Open Journal System (OJS) Universitas Bengkulu
Open Journal System (OJS) Universitas BengkuluNot a member yet
14213 research outputs found
Sort by
- Uji Efektivitas Formulasi Sabun Cuci Piring Berbahan Dasar Ekstraksi Kulit Buah Nangka (Artocarpus heterophyllus) Dengan Penambahan Gel Lidah Buaya dan Jeruk Kasturi: Uji Efektivitas Formulasi Sabun Cuci Piring Berbahan Dasar Ekstraksi Kulit Buah Nangka (Artocarpus heterophyllus) Dengan Penambahan Gel Lidah Buaya dan Jeruk Kasturi
No full textThis study aimed to formulate and evaluate an eco-friendly dishwashing liquid made from jackfruit peel (Artocarpus heterophyllus) extract with the addition of aloe vera gel and calamansi juice. The extract was obtained through ethanol maceration and formulated at different concentrations. Product evaluation included organoleptic properties, homogeneity, pH, viscosity, foam stability, and antibacterial activity against Staphylococcus aureus. The results showed that the formulation produced a dishwashing liquid with good physical characteristics, antibacterial effectiveness, and safety for use. In addition to its potential as an environmentally friendly cleaning agent, this product can be utilized as contextual biotechnology learning material for senior high school students.Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mengevaluasi cairan pencuci piring ramah lingkungan yang terbuat dari ekstrak kulit nangka (Artocarpus heterophyllus) dengan tambahan gel lidah buaya dan jus calamansi. Ekstrak diperoleh melalui maserasi etanol dan diformulasikan pada berbagai konsentrasi. Evaluasi produk meliputi sifat organoleptik, homogenitas, pH, viskositas, stabilitas busa, dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Hasil menunjukkan bahwa formulasi tersebut menghasilkan cairan pencuci piring dengan karakteristik fisik yang baik, efektivitas antibakteri, dan aman digunakan. Selain potensinya sebagai agen pembersih ramah lingkungan, produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran bioteknologi kontekstual untuk siswa SM
PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI ECOENZIM DI SMAN 3 BENGKULU TENGAH
Full text linkPengolahan sampah organik menjadi ecoenzim merupakan salah satu inovasi ramah lingkungan yang dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat. Kegiatan pembuatan ecoenzim dilaksanakan pada 29 Oktober 2025 di SMAN 3 Bengkulu Tengah sebagai bagian dari program kerja KKN. Tahapan kegiatan meliputi pembentukan kepanitiaan, koordinasi dengan pihak sekolah, persiapan alat dan bahan, serta praktik langsung pembuatan ecoenzim oleh anggota KKN menggunakan sampah organik yang tersedia. Proses pembuatan dilakukan melalui tahapan pemilahan sampah organik, pencacahan bahan, pencampuran bahan baku, hingga penyimpanan untuk fermentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anggota KKN mampu memproduksi ecoenzim dengan prosedur yang tepat serta memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai manfaat pengolahan sampah organik bagi lingkungan sekolah. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa pengurangan sampah organik dan tersedianya produk ecoenzim yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekolah. Secara keseluruhan, program ini menegaskan pentingnya penerapan inovasi pengolahan sampah berbasis aksi langsung dan perlunya keberlanjutan kegiatan serupa untuk mendukung pengelolaan lingkungan di SMAN 3 Bengkulu Tengah.Pengolahan sampah organik menjadi ecoenzim merupakan salah satu inovasi ramah lingkungan yang dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat. Kegiatan pembuatan ecoenzim dilaksanakan pada 29 Oktober 2025 di SMAN 3 Bengkulu Tengah sebagai bagian dari program kerja KKN. Tahapan kegiatan meliputi pembentukan kepanitiaan, koordinasi dengan pihak sekolah, persiapan alat dan bahan, serta praktik langsung pembuatan ecoenzim oleh anggota KKN menggunakan sampah organik yang tersedia. Proses pembuatan dilakukan melalui tahapan pemilahan sampah organik, pencacahan bahan, pencampuran bahan baku, hingga penyimpanan untuk fermentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anggota KKN mampu memproduksi ecoenzim dengan prosedur yang tepat serta memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai manfaat pengolahan sampah organik bagi lingkungan sekolah. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa pengurangan sampah organik dan tersedianya produk ecoenzim yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekolah. Secara keseluruhan, program ini menegaskan pentingnya penerapan inovasi pengolahan sampah berbasis aksi langsung dan perlunya keberlanjutan kegiatan serupa untuk mendukung pengelolaan lingkungan di SMAN 3 Bengkulu Tengah
 
IDEAL MODEL IN IMPLEMENTING THE PROMPT RELEASE PROCEDURE AS AN EFFORT TO OPTIMIZE LAW ENFORCEMENT IN THE INDONESIAN EEZ
Full text linkThis article examines the implementation of the Prompt Release Procedure in Indonesia as mandated by Article 73 paragraphs (2) and (3) of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). This article aims to answer questions related to how the Prompt Release Procedure is currently implemented in Indonesia and what the ideal model for implementing the Prompt Release Procedure in Indonesia would be as a means of enforcing the law against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This study uses a normative method supported by empirical data. The approaches used are a regulatory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The results of the study show that currently, prompt release has not been implemented in Indonesia even though its provisions are regulated in Article 15 of the ZEEI Law and Article 104 paragraph (1) of the Indonesian Fisheries Law. Currently, the law enforcement approach used is a criminal approach as primum remedium without first going through administrative mechanisms as mandated by Article 73 of UNCLOS 1982. The model for implementing the Prompt Release Procedure in Indonesia is to make administrative law enforcement the primum remedium against IUU Fishing in the EEZ and the criminal approach the ultimum remedium.
Keywords: Prompt Release Procedure, Indonesian EEZ, UNCLOS 1982, IUU Fishing, Administrative Law Enforcement
The Bibliometric Mapping for Geospatial Intelligence in Remote Sensing-Based Maritime Weather Warning Systems: Bibliometric Mapping for Geospatial Intelligence in Remote Sensing-Based Maritime Weather Warning Systems
No full textThe safety of shipping and the resilience of maritime infrastructure are affected by the accuracy of the early warning system against extreme weather. The use of Geospatial Intelligence (GEOINT) acts as an integrative framework that combines remote sensing data, spatial analysis, and the interpretation of geographic information for the increasing need for technology-based early detection in the face of increasingly complex marine climate dynamics, both for civilian and national defense interests. The purpose of this research is to analyze the development of global research over the past 25 years on this topic, as well as relate it to maritime infrastructure defense and resilience policies. The methodology used is bibliometric with a quantitative analysis approach to Scopus and Google Scholar publication data, as well as visualization using VOSviewer. The analysis includes the mapping of keyword trends, thematic clusters, institutional actors, and the evolution of research related to GEOINT, remote sensing, and maritime early warning systems. The results show significant improvements in the topic of satellite utilization (MODIS, Sentinel) and the integration of GEOINT big data and spatial analytics for early warning systems, but research on its application in the context of maritime defense policy is still limited. These findings provide strategic direction for the development of GEOINT as a data-driven policy support instrument that supports national shipping resilience and military preparedness in strategic maritime areas. The study also recommends a cross-sectoral research agenda that is more adaptive to the threat of extreme marine weather.Keselamatan pelayaran dan ketahanan infrastruktur maritim dipengaruhi oleh keakuratan sistem peringatan dini terhadap cuaca ekstrem. Pemanfaatan Geospatial Intelligence (GEOINT) berperan sebagai kerangka integratif yang menggabungkan data penginderaan jauh, analisis spasial, dan pemaknaan informasi geografi untuk meningkatnya kebutuhan akan deteksi dini berbasis teknologi dalam menghadapi dinamika iklim laut yang semakin kompleks, baik untuk kepentingan sipil maupun pertahanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan riset global selama 25 tahun terakhir terkait topik tersebut, serta mengaitkannya dengan kebijakan pertahanan dan ketahanan infrastruktur maritim. Metodologi yang digunakan adalah bibliometrik dengan pendekatan analisis kuantitatif terhadap data publikasi Scopus dan Google Scholar, serta visualisasi menggunakan VOSviewer. Analisis mencakup pemetaan tren kata kunci, klaster tematik, aktor institusional, dan evolusi riset yang berkaitan dengan GEOINT, penginderaan jauh, dan sistem peringatan dini maritim. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada topik pemanfaatan satelit (MODIS, Sentinel) dan integrasi big data dan analitik spasial GEOINT untuk sistem peringatan dini, namun riset tentang aplikasinya dalam konteks kebijakan pertahanan laut masih terbatas. Temuan ini memberikan arah strategis bagi pengembangan GEOINT sebagai instrumen pendukung kebijakan berbasis data yang mendukung resiliensi pelayaran nasional dan kesiapsiagaan militer di wilayah maritim strategis. Kajian ini juga merekomendasikan agenda riset lintas sektoral yang lebih adaptif terhadap ancaman cuaca laut ekstrem.
Kata kunci: GEOINT, Penginderaan Jauh, Peringatan Dini Cuaca Maritim, Bibliometrik.
 
Pengembangan model pengenalan huruf SIBI pada kondisi low-light berbasis convolutional neural network
No full textDeaf and speech-impaired individuals in Indonesia face communication barriers due to limited public understanding of sign language. In real use, SIBI communication often occurs in dim lighting, yet recognition models are mainly evaluated under normal illumination, motivating robust low-light recognition. This study develops a CNN model based on MobileNetV2 to recognize SIBI (Indonesian Sign Language System) letter gestures under low-light conditions (50-100 lux). The dataset comprises 5,579 images of 26 SIBI letters, divided stratified 80:10:10. The methodology includes preprocessing with Bilateral Filter, CLAHE in LAB color space, and Adaptive Gamma Correction, plus transfer learning and fine-tuning with data augmentation. Evaluation results show 97.13% test accuracy, with most errors among similar letters. Real- time testing is stable within 50-100 lux, though accuracy decreases below 50 lux or with shadows. These findings indicate that the proposed preprocessing methods and MobileNetV2 CNN maintain reliable SIBI recognition in low-light environments.Penyandang tunarungu dan tunawicara di Indonesia menghadapi hambatan komunikasi akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahasa isyarat. Penelitian ini mengembangkan model convolutional neural network (CNN) berbasis arsitektur MobileNetV2 untuk mengenali gestur huruf Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) pada kondisi pencahayaan rendah (50–100 lux). Dataset yang digunakan terdiri atas 5.579 citra dari 26 huruf SIBI dan dibagi secara stratified dengan rasio 80:10:10 untuk data pelatihan, validasi, dan pengujian. Tahapan preprocessing meliputi penerapan Bilateral Filter, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) pada ruang warna LAB, serta Adaptive Gamma Correction untuk meningkatkan kualitas citra. Model dilatih menggunakan teknik transfer learning dengan optimizer Adam dan fine-tuning pada lapisan teratas MobileNetV2, serta didukung oleh augmentasi data. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 97,13% pada data uji. Pengujian real-time menunjukkan kinerja pengenalan gestur yang stabil pada rentang pencahayaan 50–100 lux, namun akurasi menurun pada intensitas cahaya di bawah 50 lux atau ketika terdapat bayangan kuat. Kombinasi teknik preprocessing dan arsitektur MobileNetV2 terbukti mampu mempertahankan performa pengenalan SIBI pada kondisi pencahayaan rendah serta mendukung terciptanya komunikasi yang lebih inklusif bagi komunitas tunarungu
Analisis Prediksi Probabilitas Otomatisasi Pekerjaan Tahun 2030 Menggunakan Algoritma Linear Regression Dan Gradient Boosting
No full textThe rapid development of artificial intelligence and automation is expected to significantly impact future employment. This study aims to predict job automation probability in 2030 using supervised learning methods. A public dataset containing job types, education levels, and automation probabilities was utilized. Linear Regression and XGBoost Regressor were employed to build and compare predictive models. The research process included data preprocessing, training–testing data split, model training, and performance evaluation using Root Mean Square Error (RMSE) and coefficient of determination (R²). Experimental results indicate that XGBoost outperforms Linear Regression by achieving lower RMSE and higher R² values. This study provides insights into automation risks and may support workforce skill development planning.The rapid development of artificial intelligence and automation is expected to significantly impact future employment. This study aims to predict job automation probability in 2030 using supervised learning methods. A public dataset containing job types, education levels, and automation probabilities was utilized. Linear Regression and XGBoost Regressor were employed to build and compare predictive models. The research process included data preprocessing, training–testing data split, model training, and performance evaluation using Root Mean Square Error (RMSE) and coefficient of determination (R²). Experimental results indicate that XGBoost outperforms Linear Regression by achieving lower RMSE and higher R² values. This study provides insights into automation risks and may support workforce skill development planning
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARANTHINK TALK WRITE (TTW) DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VC DI SDN 101766 BANDAR SETIA
No full textPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa sekolah dasar dalam menulis teks deskripsi melalui penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW). Latar belakang penelitian ini muncul dari masalah rendahnya keterampilan siswa dalam mengembangkan gagasan serta menyusun tulisan yang logis dan sistematis. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di kelas V-C SDN 101766 Bandar Setia. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari rata-rata 77,91% dengan kategori "cukup baik" sebelum tindakan, menjadi 88,56% dengan kategori "baik sampai sangat baik" setelah penerapan TTW. Pelaksanaan model TTW terbukti efektif dalam mendorong siswa untuk berpikir secara mandiri, terlibat dalam diskusi antar teman sebaya, dan mengekspresikan ide dalam tulisan yang lebih terstruktur. Selain itu, model ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri, kerjasama, dan keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan temuan ini, TTW dapat dianggap sebagai salah satu strategi pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka, khususnya dalam mengembangkan keterampilan berbahasa di tingkat sekolah dasar
LEGAL REASONING DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 AYAT 1 UU TPPO PADA PROSTITUSI ANAK
No full textThis research examines the disparities in legal reasoning within the Manna District Court Decision Number 00/Pid.Sus/2025/PN Mna regarding the application of Article 2, Paragraph 1 of the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (TIP Law) in cases of child prostitution. The central legal issue lies in the conflicting interpretations of the elements of "recruitment/receipt," "vulnerable position," and "child consent" in determining the existence of sexual exploitation. This study aims to analyze the arguments presented in the dissenting opinion that rejected the application of Article 2, Paragraph 1 of the TIP Law and to evaluate their alignment with legal norms and child protection objectives. This is a normative legal research employing statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the majority of the judicial panel adopted a child protection approach based on the lex specialis principle, emphasizing that the victim's status as a child constitutes a vulnerable position that cannot be waived by consent; thus, the element of exploitation is deemed fulfilled. Conversely, the dissenting opinion positioned coercion or power relations as the primary indicators of trafficking and tended to qualify the act as a general crime against morality (decency). This study concludes that these disparities underscore the necessity for consistent interpretation of "vulnerable position" and "child consent" to ensure that the application of the TIP Law is not narrowed down to mere general moral offenses.Penelitian ini membahas perbedaan penalaran hukum (legal reasoning) dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 00 Pid Sus 2025 PN Mna terkait penerapan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) pada kasus prostitusi anak. Permasalahan utama terletak pada konflik tafsir unsur penerimaan, posisi rentan, dan persetujuan anak dalam menentukan ada tidaknya eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis argumentasi dissenting opinion dalam menolak penerapan Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum dan tujuan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas majelis menerapkan pendekatan perlindungan anak berbasis lex specialis dengan menekankan bahwa status anak korban merupakan posisi rentan yang tidak dapat dikesampingkan meskipun terdapat persetujuan, sehingga unsur eksploitasi dinilai terpenuhi. Dissenting opinion menempatkan unsur paksaan atau relasi kuasa sebagai indikator utama TPPO dan cenderung mengkualifikasikan perbuatan sebagai delik kesusilaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi penafsiran unsur posisi rentan dan persetujuan anak agar penerapan UU TPPO tidak dipersempit menjadi sekadar delik kesusilaan umum
Telaah Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Diferensiasi Di SMKN 3 Maumere
No full textThis study aims to describe the planning and implementation of differentiated Physics instruction in Grade X at SMKN 3 Maumere. A descriptive qualitative approach was employed in this study. The research subjects consisted of one Physics teacher and 20 Grade X students. Data were collected through documentation, interviews, and questionnaires to obtain a comprehensive understanding of the research focus. The findings indicate that instructional planning was conducted systematically through diagnostic assessment, which was used to adjust content, process, product, and learning environment by considering students’ readiness, interests, and learning styles. During the implementation stage, a differentiated instruction approach was applied, encompassing differentiation of content, process, product, and learning environment in accordance with students’ characteristics. Questionnaire results show that the majority of students perceived the learning process as fully aligned with their learning needs and preferences. This confirms that Physics instruction in Grade X at SMKN 3 Maumere has implemented a differentiated instruction approach.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Fisika berdiferensiasi pada kelas X di SMKN 3 Maumere. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas 1 orang guru Fisika dan 20 orang siswa kelas X. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran telah dilaksanakan secara sistematis melalui asesmen diagnostik yang digunakan untuk menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar dengan mempertimbangkan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran telah diterapkan pendekatan diferensiasi, mencakup diferensiasi konten, proses, produk, dan pengelolaan lingkungan belajar sesuai karakteristik siswa. Temuan kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasakan pembelajaran telah sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi belajarnya. Hal ini menegaskan bahwa pembelajaran fisika di kelas X SMKN 3 Maumere telah menerapkan pendekatan berdiferensiasi
THE CONSTITUTIONAL LIMITS OF STATE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDONESIA: A DIGITAL CONSTITUTIONALISM PERSPECTIVE
No full textThe use of artificial intelligence (AI) by the state represents a fundamental transformation in the exercise of public power in the digital era. Across jurisdictions, AI systems are increasingly deployed in public administration, law enforcement, social welfare distribution, security surveillance, and other decision-making processes that directly affect the legal status and fundamental rights of individuals. While these technologies promise efficiency and administrative effectiveness, their use by public authorities raises significant constitutional concerns, particularly with regard to the protection of human rights, the rule of law, and democratic accountability. This article examines the constitutional limits of state use of AI and identifies the constitutional principles that should govern its deployment. This study employs a qualitative methodology based on a conceptual and comparative legal approach. It analyses the emerging framework of digital constitutionalism as a normative lens through which the use of AI by the state can be assessed, focusing on the principles of legality, proportionality, transparency, due process of law, and accountability. In addition, the article examines relevant standards under international human rights law, particularly the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), as well as comparative regulatory developments, most notably the European Union Artificial Intelligence Act. The analysis demonstrates that the use of AI by the state cannot be treated as a merely technical or administrative matter, but must be understood as a constitutional issue involving the exercise of public authority. Without a clear legal basis, effective oversight, and enforceable accountability mechanisms, AI risks expanding state power in opaque ways and undermining fundamental rights. The article concludes that the integration of digital constitutionalism into the governance of public-sector AI is essential to ensure that technological innovation remains consistent with constitutional values, human rights protection, and democratic governance