144 research outputs found
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
No full textABSTRAK
Aziman, Fauzan. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Wahyu Saputra, M.H.Li
Kata kunci: Hukum Islam, adat, perkawinan
Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya terdapat perbedaan. Perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama yakni supaya menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan. Namun perlu telaah kembali suatu perbuatan dalam menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Sebagian besar masyarakat Desa Ngrandu Kecamatan Kauman meyakini bahwa melanggar larangan pernikahan lusan akan berakibat buruk kepada seorang yang melanggarnya. Kemudian mereka mensiasati perkawinan lusan tersebut dengan cara buang anak dengan tujuan menghindari kemafsadatan yang kemudian menjadi tradisi turun temurun untuk mensiasati perkawinan lusan.
Dengan demikian peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman?. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan tradisi buang anak unutk menghindari perkawinan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman?.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif dan deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa (1) tinjauan hukum Islam terhadap syarat tradisi buang anak di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo termasuk kedalam ‘urf yang shohih, karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariat. Tradisi ini hanya sekedar bentuk ikhtiyar atau kehati-hatian masyarakat untuk menolak kemafsadatan tanpa mengkultuskan perwujudan mitos itu sendiri. (2) Menurut tinjauan hukum Islam khususnya dari segi ‘urf, tujuan tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan dapat dikatakan ‘urf shohih, karena sejauh penelitian peneliti tradisi ini sendiri masih menjadi keyakinan bagi umat muslim di Desa Ngrandu yang kebanyakan mereka masih menaati adat tersebut
Benarkah Kita Murji’ah? Catatan atas Artikel Prof. Dr. Fauzan Saleh
Get PDFThis is a special note on the article written by Fauzan Saleh entitled Kita Masih Murji’ah: Mencari Akar Teologi Pemahaman Umat Islam Indonesia published in Tsaqafah Volume 7, No. 2, October 2009. The author notes that the article could plunge Muslims to the wrong conception. Fauzan begins his article on Caliph Uthman’s nepotism when designating Amr bin Ash as governor of Egypt, Mua’wiyah as governor of Sham and Sa’ad bin Abi Waqas as governor of Iraq and Persia. Further this article notes concerning the definition of Ahl al- Sunnah wa al-Jama’ah. In addition, the author sees Fauzan does not fully understand this concept. Thus, because he classified both Maturidist and Asy’arist only into this group, without explaining their true set of belief. Actually the truth about Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah is the groups who have unanimity in beliefs, traditions and the status of Prophet Muhammad (Peace be upon him) and the the very righteous people among Muslims in Islam. They are the prophet’s companions and Tabi’in (followers), and the schoolars who followed their guidance, and their way in terms of faith, words, and deeds until the Day of Judgment. From this point of view, the criticism persists about the actors a great sin whereby this article parsed differences between Ahlusunah and Murji’ah. According to the author, Fauzan has been on failure when he drew a hasty conclusion at the similarity belief of Murji’ah and Ahlusunah, whereas Ahlusunah’s creed is just a continuation of Murji’ah’s. As clearly written in Fauzan’s conclusions of the article, despite Murji’ah creed is no longer known at this time, but this concept still remains sustainable in Islamic theology.</p
APPLICATION OF SHARIA ACCOUNTING IN MURABAHAH AND MUDHARABAH FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE
Get PDFSharia accounting is an emerging area within accounting studies that is founded on truth values based on Islamic law. It is governed by PSAK, which is developed and published by the Financial Accounting Standards Council. The numerous opinions regarding sharia financial institutions not yet fully implementing sharia accounting in accordance with PSAK motivated the author to delve deeper into the application of accounting at BMT Fauzan Azhiima Parepare, particularly in the areas of murabahah and mudharabah financing.
This research adopts a qualitative approach, utilizing field research methods, and primary data collection through observation and interviews. The study was conducted at BMT Fauzan Azhiima Parepare, involving in-depth interviews with seven informants.
The findings of this research indicate that (1) the implementation of sharia accounting at BMT Fauzan Azhiima Parepare is reflected in its financial statements and the execution of its murabahah and mudharabah programs, which are in line with the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions as prescribed by PSAK. (2) Sharia accounting appears to positively impact BMT Fauzan Azhiima Parepare by facilitating its ability to assess sharia financial positions regarding existing programs or transactions. Margins and profit-sharing are negotiated based on agreements between both parties, ensuring that each transaction aligns with the capabilities and needs of BMT Fauzan Azhiima Parepare’s customers.Akuntansi syariah adalah bidang baru dalam studi akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran sesuai hukum Islam. Akuntansi syariah diatur dalam PSAK, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Banyaknya pandangan mengenai lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan akuntansi syariah sesuai dengan PSAK menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan akuntansi di BMT Fauzan Azhiima Parepare, khususnya dalam pembiayaan murabahah dan mudharabah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 7 informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan akuntansi syariah di BMT Fauzan Azhiima Parepare dijelaskan dalam laporan keuangan secara formal dan melaksanakan program murabahah serta mudharabah, yang dapat dikatakan sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berdasarkan PSAK. (2) Akuntansi syariah tampaknya memberikan dampak pada BMT Fauzan Azhiima Parepare itu sendiri, yaitu dalam memudahkan BMT untuk melihat posisi keuangan syariah terkait program atau transaksi yang ada. Margin dan bagi hasil dibahas melalui hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga setiap transaksi diharapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pelanggan BMT Fauzan Azhiima Parepare
Pengaruh E-Service Quality terhadap E-Loyalty Melalui E-Satisfaction pada aplikasi Jenius di Indonesia
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara e-service quality, e-satisfaction, dan e-loyalty pada aplikasi Jenius di Indonesia dengan latar belakang persepsi pelanggan terhadap aplikasi Jenius menunjukkan masih banyaknya keluhan dan ide untuk peningkatan kualitas Jenius e-service quality di bidang layanan teknis dan fitur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat dengan rentang usia di atas 17 tahun yang berjumlah 250 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis jalur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan SPSS v25. Penelitian ini menggunakan variabel e-service quality, e-satisfaction, dan e-loyalty. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality berpengaruh positif signifikan terhadap e-satisfaction. E-service quality berpengaruh positif signifikan terhadap e-loyalty. E-satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap e-loyalty. E-satisfaction tidak mampu memediasi hubungan antara e-service quality dan e-loyalty. Kajian ini memberikan hasil bagi perusahaan yang harus mempertimbangkan, memahami, dan segera membenahi peningkatan kualitas e-service karena penyelesaian masalah teknis erat kaitannya dengan kepuasan e-customer.Kata Kunci: e-service quality, e-satisfaction, e-loyalty, perangkat telepon, bank digita
ANALISI DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA SUNDA KELAPA KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Get PDFIn Indonesia, the government through the Ministry of Social Affairs has started to offer social protection measures for people with low economic abilities, one of them is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program which has been implemented since 2017.The targets for this BPNT program are poor families or communities with the lowest 25% socioeconomic status in the implementation area or vulnerable to social risks. As for the aim is to reduce the burden of KPM expenditure through food fulfillment, provide more balanced nutrition to KPM, increase accuracy of targeting and timing of beneficiaries for KPM,provide choice and control to KPM in meeting food needs, and encourage the achievement of sustainable development goals (Sustainable development Goals/SDGs). Scientific research is conducted to describe implementation of the Non-cash Assistance Program (BPNT) for the urban poor by the Bengkulu City Social Service in 2019.The research method used is descriptive qualitative, which clearly describes the data and facts found in the field. The aspects used by the Riant Nugroho theory application and social regulation No.11 of 2018 concerning the distribution of Non-Cash Food Assistance, namely socialization, planning, implementation and evaluation. From the research results, the authors conclude that the implementation of the BPNT program in the city of Bengkulu in 2019 has not been quite successful.This is evidenced by the existence of several summary interviews that have been conducted. There was a delay in the distribution of funds, lack of socialization and coordination between the implementer and the sub-district and sub-district authorities. BPNT activities at the end caused problems which resulted in the unsuccessful implementation of the BPNT program. The program has not been able to optimally achieve the objectives that have been previously set. the involvement of several program implementers, program implementation mechanisms that are not in accordance with what is stipulated in the implementation guidelines, as well as programs that are judged to be inappropriate with existing conditions in the field. As for the recommendation to make the implementation of this policy successful, it is necessary to have the involvement of all implementing parties in program implementation, it is necessary to readjust the program objectives with the current conditions of KPM in the community.Pemanfaatan program dana desa melalui program pembangunan menimbulkan dampak baik bagi individu, rumah tangga maupun kelompok sebagai bagian dari unit analisis dampak. Tujuan penting yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah mengetahui dampak (impact) social pada program pembangunan melalui dana desatahun 2015 sampaidengantahun 2019 sertaMengetahui dampak sosial positif dan negatif program pembangunan melalui dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Aspek dalam penelitian ini adalah Peningkatan Interaksi social dalamkelompok,keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi desa, pemecahan masalah kelompok serta penting kata kapasitas social lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode pengambilan sampe meggunakan metode purposive sampling. Metode pengumpulan data mealalui observasi, wawancra, dokumentasi dan triangulasi data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan in teraksi social dalam kelompok semakin tinggi, Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi desa mengalami dampak yang positif, Pemecahan masalah kelompok mencapai dampak yang positif, munculnya kegiatan silaturahmi melalui bentuk pengajian dan kelompok tani
Komunikasi Dan Transformasi Kelembagaan: Studi Peran EX UPK PNPM MDP Dalam Transisimenuju Koperasi Desa Merah Putih
No full textThis study examines the institutional transformation of the Program Management Unit (UPK) of the National Rural Community Empowerment Program (PNPM MPd) into the Merah Putih Village Cooperative in Lebong Regency, Bengkulu. Using a qualitative case study approach with 15 key informants consisting of former UPK managers, local government officials, community groups, and academics, this study analyzes strategic communication and institutional transformation mechanisms through in-depth interviews, focus group discussions, participant observation, and document analysis. The findings indicate that effective organizational communication plays a critical role in managing the institutional transition. The UPK has substantial social capital, including 15 years of microfinance management experience, a network with 847 community groups, and local policy support. However, there are obstacles such as unclear technical regulations, limited human resources in the village, and resistance to change. A gradual transformation model is considered most feasible, utilizing a participatory communication approach that maintains stakeholder trust. This study concluded that the transformation of the UPK into the Merah Putih Village Cooperative shows high prospects if implemented gradually with an adaptive communication strategy and supported by clear regulations
SOSIALISASI PENTINGNYA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA ANGGOTA PKK KELURAHAN SURABAYA KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU
Get PDFThis community service activity aims to inform the public that population data is essential. Birth certificates, family cards, and identity cards (after the age of seventeen) are the three fundamental components that every Indonesian citizen must have. This data is crucial for the continuity of a country, as it directly impacts policymaking and the development of government programs. From birth, a person already requires population administration. In this service activity, we emphasized that beyond the creation of these documents, the archiving and maintenance of population administrative records must also be taken seriously. While the creation process is fully managed by the government, guidance is needed for archiving and maintaining these documents so that the public becomes more aware of the importance of complete population administration. Based on this rationale, we conducted a socialization session for all members of the PKK (Family Welfare Movement) in the Surabaya, Sungai Serut, Bengkulu. Surabaya is considered quite complex, consisting of a total of 29 neighborhood associations (RTs). The method we used in this community service was to conduct a socialization session while also highlighting the negative impacts of incomplete population administration. Through this session, it is hoped that the public will become more aware and concerned about their population documents, enabling Indonesia to carry out development more effectively as its citizens are well-identified.
Keywords: Administration; Population; Policy; PKK; Bengkulu.Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa data kependudukan merupakan sesuatu yang penting. Akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (setelah tujuh belas tahun) merupakan tiga komponen yang paling tidak harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Data ini penting untuk keberlangsungan suatu negara, karena akan berdampak pada pembuatan kebijakan serta program-program yang dibuat pemerintah. Sejak lahir seseorang sudah membutuhkan administrasi kependudukan. Pada pengabdian ini kami memberikan pemahaman bahwa selain membuat, pengarsipan dan pemeliharaan dari dokumen administrasi kependudukan juga perlu diperhatikan. Untuk proses pembuatan, sepenuhnya bergantung dengan pemerintah, namun untuk pengarsipan dan pemeliharaannya perlu diberikan pengarahan agar masyarakat lebih perhatian dengan kelengkapan administrasi kependudukannya. Karena latar belakang inilah maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh anggota PKK Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, karena Kelurahan Suarabaya merupakan kelurahan yang cukup kompleks dengan total 29 RT. Metode pengabdian yang kami kerjakan adalah menyampaikan sosialisasi sekaligus menyampaikan dampak-dampak negatif ketika administrasi kependudukan tidak dilengkapi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih perduli dengan administrasi kependudukan, sehingga Indonesia dapat lebih mudah dalam melakukan pembangunan karena masyarakatnya teridentifikasi dengan baik.
Kata kunci: Administrasi; Kependudukan; Kebijakan; PKK ; Bengkulu
Pemberian Hak Pakai Pada Tanah Girik Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Putusan PN Jakarta Barat No 386/PDT.G/2019/PN.JKT.BRT)
Get PDFA land title certificate is a strong proof of land ownership. After the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations, proof of land ownership in Indonesia must be registered in order to obtain a certificate. Girik is only proof of payment of tax on land, not proof of ownership of land rights. To become proof of ownership of the Girik land, it must first be upgraded to a land title certificate. Girik that is not upgraded has the potential for ownership disputes, as happened in the case in the West Jakarta District Court Decision Number 386/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT., where there was a dispute over land involving the owner of the land title certificate and girik owner. In his decision the judge stated that the Right to Use Certificate Number 248/Kebon Jeruk had no binding legal force from the beginning. This research analyzes how the judge\u27s considerations and the authority of the District Court in declaring land title certificates do not have binding legal force from the start. The research method used is the doctrinal method. The results of the research show that the Right to Use certificate Number 248/Kebon Jeruk belonging to the Directorate General of Taxes is valid according to law because it was issued by the authorized body, namely the national land agency and is proof of land ownership in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration which regulates regarding the objection period for the issuance of a Certificate of Land Rights, it has a period of up to 5 (five) years. In this case the lawsuit from the owner of Girik was filed after 28 (twenty-eight) years from the issuance of the certificate. General courts do not have the authority to declare that certificates of land rights do not have permanent legal force from the beginning as regulated in Article 11 of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Settlement of Disputes on Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials. where the authority to resolve land disputes involving the National Land Agency as the certificate issuer rests with the State Administrative Court
Design of Lubuklinggau City Policy: A Review of the Establishment of Local Regulations on the Guidance and Development of Micro and Small Industries
No full textThis research examines the policy formulation process for establishing a regional regulation on the guidance and development of micro and small industries in Lubuklinggau City. This initiative was taken by the Lubuklinggau City government in 2024 to address various challenges in industrial development in the city. Using qualitative methods with data collection techniques through focus group discussions, interviews, observations, and documentation studies, this research focuses on the seven initial stages of the policy formulation process. The results show that the Lubuklinggau City government has implemented a comprehensive approach, including Regulatory Impact Analysis (RIA) in decision making. Findings revealed a change in policy focus to micro and small industries and stakeholder engagement through public consultation. The analysis also revealed plans to establish an industrial center area and develop an integrated information system for the data collection on micro and small industries. The resulting policy design combines aspects of guidance and development, including training programs, mentoring, and strategies for developing industrial infrastructure and resources. Based on these findings, the research recommends further studies that include policy implementation and evaluation stages to understand this policy’s long-term impact and effectiveness in supporting the growth of micro and small industries in Lubuklinggau City
A study of the level of job satisfaction among the employees of Malaysian Mosaics Berhad, Petaling Jaya / Mohamad Fauzan Abas
Get PDFThe main purpose of this study is to explore the relationships among satisfaction with supervisor, compensation, co-workers and company management to job satisfaction. Based upon the research findings, suggestions and also recommendations would be offered. This study is accomplished with the process of literature analysis and questionnaires that have been distributed to 50 respondents that worked in Malaysian Mosaics Berhad. Based on the literature analysis from data of first hand and second hand, it helps to offer fundamental and theoretical guidelines for this research to be conducted and conclude Descriptive Research has been adopted for this research, primary data and secondary data are used in finding the data in doing the research. Apart from that, questionnaire that consist of 16 questions were distributed to the respondent while adopting the convenience sampling in getting the respondents.
The relevant steps are used for investigation on the current level of job satisfaction among the employees of Malaysian Mosaics Berhad. Finally, the author will use SPSS to analyze data in order to answer the research objective that have been established as it will analyse the data and help give in depth answer on the research objective. Lastly, the research is concluded with the relevant answer in order to improve the level of job satisfaction level of the employees of job satisfaction
- …
