1,721,340 research outputs found

    Sejarah Muhammad Hatta

    No full text
    Cerita seri mengenai tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi, salah satunya adalah tokoh nasional Muhammad Hatta

    POLA KOMUNIKASI MULTIKULTURAL MUHAMMAD HATTA DI PENJARA

    Full text link
    This study discusses the multicultural propaganda communication patterns Muhammad Hatta in jail first vice president Mohammad Hatta, who exiled the Netherlands in 1936 in Banda, middle Maluku, Maluku Province. Study is to examine how communication patterns Muhammad Hatta Multicultural propaganda disseminated in Islamic society cultural and transformative. The style is a qualitative research study that examines the historical sites. and in-depth interviews with Muslim leaders in Banda in obtaining data in the field. Based on interviews and observations on the historical sites, this study found that the movement of thought have spread in the community when using patterns of propaganda and multicultural communications. This is done Muhammad Hatta while exiled in Banda are dealing with Islam and Islamic cultural transformative very diverse. Multicultural propaganda communication phase includes setting the agenda in prison designing miniature Homeland by making the names of the village. The name of the village include the village Dwiwarna (as a symbol of Indonesian flag colors), Village Nusantara (as a symbol of the country's territorial Indonesia), Eagle Village (as a symbol of the philosophy of the Republic of Indonesia), the village of Kampung Baru (as a symbol of Indonesia Merdeka), Istanah Mini (as Istanah symbol of the Republic of Indonesia), Village Merdeka (as a symbol that Indonesia will be free for the blessings of God's grace with lofty ideas and help Inayatullah)

    PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI KERAKYATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

    Full text link
    Fokus penelitian ini adalah mengenai pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan ditinjau dari perspektif Islam. Perhatian Muhammad Hatta terhadap rakyat miskin yang tertindas dan teraniaya oleh struktur sosial, mendorong beliau untuk melahirkan pemikiran-pemikirannya yang berpihak kepada rakyat yang teraniaya. Salah satu dari pemikiran Muhammad Hatta yang pro-kerakyatan adalah tentang bagaimana mempersatukan rakyat miskin di Indonesia dalam pengembangan usaha koperasi yang berbasis kekeluargaan, supaya mereka bisa bekerja sama dalam meningkatkan taraf perekonomiannya. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah, pertama, bagaimana pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan?; kedua, bagaimana tinjauan Islam terhadap ekonomi kerakyatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatannya (konsep koperasi) dan mengetahui sejauh mana paralelitas/kesejalanan antara pemikiran Muhammad Hatta dengan ajaran Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang bersumberkan pada studi kepustakaan, dengan mengkaji buku-buku yang ada untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, sumber data yang akan digunakan dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan: (1). Menurut Hatta, hal yang dianggap penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia adalah dalam segi “kerjasama ekonomi”; (2). Hatta berpandangan bahwa dasar ekonomi rakyat mestilah usaha bersama yang dikerjakan secara kekeluargaan yang maksudnya ialah koperasi; (3). Pendirian koperasi ditujukan untuk membantu rakyat miskin dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti memberikan harga murah serta melindungi rakyat dari kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pelaku ekonomi; (4). Koperasi didirikan berdasarkan atas dua semangat, yaitu: Semangat Individualitet (kesadaran akan harga diri) dan Semangat Solidaritet (kebersamaan/gotong royong); (5). Faktor yang menjadi penyebab kemiskinan rakyat Indonesia pada saat itu diantaranya: pertama, Perekonomian dengan produksi besar di kuasai oleh bangsa asing (produksi industri, produksi perkebunan, ekspor-impor dll); kedua, Usaha rakyat bergerak hanya dalam skala kecil (sebagai buruh kecil, petani kecil, pegawai kecil, kuli dll); ketiga, Banyaknya rakyat miskin yang terjerat oleh rentenir, karena disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat sehingga dengan terpaksa mereka harus meminjam tambahan modal kepada para “lintah darat”; keempat, Lemahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; kelima,Adanya pelaku ekonomi yang memonopoli harga pasar. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, dapat disimpulkan bahwa, hal-hal yang telah di bahas dalam penelitian ini menunjukan adanya keserasian antara konsep koperasi dengan ajaran Islam, hal ini terlihat dengan adanya nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam koperasi yang meliputi, nilai saling tolong menolong, tanggung jawab, keadilan, kekeluargaan, kesejahteraan dan kemerdekaan

    HAKIKAT DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD HATTA: RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

    No full text
    The dissertation is entitled The Nature of Democracy According to Muhammad Hatta: The Relevance to the Development of Regional Autonomy. The theme is important to support the democratization process to strengthen the decentralization in Indonesia. The dissertation is intended to critically investigate the thought key concepts of Muhammad Hatta, to find out systematic and coherence explanation as a thought through political philosophy. The objective of the dissertation is to find out, give inventory and critically interpret systematic democracy concept of Muhammad Hatta, describe and analyze the autonomous region concepts, express and reflect Muhammad Hatta�s nature of democracy relevance to the development of regional autonomy. Material object of the dissertation is the nature of democracy according to Muhammad Hatta, while the formal object is political philosophy. This is a kind of literature research. The research data analysis is done by using qualitative research methods in philosophy aspects which is included historical method, description, internal coherence, and hermeneutic. The result shows that the nature of democracy is people�s sovereignity constructed from the ground up on the basis of collectivism people�s democracy which are realized through share work, imbued by Pancasila, and executed based on the truth, justice, honesty, kindness, brotherhood, and humanity. Democracy is a representation though discussion to urban level meetings as mediator and relevant implementation of regional autonomy to Muhammad Hatta�s spirit of democracy, where in the spirit of share work and empowerment of people with a political, religion, ethnic or tribal groups background in the nation's development planning and decision-making, can encourage equitable resource allocation and investment by the Government. Regional autonomy can empower people and create the regional independence. People handle the right and authority to determine the needs of their regional development. People get actively involved in the development and control the operation of local governance

    Pemikiran Muhammad Hatta tentang demokrasi ekonomi di Indonesia

    Full text link
    Demokrasi merupakan sebuah sistem yang banyak dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Sebagian besar Negara di dunia mengklaim sebagai Negara demokrasi. Sistem demokrasi ini sangat didambakan oleh setiap warga negara tidak terkecuali warga negara Indonesia karena di dalam negara sistem demokrasi mampu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Oleh karena itulah Hatta mengajukan sebuah konsep demokrasi yang khas, sebuah sistem demokrasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok-pokok pikiran Muhammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia, khususnya tentang demokrasi ekonomi di Indonesia. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat gandrung akan demokrasi untuk dijadikan sistem dalam melaksanakan ketatanegaraan. Tentunya untuk mengatur, memimpin, dan mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan cara membawa kepada kemashlahatan dan menghindari kemadharatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitain konten analisis atau analisis isi, yaitu menggali pemikiran Muhammad Hatta yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diambil dari karya-karya yang menguraikan hal-hal yang sesuai dengan penelitian ini. Buku-buku tersebut yaitu: a. Demokrasi kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat b. Kumpulan karangan Muhammad Hatta Jilid 1-4 c. Satu Abad Bung Hatta Demokrasi kita, bebas aktif, ekonomi masa depan. Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang diambil dari karya-karya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari data yang diperoleh menunjukan bahwa, pokok-pokok pikiran Muhammad Hatta tentang demokrasi ekonomi Indonesia, adalah semangat kebersamaan dan gotong-royong masyarakat desa di Indonesia, melalui koperasi yang diangap Hatta sebagai sarana pengembangan perekonomian rakyat. Hatta mengatakan bahwa pengertian asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah koperasi. Asas kekeluargaan adalah suatu istilah yang diterapkan di Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Begitu pula, hendaknya corak koperasi di Indonesia, dimana hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang yang bersaudara yang merupakan satu keluarga. Serta yang tidak kalah penting dari konsep demokrasi ekonomi Hatta adalah kebijakan pemerintah yang harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Ditinjau dari siyasah maliyah konsep demokrasi ekonomi Muhammad Hatta sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan. Sementara semangat kebersamaan dan tolong menolong, juga tercantum dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2 yang menjadi acuan siyasah maliyah yaitu diharuskannya tolong menolong

    KONSEP EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA (TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA)

    Full text link
    Konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu intrumen sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Konsep ini digagas oleh Muhammad Hatta. Lahirnya konsep ini dilatar belakangi adanya keterpurukan perekonomian pada masa itu. Pada masa krisis moneter 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Namun, konsep ekonomi kerakyatan masih mampu berdiri tegak dengan prinsipnya saling gotong-royong dalam membangun perekonomian. Bagitupun dengan konsep koperasi syariah yang saat ini terus mengalami peningkatan dengan mengedepankan konsep kekeluargaan. Pendekatan peneltian library research digunakan untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian. Hal ini diperoleh melalui karya-karya orisinal Muhammad Hatta, buku-buku, jurnal, artikel serta dokumen lain yang relevan dengan tema pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan menurut Muhammad Hatta mampu memberikan solusi dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip tolong menolong (at-ta’awun), masyarakat akan lebih percaya dalam bertransaksi di koperasi syariah. Setidaknya ada tiga komponen dasar ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan ekonomi syariah, yaitu, prinsip kebersamaan, kekuasaan milik rakyat serta lebih mementingkan orang banyak

    Study on maintenance of Federal Road / Nur Muhammad Hatta Suleiman

    Full text link
    The poor condition at Malaysia's road is an old issue. It always issued but it still in same condition. This problem occurs due to the increasing numbers of vehicles recently, lack of provision and poor maintenance work. The command problems is damage to the road, such as hole, billowy surface, underground pipe leaking which is can cause holes at pavement, out of condition of road's furniture, unleveled road's shoulders and blockage drainage. These command problems will causes the road become dirtier and bring problems to the users. Among other new issues are, metal scrap from lorry, scatted on the road surface. It's becoming problem to other user such as puncture and may cause an accident. This dissertation almost focusing to find parties who were responsible to carry out the maintenance works to the Federal Road especially at the Central and East Zone, which can be looking through theirs scope of maintenance works and how they implement the maintenance. This dissertation is also found the command road's problem, the maintenance schedule and budget. To clearly this topic, this dissertation was enclosed with three (3) case studies; 1. Route 5 (Banting - Klang), 2. Route 5 (Klang - Kuala Selangor), 3. Route 3214 (Sg. Buloh - Batu3, Shah Alam

    Prospek Pengelolaan Fasilitas Rekreasi di Taman Hutan Raya Dr Muhammad Hatta Provinsi Sumtera Barat

    No full text
    The aim of these study are to estimate the demand similarity of recreation benefit in Tahura Dr. Muhammad Hatta based on travel cost method, to estimate the management prospect in Tahura through discounted cash flow (DCF) analysis, to know the development direction alternative and the impact from Tahura management. The study method is by giving the questioner to the visitors. From the study result, the similarity estimate model of recreation demand, based on travel cost method that is : Y = 25,53 - 0,00016 (x) The result of correlation test and variant analysis between recreation demand (Y) and parameter of average travel cost (x), show that the influence of travel cost to the recreation demand is real in significant 95% (F count = 7,39 > F table = 5,99) and (t count = 2,720 > t table = 1,943). It shows that the similarity can be used as an estimate model of recreation demand. In economic analysis aspect, prospect management of Tahura for period of time effort during 20 years, based on DCF analysis with discount rate 10%, is getting net present value positive, it is about Rp. 2.632.240.140. Benefit cost ratio about 1,63 and internal rate of return about 20,093 %. Based on the criteria of investment advisability analysis, so the Tahura Dr. Muhammad Hatta is feasible to be managed. From the aspect development direction alternative, Tahura has two tourism development alternatives. The first is tourism activities development and the second is tourism facilities development in Tahura Dr. Muhammad Hatta. Beside that, the impact of Tahura management will be positive if the management and development obey the regulation, which has been decided by the government, and it also must consider the kind of aspect like economic, social and ecological.84 halamanSkripsi Sarjan

    Awareness of green it among students and lecturers in FKSM / Muhammad Hatta Zulkifly

    Full text link
    Information Technology (IT) is at the heart of every successful modem business. Without it, success is impossible. Although Information Technology helps us in so many ways in our everyday life, yet there are some problems associated with it. Global warming and other environmental issues such as energy and resource constraint become major problems nowadays, the total electrical energy consumption by servers, computers, monitors, data communications equipment, and cooling systems for datacenters is steadily increasing

    Respon Muhammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959

    Full text link
    Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno selaku Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan dekrit (keputusan) tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan tersebut menimbulkan respon dari berbagai pihak ada yang pro maupun ada yang kontra. Salah satu respon yang muncul terhadap dekrit 5 juli tersebut datang dari rekan seperjuangan Soekarno yaitu Mohammad Hatta. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa rumusan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana isi dan latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ?. Kedua, Bagaimana Respon Muhammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi tahapan heuristik (pengumpulan data), kritik (menganalisis keautentikan dan kredibilitas sumber), interpretasi (penafsiran data), historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa, Dekrit Presiden 05 Juli 1959 merupakan dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945, membubarkan Konstituante dan membentuk MPRS dan DPAS. Alasan Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tersebut disebabkan karena: Pertama, keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara yang diakibatkan karena sering jatuh bangunnya kabinet dan semakin menajamnya persaingan antar partai. Kedua terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan daerah-daerah yang ditumpangi intervensi kekuatan besar asing yang menyebabkan keadaan ekonomi semakin merosot. Ketiga, Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD yang baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUDS. Kebijakan dekrit ini mendapatkan respon dari Muhammad Hatta. Hatta merupakan seorang tokoh nasional yang lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902. Dengan pengalaman pendidikan di negeri Belanda dan keaktifannya dalam organsisai pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengantarkannya sebagai proklamator mendampingi Sukarno dan menduduki jabatan wakil Presiden dari tahun 1945-1956. Sebagai tokoh yang produktif Hatta banyak menuliskan karya-karya. Pada tahun 1960 Hatta menulis karya yang berjudul Demokrasi Kita. Buku tersebut ia tulis sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintahan Sukarno yang salah satunya tentang Dekrit 5 Juli 1959. Dalam buku tersebut Hatta mengkritik keras dan menolak segala kebijakan, gagasan maupun praktek Sukarno dalam melaksanakan demokrasi terpimpin. Hatta menilai bahwa pemerintahan Sukarno dari mulai tahun 1957 hingga 1960 terlihat makin jauh dari yang sebenarnya. Tindakan memberlakukan kembali UUD 1945 dengan cara membubarkan Konstituante dan menggantinya dengan MPRS, Hatta menganggapnya suatu tindakan coup de’etat atau suatu kudeta konstitusional. Selain itu juga Presiden Sukarno membentuk DPAS yang diangkat dan ditentukan sendiri oleh Presiden Sukarno, Hatta menilainya sebagai suatu Pressure group (golongan pendesak). Selanjutnya dengan adanya perubahan DPR di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden, maka lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Hatta menilai Demokrasi Terpimpin Sukarno menjadi diktator yang didukung oleh golongan-golongan tertentu
    corecore