24 research outputs found

    Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi

    No full text
    Kajian ini bertujuan mengungkap tentang upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menghadirkan Provinsi Konservasi dalam perspektif sosial budaya. Provinsi konservasi dicanangkan dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan dan kesinambungan keutuhan alam agar sumber daya alam tetap terjaga pengelolaannya serta keutuhan ekosistemnya. Sebagai produk legitimasi konstitusi, Provinsi Konservasi dalam perspektif sosial budaya dimaknai sebagai relasi antara entiti yang satu dengan entiti yang lain mampu mengekspresikan keharmonisan lingkungan melalui prinsip noken konservasi

    Papuan Muslims in “One Furnace, There Stones” Metaphor in Fakfak Regency, West Papua Province: An Anthropolinguistic Perspective

    No full text
    Religion should not be used as a legitimacy tool, particularly just as a justification for achieving goals that are full of the nuances of power politics, and the like. This study aims to reveal a tradition of Papuan Muslims in their attempts to create tolerance and harmony in the lives of religious people, which have been practiced and inherited for a long time, from generation to generation. This tradition is practiced by the Papuan Muslims in the Fakfak Regency, known as the “One Furnace, Three Stones” metaphor. This metaphor is used by the community in Fakfak as a moral consensus in the process of integration and social balance. The two approaches applied in this study are a theoretical approach and a methodological approach. The theoretical approach is an exploration of anthropolinguistic and metaphor theory; while the methodological approach is a descriptive approach with an explanative dimension. Based on the perspective of anthropolinguistic and metaphor, this study seeks to apply scientific principles to socio-cultural data, and adapts the steps of scientific studies in other fields of science. This study follows several procedures, including providing data, analyzing data, and presenting the results of data analysis. The results of this study holistically identify the issues of pluralism in Islam and Papuan culture, Islamic migration, metaphorical Papuan Muslim relations, and ideology. This study implies that it could be used as a basic reference in the practice of religious development which upholds tolerance and harmony between religious communities

    PENDAMPINGAN ATAS RENCANA PERUBAHAN UU NO.21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

    No full text
    Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bersama Biro Adminsitrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pada Pemerintah Provinsi Papua Barat berkaitan dengan rencana perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Target dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) untuk mengetahui posisi terakhir RUU Perubahan Otsus Papua dalam Program Prioritas Legislasi Nasional 2020; (2) untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada level kebijakan pusat dan daerah; dan (3) untuk mengidentifikasi dinamika dan perkembangan rencana perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Luaran yang didapatkan dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) merumuskan pokok-pokok pikiran yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat; dan (2) menetapkan rekomendasi perubahan RUU Otsus Papua bagi Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah (1) Konsultasi Publik, (2) Rapat Dengar Pendapat, (3) Focus Group Discussion (FGD), dan Rapat Terbatas. Dari hasil pendampingan, ditemukan bahwa secara umum dinamika perkembangan perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua di Provinsi Papua Barat terdiri atas empat isu utama, yakni (1) kewenangan daerah, (2) perangkat kepegawaian, (3) keuangan, dan (5) perlindungan hak masyarakat adat.Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bersama Biro Adminsitrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pada Pemerintah Provinsi Papua Barat berkaitan dengan rencana perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Target dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) untuk mengetahui posisi terakhir RUU Perubahan Otsus Papua dalam Program Prioritas Legislasi Nasional 2020; (2) untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada level kebijakan pusat dan daerah; dan (3) untuk mengidentifikasi dinamika dan perkembangan rencana perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Luaran yang didapatkan dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) merumuskan pokok-pokok pikiran yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat; dan (2) menetapkan rekomendasi perubahan RUU Otsus Papua bagi Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah (1) Konsultasi Publik, (2) Rapat Dengar Pendapat, (3) Focus Group Discussion (FGD), dan Rapat Terbatas. Dari hasil pendampingan, ditemukan bahwa secara umum dinamika perkembangan perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua di Provinsi Papua Barat terdiri atas empat isu utama, yakni (1) kewenangan daerah, (2) perangkat kepegawaian, (3) keuangan, dan (5) perlindungan hak masyarakat adat

    Kebijakan dan perlindungan terhadap bahasa daerah : perspektif kewenangan otonomi daerah dan otonomi khusus

    No full text
    Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kebijakan dan kewenangan yang dijadikan dasar perlindungan bahasa serta menawarkan solusi dalam rangka mensinergiskan output/produk/hasil implementasi kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bentuk produk hukum perundang-undang agar dapat selaras dengan arah pembangunan nasional serta untuk memeriksa semata-mata rumusan norma hukum perundang-undangan

    Linguistik Forensik: Konsep Dan Model Penelitian (Studi Kasus Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otsus Papua)

    No full text
    This paper aims to reveal the nature of science that comes from forensic linguistics, namely the realm of interdisciplinary sciences of language, crime, and law. In it the law, including law enforcement, judicial matters, regulations, disputes or legal proceedings, and even disputes only potentially involve some violation of law or the need to seek some mode of legal remedy. The fact today illustrates that forensic linguistics has common characteristics that allow can be aligned into the practices of linguistic and discourse analytical others namely: (1) has a parameter forensic (legal and criminal) on linguistics, (2) as a surgical instrument used in hacking the relationship between language, law, and criminal, (3) a study of the language of the texts of laws, (4) media dismantle pragmatism legal language, (5) exposing the evil language, and (6) into a pillar of reconciliation between disputing parties law. Forensic linguistics can position the language, crime and law through interdisciplinary perspective as a vital part of human faced throughout his life. Paradigm evidentiary forensic linguistics implies granting absolute certainty for each person based on logic and observations obtained from the value sense and reasonableness. Forensic linguistics can be explored above, namely (1) the general characteristics, (2) the area of research, (3) the basic principle, (4) the mechanism of action, and (5) review the facts forensic linguistics

    Identity of Speech Community in Biak Numfor Papua: Anthropolinguistic Study Perspective

    No full text
    Language and cultural richness of Biak Numfor in Papua is part of a national identity characterized by "Bhineka Tunggal Ika" (Unity in Diversity) as the basic foundation in building Indonesia. This article aims to reveal the identity system of speech in a community of Biak Numfor, Papua from an anthropolinguistic perspective. While the theoretical approach is an exploration of anthropolinguistic theory, the methodological approach is a descriptive one with an explanative dimension. From an anthropolinguistic perspective, this study seeks to apply scientific principles of socio-cultural data and adapt the steps in scientific studies to other fields of science. This study follows several stages, including providing data, analyzing data, presenting the results of the analysis. As a result, we holistically identify problems that refer to the system of phonology, naming and dialect differences, morpheme interference, syllable patterns, phoneme series, numeralia, unit of measurement, time unit, language vitality, language and culture migration, ritual tradition, dou tradition, faith, social unity and place of living, social stratification, marriage, kinship, legal culture (adat), legal sanctions, and forest ecology. The practical implication of this study is that it can be used as a basic reference in human resource development in Biak Numfor Regency. In addition, since anthropolinguistic theory has not been able to codify all language and socio-cultural systems, we suggest that theoretical collaboration in other fields is needed to complement the development of the theory

    Assistance in the preparation of academic study materials on traditional villages in West Papua Province: conservation and development of customary peoples

    No full text
    Practical problems from the presidential and development of customary peoples form traditional villages legally based on applicable laws and regulations. This mentoring program aims to increase the knowledge, attitudes, and skills of the provincial and district/city apparatus in understanding village and customary village administrations. The target is to discuss how the assets and potential of villages in West Papua Province can be identified as ingredients in preparing academic studies on traditional villages. The output is expected to contribute to (1) understanding the territory and characteristics of culture in West Papua and (2) Develop recommendations for forming institutions that can support custom and cultural preservation in West Papua. This activity uses a Participatory Exercise Model or Participatory Andragogi for adults with lecture, training, and assistance methods. Mentoring activities took place from 07-07 December 2019. The activity classification consists of elements (1) of the provincial Government and regency/cities throughout West Papua, (2) universities, (3) customary institutions, (4) women activists, and (5) Head of the Big Man (Big Man) with 75 participants and eight speakers. The impact of this activity is the congestion of provincial regions on traditional villages, and technical institutions related to the coaching and empowerment of villages can carry out the process of establishing traditional villages

    INTEGRASI ILMU LINGUISTIK DALAM WACANA POLITIK UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA: PERSPEKTIF STUDI MORFOLOGI

    No full text
    This study is part of an effort to understand the true value of basic philosophy that is revealed behind the law is really very meaningful in finding the words and concepts to describe the meaning of a text of the law. The provision of a special autonomy space for Papua is seen as a new sign that becomes a beacon within nationalists from the threat of Papuan nationalist groups (separatists and federalists) who are constantly creating new signs in the social semiotics space in Papua. Language as the home of life, capable of echoing and symbolized as a form of resurrection that is ready to threaten the unitary state system. The purpose of this study is to uncover political discourse in the text of law number 21 on Special Autonomy of Papua laden with linguistic nuances (morphology) which is not only what is understood, but the understanding itself is essentially linguistic as well. The method used in this research refers to qualitative method with descriptive research type which serves to present a detailed picture about a particular situation, social background, relationship, class or certain characteristic in Papua Special Autonomy Law. The main data in this study is the writing data (main) which is derived from the text of the Special Autonomy Law of Papua. The qualitative data derived from the text of the law in the form of words, phrases, clauses and sentences that provide an overview of the integration of morphological studies can then be described and explored in their meaning according to their use in the text

    Tipologi Wacana Mop "Humor"? Dalam Masyarakat Papua: Identifikasi Dan Eksplorasi

    No full text
    This article aims to describe the discourse joke by Papuans called Mop. Mop 'joke' discourse is one of the collective wealth of the people of Papua sastra inherited from generation to generation. Mop 'joke' discourse contains elements of humor or wit; the creation of a civilized beings. Mop 'joke' discourse has the potential of complex linguistic and supported by certain persuasive power that humorous effect, can be entertaining, pleasing, reduce tasa tense and unhappy audience. This article is an attempt to identify and explore initial typology forms of discourse in society Mop Papua with projecting typology that includes: (i) the story, (ii) conversation or dialogue, (iii) puzzles, and (iv) poetry
    corecore