1,720,974 research outputs found
Parallel Evolution of Practice and Research on ASEAN Economic Integration / From Paradigm Contestation to Eclectic Theorization
Full text linkdepartmental bulletin pape
Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014
Full text linkThis paper discusses the politics of policy making behind the signing of the parliamen¬tary institutional arrangement law (UU MD3 2014) from new institutionalism approach. The policy incites controversy over domination of one coalition over the other and the future of legislative-executive inter-institutional relations. This study argues that in the policy making, the drive for power domination in the parliament and the dynamics of contestation in the presidential election strongly affected its process. The absence of convergence and political transactional cost between coalitions pointed us to the lack of relevance of rational choice institutionalism theories in explaining the politics of UU MD3. Although the data shows tendency towards commitment and loyalty to coalition identities, norms and ideas, the historical dynamics of coalition formation during the 2014 general election process indicates the applicability of historical institutionalism more than sociological institutionalism. This study employed discourse analysis on the deliberation in the parliament and opinion and news in the mass media
Parallel Evolution of Practice and Research on ASEAN Economic Integration / From Paradigm Contestation to Eclectic Theorization
No full textTHE RESISTANCE MOVEMENT OF INDONESIAN RAILWAYS WORKERS UNION (SPKA) AGAINST PT. KERETA API (PERSERO) IN POST REFORM
Full text linkThe momentum of freedom after the New Order regime was utilized by railway workers to establish the Indonesian Railway Workers Union (SPKA) on 13 September 1999. The existence of SPKA is a place in voicing the demand for civil servant status and welfare improvement as a result of the Decree of the Minister of Transportation No.18 on Dismissal of Employees as Civil Servants of the Railway Service Company (PJKA). The return of civil servant status becomes more difficult to be realized when the company returns to PT. Kereta Api (Persero) thus strengthening the SPKA to conduct resistance movement against the company post-Reformation. This study aims to explain how the SPKA movement takes advantage of political opportunities in order to urge the government and company to fulfill their demands. The object of research that becomes the author's focus is SPKA in launching the struggle movement demanding the return of civil servant status and the improvement of welfare.Using a documentary study and depth interview, this paper was built in descriptive-analytical way that helped the authors in explaining the political opportunities that were open after the Reformation. The author found four forms of political opportunity that exist and can be used by SPKA to conduct resistance movement that is reorganization of SPKA, openness of political access post Reformation, improvement of business climate in Indonesia, and management problem of the company. These four political opportunities correspond to the indicators of political opportunities in the social movement proposed by Tilly, Tarrow, and Schock.By utilizing the momentum of post-Reform freedom and political opportunities, the SPKA movement was able to pressure governments and corporations to meet their demands. This research is expected to be an academic contribution in the study of social movements and labor politics in the future
Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014
Full text linkoai:ojs.ojs.dev.jp:article/8This paper discusses the politics of policy making behind the signing of the parliamentary institutional arrangement law (UU MD3 2014) from new institutionalism approach. The policy incites controversy over domination of one coalition over the other and the future of legislative-executive inter-institutional relations. This study argues that in the policy making, the drive for power domination in the parliament and the dynamics of contestation in the presidential election strongly affected its process. The absence of convergence and political transactional cost between coalitions pointed us to the lack of relevance of rational choice institutionalism theories in explaining the politics of UU MD3. Although the data shows tendency towards commitment and loyalty to coalition identities, norms and ideas, the historical dynamics of coalition formation during the 2014 general election process indicates the applicability of historical institutionalism more than sociological institutionalism. This study employed discourse analysis on the deliberation in the parliament and opinion and latest news in the mass media
Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat
Full text linkTulisan ini menjelaskan fenomena kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Barat. Kasus-kasus kejahatan dan korban perdagangan orang di Kalimantan Barat cenderung tetap banyak dari tahun ke tahun, terlepas dari usaha keras pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memeranginya. Sulitnya melakukan identifikasi terhadap praktik kejahatan dan korban pada saat kejahatan perdagangan orang sedang berlangsung membuat usaha untuk menindak dan mencegahnya menjadi semakin sulit. Manfaat praktis dari riset ini adalah menyediakan informasi berbasis riset empiris tentang faktor-faktor yang menghambat pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang. Riset kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan di Kalimantan Barat selama 2017-2018 menghasilkan beberapa temuan menarik mengenai masalah identifikasi dan karakteristik perdagangan orang di Kalimantan Barat. Sebagai daerah jalur transit dan pemasok korban, pengawasan dan identifikasi sulit dilakukan karena faktor geografis dan institusional. Selain itu, karakteristik jejaring pelaku kejahatan dan operasinya yang cenderung normal menambah sulit identifikasi, dan pada gilirannya menambah sulit pula penindakan maupun pencegahan kejahatan perdagangan orang di Kalimantan Barat. Artikel ini merekomendasikan pendekatan identifikasi dan pencegahan yang berbasis komunitas, serta peningkatan kapasitas institusional lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan serta pencegahan perdagangan orang
Strategi Modal Sosial Calon Legislatif Terpilih Partai Adil Sejahtera Aceh pada Pemilihan Legislatif 2024
Full text linkPenelitian ini mengkaji strategi modal sosial yang digunakan oleh calon anggota legislatif terpilih dari Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) pada Pemilihan Legislatif tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa para caleg PAS Aceh, yang mayoritas berasal dari kalangan ulama (Tgk), secara efektif memobilisasi jaringan pesantren, khususnya yang terafiliasi dengan Dayah MUDI Mesra, untuk memperoleh dukungan elektoral. Legitimasi kharismatik, kepercayaan masyarakat, dan simbol-simbol keagamaan menjadi sumber daya utama dalam membentuk preferensi politik pemilih. Para caleg juga beradaptasi dengan platform digital serta memanfaatkan kegiatan keagamaan akar rumput seperti pengajian dan perayaan maulid sebagai sarana kampanye. Studi ini menunjukkan bahwa modal sosial dalam bentuk jaringan keagamaan dan otoritas simbolik tidak hanya berfungsi sebagai strategi elektoral, tetapi juga sebagai bentuk representasi politik berbasis identitas dalam konteks Aceh pascakonflik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang mobilisasi politik Islam dalam sistem elektoral yang terdesentralisasi dan pluralistik
Political Distrust terhadap Pemerintah pada Masa Pandemik Covid-19: Analisis Perbandingan antara Australia dan Indonesia
Full text linkPolitical trust is important for government in its attempt to implement policies that require the participation of its citizens. During Covid-19 pandemic, trust in government contributes to the decrease of the perception of Covid-19 risks, the increase of public obedience and willingness to do measures of Covid-19 prevention, and the reduction of mortality rate. In regard to this, data show there has been change in the trend of political distrust before and during the Covid-19 in Australia and Indonesia. Using a qualitative approach with data collection methods of library research and online media investigation, this article examines factors that contribute to different trend in political distrust facing Prime Minister Scott Morrison and his government in Australia and President Joko Widodo and his administration in Indonesia before and during Covid-19 pandemic in 2020. Employing Bertsou’s theory of political distrust, this article argues that factors contribute to the different trend in political distrust facing Australia and Indonesia before and during Covid-19 pandemic are the competency of each government in responding to Covid-19 pandemic especially their ability to slow down the spread of Covid-19 and reduce the mortality rate of Covid-19, government’s transparency of Covid-19 data, and the government’s interest
Politik Dinasti dalam Seleksi Kandidat Calon Anggota Legislatif: Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024
Full text linkPolitik dinasti adalah fenomena dalam sistem demokrasi di mana kekuasaan politik diwariskan dalam keluarga. Fenomena ini terlihat di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Bangladesh, dan Indonesia. Politik dinasti adalah kekuasaan yang menguntungkan keluarga tertentu dalam memperoleh suara pemilihan, bisa juga disebut sebagai strategi pewarisan kekuasaan. Faktor yang mempengaruhi munculnya politik dinasti meliputi kualitas kepemimpinan, kelemahan partai politik, celah regulasi, dan penguasaan oleh oligarki. Di Indonesia, politik dinasti berkembang pesat di tingkat lokal dan nasional, didukung oleh desentralisasi dan reformasi politik. Partai politik memiliki peran dominan dalam mendukung politik dinasti melalui proses rekrutmen dan pencalonan. Meskipun politik dinasti sering dianggap merusak makna demokrasi dan mendorong korupsi, penelitian menunjukkan bahwa ada kepuasan terhadap kinerja dinasti politik di daerah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses seleksi calon legislatif dari keluarga dinasti di partai politik, dengan fokus pada Pemilu 2024 dan pola seleksi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan. Penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu masih ditemuinya calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang terafiliasi dengan keluarga pengurus partai dan pejabat publik, menjadi fenomena yang tidak dapat terpisahkan dari pemilu ke pemilu
Political Distrust terhadap Pemerintah pada Masa Pandemik Covid-19: Analisis Perbandingan antara Australia dan Indonesia
Full text linkPolitical trust is important for government in its attempt to implement policies that require the participation of its citizens. During Covid-19 pandemic, trust in government contributes to the decrease of the perception of Covid-19 risks, the increase of public obedience and willingness to do measures of Covid-19 prevention, and the reduction of mortality rate. In regard to this, data show there has been change in the trend of political distrust before and during the Covid-19 in Australia and Indonesia. Using a qualitative approach with data collection methods of library research and online media investigation, this article examines factors that contribute to different trend in political distrust facing Prime Minister Scott Morrison and his government in Australia and President Joko Widodo and his administration in Indonesia before and during Covid-19 pandemic in 2020. Employing Bertsou’s theory of political distrust, this article argues that factors contribute to the different trend in political distrust facing Australia and Indonesia before and during Covid-19 pandemic are the competency of each government in responding to Covid-19 pandemic especially their ability to slow down the spread of Covid-19 and reduce the mortality rate of Covid-19, government’s transparency of Covid-19 data, and the government’s interest
- …
