59 research outputs found

    SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL ZINK FERRIT (ZnFe2O4) DENGAN TEMPLATE PEG 6000 SECARA KOPRESIPITASI DAN APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN MALASIT HIJAU

    No full text
    ABSTRAK   SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL ZINK FERRIT (ZnFe2O4) DENGAN TEMPLATE PEG 6000 SECARA KOPRESIPITASI DAN APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN MALASIT HIJAU Ita Desi Susilowati, Fauziatul Fajaroh, & Nazriati Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Malang Email: [email protected]; [email protected]; [email protected] Sebagian besar industri seperti industri tekstil, kertas, plastik, dan makanan menggunakan zat warna sebagai bahan baku pada prosesnya. Sekitar 10-15% dari zat warna yang sudah digunakan tidak dapat dipakai ulang dan harus dibuang, akibatnya limbahnya berpotensi mencemari lingkungan. Limbah zat warna tersebut bersifat resistan, sukar terurai, dan bersifat toksik sehingga sangat berbahaya apabila terakumulasi dalam air. Salah satu zat warna yang dimanfaatkan dalam industri tersebut  adalah malasit hijau. Untuk mengatasi limbah tersebut dapat digunakan metode adsorpsi. Proses adsorpsi membutuhkan adsorben yang salah satu syaratnya memiliki luas permukaan yang besar. Salah satu adsorben yang memiliki luas permukaan yang cukup besar adalah nanopartikel zink ferrit (ZnFe2O4), selain itu memiliki sifat kimia dan stabilitas termal yang baik. Namun dalam proses sintesis ZnFe2O4 sering terbentuk aglomerasi. Untuk menghindari aglomerasi dan meningkatkan luas permukaan ZnFe2O4 ditambahkan PEG 6000 dalam proses sintesisnya. PEG 6000 berfungsi sebagai template yang dapat membuka pori-pori ZnFe2O4 sehingga dapat meningkatkan luas permukaan, mencegah aglomerasi, serta meningkatkan monodispersitas partikel. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1) mensintesis nanopartikel zink ferrit (ZnFe2O4) dengan template PEG 6000 secara kopresipitasi, (2) mengetahui karakteristik nanopartikel zink ferrit (ZnFe2O4) yang dihasilkan, (3) mengaplikasikan  nanopartikel zink ferrit (ZnFe2O4) sebagai adsorben malasit hijau dengan mempelajari pengaruh variasi waktu kontak, konsentrasi awal adsorbat, dan suhu pada kapasitas adsorpsi nanopartikel zink ferrit (ZnFe2O4) terhadap malasit hijau. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu adalah: ZnFe2O4 telah berhasil disintesis yang dibuktikan dengan munculnya puncak khas ZnFe2O4 pada difraktogram XRD dan spektrum FT-IR. Berdasarkan hasil analisis BET, luas permukaan ZnFe2O4 dengan template PEG lebih besar daripada tanpa template PEG, hasil analisis SEM-EDX diperoleh ZnFe2O4 dengan rumus empiris 1 : 2 : 4, dan hasil analisis VSM, nilai kemagnetan ZnFe2O4 tanpa PEG lebih besar daripada dengan template PEG. Daya adsorpsi ZnFe2O4 dengan template PEG dipengaruhi oleh waktu kontak, konsentrasi awal adsorbat, dan suhu. Mekanisme adsorpsinya memenuhi model isoterm adsorpsi Langmuir dan proses adsorpsi berlangsung spontan dan eksotermik serta mengikuti model kinetika orde dua semu.   Kata Kunci: nanopartikel zink ferrit (ZnFe2O4), kopresipitasi, template, PEG 6000, malasit hija

    Margin Pemasaran Ikan Layang di Kabupaten Pati

    Get PDF
    Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif terhadap pemasaran ikan layang yang ada di Kabupaten Pati. Penelitian ini mengambil judul: “Marjin Pemasaran Ikan Layang di Kabupaten Pati”. Penelitian ini dilakukan di TPI Bajomulyo 2 Juwana dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui besarnya marjin pemasaran ikan layang di tiap – tiap saluran pemasaran dan besarnya efisien pemasaran ikan layang di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan 2 metode analisis yaitu analisis marjin pemasaran dan analisis efisiensi pemasaran. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan dan pedagang ikan. Metode penentuan responden menggunakan metode snowball sampling dengan jumlah responden sebesar 20 orang respoden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 saluran pemasaran dengan 2 jenis produk ikan layang yang dipasarkan yaitu ikan layang beku dan ikan layang pindang. Saluran pemasaran terpendek dengan marjin pemasaran terendah terdapat pada saluran pemasaran 1 yang terdiri dari nelayan, TPI, pedagang besar, dan konsumen luar kota. Sedangkan saluran pemasaran terpanjang dengan marjin pemasaran terbesar terdapat pada saluran 4 yang terdiri dari nelayan, TPI, industri pengolah, pedagang besar, pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan konsumen. Saluran pemasaran ikan layang untuk produk ikan layang beku, disimpulkan bahwa saluran 1 lebih efisien dibandingkan saluran 2. Sedangkan pemasaran untuk produk ikan pindang layang, saluran pemasaran 3 lebih efisien dibandingkan saluran pemasaran 4. Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu produk ikan layang beku yang orientasi pemasarannya ke luar kota memiliki kualitas produk yang masih rendah dibandingkan dengan ikan layang pindang. Hal ini diakibatkan tidak adanya penanganan lebih lanjut dari pihak pedagang besar terhadap produk tersebut. Sehingga diharapkan adanya pengolahan lebih lanjut terhadap ikan layang beku guna meningkatkan kualitas dan nilai jual ikan layang beku di luar kota. Selain itu, kurangnya pengetahuan pedagang ikan mengenai pemasaran ikan layang diharapkan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dan TPI Bajomulyo Unit 2 Juwana untuk memberikan penyuluhan, pembinaan kepada nelayan dan pedagang ikan mengenai harga, kualitas, sistem pelelangan, pemasaran, pelelangan dan kondisi pasar khususnya ikan layang guna menambah pengetahuan bagi pedagang mengenai pemasaran ikan layang yang lebih baik dan efisien, meningkatkan nilai jual ikan layang serta meminimalisir tingginya marjin pemasaran ikan layang. Sedangkan dalam upaya memaksimalkan pangsa pasar ikan layang diharapkan nelayan dan pedagang ikan untuk mampu memanfaatkan pasar dengan lebih memperhatikan permintaan pasar terhadap produk ikan layang baik ikan layang beku maupun ikan pindang layang

    Author Checklist - Full_EGCG CNPs.pdf

    No full text
    Author chck list of EGCG CNPs post-thawed Kacang buck semen</p

    ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK (Studi Kasus Pada Bank Umum Pemerintah Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010)

    Get PDF
    Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor komponen CAMELS yang meliputi permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan bank umum pemerintah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan membandingkan tingkat kesehatan antar bank guna mengetahui bank manakah yang mempunyai peringkat komposit tertinggi. Sampel dipilih dengan metode total sampling. Bank yang terpilih menjadi sampel ada empat bank yaitu: Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN. Alat analisis yang digunakan adalah analisis CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004. Hasil penelitian tingkat kesehatan bank tahun 2008-2010 menunjukkan bahwa keseluruhan bank yang dijadikan sampel dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat, kecuali LDR bank BTN menggambarkan kondisi kurang sehat karena pada tahun 2008 diperoleh hasil 101.64%, tahun 2009 sebesar 101.29% dan tahun 2010 107.26%. Sedangkan standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu antara 85%-100% bank dapat dikategorikan cukup sehat. Perbandingan tingkat kesehatan bank selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa bank BRI mempunyai peringkat komposit tertinggi dibandingkan dengan ketiga bank lainnya karena berada pada kisaran PK-1 sampai PK-2 yang dikategorikan bank dalam keadaan sehat

    FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WONOKARTO KABUPATEN PACITAN

    No full text
    Penyakit Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Wonokarto Kabupaten Pacitan bulan Januari sampai Agustus tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun yang sebelumnya yaitu sebanyak 41 kasus yang merupakan kasus transmisi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas Wonokarto Kabupaten Pacitan bulan Januari hingga Agustus tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan case control. Sampel yang ditetapkan sebesar 35 kasus dengan teknik simple random sampling dan 35 kontrol dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan uji chi-square serta uji regresi logistik menggunakan SPPS versi 24.0 dan kajian kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan (p=0,01; OR=6,65; 95% CI=1,99-22,27), praktik PSN 3M Plus (p=0,01; OR=7,07; 95% CI=2,52-19,85), kebiasaan menggantung pakaian (p=0,01; OR=12,00; 95% CI=4,18-34,46), keberadaan jentik (p=0,01; OR=4,90; 95% CI=1,89-12,67), dan kinerja kader jumantik (p=0,01; OR=8,31; 95% CI=2,99-23,01) berhubungan dengan kejadian DBD. Sedangkan faktor yang paling berhubungan dengan kejadian DBD adalah kebiasaan menggantung pakaian (p=0,01). Saran penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan melalui promosi kesehatan, melakukan praktik PSN 3M Plus secara rutin, dan instansi terkait diharapkan meningkatkan kinerja kader jumantik melalui berbagai program kegiatan

    Notary's Responsibility for Making Inheritance Certificates That Do Not Involve All Heirs

    Get PDF
    This study aims to analyze: 1) The notary's responsibility for making a certificate of inheritance that does not involve all heirs. 2) Legal protection for the parties for making a certificate of inheritance that does not involve all heirs. The approach method used in this study is the empirical legal approach method. This type of research is analytical descriptive research. The types and sources of data in this study are primary data and secondary data obtained through interviews and literature studies. The analysis in this study is qualitative. The results of the study concluded: 1) The notary's responsibility for making a certificate of inheritance that does not involve all heirs can be subject to civil liability, criminal liability, responsibility in carrying out his/her position towards the notary and responsibility for the code of ethics. The notary's responsibility in making a certificate of inheritance is seen depending on what errors are in the Deed of Inheritance made by the Notary. The responsibility of a notary is not limited to law alone, but can also be in the form of moral and ethical responsibility, so that in making a certificate of inheritance if the notary makes a mistake or takes actions that are detrimental to the parties or one of the interested parties, the notary must be morally and ethically responsible or fully responsible. 2) Legal protection for the parties for making a certificate of inheritance that does not involve all heirs is Repressive protection can be obtained by other heirs through complaints through court lawsuits, either criminal lawsuits or civil lawsuits. Legal protection for heirs in disputes over making a certificate of inheritance that does not involve all heirs, in addition to receiving repressive protection, actually also receives preventive protection. Preventive legal protection for land ownership rights holders is by registering the land

    TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS

    Get PDF
    Tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan akta otentik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas, keabsahan, dan kepastian hukum dalam transaksi hukum. Salah satu tugas penting notaris adalah pembuatan surat keterangan waris, di mana notaris berperan dalam menyusun dokumen yang mengatur pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab notaris atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris. 2) Perlindungan hukum bagi para pihak atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Tanggungjawab notaris atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris dan tanggung jawab terhadap kode etik. Tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh. 2) Perlindungan hukum bagi pa pihak atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah Perlindungan represif bisa didapatkan oleh ahli waris yang lainnya melalui pengaduan melalui gugatan pengadilan baik gugatan pidana maupun gugatan perdata. Berdasarkan teori perlindungan hukum dibatalkannya Surat Keterangan Waris oleh putusan Pengadilan Negeri Klaten merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan kepada ahli waris yang lainnya oleh Perundang-Undangan dan hukum. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa pembuatan Surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris selain mendapat perlindungan represif sebenarnya juga mendapat perlindungan preventif. Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang hak milik atas tanah adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Kata Kunci : Notaris, Surat Keterangan Waris, Ahli Wari

    PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH KAWASAN HUTAN OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang Telah Diperbarui Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

    Get PDF
    ABSTRACT Susilowati, S351308057, The Authorization and Management of Land Forest Area by Perum Perhutani KPH Surakarta (Based on UU No. 41 Year 1999 About Forestry wich has been renewed with UU No. 19 Year 2004 about The Establishment Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Year 2004 about The Changing of UU No. 41 Year 1999 about Forestry became UU), 2015, Notarian Program Law Faculty of Sebelas Maret University. Perum Perhutani KPH Surakarta receive an authority from the goverment to occupy and manage the land of forest area in Surakarta. In occupying and managing it KPH Surakarta faces various obstacles. Therefore the author conducted this study to analyze the applicability of authorization and management as regulated in UU No. 41 year 1999 about forestry, the obstacles which occur as well as the solutions done. This research is a descriptive empirical law study and it was conducted in KPH Surakarta in 2015. This study used qualitative approach, while the type of data used were primary and secondary data from primary, secondary and tertiary law material. The Data collection technique used were documentation study, interview and observation. The data analytical technique in this study used interactive analytical model which consists of three major components, namely reduction data, presented data and drawing a conclusion. This study revealed that the authorization and management of land forest area by Perum Perhutani KPH Surakarta does not mean ownership. But as a state in the field of frestry, Perum Perhutani KPH Surakarta has got the authority from the state to regulate and manage everything related to forests, forest land and forest products, regulate and establish legal relations between the people and the forest or the forest area and its products, and regulate legal acts concerning forestry. The forest management in KPH Surakarta is done with the principle of Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) and Good Corporate Governance (GCG). Security disturbance and tinurial conflict are problems faced by KPH Surakarta. The solution for those problems are managed with PHBM system which has Forest Management Principle of Community Based Forest Management (CBFM) and Resources Based Forest Management (RBFM). The authorization and management of the forest area as regulated in UU No. 41 Year 1999 about effective forestry are performed by Perum Perhutani KPH Surakarta so that it succeeds to achieve its goals, namely improving the peoples’ prosperity, particularly the rural communities around the forest. This can be achieved with good commitment from all stake holders (goverment, society, law enforcement, etc.) Key word : Authority, Management, Forest Area, Tenurial Conflic

    Strategi Kampanye SLB Negeri Bekasi Jaya dalam Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Kesetaraan Hak Penyandang Tunarungu di Kota Bekasi

    Get PDF
    This study aims to support the fulfillment of the rights of individuals with hearing impairments in the city of Bekasi. The background of this research is the communication barriers between individuals with hearing impairments (deaf peers) and the broader community (hearing peers), which often lead to feelings of inferiority and suspicion toward the deaf. This results in difficulties in communication and socializing, as well as affecting their opportunities for equal acceptance in society, including in the workforce. Therefore, this study designs a social campaign using poster media to raise public awareness of the rights of the deaf and create opportunities for them to participate equally in social and professional life. The research method used is a descriptive qualitative approach, through observation and direct interviews with relevant informants, including school officials and a student from the school. The paradigm employed is constructivism, which emphasizes how individuals or groups form their understanding and interpretation of the world, including the issues of equal rights and abilities of individuals with disabilities. The data collected are then analyzed descriptively to provide an in-depth overview of the challenges faced by individuals with hearing impairments in Bekasi. The research findings indicate a significant potential among individuals with hearing impairments to develop skills that align with their interests and talents, thus opening up broader career opportunities. Ultimately, this study can raise awareness in the city of Bekasi about the rights of individuals with hearing impairments. Additionally, this research also creates opportunities for individuals with hearing impairments to work in various fields, enabling them to contribute economically to their families
    corecore