151 research outputs found
The Electronic Traffic Law Enforcement Problems in Traffic Violation Law Enforcement
Get PDFThe aim of this research is to determine and analyze the problems of Electronic Traffic Law Enforcement policies juridically and implementably. The approach method used in this writing is normative juridical. This writing specification is analytical descriptive. Technically, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) still has problems in achieving smooth implementation. The implementation of electronic-based ticketing carried out by the police on highways has not been effective to date, in enforcing laws and regulations, and has not achieved the discipline that the highway user community aspires to. The development of ticketing must become more dynamic to solve various problems of increasing traffic violations. The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) so far has not been evenly distributed, as can be seen from the CCTV cameras installed, Surveillance cameras (CCTV) in areas that have implemented electronic ticketing are not yet fully automated with vehicle number plate recognition (ANPR), Check Point cameras and speed monitoring (speed radar). Only a few points have surveillance cameras capable of monitoring speed (speed radar), check points and vehicle number plate recognition (ANPR) while there are so many traffic intersections
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN JUDEX FACTIE TENTANG SENGKETA KONTRAK LEASING OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No full textLeasing / Sewa Guna Usaha ialah bentuk pembiayaan perusahaan berupa
penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan
membayar sewa selama jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya ternyata
Leasing di Indonesia memberi pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di
Indonesia. Perkembangan Leasing dimulai pada tahun 1974 dan berkembang di
Indonesia hingga saat ini hal tersebut dikarenakan Leasing dianggap mampu
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang baru atau sedang berkembang dalam
memenuhi kebutuhannya, baik itu dari segi pembiayaan maupun peralatan yang
akan digunakan. Leasing sendiri tidak diatur secara langsung didalam
KUHPerdata, hal itu dikarenakan leasing bukanlah produk lokal, namun di dalam
Buku III yang menganut asas kebebasan berkontrak membuat leasing menjadi
suatu produk hukum yang kembali berdasar kepada KUHPerdata. Dengan adanya
“open system” didalam Buku III tersebut maka hukum perjanjian memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk
mengadakan perjanjian dalam berbagai macam bentuk asalkan tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan. Dalam perjanjian
Leasing atau perjanjian apapun adakalanya terjadi sengketa diantara para pihak
ada yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Seperti
dalam sengketa kontrak leasing (Putusan Makamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1724.K/Pdt/1988) yang akan dijadikan bahan untuk skripsi ini maka dari
analsis penulis dapat dikerucutkan menjadi 3 hal yaitu: Bagaimanakah Ratio
Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt.
Sel tanggal 17 Juli 1986 terhadap perkara wanprestasi kontrak Leasing ?,
Bagaimanakah Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No.306/Pdt/1987/PT. DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 1987 dalam menguatkan
dan menambah amar putusan PN Jakarta selatan ? Bagaimanakah Ratio Decidendi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1742.K/Pdt/1988 tanggal 30
Nopember 1994 hingga membatalkan putusan Pengadilan Judex Factie ?
Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu Tujuan
umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada tiga yaitu : Untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decidendi putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt. Sel dalam memutus perkara
wanprestasi kontrak leasing, Untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decidendi
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.306/Pdt/1987/PT. DKI Jakarta hingga
menguatkan dan menambah amar putusan P.N Jkt Sel, Untuk mengkaji dan
menganalisis Ratio Decidendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.1742.K/Pdt/1988 hingga membatalkan putusan Pengadilan Judex Factie dan
mengadili sendiri perkara kontrak leasing tersebut.
Penulisan skripsi atau karya tulis yang bersifat ilmiah harus
mempergunakan suatu metode penelitian yang terarah dan terkonsep dengan baik
sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah apa yang telah ditelitinya. Oleh karena itu penulis menggunakan
metode penulisan dengan tig pendekatan yaitu yaitu pendekatan undang-undang
(statue approach) pendekatan kasus (statue approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi
2 yaitu, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Analisa yang
digunakan dalam penulisan ini bersifat Perskriptif dan terapan.
Adapun hasil dari penulisan ini adalah : 1. Ratio Decidendi Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt. Sel terhadap
Perkara Wanprestasi Kontrak Leasing ialah : A. Opsi yang digunakan oleh Lessee
dalam perjanjian ini menggunakan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Ospi
(Financial Lease) dimana Lessee di akhir masa sewa guna usaha mendapatkan
kesempatan untuk memilih apakah barang modal tersebut akan dibeli atau tetap
diperpanjang sewa guna usahanya. B. Hubungan Hukum Antara Lessor, Lessee
Dan Supplier dalam Perjanjian Leasing terjadi antara tiga pihak yaitu Lessor,
Lessee dan Supplier. C. Tanggung Jawab Lessor, Lessee, Dan Supplier Dalam
Perjanjian Leasing / Lease Agreement. 2. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No.306/Pdt/1987/PT.DKI.Jkt Sehingga Menguatkan dan
Menambah Amar Putusan PN Jakarta Selatan.3. Ratio Decidendi Mahkamah
Agung R.I No.1742.K/Pdt/1988 Hingga Membatalkan Putusan Pengadilan Judex
Factie. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberi
saran yaitu : Dalam mengambil keputusan seharusnya Pengadilan Judex Factie
lebih cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dengan melihat secara rinci
perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang terkait didalamnya. Ada
baiknya dalam setiap Perjanjian Leasing dicantumkan juga ketentuan mengenai
garansi kerusakan, sehingga apabila barang modal rusak sebelum masa sewa guna
usaha berkahir Lessee tidak kesulitan mengatasi barang . benda tersebut. Ada
suatu peraturan terbaru yang khusus mengatur masalah Leasing misalnya point
mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang terkait didalamnya,
memberikan definisi-definisi dan menguraikan secara jelas arti dari setiap istilah
tehnis yang dipergunakan dalam Kontrak Leasing
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2863k/Pdt/2011)
No full textSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui aspek wanprestasi mengenai sengketa medik, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yakni pemberi dan penerima pelayanan kesehatan saat terjadi sengketa medik, dalam putusan Mahkamah Agung.
Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif didasarkan pada data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan di analisis secara normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan perjanjian di bidang kesehatan antara rumah sakit dengan pasien. Hakim menjatuhkan putusan wanprestasi kepada rumah sakit karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan isi rekam medis kepada pasien, sehingga pasien menderita kerugian immaterial. Putusan wanprestasi juga dijatuhkan kepada pasien karena pasien belum melunasi biaya perawatan selama di rumah sakit. Perlindungan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung kepada para pihak dalam bentuk memaksakan ketaatan para pihak untuk memenuhi kewajibannya, serta menjatuhkan putusan ganti rugi kepada rumah sakit karena atas tindakanya menyebabkan kerugian immateril bagi pasien
The Juridical Review of the Consequences of Online & Offline Promotion of Notary Position Conducted by A Notary based on The Notary's Ethics Code
Get PDF. This study aims to determine the consequences borne by notaries on notaries who promote positions online and offline based on the notary's code of ethics. The research method used is a normative juridical approach, (library research), which is a research approach that uses the main law, as well as reviewing several theoretical matters related to legal principles, legal doctrines, regulations and legal systems related to research What is being discussed using secondary data includes principles, rules, norms, and legal rules contained in laws and regulations and other regulations. The result of this study is that violations of the code of ethics committed by notaries will provide consequences regulated in the notary code of ethics in the form of reprimands, warnings, temporary dismissals, respectful dismissals, and disrespectful dismissals decided by the Notary Honor Council established by the Indonesian Notary Association (INI)
Pengaruh Job Insecurity dan Beban Kerja terhadap Turnover Intention (Studi Kasus pada Karyawan Milenial dan Gen Z di Bank BJB Cabang Daan Mogot)
Get PDFBonus demografi yang nantinya akan dihadapi Indonesia akan menjadikan penduduk yang berusia produktif sebagai pengerak dalam suatu organisasi. Usia produktif banyak ditemui pada generasi milenial dan gen Z yang memiliki kecenderungan gaya hidup yang berubah-ubah dan ingin mencoba hal baru karena memiliki kepribadian yang merasa tidak puas. Karakteristik ini mengakibatkan mereka berkeinginan pindah-pindah kerja dari perusahaan sekarang ke perusahaan baru yang disebut turnover intention. Mudahnya berpindah-pindah bekerja dapat dikarenakan ketidakamanan bekerja (job insecurity) dan beban kerja yang ditanggung selama melakukan pekerjaan. Penelitian ini memiliki tujuan menguji dan menganalisis pengaruh job insecurity dan beban kerja terhadap turnover intention. Sampel penelitian berjumlah 83 responden dan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria responden yang ditetapkan adalah karyawan generasi milenial dan gen Z Bank BJB cabang Daan Mogot. Analisis data menggunakan SEM-PLS yang kemudian diolah dengan program SmartPLS 3.0. Hasil pada penelitian yang diuji menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan job insecurity terhadap turnover intention. Beban kerja juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap turnover intention
Status and management of the Java sea fisheries
Get PDFThe Java Sea is a major fishing ground in Indonesia contributing 31% of the national marine fisheries production. Demersal and small pelagic fishery resources account for most production in the area. During the 1960s and 1970s, strong demand for fish, which in Indonesia resulted from both increased human population and increased per capita fish consumption, stimulated the development of fishing in the Java Sea. This led to development of up-stream and down-stream industries, increases in employment opportunities, and increases in the number of fishers and fishing households. Like most Indonesian fisheries, the Java Sea fisheries may be characterized as de facto open access with no restrictions on fishing effort. Free competition occurs among large-scale and small scale fishers. Increasing numbers and sizes of fishing gear and boats, as well as extension of operations into new fishing grounds, have resulted in biological and economic over-exploitation. Meanwhile, the quality of coastal habitats such as mangroves and coral reefs has decreased due to adverse effects of human activities. Over-exploitation, as indicated by decreases in CPUE and profit per vessel, and environmental degradation has led to poverty of fishers in coastal areas. Small scale fishers who comprise the majority of fishers have suffered most because the small boats they operate are less efficient. Fisheries management in the Java Sea would involve controlling fishing effort, which in turn would require the provision of alternative livelihood for displaced fishers. This paper describes key features of an ôIntegrated Program of Fisheries Management and Development for the Java Seaö, and outlines the activities for improving fisheries management in the area. Among other things, the program calls for establishment of a Fisheries Management Body to implement management at a regional level with the central government supervising the provincial governments. All stakeholders should be involved in managing the fisheries. Beyond the Java Sea fisheries, two actions are recommended to promote regional co-operation and sharing of experiences with other countries. These are (1) networking for transfer of information and experiences on fisheries co-management, and (2) regional pilot projects for shared stock management.Fishery resources, Catch/effort, Population characteristics, Coastal fisheries, Marine fisheries, Ecosystems, Economic benefits, Fishery industry, Capture fishery economics, Fish consumption, Fishery policy, Legislation, Fishery management, Demersal fisheries, Pelagic fisheries, Socioeconomic aspects, Surveys, Marketing, Fishery organizations, Fishing gear, Fish storage, ISEW, Indonesia, Jawa,
TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BANDUNG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014)
Get PDFABSTRAK Kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 adalah kasus korupsi Boyke Priyono, direktur Perusahaan Daerah Waluya (PD Waluya) Kota Sukabumi yang menerima tawaran investasi proyek tanpa prosedur, dasar proposal, dan ijin yang benar dari Badan Pengawas PD Waluya serta tanpa perjanjian tertulis kedua belah pihak menimbulkan kerugian besar. Perbuatan tersebut dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah diajukan kasasi oleh Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah alasan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan dasar kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP terutama Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1). Kata Kunci: hukum pembuktian, putusan bebas, penuntut umum, kasasi, korupsi
Bioekologi, Etnobotani Dan Konservasi Ketimunan/Timonius Timon (Spreng.) Merr. Pada Masyarakat Lokal Suku Kanume Di Taman Nasional Wasur Papua.
No full textKetimunan/Timonius timon (Spreng.) Merr. merupakan salah satu spesies tumbuhan pada famili Rubiaceae yang sangat berguna bagi masyarakat lokal Suku Kanume sebagai tumbuhan obat tradisional. Data dan informasi tentang bioekologi, etnobotani maupun konservasinya ketimunan belum tersedia dan terdokumentasi. Habitatnya pada kawasan hutan jarang Melaleuca mengalami gangguan sebagai akibat adanya kegiatan perambahan kawasan, pengambilan kayu bakar dan pembakaran yang berdampak pada ketersediaannya di alam, mengingat tumbuhan ini termasuk dalam katagori langka dan pohon yang dilindungi. Pemanfaatan bahan baku tumbuhan ini masih diambil dari alam dan sampai saat ini belum ada kegiatan pembudidayaan dan konservasi oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bioekologi tumbuhan ketimunan, meliputi kondisi struktur dan komposisi vegetasi habitat ketimunan, tingkat keanekaragaman spesies tumbuhan, asosiasi ketimunan dengan jenis yang lain, menyajikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan ketimunan. Mengidentifikasi pengetahuan dan pemanfaatan ketimunan pada masyarakat lokal Suku Kanume serta merumuskan upaya-upaya konservasi yang dilakukan pada tumbuhan ini. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Desember 2014 s/d Pebruari 2015 di Kampung Yanggandur Resort Sota SPTN Wilayah III Wasur TN Wasur. Metode pengukuran vegetasi dilakukan dengan metode kombinasi antara jalur dan garis berpetak. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal Suku Kanume, dengan jumlah responden 40 orang, dibedakan atas perbedaan jenis kelamin dan kelas umur. Metode pengumpulan data responden dilakukan dengan wawancara dengan kuisioner. Analisis struktur dan komposisi vegetasi dilakukan perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) masing-masing tingkat pertumbuhan vegetasi. Indeks keanekaragaman spesies digunakan pendekatan indeks keragaman (Shannon-Wiener), indeks kekayaan jenis (Margalef) dan indeks kemerataan (Pielou). Asosiasi antara spesies tumbuhan menggunakan tabel kontigensi dengan uji persamaan uji Chi-Square dan indeks Jaccard. Analisis data persepsi masyarakat menggunakan distribusi frekuensi dan uji Chi-Square. Ketimunan merupakan spesies tumbuhan yang hidup pada dataran rendah dan menyukai tempat-tempat terbuka. Hasil menunjukkan bahwa struktur dan komposisi vegetasi habitat ketimunan teridentifikasi sebanyak 27 spesies dengan 13 famili pada tingkat pertumbuhan semai, pancang teridentifikasi sebanyak 24 spesies dan 11 famili, tiang teridentifikasi sebanyak 30 spesies dan 14 famili serta pohon teridentifikasi sebanyak 34 spesies dan 16 famili. Spesies bush putih (Melaleuca cajuputi) dan famili Myrtaceae mendominasi sebagian besar tingkat pertumbuhan pada habitat hutan jarang Melaleuca di TN Wasur. Identifikasi tingkat keragaman spesies pada hutan jarang Melaleuca termasuk dalam kategori sedang untuk semua tingkat pertumbuhan dengan nilai indeks berkisar antara 3 2.3503–2.4730. Identifikasi nilai indeks kekayaan spesies termasuk katagori sedang pada tingkat pertumbuhan tiang sejumlah 3.8146 dan pohon sejumlah 4.1011 dan nilai indeks kekayaan rendah terdapat pada tingkat pertumbuhan semai sejumlah 3.1919 dan pancang sejumlah 3.0076. Identifikasi nilai indeks kemerataan termasuk tertinggi pada semua tingkat pertumbuhan dengan nilai kisaran indeks sejumlah 0.6871–0.7631. Hasil identifikasi menunjukkan adanya asosiasi ketimunan dengan beberapa spesies lain pada semua tingkat pertumbuhan, dengan kekuatan asosiasinya sangat rendah (<0.22). Adanya beberapa faktor lingkungan yang termuat dalam komponen utama pertama (KU1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerapatan ketimunan di TN Wasur, seperti kelembaban udara, ketersediaan unsur hara Natrium (N) dan Posfor (P). Ketimunan digunakan oleh masyarakat lokal suku Kanume sebagai tumbuhan obat (sakit perut, demam, menghentikan pendarahan) dan kegunaan lain (bahan pengganti pinang, bahan minuman). Pengetahuan dan pemanfaatan ketimunan lebih banyak dilakukan pada kelas umur 25-69 tahun dan pada kelompok laki-laki. Pendokumentasian potensi dan manfaat ketimunan, pembudidayaan, perlindungan potensi dan budaya lokal masyarakat serta kebijakan pengelolaan yang berpihak kepada masyarakat lokal merupakan salah satu upaya-upaya konservasi yang dilakukan untuk menjaga keberlangsung ketimunan
KORELASI FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PENERIMAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI DESA NANTI AGUNG, KECAMATAN ILIR TALO, KABUPATEN SELUMA
Get PDFThe study of the correlation between social economy factors and the acceptance level of the smallholder palm plantations is conducted in Nanti Agung Village, Ilir Talo Subdistrict Seluma Regency. The aims of the study are to investigate the accepatance level of the smallholder palm plantations and to investigate the correlation between social economic factors and the acceptance of the citizenry palm plantations. The amount of 71 farmers that have main work in palm plantations area are taken by census. Data are analyzed by chi square (X2). The study show that the acceptance level of smallholder palm farmers is in medium/high enough category. Social-economy factors that obviously correlated toward the acceptance level of the smallholder palm plantations are farmer’s age, formal education, the number of workers, and wide area. The other way, the factors that are not correlated toward the acceptance level of smallholder palm plantation farmers are non formal education, motivation, and experinces in plantations workin
PERHITUNGAN STRUKTUR JEMBATAN KOMPOSIT JALAN MARSDA ABDURRAHMAN SALEH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
No full textJembatan Jalan Marsda Abdurrahman Saleh Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi jembatan dimana penelitian ini dilakukan. Jembatan ini dibangun menggunakan konstruksi permanen, menggantikan jembatan sebelumnya yang berkonstruksi kayu. Jembatan ini direncanakan dengan panjang bentang 45 meter dengan lebar badan jembatan 11 meter. Struktur atas jembatan ini dibuat sistem komposit dari gabungan baja dan beton. Untuk balok gelagar dan diafragma terbuat dari baja standar buatan pabrik sedangkan tumpuan utama menggunakan sistem perletakan pada dua buah abutment
- …
