1,721,018 research outputs found
Pancasila dalam Arus Liberalisasi Pangan Pascareformasi
No full textArtikel termuat dalam dalam Buku Bunga Rampai "PANCASILA DALAM PUSARAN GLOBALISASI"Dalam era liberalisasi saat ini, kebijakan pangan Indonesia perlu kembali
bertumpu pada Pancasila. Upaya perlindungan dan pemenuhan warga
negara atas hak pangan perlu diwujudkan Pemerintah dengan memper-
kuat peran negara sebagai implementasi dari sistem ekonomi Pancasila.
Sistem ini menginginkan peran negara sebagai pengendali kebijakan dalam
upaya mewujudkan keadilan sosial. Peran ini menjadi penting saat Indonesia
mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi global; Indonesia harus
memperkuat sistem pangan nasional dan beradaptasi dengan ekonomi pasar
guna meningkatkan produktivitas dan daya saing lokal dalam mewujudkan
swasembada pangan. Melalui cara ini, Pemerintah berperan dalam
mengurangi tingkat kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses
pangan sekaligus bentuk dari keadilan sosial
HOW DEMOCRACY IS ELECTION? REASSESSING ARTICLE 18 (4) OF THE 1945 CONSTITUTION AND ITS IMPLICATION TO THE REGIONAL HEAD ELECTION IN INDONESIA
Get PDFThis paper aims to reassess the term “elected democratically†in Article 18 (4) of Indonesia’s revised 1945 Constitution which resulted in the competing interpretation over the appropriate method for selecting heads of regional governments in Indonesia. In fact, the flexibility of such a term was challenged and negotiated to formulate an appropriate mechanism to select heads of regional governments. In 2004, the Constitutional Court concluded that the legislative body was the ultimate institution to interpret “elected democratically†so that this institution can opt whether a regional head election or an indirect election to define such a term. While the regional head election was applied, including its dispute settlements over electoral results to the Constitutional Court, this Court considered a different argument. In 2013, the Constitutional Court reinterpreted such an article by highlighting that the regional head election should be exempted from the general election subjected to Article 22E (2) of 1945 Constitution. In 2014, President Yudhoyono’s rejection from his agreement after the enactment of the Selection of Heads of Regional Governments Bill put further juridical contentions in which the President finally revoked the adoption of the regional head voting by the Regional People’s Representative Council or Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). As a consequence, the regional head election has been re-adopted and this regional election has remained to be expected to improve the performance of local democracy. The introduction of this direct election model at the regional level, however, questions the important role of political parties because the adoption of this election was substantially to answer public distrust against them. In particular, the debate whether political parties work becomes intense after non-party candidates are allowed to contest to this election
REGULATING BIOSAFETY OF GENETICALLY MODIFIED CROPS IN INDONESIA: LIMITS AND CHALLENGES
No full textThe global use of genetically modified (GM) crops is rapidly expanding. While the advent of this agricultural biotechnology offers new promises to cater to the rising demand for Indonesia’s food security, the government should ensure its safety. This paper examines the regulatory regime over biosafety in Indonesia by considering the global fragmentation of biosafety regulation that debates its impact on environmental and health aspects. After Indonesia ratified the Convention on Biological Diversity and the Cartagena Protocol on Biosafety, which both specifically become the global guideline on how domestic biosafety policies are regulated, environmental and health issues are among the priorities which the use of GM crops contests to the precautionary approach. Amidst the insufficient scientific ground on its safety, GM crops\u27 use is supposed to result in adverse impacts, and the suspicion over the safety of such a new cutting-edge agricultural technology ended with a series of rejections. This paper\u27s results reveal that amongst the global contention over the regulatory regime on biosafety, which resulted in the bifurcation of the biosafety regulation, Indonesia has added to the new polarization. This polarization includes the release of GM crops certification, and Indonesia\u27s desire to regulating biosafety deliberates over the definition and translation of biosafety in the domestic regulatory regime against the global regulatory diversity of biosafety
ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2023 DAN HASIL BAHTSUL MASAIL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BOJONEGORO TERHADAP HUKUM BOIKOT PEMBELIAN PRODUK ISRAEL
Get PDFHukum boikot pembelian produk Israel merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hukum boikot memberikan paduan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan palestina yang berisikan himbaun boikot produk Israel, namum pelaksanan hukum ini harus memperhatikan maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan setelah adanya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Selain itu hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro menghasilkan tiga sudut pandang hukum yaitu: Wajib, Ajuran, dan Haram Boikot produk Israel. Maka peneliti mencoba untuk menganalisis masalah ini dengan teori jual beli, pengaruh boikot, dan kaidah fikih.
Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana hukum boikot pembelian produk Israel menurut Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro. Kedua, bagaimana argumentasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro tentang hukum boikot pembelian produk Israel.
Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian kepustakaan (library research). Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro dan data sekunder yang bersumber dari artikel, internet dan sejenisnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teori jual beli, pengaruh boikot, serta kaidah fikih.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama hukum boikot menurut Fatwa MUI himbauan boikot dan menurut Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bojonegoro, dirinci menjadi tiga yaitu: Wajib, Dianjurkan, dan Haram boikot. Kedua argumentasi yang disampaikan oleh Fatwa MUI telah sesuai karena tidak terjadi kerusakan di Indonesia dan argumentasi yang disampaikan oleh LBM PCNU Bojonegoro semua hukum dianggap telah sesuai, tetapi untuk pembuktian diperlukan riset secara khusus terhadap produk-produk yang hasil penjualan digunakan untuk menginvasi Israel ke Palestina.
Kata kunci: Hukum, Boikot, Fatwa MUI, Bahtsul Masail
Perbarengan tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian : studi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg
Get PDFSkripsi ini membahas tentang Analisi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg. Tentang tindak pidana persetubuhan anak dan pecurian yang dilakukan Terdakwa Suparno bin Samirin dan didakwa telah melanggar dua pasal yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. namun hanya dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan pidana denda enam puluh juta rupiah.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar hukuman bagi pelaku tindak pidana perbarengan (concurcus). Hal ini penulis kaji berdasarkan sudut pndang hukum positif dan hukum Pidana Islam, baik hukuman menurut hukum pidana positif ataupun hukum pidana Islam.
Adapun penelitian ini bersifat Yuridis-normatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan adalah penedekatan Analisis Kualitatif dengan mencari data baik dari buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian inimenggunakan metode Analitik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan pertama pelaksanaan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg tentang perbarengan tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian tergolong dalam concursus realis yang sistem pemidanaannya menganut sistem versherpte absorbsi stelsel yaitu hanya memberikan hukuman terberat (persetubhan anak) dan menyerap hukuman yang ringan (pencurian). Kedua pada hukum islam Ta’adudul Jara’im (perbarengan tindak pidana) yang dilanggar termasuk dalam dua jarimah hudud yaitu persetubuhan anak (jarimah zina muhson) dan pencurian (jarimah sariqah). Sistem hukumannya menganut nazzariyatut jab (mengambil hukuman terberat) yaitu hukuman zina muhson. sistem ini dianut imam malik, hanafi, dan hambali Namun tidak digunakan oleh Imam Syafi’i menurutnya semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi maka penghukumannya mendahulukan potong tangan kemudian hukuman zina (rajam). Di Indonesia tidak menggunakan hukum islam tetapi sisitem pemidanaannya sama yaitu penyerapan
Pengaruh Belanja Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Output Sektor Swasta di Sumatera Selatan
Get PDFThe purpose of this study was to determine the effect of regional spending namely direct and indirect spending, labor on the private sector in South Sumatra. The data used are secondary data in the form of time series 2006-2017 sourced from the DGT Ministry of Finance and the Central Statistics Agency (BPS) which have been processed. This research uses the Multiple Linear Regression analysis methods with Ordinary Least Square (OLS) method. The results of this study indicate that during 2006-2017 the expenditure variable directly had a positive and significant effect on private-sector output in South Sumatra. The indirect expenditure variable has a positive and significant effect on private-sector output in South Sumatra. Labor variables have a positive and significant effect on private-sector output in South Sumatra. Overall independent variables have a significant effect on the output of the private sector in South Sumatra.
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh belnja daerah yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung, tenaga kerja terhadap sektor swasta di Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk time series tahun 2006-2017 yang bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah. Penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukan hasil bahwa selama tahun 2006-2017 variabel belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap output sektor swasta di Sumatera Selatan. Variabel belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap output sektor swasta di Sumatera Selatan. Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap output sektor swasta di Sumatera Selatan. Secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap output sektor swasta di Sumatera Selatan.
Kata kunci: Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja, Output Sektor Swast
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PJOK SAAT PANDEMI COVID-19 DI SMP NEGERI 2 LAMONGAN
No full textBelajar merupakan pemerolehan pengalaman baru didapatkanoleh seseorang menyebabkan perubahan perilaku sebagai akibat adanya proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek yang berada di lingkungan belajar. motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Hasil belajar merupakan pencapaian dari proses belajar dapat menjadi dorongan yang kuat bagi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar siswa terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PJOK saat pandemic Covid-19 di SMP Negeri 2 Lamongan. Jenis penelitian ini adalah korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini Pengambilan keputusannya didasarkan pada koefisien korelasi, jika koefisien korelasi bernilai positif dengan menguji sign 5% dimana motivasi belajar siswa dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Pembelajaran Daring,Motivasi Belajar, Hasil Belajar, Hubungan Belajar
Manajemen pembentukan karakter santun peserta didik di Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara
Get PDFPenelitian ini berawal dari berbagai macam peristiwa dalam pendidikan yang semakin merendahkan harkat dan martabat serta derajat manusia. Hancurlan nilai-nilai moral seperti: ketidakjujuran, hilangnya rasa tanggung jawab, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas, perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.
Berawal dari masalah tersebut, Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara berusaha membentuk karakter santun agar terwujudnya karakter yang islami agar diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang pembentukan karakter santun di Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara yang berisikan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, serta Evaluasi tentang pembentukan karakter santun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar di Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter santun di Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara dilaksanakan dengan cara (a) keteladanan di kelas, (b) melatih langsung berperilaku santun di kelas, (c) integrasi pendidikan karakter dengan mata pelajaran, (d) integrasi pendidikan karakter dengan budaya sekolah, (e) pembiasaan perilaku di sekolah maupun di masyarakat. Faktor pendukung dalam pembentukan karakter santun di Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara adalah adanya kerjasama antara Yayasan, Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Guru Akidah Akhlaq, Guru Madrasah, Orang Tua Siswa-Siswi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan karakter santun di Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara.
Seiring telah terselesaikanya penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan inayahnya sehingga mampu menyelesaikannya tugas ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin apa yang telah dipaparkan masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang membangun untuk kebaikan selanjutnya. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat , dan semoga Allah memberikan berkah yang melimpah bagi hamba dan orang yang taat kepadanya. Aamiin
Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Get PDFMakalah ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan peyelesaian perselisihan hasil pemilu di tingkat lokal yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Analisis ini membahas masalah yang cukup besar dan implikasi lebih lanjut terhadap manajemen pengadilan dan desain kelembagaan untuk mendorong lintasan demokratisasi di negara ini dalam rezim pasca-otoritarianisme. Dengan menggarisbawahi bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang besar, dan banyaknya kasus yang ditangani MK menjadikan lembaga ini kelebihan beban dalam usaha menjaga konstitusi, analisis ini mengkritik sejauh lembaga ini dapat menangani kekuasaan dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dengan perselisihan pemilu yang efisien berikut ini terhadap jumlah terbatas hakim konstitusi dan skandal korupsi di antara mereka. Pada akhirnya, makalah ini menyoroti penerapan pembentukan pengadilan adhoc dalam menangani sengketa pemilu yang diajukan ke lembaga ini yang dapat memastikan manajemen pengadilan yang efektif dan efisien untuk mempromosikan rezim konstitusional Indonesia.
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Desain Kelembagaan
ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA BERBASIS MEDIA YOUTUBE PADA MATERI OPERASI BILANGAN BULAT
Get PDFTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemahan konsep siswa setelah belajar menggunakan video YouTube pada materi operasi bilangan bulat. Peneliti membandingkan indikator kemampuan pemahaman konsep sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran berbasis media youtube. Indikator kemampuan pemahaman konsep yang digunakan adalah (1) Menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari; (2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut; (3) Menerapkan konsep secara algoritma; (4) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika; dan (5) Mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, dan observasi. Sumber data sejumlah 22 siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Satu Atap Mijen tahun ajaran 2022/2023. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah belajar menggunakan video YouTube mayoritas siswa mengalami peningkatan kemampuan pemahaman konsep. Peningkatan tersebut terjadi pada semua indikaror kemampuan pemahaman konsep. Sebagian besar siswa sudah memiliki kemampuan pemahaman konsep operasi bilangan bulat dengan baik dan masih terdapat sebagian kecil siswa yang belum memahami konsep operasi bilangan bulat.
Kata Kunci: Pemahaman Konsep, YouTube, Operasi Bilangan Bula
- …
