26 research outputs found
Terjemah Al Quran Departemen Agama dan Terjemah Al Quran Karya Ust. Mohammad Thalib: Sebuah Studi Kritik dan Perbandingan, dalam Surat Al-Ahzab
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap hal-hal yang berbeda dalam 2 tarjamah alquran yaitu tarjamah departemen agama dan tarjamah karya ustadz Thalib, serta penyebab perbedaan tersebut dan kesesuaian kedua terjemah terhadap kitab tafsir. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Yaitu penilitian ini menggunakan teori dan data kualitatif kemudian menjadi penelitian berbasis perpustakaan. Adapun teori yang digunakan oleh penulis adalah teori Miles Huberman yang terdiri dalam 3 tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun perbedaan antara 2 terjemah ini antara lain : perbedaan dalam mentafsirkan kata ganti dalam kalimat, perbedaan dalam urutan kalimat dan susunan bahasa indonesia, perbedaan dalam menentukan makna yang sesuai dalam kata yang diterjemahkan, keterangan tambahan yang ditambahkan oleh penerjemah, dan pengurangan kalimat yang diterjemahkan untuk mempersingkat. Sedangkan penyebab perbedaan antara 2 terjemah ini antara lain adalah : latar belakang penerjemah yang berpengaruh kepada proses
penerjemahan,kedua, kecenderungan penerjemah untuk memilih pendapat para mufasir, ketiga: kecendurangan penerjemah untuk memilih metode penerjemahan, dan yang keempat adalah kitab rujukan yang digunakan.
Adapun jumlah ayat di terjemah milik ustadz Muhammad Thalib yang lebih sesuai dengan kitab tafsir dibandingkan dengan terjemah milik Departemen Agama berjumlah 10 ayat. Dan sebaliknya jumlah ayat di terjemah milik Departemen Agama yang lebih sesuai dengan tafsir adalah 24 ayat. Sehingga klaim Ustadz Muhammad Thalib bahwa banyak terdapat kesalahan dalamterjemahan milik Departemen Agama kurang tepat, karena perbedaan dalam menafsirkan makna ayat al-quran adalah hal biasa di kalangan ahli tafsir
PENERAPAN METODE SELEKSI FITUR WRAPPER GREEDY STEPWISE DENGAN NAÏVE BAYES CLASSIFIER UNTUK KLASIFIKASI RASIO PASIEN RAWAT INAP
No full textHiperglikemia sebagai manifestasi stres paling sering ditemukan tidak lama setelah masuk ICU. Risiko terjadinya hiperglikemia bervariasi, diantaranya diagnosis saat masuk ICU dengan kondisi klinis spesifik yang berbeda, serta kerusakan organ karena hiperglikemia. Kondisi hiperglikemia pada pasien ICU menujukkan adanya suatu keterkaitan terhadap kecacatan dan kematian pasien, sehingga pihak rumah sakit perlu membuat suatu kebijakan terkait pengobatan hiperglikemia. Kebijakan rumah sakit terkait pengobatan hiperglikemia dapat dirumuskan dengan analisis terhadap data pasien yang memiliki kondisi hiperglikemia. Pada tugas akhir ini, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa data tersebut adalah metode seleksi fitur Wrapper Greedy Stepwise dan klasifikasi Naïve Bayes. Dengan metode ini pihak rumah sakit dapat mengetahui fitur-fitur yang berpengaruh terhadap hasil klasifikasi apakah seorang pasien akan kembali menjalani rawat inap atau tidak. Dengan fitur awal sebanyak 46 fitur, proses seleksi fitur dapat mengurangi jumlah fitur hingga menjadi 20 fitur. Hasil ini didapatkan pada pembagian dataset 80% dengan proses seleksi fitur wrapper greedy stepwise backward. Nilai akurasi dari klasifikasi dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan klasifikasi rasio pasien rawat inap. Didapatkan peningkatan nilai akurasi terbesar dengan pembagian dataset 80% dengan nilai akurasi tanpa seleksi fitur sebesar 88.63%, dan setelah proses seleksi fitur wrapper greedy stepwise backward meningkat sebesar 2.03% menjadi 90.69%
Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya
No full textBPRS Al-Madinah Tasikmalaya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari’ah. Salah satu kegiatan usahanya yaitu melaksanakan pelayanan pembiayaan murabahah, dalam prakteknya, pembiayaan murabahah untuk pembelian bahan bangunan di BPRS, dilaksanakan dalam satu transaksi diwaktu yang sama dengan wakalah, yaitu upaya pemberian kuasa pada nasabah untuk membeli bahan bangunan yang diinginkan secara mandiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem murabahah dalam perbankan Syariah dimana objek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki dan dimiliki olehnya (bank). Yang diberikan penjual (bank) kepada pembeli (nasabah) bukanlah barang melainkan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) proses pembiayaan murabahah bil wakalah untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya 2) relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah terhadap pelaksanaan akad murabahah bil wakalah untuk pembelian bahan bangunan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.
Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber ajaran hukum Islam (Syari’ah) adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits dimana didalamnya mengatur konsep yang sangat jelas tentang prinsip muamalah khususnya mengatur tentang ekonomi yang sesuai dengan konsep syari’ah yang bertujuan terciptanya keadilan dalam masyarakat antara lain melalui penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi dilapangan. Sumber data ada dua macam 1) sumber data primer, dari wawancara karyawan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya 2) sumber data sekunder, dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku tentang muamalah, perbankan syariah, fatwa DSN dan artikel dari media elektronik. Dari data yang diperoleh, diketahui akad murabahah dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah, barang yang diperjual belikan tidak jelas kepemilikannya, dimana barang secara prinsipnya belum menjadi milik bank dan nantinya akan langsung dipindahnama kepemilikan dari penjual pertama (supplier) langsung atas nama milik pembeli (nasabah). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah bil wakalah untuk pembeliaan bahan bangunan ini batal demi hukum karena dalam pelaksanaannya tidak memenuihi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Jual beli seperti ini menjerumuskan kepada praktik riba terutama jual beli atas barang yang tidak ada dan gharar
Tafsir Ayat Siyasah: Studi Terhadap Konsep Relasi Agama Dan Negara Perspektif Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi
No full textThe conceptual discourse on the relationship between state and religion has always been a relevant contemporary issue for humanity. On the other hand, the Qur'an as a holy book plays a synergistic role in establishing ethical principles and values that underlie the sustainability of the political system, which is manifested in the verses of siyasah. The presence of siyasah verses that are still global in nature is responded by mufassir with varied interpretations including Sheikh Muhammad Mutawalli Ash-Sya'rawi, an exegete who has also been involved in the realm of government. This study aims to explore Ash-Sya'rawi's interpretation of Qur'anic verses that discuss the relationship between religion and the state. The method used is qualitative research based on library research, with a content analysis approach to facilitate a systematic description of Ash-Sya'rawi's interpretation. The results showed that Ash-Sya'rawi's interpretation of the siyasah verses gave birth to a concept of religion-state relations that is substantive-symbiotic, where the two entities complement each other in building a harmonious socio-political order.
Keywords: Siyasah Verses, Asy-Sya'rawi, Religion and State Relations.
Abstrak: Diskursus konseptual mengenai relasi antara negara dan agama senantiasa menjadi isu kontemporer yang relevan bagi umat manusia. Di sisi lain, Al-Qur’an sebagai kitab suci memainkan peran sinergis dalam menetapkan prinsip etika dan nilai-nilai yang mendasari keberlanjutan sistem politik, yang termanifestasi dalam ayat-ayat siyasah. Hadirnya ayat-ayat siyasah yang masih bersifat global direspon mufassir dengan variatif penafsiran termasuk Syeikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, seorang ahli tafsir yang juga pernah terlibat dalam ranah pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interpretasi Asy-Sya’rawi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas relasi agama dan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan analisis konten (content analysis) untuk memudahkan deskripsi sistematis atas penafsiran Asy-Sya’rawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi Asy-Sya’rawi terhadap ayat-ayat siyasah melahirkan konsep relasi agama-negara yang bersifat substansif-simbiotik, di mana kedua entitas saling melengkapi dalam membangun tatanan sosial-politik yang harmonis.
Keywords: Ayat Siyasah, Asy-Sya’rawi, Relasi Agama dan Negara
PENGARUH VARIASI WAKTU KONTAK PADA METODE ELEKTROKOAGULASI DALAM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR BATUBARA
No full textCoal wastewater can be treated by electrocoagulation method, is wastewater treatment using direct electricity and electrodes Aluminum (Al) plates. An analysis of the results of the quality test of coal effluent was carried out after the electrocoagulation method was carried out in meeting environmental quality standards according to the Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Batubara and analysis of the effect of the contact time used, namely 30, 45, 60, 75 and 90 minutes. The research method used is the experimental method. The parameters tested were Total Suspended Solid (TSS), pH, iron (Fe) and manganese (Mn) and the distance between the electrode plates was 1 cm. The voltage used 12 volts. The results showed that at a contact time of 90 minutes the electrocoagulation process was effective in reducing contaminants so that it met quality standards, the TSS parameter value of efficiency reached 99.97% with a decrease in levels from 4305 mg/L to 1.33 mg/L, on the parameter pH increased from 5.37 to 7.27, in the iron (Fe) parameter the efficiency value reached 99.96% with a decrease in levels from 53 mg/L to 0.02 mg/L and the manganese (Mn) value efficiency reached 99.81% with a decrease in levels from 20.32 mg/L to 0.039%.Limbah cair batubara dapat dilakukan pengolahan dengan metode elektrokoagulasi yaitu pengolahan air limbah menggunakan aliran listrik searah dan elektroda berupa plat Aluminium (Al). Dilakukan analisa hasil uji kualitas limbah cair batubara setelah dilakukan metode elektrokoagulasi dalam memenuhi standar baku mutu lingkungan menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Batubara dan analisa pangaruh waktu kontak yang diterapkan yaitu 30, 45, 60, 75 dan 90 menit. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen. Parameter yang diuji Total Suspended Solid (TSS), pH, besi (Fe) dan mangan (Mn) dan jarak plat elektroda 1 cm. Tegangan yang digunakan 12 volt. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada waktu kontak 90 menit proses elektrokoagulasi efektif dalam menurunkan kontaminan sehingga memenuhi standar regulasi baku mutu, pada parameter TSS nilai efisiensi mencapai sebesar 99,97% dengan penurunan kadar dari 4305 mg/L menjadi 1,33 mg/L, pada parameter pH terjadi kenaikan pH dari 5,37 menjadi 7,27, pada parameter besi (Fe) nilai efisiensi mencapai sebesar 99,96% dengan penurunan kadar dari 53 mg/L menjadi 0,02 mg/L dan pada parameter mangan (Mn) nilai efisiensi mencapai sebesar 99,81% dengan penurunan kadar dari 20,32 mg/L menjadi 0.039%
Strategi pengembangan industri kreatif berbasis kearifan lokal: studi pada sentra industri kerajinan batik Banyuwangi
No full textThe results of this study are 1) The value chain in the Banyuwangi batik craft industry is creation, production, distribution and commercialization. The four value chains are business processes that exist in the Banyuwangi batik craft industry. 2) The SWOT analysis technique shows the position index on internal factor analysis of +0.796 and on the external position index of +0.8859. So that in the SWOT diagram that is seen in the position located on Quadrant I namely quadrant which means that the potential of the banyuwangi batik craft industry has a very large opportunity to grow and even compete with other batik industries. In addition, from the internal aspect shows that the ideas/ideas and creations that are built through the characteristics of Banyuwangi batik are very good.
3) To get optimal results in the development of creative industries in the Banyuwangi batik craft industry, collaboration between the main actors is needed with the starting points of these three main actors; (1) Commitment of intellectuals, business and government, continuous coordination between the three actors, and seek synergy to develop the creative industry. Where the role of the Banyuwangi district government has been to socialize about Banyuwangi batik to the outside public, both directly and through official media of the local government, besides training members, holding festivals both in Banyuwangi and outside. Whereas in terms of the role of academics, so far they have not contributed to the development of batik in Banyuwangi in the form of training, research results and community service. And from the aspect of the business actor, has carried out various methods with creative batik products according to their identity. The real form that is done is by using social media, opening cooperation with agents and opening their own outlets to introduce and sell their products
Banyuwangi regional government policy in tourism development and it’s contribution to regional original income (PAD)
No full textThis study aims to determine the objective conditions of tourism and government policies and their contribution to PAD in Banyuwangi Regency. The type of research used is a qualitative type with a descriptive approach. The data used in this study are primary and secondary data. As for the data analysis, using a qualitative analysis descriptive approach. The results of the study show that 1. The tourism sector is a strategic sector developed by the Banyuwangi district government and at the same time becomes the starting point for economic development and development while still prioritizing local wisdom and involving the local community without losing local values . 2. Local government policies are divided into 2 approaches, namely: Ecotourism Concept where the concept of tourism development through 3 concepts namely Community based Tourism (CBT), event tourism and a sustainable and structured marketing strategy. Integrated development is integrating between sectors that can be connected with the business sector, namely improving infrastructure, maintaining local culture, and involving the Tourism Community. 3. The development of tourism in Banyuwangi Regency has an impact on PAD, which is 22 billion (5.6%) in 2017, to 29 billion (6.4%) in 2018. Meanwhile in 2019 the development is very significant, which is 37 billion ( 7.4%)
Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Banyuwangi
No full textSharia tourism is a new way to develop Indonesian tourism which upholds Islamic culture and values. During this sharia
tourism is perceived as a tour to the cemetery (pilgrimage) or to the mosque. In fact, sharia tourism is not interpreted as such, but tourism in which it originates from nature, culture, or artificial that is framed with Islamic values. In Banyuwangi, the first sharia tourism tour in Indonesia which is beach-based was developed. In its development, experienced ups and downs related to land use, and the issue of managing sharia tourism itself. This study aims to describe the potential of Banyuwangi sharia tourism destinations, Analyze the readiness of Sharia tourism destinations through tourist perceptions in developing sharia tourism and Generate appropriate strategies to develop sharia tourism in accordance with the characteristics of Banyuwangi tourist destinations. The approach of this research is descriptive qualitative, using a sample of 100 tourists. Data sources were obtained using 3 methods, namely interviews, questionnaires and the Groub Discussion Forum. While the analysis uses the methods of strength, weakness, opportunity, and treat (SWOT). The results
showed that first, sharia beach tourism is very potential to be developed and can become an icon of Banyuwangi district. According to the results of the questionnaire from tourists’ perceptions about sharia tourism namely from the aspect of tourist attractions most respondents tend to state in good condition (32.6% of respondents). While seen from the aspect of the respondents’ amenities tend to say sufficient (33.1%), from the aspect of accessibility respondents rated good (59%), and institutional aspects tend to be sufficient (51%), but overall, respondents tend to say Good (35.3%). Likewise, the results of the FGD and in-depth interviews revealed that the sharia
coast in Banyuwangi District had needed coordination between stakeholders (community, government, Kodim) to develop this tourism
Analysis Of E-Pnbp Application System Development For Pnbp Optimization Of Mineral And Coal Sub-Sector
No full textNon-tax revenue (PNBP) is a collection other than taxes paid by individuals, groups or business entities as an obligation to the state for the utilization of natural resources. Increasing the optimization of non-tax revenues is still a challenge for the Directorate General of Mineral and Coal in managing PNBP. The existence of the e-PNBP application aims to make monitoring of PNBP obligations much easier to carry out. This application was created to facilitate the calculation of PNBP obligations by the payer, facilitate evaluation and verification of PNBP obligations by evaluators, and as a function of payment of mineral and coal PNBP obligations so that they are in accordance with the calculated value of PNBP obligations. At present, the e-PNBP application is one of the most dynamic among others in terms of facilitating various changes and adjustments to regulations related to mineral and coal mining. In its development, the e-PNBP application requires integration with other applications such as MODI, SIMPONI, MOMS, MVP and SERASI, as well as various other developments
Banyuwangi regional government policy in tourism development and it’s contribution to regional original income (PAD)
No full textThis study aims to determine the objective conditions of tourism and government policies and their contribution to PAD in Banyuwangi Regency. The type of research used is a qualitative type with a descriptive approach. The data used in this study are primary and secondary data. As for the data analysis, using a qualitative analysis descriptive approach. The results of the study show that 1. The tourism sector is a strategic sector developed by the Banyuwangi district government and at the same time becomes the starting point for economic development and development while still prioritizing local wisdom and involving the local community without losing local values . 2. Local government policies are divided into 2 approaches, namely: Ecotourism Concept where the concept of tourism development through 3 concepts namely Community based Tourism (CBT), event tourism and a sustainable and structured marketing strategy. Integrated development is integrating between sectors that can be connected with the business sector, namely improving infrastructure, maintaining local culture, and involving the Tourism Community. 3. The development of tourism in Banyuwangi Regency has an impact on PAD, which is 22 billion (5.6%) in 2017, to 29 billion (6.4%) in 2018. Meanwhile in 2019 the development is very significant, which is 37 billion ( 7.4%)
