68 research outputs found
TELAAH TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS
No full textABSTRAK
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017) mewajibkan Notaris melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber dana kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu membuat akta autentik dan turutannya. Permasalahannya apakah Notaris berkewajiban menentukan kebenaran materil identitas legalitas serta melakukan pemantuan transaksi klien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan Penyidik serta bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap benturan pengaturan antara kewajiban notaris merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban notaris melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas klien serta pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang diatur dalam PERMENKUMHAM No.9 Tahun 2017. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif terhadap data yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil kajian, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menentukan kebenaran materil identitas legalitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkan penghadap kepada notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN. Notaris tidak diberikan kewenangan sebagai penyidik oleh KUHAP maupun oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Beberapa ketentuan PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan Notaris menurut UUJN. Berdasarkan Asas lex superior derogat legi inferior, maka peraturan yang digunakan adalah UUJN mengingat lebih tinggi derajatnya.
Kata kunci: kewenangan, mengenali, Notaris, pengguna, pergeseran.
ABSTRAK
Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 9 of 2017 concerning the Application of Principles of Recognizing Users of Notary Services (PERMENKUMHAM No. 9 of 2017) requires the Notary to exercise additional authority to identify and verify the identity of the legality as well as the monitoring of the client’s fund transactions used in connection with the making deed other than those mandated by Law Number 2 Year 2014 on the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN) which is to make authentic deed and its acts. The problem is whether the Notary is obliged to determine the material truth of the identity of the legality and perform the monitoring of the client transaction with the action that should be conducted by the Investigator and how the juridical consequences to the conflict of arrangement between the notary obligation to keep the contents of the deed pursuant to UUJN with the obligation of notary to identify and verify the identity of client’s legality as well as monitoring the transaction of fund source client and report an indication of Money Laundering Crime violations (TPPU) as stipulated in PERMENKUMHAM No.9 Year 2017. This study uses analytical descriptive method with normative juridical approach to the data being studied. Data collection techniques through literature study to obtain secondary data. Based on the result of the study, the Notary has no obligation to determine the material truth of the identity of the tapping identity, Notary has only the obligation to determine the formal condition with known / introduced tadap to the notary is enough to be the requirement of making an authentic deed pursuant to UUJN. Notary is not authorized as investigator by KUHAP or by Law Number 2 Year 2002 about Police. Some provisions PERMENKUMHAM No. 9 of 2017 is inconsistent with the obligation to maintain the confidentiality of Notary Position under the UUJN. Based on the principle of lex superior derogat legi inferior, then the rules used are Notary Position Law considering higher degree.
Keywords: authority, recognize, Notary, user, shift
PELEMBAGAAN POLITIK PDIP JATENG
No full textTITLE :INSTITUZIONALIZING POLITICAL of CENTRAL JAVA
INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY of STRUGGLE (PDI-P)
NAME :BUDI PRAYITNO
NIM :D4B 007013
ABSTRACT
Political parties are an important instrument for democracy. Party plays a very
strategic link between the processes of government by citizens. In fact, political parties
actually determines democracy. Finally, the party is a very important institution for the
enhanced degree of institutionalization in democracy.
Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) is one political party which has a
long pursuit in the history of parties in Indonesia. But many vote said that the Indonesian
Democratic Party of Stuggle yet institutionalized. This assessment set out from the large
influence of the Chairman of the PDIP Megawati Sukarnoputri.
Relying on this condition, this study aims to determine the degree of political
institutionalization Indonesian Democratic Party of Struggle. In this study, the author
uses PDIP of Central Java which diverge in the region as an object of research.
In assessing the degree of political institutionalization PDIP Central Java, the
author uses five parameters, namely (1) Systemness (2) Value infusion (3) decisional
autonomy (4) reification (5) age of the organization.
This study using qualitative methods through interviews of political elites in
Central Java PDIP. This interview was conducted against the elites who are considered
competent to answer the question in this study. Meanwhile, to measure the degree of
public knowledge of Java PDIP, the author also conducted a sample survey with nonprobability
sampling methods. This survey conducted on 100 respondents spread over
seven districts / cities in Central Java that includes, Semarang, District Kendal, Demak,
Semarang District, Magelang District, Kudus, Purwodadi. Respondents used in this
research is people who are considered eligible to participate in the survey, those who
already have the right to vote in the election with a variety of professional backgrounds.
The results showed that the political institutionalization of Central Java
Indonesian Democratic Party of Struggle still in a low degree of institutionalization. This
conclusion is drawn from the assessment of research results in each parameter used. This
condition occurs due to the dominance of main political elite of Indonesian Democratic
Party of Struggle which always intervention in determining all political decisions in the
area. DPD PDIP Java as the representative of the local party acted only as an object of the
patient from the decision issued by the central elite of PDIP.
Keywords : intitutionalizing politics, PDI-P, degree of political intitutionalization
JUDUL : PELEMBAGAAN POLITIK PDIP JATENG
NAMA : BUDI PRAYITNO
NIM : D4B 007013
ABSTRAKSI
Partai politik adalah instrumen penting bagi demokrasi. Partai memainkan peran
penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga
negara. Bahkan partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Sebagai pilar
demokrasi, partai merupakan lembaga yang sangat penting untuk diperkuat derajat
pelembagaannya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai
politik yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian di Indonesia. Meski
demikian, PDIP secara organisasi banyak dinilai belum terlembaga. Penilaian ini
berangkat dari besarnya pengaruh Ketua Umum PDIP yang saat ini dijabat oleh
Megawati Soekarnoputri.
Dengan berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
derajat pelembagaan politik PDIP. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan DPD
PDIP Jateng yang merupakan kepanjangan partai di daerah sebagai objek penelitian.
Dalam menaksir derajat pelembagaan politik PDIP Jateng, penulis menggunakan
lima parameter yakni (1) derajat kesisteman (2) derajat identitas nilai (3) derajat otonomi
(4) derajat pengetahuan atau citra publik (5) usia organisasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode wawancara
terhadap elite-elite politik PDIP Jateng. Wawancara ini dilakukan terhadap elite-elite
yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.
Sementara untuk mengukur derajat pengetahuan publik terhadap PDIP Jateng, penulis
juga melakukan survey sampel dengan metode non probabilitas sampling. Survey ini
dilakukan terhadap 100 orang responden yang tersebar di tujuh wilayah kabupaten/kota
di Jateng yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Magelang, Kudus, Purwodadi. Responden yang digunakan dalam
penelitian ini adalah masyarakat yang dianggap memenuhi syarat untuk turut serta dalam
survey, yakni mereka yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu dengan beragam latar
belakang profesi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan politik PDIP Jateng masih
dalam derajat pelembagaan yang rendah. Kesimpulan ini diambil dari penaksiran
terhadap hasil penelitian pada setiap parameter yang digunakan. Kondisi ini terjadi akibat
dominannya porsi yang diambil DPP PDIP dalam menentukan segala keputusan politik di
daerah. DPD PDIP Jateng sebagai kepanjangan tangan partai di daerah hanya diperankan
sebagai objek penderita dari keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP.
Kata kunci : pelembagaan politik, PDI-P, derajat pelembagaan politi
DUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL
No full textAbstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Codeâ€, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary\u27s responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif  yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum†didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdataâ€, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi†karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum†muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertangÂgungÂjawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN TANPA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)
No full textDUALISME KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM TATANAN SISTEM HUKUM NASIONAL
No full textAbstract: Government policies related to notary institutions from the beginning of their emergence until now, it has not been able to provide certainty related to the independence of the Notary Position in the order of the National legal system. Is it purely as a public official like a state official, or is the legal profession, and or is a Public Official combined with a legal profession position because it influences his responsibilities. This study aims to find out how the position and responsibilities of a notary in the current national legal system, this research method uses a juridical normative approach method that is analyzed descriptively analytically on the basis of data that is processed in a juridical way qualitatively, logically and systematically. From the results of the study note that the Notary has a position as a "Public Official" based on “the provisions of Article 1868 of the Civil Codeâ€, UUJN, and other relevant laws. Notary public is also said to be a "professional position" because it has the skills and is done continuously to serve the interests of the community in the sphere of civil (Private). The notary's responsibility as a "Public Official" arises when the notary carries out the authority regulated under the UUJN and is responsible for carrying out his position to the client as well as to the government that has appointed him. The professional responsibility of a notary public arises when applying his skills in serving the community and being responsible to himself and his professional organization.
Abstrak: Berbagai kebijakan pemerintah sehubungan dengan lembaga kenotariatan dari awal kemunculannya hingga saat ini, belum dapat memberikan kepastian terkait dengan independensi kedudukan notaris dalam tatanan sistem hukum nasional. Apakah murni sebagai pejabat umum layaknya pejabat negara, ataukah profesi hukum, dan ataukah pejabat umum yang dipadukan dengan jabatan profesi hukum karena hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kedudukan serta tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional saat ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif  yang dianalisis secara deskriptif analitis atas dasar data yang diolah secara yuridis kualitatif, logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa notaris mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum†didasarkan pada ketentuan “pasal 1868 kuhperdataâ€, uujn, serta perundang-undangan terkait lainnya. Notaris juga dikatakan sebagai “jabatan profesi†karena memiliki keterampilan dan dilakukan secara terus menerus untuk melayani kepentingan masyarakat dalam lingkup keperdataan (privat). Tanggung jawab notaris sebagai “pejabat umum†muncul ketika notaris melaksanakan kewenangan yang diatur berdasarkan uujn dan bertangÂgungÂjawab terhadap pelaksanaan jabatannya kepada klien serta kepada pemerintah yang telah mengangkatnya. Tanggung jawab professional dari seorang notaris muncul ketika menerapkan keterampilannya dalam melakukan pelayanan pada masyarakat dan bertanggungjawab kepada diri sendiri serta organisasi profesinya
The Roles of Organizational Commitment in Mediating the Effects of Big Five Personality on Worker’s Adherence to Occupational Safety SOPs
No full textThe incidence of work accidents in the construction industry particularly in Indonesia and generally in international shows an increasingly worrying trend given that either quantitatively or qualitatively the number of work accidents is very large compared to that of other industrial sectors. The main causing factors are mostly due to the workers’ behavior. This study aimed to determine the roles of organizational commitment in mediating the effects of Big Five Personality on workers’ adherence to occupational safety SOPs. The study belongs to observational analytic type with cross sectional study design. The study involved 140 samples taken randomly from workers at manufacturing department of PT. Boma Bisma Indra Pasuruan, East Java. The measurement of personality used five factor model (FFM) questionnaire of Costa &amp; McRae. Hypothesis testing applied inferential statistical analysis. The statistical method used was Structural Equation Model (SEM). The results showed that Organizational Commitment had lower roles in mediating the effects of Big Five Personality on workers’ adherence to occupational safety SOPs compared to that Big Five Personality in directly influencing the workers’ adherence to occupational safety SOPs at PT. Boma Bisma Indra Pasuruan.</jats:p
PENGARUH STRUKTURAL BIG FIVE PERSONALITY TERHADAP PARTISIPASI KESELAMATAN DAN KEPATUHAN PADA SOP KESELAMATAN KERJA
No full textFISIP Universitas jenber
Jl. Kalimantan 37 jemberSektor Industri konstruksi baik di dunia Internasional maupun di Indonesia merupakan sektor penyumbang terjadinya kasus kecelakaan kerja yang paling besar dibandingkan sektor industri lainnya. Mayoritas kasus kecelakaan kerja di sektor industri pada umumnya disebabkan oleh faktor manusia (unsafe action) yang bermuara pada faktor kepribadian, baru kemudiaan diikuti oleh factor lingkungan (unsafe condition) dan kebijakan perusahaan (manajement policy) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh big five personality pekerja terhadap partisipasi keselamatan pekerja dan kepatuhan pekerja pada SOP keselamatan kerja. Desain penelitian ini adalah obervasional analitik dengan rancangan cross sectional study, Sampel penelitian sebanyak 213 pekerja di bagian pabrikasi PT. Boma Bisma Indra Pasuruan Jawa Timur dengan mempergunakan SEM dengan mempergunakan kriteri Ferdinand dimana jumlah seluruh variable dikalikan 10, dengan tetap memperhatikan kriteria inklusi. Pengukuran personality mempergunakan kuesioner five factor model (FFM) dari Costa & McRae. pengujian hipotesis mempergunakan analisis statistik inferensial, metode statistik yang dipergunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan AMOS versi 18. Kemajuan hasil penelitian sampai laporan ini yakni telah dilakukan tahapan-tahapan penelitian mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap pengambilan data berikut analisisnya. Kesimpulan sementara dari kegiatan penelitian ini adalah tidak ada pengaruh big five personality pekerja terhadap partisipasi keselamatan, ada pengaruh big five personality pekerja terhadap kepatuhan pada SOP keselamatan kerja, Luaran publikasi internasional sedang pada posisi tahap interview untuk penerbitan.Hibah Disertasi Doktor 201
Analisis Framing Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pilkada 2015 di Harian Umum Singgalang dan Harian Pagi Padang Ekspres
No full textPemilihan kepala daerah di Sumatera Barat khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur mengalami perubahan atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap bakal calon Gubernur. Bakal calon Gubernur yang semulanya ada 7 bakal calon Gubernur di Sumatera Barat. Kini hanya menyisakan 2 pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Irwan Prayitno dan Nasril Abit (IP-NA), dan Muslim Kasim dan Fauzi Bahar (MK-FB). Hal ini membuat peneliti tertarik meneliti bagaimana media massa melakukan pemberitaannya, khususnya Harian Umum Singgalang dan Harian Pagi Padang Ekspres.
Bingkai pemberitaan Harian Umum Singgalang dan Harian Pagi Padang Ekspres dianalisis dan dilihat dari sudut pandang konstruktivisme dengan memakai metode analisis framing, berlandaskan pada teori framing Robert N. Entman. Proses analisis ditinjau dari elemen framing Robert N. Entman yang terdiri define problems, diagnose cause, make moral judgement, dan treatment recommendation. Untuk mempertajam analisis penelitian, peneliti menggunakan teori hirarki pengaruh isi media dari Shoemaker dan D. Reese.
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan framing pada masing-masing media. Pemberitaan Harian Umum Singgalang dan Harian Pagi Padang Ekspres terhadap pasangan calon Gubernur Sumatera Barat memiliki framing yang terpihak pada salah satu pasangan calon Gubernur. Singgalang lebih menekankan dukungan pada IP-NA sementara itu Padang Ekspres MK-FB. Hal ini dapat diidentifikasi dari penggunaan kata, frasa, dan kalimat pada teks berita, serta pemilihan narasumber yang berbeda-beda pada masing-masing media.
Kata Kunci : Pilkada, framing media, berita, Sumatera Barat, Singgalang, Padang Ekspre
Analisis Kekuatan Struktur Pada Ramp Door Setelah Penambahan Plat Dengan Metode Elemen Hingga
No full textRamp door is a ramp door construction that has an important role as access in and out of vehicles. The use of ramp doors with excessive loads will cause damage to the construction such as breaking and bending, so repairs need to be made to improve the strength of the ramp door structure. In carrying out this analysis, the author analyzed the ramp door that was broken. The ramp door was repaired by adding a layer of 15 mm thick plate with a length of 800 mm as a construction reinforcement. To ensure that the ramp door can work properly after repair, it is necessary to analyze to determine the allowable stress, safety factor in accordance with GL regulations and the comparison between the new and repaired ramp doors. The analysis process uses the Finite Element Method and FEM-based software. From the results of the analysis, the Total Deformation value on the repaired ramp door is 1.4469 mm and on the new ramp door is 1.3244 mm for the stress on the repaired ramp door is 102.42 Mpa and for the new ramp door is 52.299 Mpa and for the safety factor on the repaired ramp door is 2.4408 and for the repaired ramp door is 4.7802. The stress on the Sling Kupingan is 8.851 Mpa. From the addition of the plate, the barge experienced a decrease in draft of 310 mm
- …
