329 research outputs found
Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Divorce in the Indramayu Regency is an intriguing phenomenon to investigate because the bulk of divorce cases are carried out by young couples (under 25 years old). Arahan District is one of the areas in Indramayu with a relatively high divorce rate. In 2021, the divorce rate in Arahan District was 52 persen of the total number of marriages, implying that more than half of marriages ended in divorce. The goal of this research is to examine the causes of early divorce as well as the measures to overcome them. This article falls under the empirical category and takes a qualitative approach. The key references are obtained through interviews and assessed using a positive legal perspective. The findings revealed that a lack of public interpretation of the purpose of marriage, a lack of knowledge of the sakinah family, emotional attitudes in problem-solving, excessive jealousy, a lack of responsibility, domestic violence, a lack of parental control, and economic factors all contributed to the high number of divorces among young couples. Among the several measures to combat child marriage and divorce are raising the marriage age for women, establishing sakinah families for prospective brides, and offering premarital education assistance.Keywords: Prevention; Divorce of young age; Islamic Law; Positive LawAbstrakFenomena perceraian di Kabupaten Indramayu menjadi kajian diskusi yang cukup menarik, sebab kasus perceraian itu mayoritas dilakukan oleh pasangan muda (dibawah 25 tahun). Salah satu daerah di Indramayu yang menyumbang angka perceraian cukup tinggi adalah Kecamatan Arahan. Angka perceraian di Kecamatan Arahan pada tahun 2021 berjumlah 52 persen dari angka perkawinan pada tahun tersebut, artinya lebih dari separuh perkawinan berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penyebab terjadinya perceraian dini dan upaya menanggulanginya. Artikel ini termasuk kategori empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun rujukan primer bersumber dari wawancara dan dianalisa dengan pendekatan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perceraian pasangan usia muda disebabkan minimnya interpretasi masyarakat tentang makna perkawinan, rendahnya pemahaman terkait keluarga sakinah, sikap emosi dalam menyelesaikan masalah, kecemburuan yang berlebihan, minimnya tanggung jawab, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), minimnya kontrol dari orang tua, serta aspek ekonomi. Berbagai upaya menanggulangi pernikahan dan perceraian anak antara lain ialah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, pembekalan keluarga sakinah bagi calon pengantin dan bimbingan edukasi pra nikah.Kata kunci: Pencegahan; Perceraian dini; Hukum Islam; Hukum Positi
Maqâṣid al-syarî’ah sebagai upaya preventif tindak pidana penganiayaan di pondok pesantren
Tindak pidana penganiayaan semakin marak dan mirisnya pernah terjadi di lembaga pendidikan yang semestinya merupakan tempat mengajarkan etika dan ilmu pengetahuan. Bahkan penganiayaan pernah berlangsung di pondok pesantren. Fenomena ini tidak sejalan dengan tujuan pesantren yang mengedepankan akhlak, sebab pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan diasuh oleh kyai yang mempunyai ilmu dan etika yang luhur. Penganiayaan terhadap santri terjadi di pondok pesantren yang ada di Malang, tepatnya data tahun 2022 terdapat 4 penganiyaan di pondok pesantren yang berbeda. Artikel ini memberi alternatif pencegahan dan penyelesaian penganiayaan dengan perspektif maqâṣid al-sharî’ah. Artikel ini termasuk penelitian empiris dengan metode kualitatif berupa memaparkan data yang diteliti dan dianalisis, serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan di pesantren terjadi karena intimidasi dan senioritas, kemudian mekanisme pengawasan terhadap santri tidak optimal. Praktik intimidasi tersebut berlawanan Undang-Undang dan tujuan beragama, sementara pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan menyelewengkan narasi agama untuk penganiayaan yang dilakukan. Pemahaman terhadap tujuan beragama (maqâṣid alsyarî’ah) merupayakan instrumen penting guna meminimalisir kekerasan dalam wujud pidana penganiayaan. Seseorang boleh, bahkan wahjib melawan perundungan dan persekusi dalam wujud apapun
Maqâṣid al-syarî’ah sebagai upaya preventif tindak pidana penganiayaan di pondok pesantren (sertifikat hak cipta)
Tindak pidana penganiayaan semakin marak dan mirisnya pernah terjadi di lembaga pendidikan yang semestinya merupakan tempat mengajarkan etika dan ilmu pengetahuan. Bahkan penganiayaan pernah berlangsung di pondok pesantren. Fenomena ini tidak sejalan dengan tujuan pesantren yang mengedepankan akhlak, sebab pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan diasuh oleh kyai yang mempunyai ilmu dan etika yang luhur. Penganiayaan terhadap santri terjadi di pondok pesantren yang ada di Malang, tepatnya data tahun 2022 terdapat 4 penganiyaan di pondok pesantren yang berbeda. Artikel ini memberi alternatif pencegahan dan penyelesaian penganiayaan dengan perspektif maqâṣid al-sharî’ah. Artikel ini termasuk penelitian empiris dengan metode kualitatif berupa memaparkan data yang diteliti dan dianalisis, serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan di pesantren terjadi karena intimidasi dan senioritas, kemudian mekanisme pengawasan terhadap santri tidak optimal. Praktik intimidasi tersebut berlawanan Undang-Undang dan tujuan beragama, sementara pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan menyelewengkan narasi agama untuk penganiayaan yang dilakukan. Pemahaman terhadap tujuan beragama (maqâṣid al-syarî’ah) merupayakan instrumen penting guna meminimalisir kekerasan dalam wujud pdana penganiayaan. Seseorang boleh, bahkan wajib melawan perundungan dan persekusi dalam wujud apapun
PERAN GURU DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK USIA DINI MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL DI TK ULUL AZMI WAY HUWI LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK
Karakter merupakan nilai-nilai prilaku manusia yang
berhubungan dengan budaya dan adat istiadat. Media audio visual
yaitu salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk
menyampaikan cerita pada anak guna membantu mengembangkan
karakter anak usia dini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaiamana peranan guru dalam membentuk karakter anak usia dini
melalui media audio visual di Taman Kanak-kanak Ulul Azmi way
huwi Lampung selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 1 guru dan 16 peserta
didik. Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan reduksi, display dan menarik kesimpulan. Hasil
penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat bahwasanya karakter
anak usia dini di Taman Kanak-kanak Ulul Azmi way huwi mulai
berkembang, dapat dilihat dari kondisi anak yang mulai berkembang
(MB) 8 anak Dari 16 anak. penulis meyimpulkan bahwa peran guru
dalam membentuk karakter anak usia dini melalui media audio visual
di Taman Kanak-kanak Ulul Azmi way huwi yaitu sebagai: sumber
belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator,
evaluator, dapat membentuk karakter Anak usia dini melalui kegiatan
menonton cerita dengan memperhatikan langkah-langkah dan
indikator pencapaian yang sesuai dengan perkembangan karakter anak
usia dini
Kata Kunci: Media Audio Visual, Membentuk Karakter, Peran
Guru
iii
ABSTRACT
Character is human behavioral values related to culture and
customs. Audio visual media is one of the learning media that can be
used to convey stories to children to help develop the character of early
childhood. This research aims to find out the role of teachers in forming
the character of early childhood through audio visual media at the Ulul
Azmi Way Huwi Kindergarten. South Lampung. This research used a
qualitative descriptive approach with research subjects of 1 teacher and
16 students. The data collection tools that researchers use are
observation, interviews and documentation. Data was analyzed
qualitatively using reduction, display and drawing conclusions. From
the results of the research carried out by the author, it can be seen that
the character of early childhood children at the Ulul Azmi Way Huwi
Kindergarten is starting to develop, it can be seen from the condition of
the children who are starting to develop (MB) 8 children out of 16
children. The author concludes that the role of teachers in forming the
character of early childhood through audio-visual media at the Ulul
Azmi Way Huwi Kindergarten is as: learning resource, facilitator,
manager, demonstrator, mentor, motivator, evaluator, can form honest,
cooperative, and responsibilities for early childhood through the activity
of watching stories by paying attention to the steps and achievement
indicators that are appropriate to the character development of early
childhood.
Keywords: Audio Visual Media, Character Building, Teacher's
Rol
Maqâṣid al-syarî’ah sebagai upaya preventif tindak pidana penganiayaan di pondok pesantren (sertifikat hak cipta)
Tindak pidana penganiayaan semakin marak dan mirisnya pernah terjadi di lembaga pendidikan yang semestinya merupakan tempat mengajarkan etika dan ilmu pengetahuan. Bahkan penganiayaan pernah berlangsung di pondok pesantren. Fenomena ini tidak sejalan dengan tujuan pesantren yang mengedepankan akhlak, sebab pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan diasuh oleh kyai yang mempunyai ilmu dan etika yang luhur. Penganiayaan terhadap santri terjadi di pondok pesantren yang ada di Malang, tepatnya data tahun 2022 terdapat 4 penganiyaan di pondok pesantren yang berbeda. Artikel ini memberi alternatif pencegahan dan penyelesaian penganiayaan dengan perspektif maqâṣid al-sharî’ah. Artikel ini termasuk penelitian empiris dengan metode kualitatif berupa memaparkan data yang diteliti dan dianalisis, serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan di pesantren terjadi karena intimidasi dan senioritas, kemudian mekanisme pengawasan terhadap santri tidak optimal. Praktik intimidasi tersebut berlawanan Undang-Undang dan tujuan beragama, sementara pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan menyelewengkan narasi agama untuk penganiayaan yang dilakukan. Pemahaman terhadap tujuan beragama (maqâṣid al-syarî’ah) merupayakan instrumen penting guna meminimalisir kekerasan dalam wujud pdana penganiayaan. Seseorang boleh, bahkan wajib melawan perundungan dan persekusi dalam wujud apapun
Agama medsos: potret keberagamaan era revolusi industri 4.0
Penyebaran Islam di Indonesia lekat dengan akulturasi agama dan budaya. Identitas ini dikenalkan oleh Walisongo dalam melakukan dakwah Islam di Nusantara. Corak Islam ini mengakomodir budaya nusantara selagi tidak bertentangan dengan Islam. jika ditemukan budaya Nusantara yang bertentangan dengan corak Islam, maka Walisongo tidak serta merta mengharamkan budaya tersebut, tetapi mengganti esensi budaya itu dengan sarat nilai-nilai keislaman. Tipologi penyebaran agama yang nir-kekerasan dan minim konflik ini menjadikan Islam diterima oleh masyarakat Nusantara.
Saat ini sumber belajar agama semakin beragam seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Kemajuan teknologi ini ibarat pisau,jika tidak digunakan dengan baik akan melukai diri sendiri atau orang lain.
Saat ini hampir semua penduduk Indonesia, terutama generasi mienial tidak bisa dilepaskan dari media sosial atau internet. Kecenderungan untuk belajar agama melalui media sosial ini pun semakin meningkat. Pola ini harus ditangkap oleh para ilmuwan muslim yang moderat untuk menyebarkan Islam yang santu dan rahmatan lil alamin sebagaimana Walisongo menyebarkan Islam. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin aksi ektremisme, radikalisme dan perilaku intoleran terhadap pemeluk agama lain semakin marak
Implementasi fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut non-muslim perspektif pekerja publik di kota Malang
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang diharapkan menjaga interaksi antar umat beragama di Indonesia, namun beberapa fatwa MUI justru dianggap berlawanan dengan tujuan tersebut, salah satunya adalah fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tentang penggunaan atribut keagamaan non-muslim dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat, serta mengidetifikasi masalah agar ditemukan solusi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut menimbulkan polemik bagi pekerja sektor publik. Beberapa pekerja publik diintimidasi karena menggunakan atribut non-muslim. Penggunaan atribut tersebut dalam perspektif hukum Islam harus dilihat illatnya, bahkan eluruh madzhab sepakat jika penggunaan atribut nonmuslim tidak dihukumi kafir
Covid-19 vaccination in Malang City as an Implementation of religious moderation from the perspective of Islamic Law
The polemic about Covid-19 pandemic is indeed quite complicated, especially when it is accompanied by the rise of hoax news on various social media pages. The vaccination program promoted by the government initially encountered problems, some religious leaders refused to implement the vaccine because the raw material used came from pig trypsin. This condition makes it difficult for the government to cope with the COVID-19 pandemic. This study uses an empirical juridical approach by knowing the response of the people of the city of Malang in responding to the Covid-19 vaccination and analyzed with a maqashid sharia approach. The results showed that at first the people of Malang City were not enthusiastic about implementing the vaccine because it was influenced by information that developed on social media. However, in the end they were willing to be vaccinated after knowing the truth of the news and the importance of the covid-19 vaccination. The government's efforts to promote Covid-19 vaccination are in line with the maqashid sharia concept in the form of hifz al-nafs. More than that, religion by prioritizing the safety of the soul is a manifestation of moderation
IMPLEMENTATION OF MAQASID AL-SHARI’AH AS A PREVENTIVE MEASURE AGAINST CRIMINAL ABUSE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS (CASE STUDY IN MALANG): Implementasi Maqasid al-Syari’ah sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan di Pesantren (Studi Kasus di Malang)
Criminal acts of abuse are increasingly widespread and sadly this has occurred in educational institutions which are supposed to be places where ethics and science are taught. The Abuse even took place in Islamic boarding schools. This Phenomenon is not in line with the goals of Islamic boarding schools which prioritize morals, because Islamic boarding schools are one of the oldest educational institutions in Indonesia and are taught by Kyai who have noble knowledge and ethics. Persecution of students occurred in Islamic boarding scholls in Malang, at 2022 there were abuses in different Islamic boarding schools. This article provides alternatives for preventing and resolving abuse from a Maqasid al-Shari’ah perspective. This article includes empirical research using qualitative methods in the form of describing the data researched and analyzed and presented in the form of descrptive text. The research results show that abuse in Islamic boarding schools occurs due to intimidation and seniority, and the monitoring mechanism for students is not optimal. This practice of intimidation goes against the law and religious goals, while the perpetrators take advantage of power relations and distort religious narratives to carry out the persecution. Understanding the goals of religion (Maqasid al-Shari’ah) is an important instrument for minimizing violence in the form of persecution. A person may (even must) resist bullying and persecution in any form.
Tindak pidana penganiayaan semakin marak dan mirisnya pernah terjadi di lembaga pendidikan yang semestinya merupakan tempat mengajarkan etika dan ilmu pengetahuan. Bahkan penganiayaan berlangsung di pesantren. Fenomena ini tidak sejalan dengan tujuan pesantren yang mengedepankan akhlak, sebab pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan diasuh oleh Kyai yang mempunyai ilmu dan etika yang luhur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penganiayaan terhadap santri yang tinggal di pesantren Kabupaten Malang. Sebab dalam rentang waktu 3 tahun, terdapat 5 kasus penganiayaan terhadap santri di pesantren Kabupaten Malang. Artikel ini memberi alternatif pencegahan dan penyelesaian penganiayaan dengan perspektif Maqasid al-Syariah. Artikel ini termasuk penelitian empiris dengan metode kualitatif berupa memaparkan data yang diteliti dan dianalisis, serta disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan di pesantren terjadi karena intimidasi dan senioritas, kemudian mekanisme pengawasan terhadap santri tidak optimal. Praktik intimidasi tersebut berlawanan Undang-Undang dan tujuan beragama, sementara pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan menyelewengkan narasi agama untuk penganiayaan yang dilakukan. Pemahaman terhadap tujuan beragama (Maqasid al-Syariah) adalah instrumen penting guna meminimalisasi kekerasan dalam wujud pdana penganiayaan. Seseorang boleh (bahkan wajib) melawan perundungan dan persekusi dalam wujud apapun.
Keywords: Islamic Boarding School; Maqasid al-Shari’ah; Persecution
Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid al-Sharî’ah: A Case in Batu City Indonesia
Sexual violence can happen anywhere, and some perpetrators are usually related to the victim. A case of sexual violence occurred at Selamat Pagi Indonesia School in Batu city. The schoolmaster threatened the victim to comply with his wishes. A school environment, which should be a place to learn about science and ethics, has become a scene for sexual assault. This article aims to provide prevention and settlement alternatives for sexual violence through maqâsid al-sharî’ah methods. The data show that sexual violence at the school has occurred since 2009. This article includes empirical research using qualitative methods by describing and analyzing the data which is presented in descriptive text. The result of the research shows that the victims are incapable of fighting back due to manipulation in order to always be obedient and repay the perpetrators. The intimidation practice is in contrast to human rights and religious purposes, while the perpetrators exploit the power relation and manipulate religious narratives to commit the crime. Understanding religious purposes (maqasid alsharî’ah) provides essential tools to minimize human rights violations in the form of sexual violence. One is allowed to make prejudices and refuse to engage in an activity that may lead to sexual violence. The resistance corresponds with maqâsid al-sharî’ah which consists of safeguarding the soul, progeny, mind, religion, and wealth
- …
