249 research outputs found
Nazir Al-Waqf in Imam Syafi'i's Perspectives and Regulation in Indonesia
Get PDFThis article discuses of possessing endowment refers to an association that copes the endowment properties from the endower in order to be managed and developed based on its intentions (Act number 41 of 2004 article 1 section 4). According to Imam Syafi'i, possessing endowment can be comprised by wakif, or mauquf ‘alaih, or hakim. Dissimilarity with the constraints in the Government Regulations number 28 of 1977, possessing endowment should be managed by individuals or institutions in contrast with the constraints that are mentioned by Imam Syafi'i. Evenly, Act number 41 of 2004 article 9 has mentioned that possessing endowment may include: a. individuals, b. organizations, c. institutions. The main notions discussed in this study are: first, the concept of Imam Syafi'I, Government Regulation number 28 of 1977, and Act number 41 of 2004 about The Endowment of Land Properties; second, the position of possessing endowment according to Imam Syafi'i Government Regulations number 28 of 1977 about The Endowment of Land Properties, and Act number 41 of 2004. In addition, the aims of this study are: first, getting a description about the concepts delivered by Imam Syafi'i, Government Regulation number 28 of 1977, and Act number 41 of 2004 about The Endowment of Land Properties. Second, gaining a description about the position of possessing endowment according to Imam Syafi'i, Government Regulation number 29 of 1977, and Act number 41 of 2004. Third, gaining a description about the influence of Imam Syafi'i perspectives in Government Regulation number 28 of 1977 and Act number 41 of 2004 about The Endowment of Land Properties, especially about the position of possessing endowment. This study is started by literature review of Imam Syafi'i works that relate to endowment appraisal and a review of Government Regulation number 28 of 1977, Act number 41 of 2004 and Government Regulation Number 42 of 2006. The conclusion of this study gives an affecting description from Imam Syafi'i perspectives towards Government Regulations number 28 of 1977, Act number 41 of 2004 and Government Regulation Number 42 of 2006 about endowment in Indonesia. In addition, the majority of Indonesian Muslims is enthusiastically involved in applying the concept of Imam Syafi'i in relation to the notion about possessing endowment in its practices
Studi komparasi pendapat Imam al-Syafi’i tentang keharusan istri menerima rujuk suami dengan KHI Pasal 164 tentang kewenangan istri untuk menolak rujuk suami
Get PDFPada dasarnya rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan antara kedua pasangan suami dan isteri, sehingga diharapkan bahwa suatu pernikahan berlangsung abadi untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu Allah SWT selalu memerintahkan agar pasangan suami isteri dapat bergaul secara baik.
Pergaulan yang ma’ruf sebagai langkah konkret untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut sulit atau bahkan tidak mungkin terlaksana, ketika salah satu pasangan tidak menghendaki untuk kembali bersatu lagi atau untuk menolak rujuk kehendak mantan suaminya.
Tatkala bahtera kehidupan dalam rumah tangga dan kesinambungannya tidak dapat lagi ditegakkan dan dipertahankan karena adanya penolakan dari pihak isteri kepada suaminya seperti yang tertuang dalam KHI pasal 164 ’’Bahwa seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi, sementara dalam kitab al-Umm Imam al-Syafi’i berkata bahwa ketika Allah Azzawajalla menjadikan rujuk sebagai hak suami atas iterinya selama dalam masa iddah maka bagi isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya.
Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam al-Syafi’i tentang keharusan isteri menerima rujuk suami dengan KHI pasal 164 tentang kewenagn isteri menolak rujuk suami? Dan mana pendapat yang lebih kuat diantara keduanya? Serta bagaimana metode istinbat hukum yang digunakanya.
Oleh karena itu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ( Library research ) melalui dokumen, kitab, dan buku yang relevan dengan permasalahan akan diperoleh informasi tentang ketetapan hak rujuk dalam pernikahan. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjudnya menganalisis dan menulis secara sistematis, dengan menggunakan tehnik analisis komparasi ketetapan hak rujuk dalam pernikahan, sehingga dapat dijelaskan dan diterangkan secara sistematis dan paripurna kemudian diungkapkan dan ditulis dengan menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka.
Dari penelitian tersebut kiranya dapat digeneralisasikan bahwa Imam al-Syafi’i dalam menetapkan hukum hak rujuk dalam pernikahan didasarkan atas Nas al Qur’an surat al Baqarah ayat 228, 229 dan hadist Nabi kemudian dalam KHI pasal 79 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, oleh karena rujuk itu mengembalikan status hukum secara penuh maka rujuk harus mendapatkan persetujuan dari mantan isterinya
NÄẓir Al-Waqf in Imam Syafi’i’s View and its Implementation in Indonesia
No full textThis article focuses on the possessing endowment that refers to the association that copes the endowment properties from the endower in order to be managed and developed based on its intentions (Act Number 41 of 2004 Article 1 Section 4). According to Imam Syafi’i, possessing endowment can be comprised by waqá¿‘f, or mawqÅ«f ‘alayh, or ḥÄkim. Dissimilarity with the constraints in the Government Regulations Number 28 of 1977, possessing endowment should be managed by individual or institution in contrast with the constraints that are mentioned by Imam Syafi’i. Evenly, Act Number 41 of 2004 Article 9 has mentioned possessing endowment may include: individuals, organizations, and institutions. This study examines that Nazhir Waqaf in Indonesia must be established referring to the view of Imam Syafi’i, Government Regulation Number 28 of 1977, and Act Number 41 of 2004 about The Endowment of Land Properties. Through literature review of Imam Syafi’i works and refers to Government Regulation Number 28 of 1977, Act Number 41 of 2004, and the Government Regulation Number 42 of 2006, this paper concluded that Nazhir Waqaf can be implemented referring to the view of Imam Syafi’i and also regulated under the Government Regulations Number 28 of 1977, Act Number 41 of 2004, and the Government Regulation Number 42 of 2006 about Endowment in Indonesia
Seminari tinggi interdiosesan di Surabaya
No full textSeminari Tinggi Interdiosesan ini merupakan proyek milik Keuskupan Surabaya. Proyek yang didesain ini berupa Kompleks Seminari Tinggi yang terdiri dari sebuah Seminari Tinggi Interdiosesan yang berupa unit-unit hunian bagi calon imam dan imam-imam pembimbing sebagai fasilitas utama, serta sebuah Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) sebagai fasilitas penunjang pendidikan bagi calon-calon imam serta masyarakat yang ingin menuntut ilmu di bidang filsafat dan teologi. Di dalam STFT fasilitas yang direncanakan meliputi aula and ruang serbaguna, perpustakaan and laboratorium bahasa, lobby, kantor staff STFT, rektorat, laboratorium computer dan internet, ruang kuliah, ruang dosen and rekreasi dosen, ruang konsultasi, serta ruang kemahasiswaan. Sedangkan di dalam Seminari Tinggi Interdiosesan ruang-ruang yang direncanakan meliputi kapel, unit-unit hunian calon imam dan imam pengasuh, hunian romo kepala dan wakilnya, hunian suster, ruang tamu seminari, ruang makan bersama, kamar tamu, garasi, kebun and ladang, makam romo-romo praja, dan area service. Konsep perancangan Seminari Tinggi Interdiosesan ini adalah "proses kehidupan calon imam menuju imamat sejatinya". Perwujudan konsep ini dapat dilihat dari sirkulasi serta elemen-elemen arsitektural yang ada
Teknologi Internet of Things untuk Meningkatkan Mobilitas Penyandang Tunanetra Tanpa Batasan Ruang dan Waktu
Get PDFThis system uses NodeMCU ESP8266 and ESP32 CAM to create a cane for the visually impaired. The HC-SR04 ultrasonic sensor detects objects within a distance of 50 cm and activates a buzzer as a warning. The buzzer will ring if the yellow guidance route is not identified by the TCS3200 color sensor. When the water level hits a certain point, the water sensor sounds the buzzer to warn of flooding. Locations are tracked by the GPS module, and alerts with a link to Google Maps are sent out with the findings. The camera module is used for real-time monitoring through the Blynk platform, allowing users to see the surrounding conditions. This research tests the effectiveness of the tool by measuring the accuracy of GPS signals in various locations and the quality of video from the camera under different conditions. To enhance the effectiveness of the tool, it is recommended to add a DC motor for automatic braking, touch sensors, advanced cameras, and an MP3 module for sound output. The research method includes design and construction as well as data collection from the analysis results during testing. This system is designed to facilitate the travel of visually impaired individuals by providing early warnings about obstacles, going off course, or puddles
Keywords - Camera; Color; Distance; Location; Wate
HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN HARGA (Studi di Lativah Hijab Cirebon)
Get PDFPembahasan dalam disiplin ilmu fiqh mu’amalah adalah kajian tentang ketetapanhukum. Hal ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum bagis setiap praktikibadah yang dilakukan manusia, sehingga para pemeluknya dapat beribadahdengan rasa aman, tenang tanpa ragu. Tegaknya aturan dalam negara ataumasyarakat islam, adalah bagian dari tujuan Islam yang ada dalam maqasidSyari’ah, yaitu dengan prinsip terwujudnya keadilan, persamaan antar pemelukatau kelompok yang berbeda pemahaman. Kajian mengenai fiqh mu’amalahmentarkan pemeluknya pada keseimbangan antara kepentingan yang berbeda dansaling bertentangan. Artinya penyeimbangn ini juga menjadi landasan untuk salingbertoleran dan saling menghormati perbedaan pemahaman. Fiqh mu’amalah jugamemberikan kepastian hukum terhadap pemeluknya untuk dijadikan dasar setiapmenghadapi persoalan di kehidupannya. Peneliti melakukan penelitian di LativahHijab Cirebon untuk mengetahui hukum islam terhadap potongan harga. Untukmencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif danjenis penelitian field reseaech dan dibantu dengan teknik observasi, wawancaradan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa potongan hargayang digunakan oleh lativah hijab cirebon dilakukan pada moment-momenttertentu seperti liburan sekolah, hari raya, perayaan hari besar keagamaan.Barang yang dujual merupakan barang-barang stok lama yang kualitasnya masihbagus. Huk Potongan harga dalam islam sendiri hukum asalnya diperbolehkan jikarukun dan syarat pada akal jual beli terpenuhi, potongan harga bisa dikatakanharam jika rukun serta syarat dari praktik akad tidak terpenuhi seperti larangandalam jual beli yaitu tadlis dan najasy.Kata Kunci : Hukum Islam, Potongan Harg
Arsitektur MVC Pattern sebagai Solusi Publikasi bagi Unit Usaha Kecil Studi Kios Ponsel Rizki
No full textPerkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan setiap perusahaan dekat dengan konsumen meskipun
melalui media elektronik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjangkau konsumen
adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi
Theoretical Framework Pendidikan Islam Berbasis Pendekatan Multi-Inter Transdisipliner
Get PDFModel pendekatan pendidikan Islam era modern dan post-modern direpresentasikan oleh para ahli melalui berbagai model pendekatan antara agama dan sains yang sinergis terhadap problematika sosial. Minimnya implementasi terhadap pola integrasi sains dan agama sehingga menjadikan stagnansi-degradasi terhadap produk pendidikan (learning outputs-outcomes) dalam pendidikan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian dengan metode kepustakaan ini menggunakan telaah kritis dan teoritis dari sumber primer yaitu Ian Barbour (konflik, independen, dialog, dan integrasi) melalui pendekatan agama dan sains dalam konstruksi dan kontekstualisasi model pendekatan pendidikan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam membutuhkan dua pola model agama dan sains dalam menghadapi tantangan era education-industry revolution 4.0 dan society 5.0, yaitu; (1) model integrasi-interkoneksi atau multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner oleh Amin Abdullah yang mensinergikan religious studies, philosophy, dan social science dan (2) Sains-Islam oleh Agus Purwanto dengan mensinergikan religious studies dan natural science. Dua model utama ini diharapkan mampu diaplikasikan oleh pendidikan Islam dalam tingkat institusi maupun mata pelajaran sesuai dengan asas relevansi dan pemecahan masalah dalam kehidupan social
Efektifitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah pada Jalan Indraprasta Kota Semarang dalam Rangka Pemerataan Sebaran Beban Lalu Lintas
Get PDFThe traffic problems in a big city such as Semarang generally caused by the typical situation like overcrowding at peak hours. To overcome this problem, Semarang Government has implemented “One Way System” on the Indraprasta Street section without providing road partner. This study is intended to identify the effectiveness of this policy. The following streets were reviewed: Indraprasta, Imam Bonjol, Mgr. Soegiyopranoto, and Pierre Tendean. Further, the intersections which studied are Indraprasta-Imam Bonjol-Pierre Tendean and Tugu Muda. Traffic survey data were collected in the morning and afternoon peak hours. Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 was used in the data analysis procedure. This short-term study was conducted by simulating the proposed scenario and compared with the existing situations.In conclusion, “One Way System” on Indraprasta Street section is assessed not effective due to its relatively small degree of saturation, while Mgr. Soegiyopranoto Street has a large degree of saturation. Therefore, the one-way system to Imam Bonjol Street and Mgr. Soegiyopranoto Street also needed to implement and form a “rotary link“. In addition, enacting contraflow for public transport on Soegiyopranoto Street and Imam Bonjol Street is necessary, also the arrangement of signals and geometric in the intersection that linked those three streets
- …
