20 research outputs found
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY BERBASIS OUTDOOR STUDY TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA KELAS XI 1 KOTA MALANG
No full textRINGKASAN Nurrohman, Umar Imam. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Discovery berbasis Outdoor Study terhadap Kemampuan Berpikir Kritis ditinjau dari Minat Belajar Siswa. Skripsi, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Hadi Sukamto, S.H, M.Pd, M.Si. (II) Drs. Hendri Purwito, M.Pd Kata Kunci : Model Pembelajaran Discovery, Kemampuan Berpikir Kritis, Minat Belajar Siswa Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) pengaruh model pembelajaran discovery berbasis outdoor study terhadap kemampuan berpikir kritis, dan (2) pengaruh model pembelajaran discovery berbasis outdoor study terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari minat belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (quasi experiment) dengan desain randomized post test only control group. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu kelas eksperimen yang diberikan model pembelajaran discovery berbasis outdoor study dan kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan model. Subyek yang yang diteliti adalah siswa kelas XI IPS MAN 1 KOTA MALANG. Pemilihan subyek penelitian karena kedua kelas memiliki rata-rata nilai yang hampir sama. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah soal soal esai yang mengukur kemampuan berpikir kritis, dan angket untuk mengukur minat belajar siswa. Uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Uji-t dan Uji-F dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) model pembelajaran discovery berbasis outdoor study berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, dan (2) model pembelajaran discovery berbasis outdoor study berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari minat belajar siswa. Dari hasil temuan pertama, analisis yang dilakukan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa diketahui bahwa nilai probabilitas adalah 0,002. Hasil tersebut menunjukkan nilai probabilitas < 0,05 dengan kata lain hipotesis nol (H0) ditolak dan (H1) diterima. Hasil analisis yang dilakukan pada temuan kedua diketahui bahwa nilai probabilitas adalah 0,005. Hasil tersebut menunjukkan nilai probabilitas < 0,05 dengan kata lain hipotesis nol (H0) ditolak dan (H1) diterima. Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: (1) bagi guru disarankan untuk menerapkan dikelas, (2) bagi sekolah disarankan untuk memberikan kemudahan bagi guru maupun siswa untuk melakukan model pembelajaran model pembelajaran discovery berbasis outdoor study. (3) bagi peneliti lanjut disarankan untuk memberikan variasi dan dikombinasi dengan media
THIRD CENTURY ISLAMIC ECONOMIC THOUGHTS YAHYA BIN UMAR AND AHMAD BIN HANBAL III H / 9 M
Full text linkThis article discusses the history of economic thought in the third century. Islam has provided all the guidelines or guidelines for humans to live in the world, both morally and economically. One of the most important economic activities that Islam promotes is the Qur'anic trade, and the hadith explains much about the profession. Where business is essential for the survival of humankind as civilization progresses on the surface of the earth, especially in the field of commerce where every trader competes for profit. Unfortunately, as the civilization of the traders begins to do everything to profit without regard to the rules laid down in the Shari'ah, One of the ways traders can benefit from unhealthy habits is to practice Siyasah al-Ighraq (dumping). And the people who talk about this are Yahya Bin Umar and Ahmad Bin Hanbal. The method in this study is library research aimed at studying the concept of a legal matter, using descriptive-analytical methods, normative-economic, and sociological approaches. The results show that the focus of Yahya bin Umar's attention is on the market rules that are reflected in the discussion of the bag (pricing). Implementation of prices (al-tas'ir) is a dominant theme in the book of Ahkam al-Suq, the author of the book, Imam Yahya bin Umar, repeatedly discussing it in various places. Apparently, he wants to say that price existence is an essential thing in a transaction and neglecting it can cause damage to people's lives. Related to this. Yahya bin Umar argues that al-tas'ir (pricing) cannot be done. Likewise, with Imam Ahmad, he criticized buyers who bought other people's goods at the same time. A seller who loses his price will monopolize the commodity, and if there is no competition, he can give it whatever he wants. Be more careful when making decisions. Imam Ahmad requested that such cases be remedied to avoid monopoly and other unpleasant practices.Artikel ini membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam abad ke III. Islam telah memberikan semua petunjuk atau pedoman kepada manusia untuk hidup di dunia baik dalam hal akhlak, maupun ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat di anjurkan oleh Islam adalah perdagangan Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tentang perdagangan, dimana perdagangan sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Seiring berjalannya waktu kemajuan peradaban di muka bumi semakin pesat terutama dalam bidang perdagangan dimana setiap pedagang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan, sayangnya seiring majunya peradaban para pedagang mulai melakukan segala hal untuk mendapatkan keuntungan tanpa mementingkan lagi aturan-aturan yang telah di atur dalam syariat, salah satu cara yang dilakukan para pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sehat adalah melakukan praktik Siyasah al-Ighraq (dumping). Adapun tokoh yang membahas tentang ini yaitu Yahya Bin Umar dan Ahmad Bin Hanbal. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum benda, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, pendekatan normatif-ekonomi dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan Fokus perhatian Yahya bin Umar terfokus pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang tas’ir (penetapan harga). Penerapan harga (al-tas’ir) merupakan tema sentral dalam kitab Ahkam al- Suq penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahas nya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya kan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini. Yahya bin Umar berpendapat bahwa al-tas’ir (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan Imam Ahmad, ia mencela pembeli yang membeli barang orang lain yang dibeli sekaligus. Seorang penjual yang kehilangan harga akan memonopoli komoditi tersebut dan jika bersaing sudah tidak ada, dia bisa memberikan harga sesukanya. Harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Imam Ahmad meminta agar masalah hukum-kasus demikian untuk menghindari monopoli dan praktik yang tidak menyenangkan lainnya
PAHA SEBAGAI AURAT DALAM TINJAUAN HADITS (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ALSYAUKANI DENGAN SYAKH AL-‘UTSAIMIN)
Full text linkABSTARK
Fadli Azmi (2023) : Paha Sebagai Aurat Dalam Tinjauan Hadits (Studi Komparatif Antara Imam Al-Syaukani Dengan Syakh Al-„Utsaimin).
Aurat adalah perkara yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim, menjaga aurat adalah identitas seorang muslim, lambang kesopanan dalam agama, dalam menjaga aurat seorang muslim harus mengetahui batasan
aurat itu sendiri, batasan aurat seorang muslim masih menjadi hal yang kontroversi dikalangan ulama, terkhusus batasan aurat laki-laki, karena adanya beberapa hadits yang datang dari Rasulullah sallahu „alaihi wa sallam seakanakan
bertolak belakang antara satu hadits dengan hadits yang lain mengenai hadits aurat laki-laki, dan diantara ulama yang berbeda dalam memahami hadits tersebut adalah Imam al-Syaukani dengan Syakh al-„Utsaimin. Tulisan ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kedua ulama tersebut dalam memahami hadits-hadits paha laki-laki sebagai aurat, perbedaan dan kesamaan dalam memahaminya, serta bagaimana konsekuensi hukum
tersebut terhadap fhasion seorang laki-laki muslim hari ini. Dalam penulisan tulisan ini kami gunakan metode penelitian pustaka dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, adapun sumber data primer adalah buku yang
berkenaan dengan objek penelitian itu sendiri yaitu buku Nailul Author karya Imam al-Syaukani, dan buku Syarhul al-Mumti‟ karya syakh al-„Utsaimin, dan sumber skundernya adalah buku-buku hadits para ulama serta buku-buku yang
berkenaan dengan tema yang diangkat. Dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa imam al-Syaukani memandang bahwa paha laki-laki adalah aurat, karena ia melihat dalam hadits Aisyah tidak ada kesengajaan
Rasulullah dalam membuka paha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bagi kita untuk mengikuti hal tersebut, sedangkan Syakh al-„Utsaimin memandang bahwa paha bukanlah aurat, karena dalam hadits Aisyah jelas Rasulullah
sallahu „alaihi wa sallam memperlihatkan pahanya kepada Abu Bakar dan Umar, dan Rasulullah adalah orang yang paling pemalu dalam melakukan dosa, dan dengan itu Rasulullah memperlihatkan pahanya kepada Abu Bakar
dan Umar, kalau dilihat dari kaidah ushul fiqh “perkataan dalam hadits Rasulullah lebih diutamakan dari pada hadits dalam bentuk perbuatan”, maka hadits yang banyak dalam bentuk perkataan menunjukkan bahwa paha itu adalah aurat lebih diutamakan dari pada hadits dalam bentuk perbuatan bahwa paha itu bukan aurat. Semestinya seorang muslim zaman sekarang menjaga pahanya baikdalam kondisi bermain bola ataupun berenang di tempat umum.
Kata kunci : Paha, Aurat, Imam al-Syaukani, Syakh al-„Utsaimi
AL-SHIDQ DALAM KOMUNIKASI PERSPEKTIF AL-QUR`AN
Full text linkMorals is a noble deeds of a servant, and a reflection of the confidence and the knowledge that he has, so akhlak that characterizes a person's behavior in personal life, social state and nation. Al-Qur'an as guidance in-spoken, polite and guidance for all activities for those who do right. In this discussion the author discusses the kinds of al-shidq on morals, right in speaking and understanding words correctly, according to what it said was the actual reality. His opponent was kidhb lieAlusiy, syihabuddin mhd ibn Abdullah al-Husainiy, 2000, Ruhu al-Ma’aniy fi tafsir al-Qur’an al-‘Azhim wa sab’u al-Matsaniy, Muassasah ar-Risalah, Al-Biqai, Burhanudddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar, Nizam ad-Durar fi Tanasub al-Ayah wa as-Suwar, juz.7 Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah,al-Jami as-Sahih al-Musnad min hadis Rasulullah saw wasunnatih wa ayatih SahihBukhari, juz. 1Al-Husaini, Mohammed Rashid bin Ali Ridha bin Mohammed Shams al-Din bin Muhammad Bahauddin maula Ali bin Khalifa Kulmuny, 1990, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar), Kairo, Al-Haiah al-Mishriyah al-Ammah lil kitabAl-Maraghi, Ahmad bin Mustafa, 1970, Tafsir al-Maraghi, Mesir, Darul Fikri, Al-Qurthubi, Abu Abdullah bin Muhammad bi Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshari al-Khuzraji Syamsuddi, 1994, Al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an ,Tafsir Al-Qurthubi, Kairo; Dar al-Kutb al-Nishriyah, Al-Qusyairiy, Abd al-Karim bin Hawzan bin Abd al-Malik, 1999, Lithaif al-Isyarah, Tafsir al-Qusyairy, Mesir:Al-Haiah al-Misriyah al-Amah lilkitab, Al-Sa’di, Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah, 2000, Taisir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, Muassasah ar-RisalahShihab, M Quraish, 2005, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan keserasian al-Quran, Tanggaerang: Lentera Hati, cet IIIAl-Wahidi, Abu al-Hasan bin Ahmad, 1994, Al-Washit fi Tafsir al-Quran, Dar al-Kutut al-Ilmiyah, Beirut.Qutb, Sayyid, 1971, Fi Zilal al-Qur’an, Beirut, Dar el-FikrAl-Zuhaili, Wahba bin al-Mustafa, 1991, Tafsir Al-Munir fi ‘Aqidah wa as-Syari’ah wa al-Manhaj Beirut, Dar Elfikri
Defying the law, negotiating change The Futanke’s opposition to the national ban on FGM in Senegal
No full textThis thesis is concerned with the politics of the preservation and ‘abandonment’ of female circumcision in Fouta Toro, Senegal. The focal point of analysis is the overt opposition to the law criminalising female genital cutting in 1999, and development projects raising awareness about excision in human rights and reproductive health education programmes. As an ethnography of the politics around bodily practices in the light of governmental and non-governmental intervention, the thesis looks at how different interest groups justify their position towards excision. This is a timely enquiry, given the Senegalese government’s ‘acceleration programme of the complete abandonment of excision by 2015’ and some Futanke leaders’ non-compliance with, and opposition to this intervention.
After providing details about ‘the ban’ on ‘female genital mutilation’ in Senegal and a critical reflection on the events that are seen to have led to the call for this ban, I carefully disentangle what ‘the opposition to the law’ is and who disagrees with ‘the abandonment’ of the practice in Fouta Toro. The central part of the thesis is guided by an analysis of how excision is embedded in constructions of personhood, sociality and ethnic identity, and how the body is imagined and located in this process. I show how conceptions of ethnic purity and pride are formulated in terms of fear about a ‘loss of culture’ and ‘foreign invasion’ which nourishes discourses of opposition to the law and non-governmental intervention. Others use ‘human rights’ associated with non-governmental organisations and the state as a vehicle to express their views against excision and those who oppose its criminalisation. I examine how idioms like ‘the state’, ‘human rights’ and ‘Futanke way of life’ feature in discourses around the ban of excision in Fouta Toro, and how respectability and honour are maintained through competing representations of the female body as a site of morality. Some claim the female body – a reproducer of cultural identities – with reference to duties through kin obligations, others with reference to ‘human rights’ and ‘the state’.
Based on 15 months’ ethnographic fieldwork in Fouta Toro and nine years working in and researching the impact of development in Senegal, this dissertation contributes to scholarship on Fouta Toro and indicates how governmental and non-governmental intervention stirs up the caste-related power structures of a society led by the Tooroɓɓe since the Islamic revolution in the 18th century. It shows how the female body is located as a site of morality, key to the reproduction of cultural identities
PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP KORELASI ANTARA AKTA CERAI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI’AH
Full text linkDivorce is the end of a relationship between husband and wife which is marked by the existence of a divorce certificate. After a divorce, women have an 'iddah period, but for men, the scholars of the 'salaf agree that 'iddah is not obligatory. In a circular letter (SE) issued by the Directorate General of Islamic Community Guidance (Ditjen Bimas Islam) number P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 which is intended for the prince to refuse marriage applications to widowers if his ex-wife has not completed her 'iddah period . This phenomenon often occurs in Ambal Sub-District, so that the Penghulu KUA of Ambal Sub-District, who has the authority to reject marriage applications, often rejects applications for marriage to widowers who are still in their 'iddah period. This is a big question mark for the author. First, what is the view of the head of the Ambal District KUA regarding the correlation between divorce certificates and legal protection for women after divorce. Second, is the leader's view in accordance with Maqosid Al-Syari'ah.
The type of research used in this research is empirical research. The nature of descriptive-analytic research. The approach used is juridical - empirical, and uses Aristotle's theory of justice and Hans Kelsen's theory of justice, as well as Maqoshid Syari'ah. The data collection technique in this study is by interview. Data analysis in this study used inductive qualitative analysis.
The results showed that according to the Penghulu KUA of Ambal District, there was a correlation between divorce certificates and legal protection for women post-divorce, namely the existence of a male iddah period which was set according to the length of a woman's iddah period with the starting date of her iddah period in accordance with the decision date contained in the deed. divorced. The Maqoshid Syariah review of the views of the KUA Penghulu of Ambal District is in accordance with Imam As-Syatibi's Maqoshid Syariah theory by considering the protection of religion and property
The concept of happiness in Ibn Kaṡīr's tafsir of the Qur'ān al-'Aẓīm : thematic analysis
Full text linkBased on this data, there are significant problems faced by adolescents today, namely the inability to overcome various life challenges. This shows an indication of a deficiency in their ability to achieve and feel true happiness, especially at the stage of identity exploration during the Quarterlife crisis where many people experience mental disorders, depression and even some suicides. To overcome this problem, it is important to explore the concept of happiness from a more holistic perspective.. The author uses library research through the book of Tafsir Al-Qur'ān Al-'Aẓīm by Al-Imam Al-Hafiz Imamuddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Kaṡīr Al-Damasyqi so that this research is included in the qualitative category using descriptive analysis methods, which are studied through a thematic approach from the verses of the Qur'an through the method (tafsir mawdhu'i) thematic interpretation. There are two results of this paper, first happiness in Ibn Kaṡīr's Tafsir of the Qur'ān Al-'Aẓīm, there are a number of verses terms in the Quran, as follows that is sa’ādatan, falāhatan, al-Fawzu, farah, tamtīā, isrāran, hasanatan. Second result ways to reach happiness in Ibn Kaṡīr's Tafsir of the Qur'ān Al-'Aẓīm to achieve overall happiness, it is important to focus on three main aspects that is Happiness of the hereafter, spiritual, social, and material
REFORMING THE ISLAMIC ECONOMIC AND ADMINISTRATION SYSTEM DURING THE UMAYYAD DYNASTY
No full textThe rule of the Bani Umayah was not strictly an Evil government as described by history. However, the Bani Umayan administration had advantages in various fields, especially in administration and an established economy. Friction with old empires such as Persia and Byzantium had influenced the Umayyad administration system. The filing of the Bani Umayah was more orderly, and the balance sheets began to be compiled in Arabic after the translation efforts of various documents started. This was done because the Bani Umayah area was extensive, starting from France, Italy, Sicily, Spain, North Africa to China and Russia's borders. The author conducted a literature study, collected verification documents, and reinterpreted them. The author rewrote the Umayah Bani economy's historical development, which had unique features, especially in the financial administration midwives. That was carried out by reformers such as Abdul Malik bin Marwan and Umar bin Abdul Aziz who had aged a country with experienced upheaval. Avoid premature destruction. They renewed the monetary system by creating their own currency, which had intrinsic value and did not depend on the Roman Empire and increased production to support the stability of a coin that not only relies on the strength of a more stable gold currency but was also supported by a factor of production which was also a factor. Prominent in a country that has a large area in realizing its economic stability.
 
Melacak dasar-dasar penerapan had rajam bagi pelaku zina muhsan
Full text linkSemua agama mengharamkan dan memerangi perzinaan. Agama Islam dengan tegas mengancam pelakunya, karena perzinaan menyebabkan simpang siurnya keturunan, membuat berantakannya keluarga dan terjadinya kejahatan. Bahkan menyebabkan penyakit menular, seprti aids, sipilis dan lain-lain serta bobrokan moral.
Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku zina muhsan, sebagian berpendapat hukumannya adalah dijilid dan dirajam, dan sebagian yang lain berpendapat hukumannya hanyalah jilid seperti hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan. Yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut: bagaimana ketentuan had rajam bagi pelaku zina. Bagaimana alasan dan dasar penerapan had rajam bagi pelaku zina. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data primer di antaranya: kitab at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami; al-Badru at-Tamam; Bulughul al-Maram; Fath al-Bari. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang membahas tentang had zina khususnya mengenai dasar-dasar had zina.
Setelah data-data dikumpulkan dan diperoleh dari sumber primer dan skunder kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisa dan menginterprestasikan suatu kejadian pada saat itu. Dalam peelitian ini penulis mencoba menggali serta meneliti data dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan historis, pendekatan ini dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan hermeneutic, pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu peristiwa yang mencakup tiga aspek the world of text, the world of author the world of the reader, dalam kaitan masalah ini, penulis akan menggambarkan secara obyektif bagaimana secara historis hukuman zina tersebut terbentuk, apakah hadis-hadis nabi tentang jilid maupun rajam berlaku secara universal atau justru temporal sebagaimana kata An-na’im, penulis juga ingin mengetahui arus pengetahuan masyarakat Arab pada saat itu sehingga mengenal hukum rajam.
Hasil dari penelitian ini Ketentuan had rajam bagi pelaku zina di tetapkan bagi pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan. Secara tersurat tidak tercantumkan didalam al-Qur’an tetapi Umar beranggapan secara tersirat ada didalam al-Qur’an. Sedangkan di dalam hadis baik secara fi’liyah maupun qauliyah di terangkan secara jelas mengenai ketentuan had rajam. Pada masa pemerintahan khalifah Umar dan Ali memberlakukan had rajam bagi pelaku zina muhsan. Dalam diskursus fiqih terdapat beberapa fiksi mengenai hukuman had rajam bagi pezina muhsan, jumhur ulama’ mengakui dan menerimanya, kelompok Azzariqoh dari golongan Khawarij tidak mengakui dan menerimanya, sedangkan bagi Mu’tazilah, sebagian Syiah dan Khawarij hanya memberlakukan jilid saja (tidak rajam) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum. Pelaksanaan hukuman rajam oleh Sayidina Ali r.a. dilaksanakan melalui proses pencambukan pada hari Kamis dan dirajam pada hari Jum’at. Kewenangan melaksanakan rajam berada ditangan penguasa atau Imam atau wakil yang ditunjuk. Penerapan had rajam bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata, akan tetapi merupakan usaha preventifdan represif terhadap kemaksiatan yang ditimbulkan oleh zina. Hukuman rajam juga berfungsi sebagai kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran atau kejahatan, agar insaf dan tidak mengulagi lagi perbuatannya yang jelek it
al-ʿUmdah fi Sharḥi al-Burdah (A worthy commentary for Ode of the Mantle)
Full text linkThe entire manuscript is available for download as a single PDF file. Higher-resolution images may
be available upon request. For technical assistance, please contact [email protected]. Fieldwork Team: Dr. Mustapha Hashim Kurfi (Principal Investigator), Malam
Umar Hajji Mustapha (Local Project Manager) and Abdullahi Mohammed (General Field Facilitator).
Technical Team: Prof. Fallou Ngom (Director African Studies Center), and Eleni Castro (Technical Lead, BU Libraries). This collection of Yoruba Anjemi materials are copied as part of the African Studies Center’s African Ajami Library. Access Condition and Copyright: These materials are subject to copyright. All rights reserved to the author. For use, distribution or reproduction contact Professor Fallou Ngom ([email protected]). Citation: Materials in this web edition should be cited as: Kurfi, Mustapha Hashim, Ngom, Fallou, and Castro, Eleni (2019). African Ajami Library: Digital Preservation of Yoruba Anjemi Materials of Southwestern Nigeria. Boston: Boston University Libraries: http://hdl.handle.net/2144/38122. For Inquiries: Please contact Professor Fallou Ngom ([email protected]).Provenance and Condition: This manuscript is owned by the Markaz Ihyahil Islam Abayawo, Ilorin – Nigeria, an institution which propagates, teaches, and popularizes Yoruba Anjemi knowledge. Al-ʿUmdah Yoruba Anjemi manuscript has 63 pages, and is numbered using Arabic numerals. This Yoruba Anjemi manuscript is in good condition and has the name of the translator, al-Ḥājj Ibrahim bn al-Ḥājj Abubakar Yusuf, along with the date of publication of 1435 A.H. / 2013 C.E.This manuscript titled al-ʿUmdah fi Sharḥi al-Burdah, can be roughly translated as "A Worthy Commentary for Ode of the Mantle," and is also known as al-ʿUmdah for short. It is a thirteenth-century ode of praise for the Islamic Prophet Muhammad composed by the eminent Sufi mystic Imam al-Busiri of Egypt. The original poem was reported to be entitled al-Kawākib ad-dhurriyya fī Madḥ Khayr al-Bariyya (The Celestial Lights in Praise of the Best of Creation), and was entirely in praise of the Prophet and is famous especially among Sunni Muslims. This Yoruba Anjemi translated version of the al-Burdah is accompanied by commentary in Yoruba. The result is a small bound book of 63 pages. As with all Islamic praise poems, al-ʿUmdah contains panegyric poems of Prophet Muhammad, commending the Prophet of Islam, portraying his pious characterstics, describing his distinctive attributes, and exploring the light that he has brought to humanity.The contents of this collection were developed with support of the Title VI National Resource Center grant # P015A180164 from the U.S. Department of Education. However, those contents do not necessarily represent the policy of the U.S. Department of Education, and you should not assume endorsement by the Federal Government
