILAI NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB AL BARZANJI KARYA SYAIKH JA'FAR AL BARZANJI
No full textProblematika akhlak senantiasa mewarnai kehidupan manusia dari masa ke masa. Seiring dengan gelombang kehidupan ini, dalam setiap kurun waktu dan tempat tertentu muncul tokoh yang memperjuangkan tegaknya nilai-nilai akhlak. Termasuk di dalamnya rasul dan utusan Allah SWT, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, yang memiliki tugas dan misi utama untuk menegakkan nilai-nilai akhlak. Upaya penegakan akhlak menjadi sangat penting dalam rangka mencapai keharmonisan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dicari untuk mengetahui nilai-nilai baru mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam suatu kitab, dengan harapan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru dalam aspek pendidikan akhlak yang terlupakan. Banyak tokoh Muslim yang berbicara tentang pendidikan akhlak ini. Peneliti lebih tertarik pada satu tokoh Muslim yang berbicara tentang terkenal yaitu Syaikh Ja’far Al-Barzanji. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul ” Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Al-Barzanji Karya Syaikh Ja’far Al-Barzanji ” dalam pembahasan ini. Peneliti ini mengkaji : pertama, bagaimana nilai pendidikan akhlak dalam kitab Al-Barzanji ; kedua, Bagaimana relevansi nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Al-Barzanji dikaitkan dengan konteks kekinian, yang bertujuan Untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam kitab Al-Barzanji, dan Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Al-Barzanji dikaitkan dengan konteks kekinian. Sedangkan penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dan metode yang digunkan dalam menganalisis datanya adalah content analisis (Analisis isi) dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi, dengan menggunakan primer buku Maulid Al-Barzanji, karya Abu Ahmad Najieh. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku lain yang relevan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Syaikh Ja’far Al-Barzanji tentang nilai pendidikan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab Al-Barzanji, karya Syaikh Ja’far masih sangat relevan dengan konteks pendidikan akhlak masa sekarang. Nilai-nilai luhur antara lain seperti : kejujuran, kesederhanaan, akhlak dalam pergaulan, birrul walidain (menghormati kedua orang tua), akhlak kepada Allah SWT
THE INFLUENCE OF SELF-CONTROL AND RELIGIOSITY ON THE CONSUMPTIVE BEHAVIOUR OF GENERATION Z SOCIETY IN BEKASI CITY.
No full textAbstract
Objective: This study aims to determine, analyse and explain whether self-control and religiosity can influence consumptive behaviour in generation Z society partially or simultaneously.
Design/Methods/Approach: Research Methods Using a Quantitative Approach, Descriptive Analysis, which is a method used to describe and summarise data quantitatively. This technique is used to provide an overview of the data, so that it can be used to draw conclusions and make decisions. Using the literature review method is a description of the theories, findings and other research materials obtained from reference materials to serve as the basis for important studies.
Findings: self-control and religiosity have a significant negative effect on the consumptive behaviour of generation Z people in Bekasi city partially or simultaneously. This means that the higher the level of self-control or religiosity, the lower the consumptive behaviour and vice versa, the lower the level of self-control or religiosity, the higher the level of consumptive behaviour Originality/Value: This study discusses the effect of self-control and religiosity on consumptive behaviour in the generation Z community in Bekasi city.
Practical/Policy implication: This research is expected to help generation Z and related governments in controlling and controlling the consumptive behaviour of the younger generation or generation Z
Pelaksanaan pasal 36 peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang larangan membuang sampah sembarangan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
No full textPenelitian skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuanbatu Permasalahan dalam penelitian ini adalah kenapa masyarakat membuang sampah sembarangan di sungai bilah tepatnya di Kelurahan Padangmatinggi, dan apakah sudah terlaksana pasal 36 peraturan daerah Labuhanbatu nomor 8 tahui 2017 tentang larangan membuang sampah sembarangan tersebut.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana masyarakat melakukan pembuangan sampah dan Bagaimana pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan penelitian field research (lapangan) yaitu mengumpulkan data dan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan dan pemerintahan kelurahan Padangmatinggi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan observasi. Setelah Peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut di olah dan dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskritif
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat melakukan pembuangan sampah ke aliran sungai bilah di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labunanbatu hal itu disebabkan tindakan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam menanggulangi pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan kurangnya penegakan hukum. Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa belum berjalan dengan baik bahkan jauh dan kata optimal. Kenyataannya dimana banyak hal yang tidak berpengaruh apa-apa setelah peraturan daerah dijalankan, melainkan volume sampah kian meningkat di kelurahan Padang Matinggi hal ini dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengurus pengelolaan sampah dalam pasal 36 nomor 8 tahun 2017 tersebut
ANALISIS PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE DINAS PETERNAKAN MENGGUNAKAN TOGAF ADM (STUDI KASUS: FUNGSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN BANDUNG BARAT)
No full textPeternakan adalah salah satu sektor strategis pada perekonomian dan merupakan salah satu mata pencarian rumah tangga di Indonesia. Diantara faktor keberhasilan dan produktifitas pada usaha peternakan adalah kesehatan hewan. Dinas Peternakan sebagai salah satu salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bidang pertanian aspek peternakan khususnya layanan kesehatan hewan. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, teknologi mulai digunakan informasi untuk menunjang aktivitas bisnis yang ada. Namun dalam penerapannya masih belum optimal karena masih adanya proses yang dilakukan secara manual, seperti proses dokumentasi kegiatan, pencatatan, pelaporan kegiatan serta sistem yang belum terintegrasi. Diperlukan rencana strategis dengan menyusun rancangan Enterprise Architecture untuk mengembangkan sistem informasi yang komprehensif sehingga dapat mendukung layanan kesehatan hewan secara optimal dan terintegrasi. Dalam proses perancangan, diperlukan penggunaan kerangka kerja untuk mempermudah merancang dan mengembangkan sistem. Penggunaan TOGAF ADM dipilih karena TOGAF ADM memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi. Penelitian perancangan Enterprise Architecture ini menghasilkan suatu rancangan model sistem informasi yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis, serta meningkatkan kualitas dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan
Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Hukum Islam dan Adat
No full textThe Job Creation emerged as part of a legal-political strategy using the omnibus law approach, aiming to streamline regulations to boost investment and economic growth. However, its implementation has sparked controversy for sidelining social justice and local legal systems. This study conceptually and normatively analyzes the law’s impact on Islamic and customary law through library research. Findings indicate it potentially weakens key Islamic legal principles such as justice (al-‘adalah) and public interest (al-maslahah), and threatens indigenous rights, especially over communal land and local wisdom. The lack of public participation in the legislative process also fueled social resistance. Comprehensive policy evaluation is necessary to ensure a fairer, more inclusive, and sustainable legal direction in Indonesia
Comparison of Intravenous Fentanyl and Intravenous Remifentanil on Emergence Time and Discharge Time in Patients Undergoing Odontectomy: An Observational Analytical Review
No full textBackground: Recovery time and fast patient discharge after surgery are goals of fast-track surgery that uses the concept of ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) to minimize pain, speed up recovery, and reduce pain and complications. Fast-track surgeries such as odontectomy require drugs with a fast onset of action and short duration hence the patient can recover from the drugs as soon as possible. The use and types of opioids have been developed for optimal fast-track surgery. One of the most widely used opioids is remifentanil. Purpose: This study aims to compare the administration of fentanyl and remifentanil to the emergence and discharge time of post-odontectomy patients with general anesthesia. Methods: Patients were divided into two groups, the fentanyl group (group F, n=21) and the remifentanil group (group R, n=21). This study used a retrospective cohort analysis of the medical records of 42 patients with elective odontectomy surgery for the period December 2020 to June 2021 at RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung. Emergence time was assessed using the OAA/S score and discharge time was considered using the modified Aldrete score. Results: This study showed a significant difference between the emergence time in group R (168+47.98 seconds) and group F (368+58.16 seconds) with a p-value = 0.0001. There was a significant difference between the discharge time in group R (20.00+7.24 minutes) and group F (58.57+12.46 minutes) with a p-value = 0.001. Conclusion: Recovery time and discharge time for patients receiving remifentanil were faster than for patients receiving fentanyl for odontectomy
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)
No full textRINGKASAN : Penggunaan alat digital pada tindak pidana korupsi sepertipenggunaan ponsel, CCTV, rekaman percakapan, dan alat digital lainnya tentumeyimpan catatan atau jejak digital juga pada alat itu sendiri. Tim penyidik dapatmenggunakan catatan atau jejak digital tersebut menjadi alat bukti untukmembuktikan bahwa terdakwa kasus korupsi memang melakukan tindak pidana.Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai alat buktidigital sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, menganalisa kekuatan alatbukti digital dalam tindak pidana korupsi, dan mengetahui pertimbangan hakimdalam Putusan No. 1195 K/ Pid.Sus / 2014 terkait dengan kekuatan alat buktidigital dalam peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum dengan aspek normatif atau penelitian hukum kepustakaan.Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksielektronika, ketentuan alat bukti digital sebagai suatu alat bukti yang sah dalambentuk petunjuk. Dalam penjelasan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (1) menyatakan, Bahwakeberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dandiakui sebagai alat bukti yang sah. Pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq sebagian besaralat buktinya adalah bentuk rekaman telepon yang merekam percakapan parapelaku dalam melakukan kesepakatan.Kata Kunci : Kekuatan alat bukti, alat bukti digital, tindakan pidana korups
Synergistic effect of the combination of Cinnamomum burmanii, vigna unguiculata, and papain exracts derived from carica papaya latex against C. albicans biofilms degradation
No full textBackground: Candidiasis is an opportunistic infection commonly occurs on host with immunodeficiency, organ transplantation, leukopenia, or radiation therapy. Biofilms are structures that protect C. albicans from antifungals treatments. C. albicans biofilms display multidrug resistance to antifungal agents. Purpose: This study aimed to know whether the combination of Cinnamomum burmannii, Vigna unguiculata, and Papain extracts derived from Carica papaya latex has inadequate inhibitory effects against C.albicans biofilms compared to the combination of Cinnamomum burmannii and Vigna unguiculata extracts. Method: C. albicans. growing on SDA were dissolved in 1 McFarland of sterile aquadest. Micro-plate was filled with 180 µL of SDB, glucose 8%, and 20 µL of C. albicans. Suspension was incubated at 37oC overnight. Extracts were added and incubated for 24 hours. Then, each well was washed with distilled water, and stained with crystal violet 0.1% for 15 minutes. Afterward, each well was washed with distilled water and immediately stained with acetic acid. After 15 minutes of staining, the suspension was transferred to a new well, then measured with micro-plate reader at 595 nm. Results: The combination of Cinnamomum burmanii and Vigna unguiculata extracts had adequate inhibitory effects which is equal to 60.75%. Inhibition increased to 72.09%, 79.06%, and 79.50% after Papain derived from Carica papaya latex was added on concentrations of 138 mg/mL, 276 mg/mL, and 552 mg/mL. Conclusion: The combination of Cinnamomum burmanii (0.25µg/mL), Vigna unguiculata (200 µg/mL), and Papain (276 µg/mL) extracts showed an optimum synergic inhibition for C. albicans biofilms
