70 research outputs found
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN
No full textBank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Masyarakat menyimpan dananya di bank karena percaya bahwa keamanan dananya tersebut akan jauh lebih terjamin daripada menyimpannya di dalam rumah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana nasabah yang disimpan di bank tidak termasuk ke dalam kelompok piutang yang diistimewakan apabila sebuah bank dinyatakan pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan negara terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, perlindungan terhadap dana simpanan nasabah pada perbankan yang mengalami kepailitan dijamin oleh lembaga negara bernama Lembaga Penjamin Simpanan, bahkan hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
Law Enforcement to Copyright Infringement of Songs on the Internet Media
No full textInitially, the scope of Copyright protection only focuses on creative works that are manifested in real terms. The development and advancement of technology make the scope of Copyright protection experience an expansion not only in copyrighted works that are realized in a real form but also protect copyrighted works that are digitized on internet media. The problem discussed in this research is how law enforcement to Copyright infringement of songs on the internet media is? The method used in this research is normative legal research using the regulatory approach. The results of this research indicate that the development and advancement of technology can facilitate the dissemination of songs in MP3 format uploaded on internet media. To prevent the occurrence Copyright infringement of songs on the internet media, in Law Number 28 of 2014 has been stipulated strict criminal sanctions for anyone without permission who has violated the Copyright, especially the economic rights of the owner.
Keywords: Copyright, Internet Media, Law Enforcemen
History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia
No full textThe economic crisis in 1998 caused a number of national banks to collapse. Strangely, such a great crisis turned out to have no effect on the syari’ah banking world. Even as the crisis passed, a number of new Shari'ah banks emerged, such as Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Bukopin, and so forth. This study examines the development of Islamic banking in Indonesia. The aim is to find out factors driving and inhibiting the growth of these banking institutions. This study uses normative legal research methods. The results shows that the Islamic banking institutions could grow and develop rapidly due to two factors: internal and external factors. On the internal side, the Shari'ah bank has a usury management system that makes it able to withstand the economic crisis; while from the external side it has to do with government support, especially after the issuance of Law Number 21 of 2008
Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia
No full textIslamic bank is a bank that runs its business activities based on sharia principles. At the time of the economic crisis of 1998, many conventional banks collapse while Islamic banks are not affected. After the crisis, Islamic banking experienced significant growth in Indonesia. The problem discussed in this research is how is the history and development of regulation on Islamic banking in national legal system in Indonesia? The method used in this research is normative legal research by using approach of legislation. Sources of data used in this research are secondary data, namely data obtained from legislation, scientific journals, and legal literature. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is that the initiative on establishment of Islamic bank in Indonesia was started since 1990 by the Indonesian Council of Ulama, which was realized with the establishment of Bank Muamalat Indonesia on November 1, 1991. The early development of Islamic banking in the national banking system was responded quickly by the government with the enactment of Act Number 7 of 1992 about Banking, which was later amended by Law Number 10 of 1998. In addition to being a devastation to the national banking system, the economic crisis that occurred in 1998 also became the starting point for the development of Islamic banking in Indonesia. Some conventional banks began to expand their business by establishing Islamic banks. Responding to the development of significant Islamic banking in the national banking system, on July 16, 2008 was enacted Law Number 21 of 2008 about Islamic Banking as the legal basis for Islamic banks in Indonesia.</p
PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008: PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
No full textUsaha Mikro merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Usaha Mikro harus memperoleh perlindungan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, salah satunya adalah permodalan. Perlu dicarikan solusi sebagai alternatif sumber pembiayaan Usaha Mikro, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran strategis bank syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan syari’at Islam
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELESTARIAN LINGKUNGAN
No full text
Companies that run their business causing pollution to the environment and society, such as air and water pollution, are required to carry out social and environmental responsibility (Corporate Social Responsibility / CSR). This paper intends to analyze the implementation of CSR in the context of optimizing environmental preservation, obstacles and legal efforts. This research is a normative legal research assisted by sociologist. The main data sources used in this study are secondary data and primary data only as secondary data support. The primary data were obtained at the study site in Pekanbaru, Riau. Data collection techniques used in this study are literature studies and field studies. The data analysis technique used in this study is qualitative analysis. Basically, companies that carry out pollution have implemented CSR, but the implementation has not generally met the expectations of the community because it is not comparable with pollution and environmental damage caused by the company's operational activities. The obstacle from the company side is the limited budget of CSR funds owned to be able to meet all the needs of the community, while from the community side is the lack of public legal awareness about CSR. Legal remedies that can be taken by the community when the company does not implement CSR is that the community can express their aspirations to the central, regional and local provincial DPRD so that the company is recommended to receive administrative sanctions or to report to law enforcement.
Keyword: Corporate Social Responsibility, Implementation.
Perusahaan yang dalam menjalankan usahanya menyebabkan polusi bagi lingkungan dan masyarakat, seperti polusi udara dan air, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR). Tulisan ini bermaksud menganalisis pelaksanaan CSR dalam rangka optimalisasi pelestarian lingkungn, hambatannya dan upaya hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dibantu sosiologis. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer hanya sebagai pendukung data sekunder. Adapun data primer diperoleh di lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Perusahaan yang melakukan pencemaran pada dasarnya telah melaksanakan CSR, namun pelaksanaanya umumnya belum memenuhi harapan masyarakat karena tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Hambatannya dari sisi perusahaan adalah terbatasnya anggaran dana CSR yang dimiliki untuk dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai CSR. Upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat ketika perusahaan tidak melaksanakan CSR adalah masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, daerah dan DPRD Provinsi setempat agar perusahaan tersebut direkomendasikan mendapat sanksi administratif atau melaporkan kepada penegak hukum.
Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pelaksanaan
Implementasi Corporate Sosial Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru
No full textA company that carries out its business activities in the field and/or related to natural resources is obliged to carry out its Corporate Social Responsibility (CSR). This research was conducted at PT Riau Crumb Rubber Factory which is located in Sri Meranti Village. Raw rubber production activities into semi-finished rubbers have been routinely generating pollution for the environment and society, such as air pollution and water pollution. The problem is how the implementation of CSR PT Riau Crumb Rubber Factory to the community of Sri Meranti Village in Pekanbaru City? What are the obstacles and the legal effort based on Riau Province Regional Regulation Number 6 Year 2012? This research is a sociological law research. Source of data used in this research is primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study are observation, interview, and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is PT Riau Crumb Rubber Factory has implemented CSR, but has not fulfilled the expectation the community of Sri Meranti Village because it is not comparable with the pollution and environmental damage caused by the company's operational activities. The obstacle from the company side is the limited budget of CSR funds owned by PT Riau Crumb Rubber Factory to be able to meet all the needs of the community, while from the community side is the lack of legal knowledge of the community of Sri Meranti Village about CSR. The legal effort is that if PT Riau Crumb Rubber Factory does not implement CSR, the community of Sri Meranti Village can convey their aspirations to the DPRD of Riau Province for the company to be recommended to get administrative sanction from the government, such as the suspension of operational license of the company
Implementation of PT. Asia Forestama Raya's CSR for Community Economic Empowerment during the Covid-19 Pandemic
No full textPT Asia Forestama Raya is a forest product processing factory for the wood industry's raw materials. Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stipulated that companies that carry out their business activities in the natural resources sector and / or fields related to natural resources are required to implement CSR. In Article 10 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that CSR programs can take the form of community economic empowerment. This research aims to explain the implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR on community economic empowerment during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is socio-legal research. During the Covid-19 pandemic, the public really expected a real contribution from PT Asia Forestama Raya. PT Asia Forestama Raya's obstacle in implementing community economic empowerment in Limbungan Village is that the financial condition of PT Asia Forestama Raya is currently in an unstable state. Efforts that can be made by the people of Limbungan Village if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out a CSR program are to convey their aspirations to Commission IV of DPRD Pekanbaru City. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out CSR towards empowering the community's economy, the company can be subject to administrative sanctions by the Pekanbaru City Government
Law and Social Dynamics of Society
No full textThis research aims to explain the influence of law on the social dynamics of society. The method used in this research is normative legal research. One of the sciences that studies the social dynamics of society is the Sociology of Law. Every dynamic that occurs as a result of social change requires a legal response. Social dynamics is a general phenomenon that occurs throughout the ages in every society, changes that occur in accordance with the nature and nature of humans who always want to make changes. The occurrence of social dynamics is influenced by several factors, including law, technology, community structure, culture, an open system of social stratification, and advanced education. Community institutions are considered truly valid if their norms fully assist the implementation of social patterns. The system of social layers can occur by itself or is deliberately structured to pursue a common goal. Legal coercion in the implementation of social institutions that apply as regulations is not always used. Instead, the emphasis is on the coercion of society
- …
