115,528 research outputs found
Letter in letterbook from Stimpson H. Woodward to J. H. Ham, Parkersburg, West Virginia, December 28, 1872
No full textA document from an extensive collection spanning four generations of the Woodward family that operated merchant pig iron companies in West Virginia and Alabama. The collection begins with Stimpson Harvey Woodward (S. H. Woodward), a native of Massachusetts, who moved from Pittsburgh to Wheeling, West Virginia in 1852. He had interests in an iron company as early as 1852 in West Virginia and began Alabama operations in 1869. The family business continued in Alabama until the death of S. H. Woodward's great-grandson in 1965
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan
No full textHealth can be defined as a good and perfect condition physically, mentally and socially, hence cannot just be assumed as a condition of physical illness or infirmity. The right to health is guaranteed under Article 28 H (1) and Article 34 (3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution. This right is also universally recognized in various international instruments of human rights law, such as under Article 25 (1) of the UDHR, and Article 12 of the Covenant on ESC rights (economic , social , and cultural). The purpose of this study is to describe the government’s policy on health programs for the poor, and also describe several constraints in implementing the program. This study shows that the implementation of the local government’s policy concerning health insurance for the poor is yet to be optimal in fulfilling the right to health care for the poor. The health program set up by the local government including JAMKESMAS, Jamkesda, Jampersal, and Non-Quota Jamkesmas, is yet to be maximized and there are still many shortcomings that need to be improved. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) dari Amandemen IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara signifikan antara program pemerintah untuk pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin, dan kendala-kendala yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus ketidaksesuai dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin belum optimal untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin dengan beragam peraturan dan kebijakan reformasi kesehatan
A multi-factor approach to understanding socio-economic segregation in European capital cities
No full textThe research leading to the results presented in this chapter has received funding from the Estonian Research Council (Institutional Research Grant IUT no. 2–17 on Spatial Population Mobility and Geographical Changes in Urban Regions); European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement no. 615159 (ERC Consolidator Grant DEPRIVEDHOODS, Socio-spatial Inequality, Deprived Neighbourhoods, and Neighbourhood Effects); and from the Marie Curie programme under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP/2007-2013) / Career Integration Grant no. PCIG10-GA-2011-303728 (CIG Grant NBHCHOICE, Neighbourhood Choice, Neighbourhood Sorting, and Neighbourhood Effects).Growing inequalities in Europe, even in the most egalitarian countries, are a major challenge threatening the sustainability of urban communities and the competiveness of European cities. Surprisingly, though, there is a lack of systematic representative research on the spatial dimension of rising inequalities. This is filled by our book project Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, with empirical evidence from Amsterdam, Athens, Budapest, London, Madrid, Milan, Oslo, Prague, Riga, Stockholm, Tallinn, Vienna and Vilnius. This introductory chapter outlines the background to this international comparative research and introduces a multi-factor approach to studying socio-economic segregation. The chapter focuses on four underlying universal structural factors: social inequalities, global city status, welfare regime and housing system. Based on these factors, we propose a hypothetical ranking segregation levels in the thirteen case study cities. As the conclusions of this show, the hypothetical ranking and the actual ranking of cities by segregation levels only match partly; the explanation for this can be sought in context-specific factors which will be discussed in-depth in each of the case study chapters
[Château de] Ham : [dessin] / H. Peyronnet
No full textComprend : [Château de] Ham / H. Peyronnet ; [Château à la mine de plomb, plume et lavis, sans indication]Référence bibliographique : Destailleur Province, t. 4, 1125Appartient à l’ensemble documentaire : DesDestailAppartient à l’ensemble documentaire : Picardi
Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum
No full textSetiap negara hukum adalah negara yang menghormati hak asasi manusia dan penghormatan hak asasi manusia salah satunya ditandai dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Namun demikian di Indonesia pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih sering dijumpai. Lalu apakah dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang belum dapat memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana hubungan antara hak asasi manusia, kekayaan intelektual dalam konsep negara hukum, kedua bagaimana perlindungan kekayaan intelektual dan faktor-faktor penghambatnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan sejarah hukum, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Â Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, ada hubungan yang erat, seperti layaknya kekayaan intelektual adalah meta teori dari hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah meta teori dari negara hukum, Kedua, perlindungan kekayaan intelektual belum berjalan optimal disebabkan beberapa faktor penghambat seperti faktor budaya (kebiasaan), bentuk masyarakat komunal dan tingginya harga produk kekayaan intelektual karena kebijakan pajak. Oleh karena itu perlu campur tangan melalui berbagai regulasi dan sosialisasi untuk mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang
Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah
No full textKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran Kantor Wilayah dalam rangka harmonisasi, faktor-faktor penghambat dan bagaimana membangun pola hubungan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Penelitian hukum empiris ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan  pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah memang sudah dilibatkan dalam harmonisasi. Namun demikian dalam penyusunan program legislasi daerah belum banyak dilibatkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor ego sektoral Pemerintah Daerah, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya dukungan dari Kantor Wilayah. Oleh karena itu Kantor Wilayah harus bisa meyakinkan Pemerintah Daerah melalui komunikasi tatap muka secara langsung agar keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan diakui dan dilibatkan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa posisi Kantor Wilayah dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah adalah posisi yang penting mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah
Detection and discrimination between ochratoxin producer and non-producer strains of Penicillium nordicum on a ham-based medium using an electronic nose
No full textThe aim of this work was to evaluate the potential use of qualitative volatile
patterns produced by Penicillium nordicum to discriminate between ochratoxin A
(OTA) producers and non-producer strains on a ham-based medium. Experiments were
carried out on a 3% ham medium at two water activities (aw ; 0.995, 0.95)
inoculated with P. nordicum spores and incubated at 25°C for up to 14days.
Growing colonies were sampled after 1, 2, 3, 7 and 14days, placed in 30-ml
vials, sealed and the head space analysed using a hybrid sensor electronic nose
device. The effect of environmental conditions on growth and OTA production was
evaluated based on the qualitative response. However, after 7days, it was
possible to discriminate between strains grown at 0.995 aw, and after 14days,
the OTA producer and non-producer strain and the controls could be discriminated
at both aw levels. This study suggests that volatile patterns produced by P.
nordicum strains may differ and be used to predict the presence of toxigenic
contaminants in ham. This approach could be utilised in ham production as part
of a quality assurance system for preventing OTA contaminatio
Trim17, novel E3 ubiquitin-ligase, initiates neuronal apoptosis
No full textAccumulating data indicate that the ubiquitin-proteasome system controls apoptosis by regulating the level and the function of key regulatory proteins. In this study, we identified Trim17, a member of the TRIM/RBCC protein family, as one of the critical E3 ubiquitin ligases involved in the control of neuronal apoptosis upstream of mitochondria. We show that expression of Trim17 is increased both at the mRNA and protein level in several in vitro models of transcription-dependent neuronal apoptosis. Expression of Trim17 is controlled by the PI3K/Akt/GSK3 pathway in cerebellar granule neurons (CGN). Moreover, the Trim17 protein is expressed in vivo, in apoptotic neurons that naturally die during post-natal cerebellar development. Overexpression of active Trim17 in primary CGN was sufficient to induce the intrinsic pathway of apoptosis in survival conditions. This pro-apoptotic effect was abolished in Bax(-/-) neurons and depended on the E3 activity of Trim17 conferred by its RING domain. Furthermore, knock-down of endogenous Trim17 and overexpression of dominant-negative mutants of Trim17 blocked trophic factor withdrawal-induced apoptosis both in CGN and in sympathetic neurons. Collectively, our data are the first to assign a cellular function to Trim17 by showing that its E3 activity is both necessary and sufficient for the initiation of neuronal apoptosis. Cell Death and Differentiation (2010) 17, 1928-1941; doi: 10.1038/cdd.2010.73; published online 18 June 201
- …
