25 research outputs found
Diskursus soal islam, politik, dan hubungan internasional
No full textBuku ini merupakan kumpulan tulisan ilmiah bersumber dari olah pemikiran dan penelitian akademik dengan fokus pembahasan pada dinamika sosial-politik di tingkat nasional maupun internasional yang berhubungan dengan Islam sebagai subjek kajian sekaligus kerangka berpikir. Dinar Dewi Kania dan Fajri Matahati Muhammadin mengawali diskursus dengan menggugat kesadaran publik akan adanya sekularisasi nilai-nilai keluarga sebagai ekses globalisasi dan mewacanakan rekonstruksi fiqih jihad dalam hukum perang modern. Prihandono Wibowo dan Ryantori memfokuskan kajian seputar problematika dunia Islam dalam kasus terorisme di Timur Tengah dan geliat restorasi sistem politik Khilafah
SEKURITISASI WACANA KHILAFAH DI INDONESIA
No full textCaliphate restoration is a religious expression that has developed widely in Indonesia since the reformation era in 1998. Historical romanticism, the study of Islamic political jurisprudence, and Islamic eschatology are the basis for the development of religious expressions regarding the restoration of the Caliphate in Indonesia. Since the reformation era, various Islamic groups have idealized the restoration of the Caliphate with a variety of methods. The discourse regarding the Caliphate idea developed widely in society. However, in contemporary Indonesian politics, the Caliphate idea is identified by the State as a dangerous discourse for State sovereignty. Caliphate's discourse is identified with the trend of radicalism and terrorism. Religious groups that have longing expressions of the existence of the Caliphate are identified as "radical" or "terrorist" groups. Stigmatization of the Caliphate idea is a product of securitization of religious discourse that develops in society. In the concept of securitization, securitizing actors try to convince the public to believe that there is an existential "threat" from the Caliphate discourse against state sovereignty. Using the concept of securitization, this paper seeks to describe the process of securitization and the consequences of that process on the development of Caliphate discourse in Indonesia
MENYEBARKAN PERDAMAIAN MELALUI LITERASI MEDIA
No full textAbstrak Perdamaian merupakan hal yang selalu diidamkan oleh banyak orang di dunia ini.Hidup dalam keadaan aman, tenteram, nyaman dan damai merupakan hak asasi setiap insan.Kita sebagai manusia telah dianugerahi oleh Allah berupa rasa kasih sayang. Rasa tersebut harus selalu dipupuk dan dirawat agar hidup kita senantiasa damai. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang cinta damai. Dalam isi Pembukaan UUD 1945 termaktub bahwa pemerintah negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.Namun kenyataannya, beberapa waktu belakangan ini bangsa Indonesia mulai kehilangan jati dirinya. Setiap waktu kita disuguhkan berita mengenai berbagai peristiwa kekerasan dan perang yang terjadi silih berganti di berbagai tempat.Peristiwa konflik tersebut diliput dan diekspos oleh media.Media tentunya mengemasberita tersebut sesuai dengan kebijakan dan agendanya.Terkadang media memberitakan suatu peristiwa sesuka mereka dan tidak berimbang.Pemberitaan tersebut semestinya perlu diverifikasi kebenarannya.Selain itu, apakah pemberitaan tersebut sudah pantas, logis dan bermoral untuk disebarkan kepada khalayak sebagai konsumen media.Saat ini, banyak orang memahami suatu realitas berdasarkan dari media baik itu media cetak, media elektronik maupun media internet. Media memunyai kekuatan untuk membangun citra dan membentuk opini publik.Konten-konten beberapa media saat ini juga banyak mengandung kekerasan dan cenderung provokatif. Konten-konten tersebut dengan mudah dan terus-menerus disebarkan ke khalayak luas. Dampaknya suatu konflik bisa jadi lebih meluas dan merusak tatanan kehidupan yang sudah damai. Tulisan ini akan mencoba untuk memaparkan alasan perlunya mengadakan literasi media bagi konsumen media. Selanjutnya akan membahas mengenai beberapa kiat literasi media dalam rangka menyebarkan perdamaian. Diharapkan kita sebagai konsumen media lebih berperan aktif dan kritis terhadap berita atau informasi dari media.Selain itu, konsumen media dapat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk.Akhirnya, dengan literasi media, konsumen media mampu mewujudkan, merawat, dan meningkatkan kehidupan yang damai dan toleran sehari-hari serta mencegah terjadinya peristiwa konflik. Kata kunci: Perdamaian, Konsumen media, Literasi medi
ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKIYE TERHADAP PENGAJUAN AKSESI SWEDIA KEPADA NATO TAHUN 2022-2024
Get PDFABSTRAKPada 24 Februari 2022, Rusia mengirimkan pasukan militernya untuk menginvasi Ukraina sebagai respon dari aksesi Zelensky kepada presiden AS yakni Joe Biden agar mengizinkan Ukraina bergabung sebagai anggota dari North Atlantic Treaty Organization (NATO) di akhir tahun 2021. Invasi yang dilakukan oleh Rusia mendapatkan berbagai respon dari dunia internasional, dimana pada 05 Mei 2022 Swedia mengajukan aksesi kepada NATO. Namun aksesi Swedia harus tertahan karena Turkiye, salah satu negara anggota NATO menolak aksesi tersebut karena Swedia diduga memberikan dukungan kepada Kurdistan Workers’ Party (PKK), yakni sebuah organisasi separatisme Kurdi yang dianggap teroris oleh Turkiye. Hingga pada puncak pelaksanaan KTT NATO di Lithuania Juli 2023 lalu, secara mengejutkan Erdogan kemudian menyetujui aksesi keanggotaan Swedia pasca diadakannya pertemuan pribadi bersama PM Swedia dan Sekjen NATO. Swedia telah resmi menjadi anggota NATO pada 07 Maret 2024. Penelitian ini akan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Turkiye terkait aksesi Swedia ke NATO menggunakan teori Foreign Policy Change milik Eidenfalk. Dengan mengidentifikasi berbagai internasional yang mempengaruhi perubahan keputusan Turkiye serta memanfaatkan konsep Windows of Opportunity, akan dijelaskan mengenai bagaimana Turkiye mampu memanfaatkan situasi geopolitik yang kompleks ini dalam mencapai kepentingan nasionalnya.Kata Kunci: Turkiye; Swedia; NATO; Aksesi; Perubahan Kebijakan Luar NegeriABSTRACTOn February 24 2022, Russia sent its military forces to invade Ukraine in response to Zelensky\u27s accession to US President Joe Biden to allow Ukraine join the North Atlantic Treaty Organization (NATO) at the end of 2021. The invasion carried out by Russia received various responses from the international community. On May 5 2022, Sweden submitted its accession to NATO. However, Sweden\u27s accession had to be held back because Turkiye, one of the NATO member countries, rejected the accession because Sweden was suspected of providing support to the Kurdistan Workers\u27 Party (PKK), a Kurdish separatist organization considered a terrorist by Turkiye. At the NATO Summit in Lithuania, July 2023, Erdogan surprisingly approved Sweden\u27s accession after a private meeting with the Swedish Prime Minister and NATO Secretary General. Sweden officially became a member of NATO on March 7, 2024. This study will analyze the changes in foreign policy made by Turkiye regarding Sweden\u27s accession to NATO using Eidenfalk\u27s Foreign Policy Change theory. By identifying various international factors that influence Turkiye\u27s decision-making changes and utilizing the concept of Windows of Opportunity, it will be explained how Turkey is able to take advantage of this complex geopolitical situation in achieving its national interests.Keywords: Turkiye; Sweden; NATO; Accession; Foreign Policy Chang
UPAYA PENEGAKAN KHILAFAH DAN SYARIAH DI INDONESIA: GAMBARAN BENTURAN IDENTITAS KEAGAMAAN DI ERA KONTEMPORER
No full textPenegakan khilafah dan syariah di Indonesia menjadi wacana popular dalam fenomena keagamaan di Indonesia pada akhir-akhir ini. Kelompok kelompok Islam yang memiliki agenda tersebut memiliki beragam metode dalam upaya mewujudkan penerapan syariah dan tegaknya khilafah. Namun upaya tersebut harus berkontestasi dengan elemen kelompok Islam lokal lainnya yang lebih berprinsip nasionalisme dan demokrasi. Konstetasi kedua arus gerakan tersebut dapat berbentuk hanya sekedar saling mengkritik, perdebatan, intimidasi, hingga menjurus ke kontak fisik. Berdasar studi literatur dari berbagai referensi mengenai kajian sosiologi maupun kajian politik internasional, terdapat dua hal penting dari fenomena tersebut. Hal pertama, fenomena kontestasi dua arus gerakan tersebut adalah gambaran benturan antar identitas. Di satu sisi, terdapat kelompok “fundamentalis†yang merindukan idealisme keagamaan. Sedangkan di sisi lain, terdapat kelompok “modernis†yang menerima kondisi riil kontemporer sebagai kenyataan. Hal kedua, keberadaan kelompok fundamentalis merupakan salah satu reaksi dari modernisasi yang identik dengan identitas Barat.Modernisasi identik beriringan dengan proses westernisasi, sekulerisme, kapitalisme, dan individualisme. Terlebih pada awalnya, Barat membawa modernisasi melalui instrument kolonialisme dan imperialisme. Modernisasi juga identik dengan penggunaan rasionalisme dan empirisme yang seolah banyak menggantikan peran agama dalam menjelaskan berbagai masalah di dunia kontemporer. Modernisasi berjalan masif dan terstruktur ke seluruh lapisan kehidupan sosial. Fundamentalisme agama merupakan salah satu bentuk reaksi dari proses modernisasi tersebut. Pada dasarnya, fenomena fundamentalisme ini juga ditemukan di agama-agama lain. Kelompokkelompok fundamentalis ingin menggantikan tatanan dunia kontemporer dengan konstruksi visi dunia yang mereka tafsirkan. Kemunculan fundamentalisme agama merupakan hal lumrah jika ditinjau sebagai salah satu bentuk reaksi atas proses modernisasi. Permasalahannya, keinginan kelompok-kelompok fundamentalis tersebut harus berbenturan dengan struktur, nilai, dan norma sosial masyarakat yang telah mengalami proses modernisasi versi Barat. Jika ingin diterima secara luas, kelompok-kelompok fundamentalis memiliki tugas menerjemahkan visi mereka kepada masyarakat modern. Kelompok-kelompok tersebut harus mampu meyakinkan khalayak dengan menjawab berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Tentu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya mengandalkan terbatas pada apologi keimanan. Kelompok-kelompok tersebut harus mampu memberi jawaban secara rasional. Selama tidak mampu menjawab berbagai pertanyaan secara rasional, maka kelompok-kelompok fundamentalis tetap mendapat resistensi dari masyarakat
Trends of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Acts of Terrorism Targeting the Shia Community
Get PDFThe Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) has consistently attacked Shia communities, and buildings belonging to these communities, both in the Middle East and outside the region. This paper tries to explain the logic and justification used by ISIS in making the Shia community a target of terrorism. To answer this question, this paper uses the concept of religious terrorism and framing through the phenomenon of terrorism. By analyzing various ISIS documents related to Shia issues, this paper describes the framing developed by ISIS for attacking Shia groups. This paper finds that ISIS creates anti-Shia framing by combining theological problems, Middle East socio-political conditions, and end-time eschatological beliefs. From a theological point of view, ISIS believes that the Shia are an ‘apostate’ group that deserves to be fought. In the socio-political context, ISIS considers that Shia groups work with foreign countries to fight Islam. In terms of eschatological beliefs, ISIS considers Shiites to support the Dajjal in the end times that must be fought. On the other hand, ISIS claims that its group is a legitimate caliphate and defender of Islamic teachings. These things shape ISIS’ hostile attitude towards Shia groups.
Keywords: Shia, ISIS, terrorism, framin
CHINA\u27S AMBITION IN ENHANCING INDO-PACIFIC GEOPOLITICAL POWER THROUGH CHINA\u27S SPACE PROGRAM IN 2018-2024
No full textThis study aims to analyze how China\u27s space program is used as a strategic instrument in enhancing geopolitical power in the Indo-Pacific region in the 2018-2024 period. Using a qualitative approach and astropolitical theory, this study explores four main indicators: space technology mastery, space resource utilization, international cooperation, and space asset protection. The results show that China has achieved significant progress through the successful Chang\u27e exploration mission, the construction of the Tiangong space station, and the BeiDou navigation system that competes directly with the United States\u27 GPS. In addition, China is actively forging space partnerships with developing countries and engaging in multilateral projects such as the International Lunar Research Station (ILRS). The exploration and utilization of resources such as helium-3 on the Moon marks a long-term strategic orientation in energy and technology. On the other hand, the strengthening of situational awareness systems in space and the potential for space defense demonstrate China\u27s seriousness in safeguarding its strategic assets. In conclusion, China\u27s space program not only reflects scientific progress, but is also a tool of diplomacy and power projection in the Indo-Pacific
SPORTING NATION SEBAGAI NATION BRANDING AUSTRALIA PADA TAHUN 2015-2018
Get PDFDiplomasi olahraga merupakan suatu bentuk diplomasi di bawah payung diplomasi publik. Australia menggunakan diplomasi olahraga sebagai strategi nation branding negaranya sebagai bangsa olahraga. Tujuan dari nation branding Australia melalui diplomasi olahraga adalah untuk mempromosikan keahlian olahraga Australia, yang juga merupakan budaya bagi negara tersebut, sehingga dapat mendorong aspek lainnya seperti perekonomian, investasi, pariwisata dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitantif dengan menggunakan konsep nation branding dan teori diplomasi olahraga. Melalui penelitian ini, penulis menemukan empat strategi yang digunakan Australia untuk mempromosikan negaranya sebagai sporting nation melalui diplomasi olahraga, yaitu: (1) menghubungkan masyarakat dan institusi; (2) meningkatkan olahraga untuk pembangunan SDM; (3) showcasing Australia; dan (4) mendukung inovasi dan integrasi
Pemanfaatan Festival Unta Sebagai Upaya Diplomasi Publik Arab Saudi dalam Merekatkan Regionalisme Timur Tengah
Get PDFThe use of camels as a regional binder is implemented in the camel race event which has been held since 1999 by local Bedouin tribes and has received attention from the Saudi Arabian royal family, with the holding of this camel event is expected to provide a good political element as public diplomacy for the creation of regional integration in the East. Middle. In this journal the author will use the theory of regionalism and social identity to support the concept of public diplomacy, briefly, regionalism is a tendency in a region based on homogeneity, characteristics, and the provision of cooperation, in line with regionalism social identity theory also has an explanation that individual social identity (in this case the country) affects the dynamics in the regional group. In writing this journal, the writer uses the descriptive analysis method to describe and collect data from various secondary sources. The presence of an adhesive element in the form of a symbol that can be agreed upon collectively able to minimize the presence of words of disagreement is considered capable as the first step to gluing the area. Meanwhile, from the process, the procurement of the largest camel festival in the world that can present representatives of countries in the Middle East Region Saudi Arabia is considered capable of being a promotional event for the adhesive symbol
