596 research outputs found
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF CEDAW (Studi pada Pengadilan Agama Jombang)
Full text linkMoh. Subhan Alqodiri, 126102201020, Perlindungan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam Putusan Verstek Ditinjau dalam Perspektif CEDAW (Studi pada Pengadilan Agama Jombang), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulah Tulungagung, 2024, Pembimbing Dr. Rohmawati, M.A.
Kata kunci: Perlindungan Hak Perempuan, Cerai Gugat, Putusan Verstek, Perspektif CEDAW
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan hakim di Pengadilan Agama Jombang keputusan hakim di Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan gugatan cerai secara verstek oleh seorang perempuan, namun tanpa menetapkan hak nafkah istri setelah perceraian. Padahal secara hukum, perceraian bukan menjadi sebab terputusnya hak nafkah bagi istri pasca perceraian. Jika putusan verstek menjadi sebab terputusnya hak nafkah pasca cerai gugat maka hal ini dikhawatirkan akan menjadi suatu kekosongan hukum dan celah bagi suami agar terhindar dari kewajiban pemenuhan hak nafkah. Oleh karena itu peneliti mendeskripsikan tentang implementasi Pengadilan Agama Jombang dalam upaya perlindungan hak nafkah perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek dan menganalisis implementasi tersebut dengan menggunakan perspektif CEDAW.
Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang?, 2) Bagaimana perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dengan perspektif CEDAW?.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang. 2) Untuk menganalisis perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dengan perspektif CEDAW.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah data yang digunakan adalah kondensasi data (Condensation Data), penyajian data (Display Data), verifikasi dan konklusi data (penarikan kesimpulan), serta pengecekan keabsahan data yang menggunakan bahan referensi dan triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Terdapat pelaksanaan perlindungan hak-hak perempuan di bidang hak-hak perempuan di Pengadilan Agama Jombang. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya putusan yang menyediakan penetapan penyelesaian sengketa atas perkara tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa keterbatasan dan kompleksitas dalam proses penetapan nafkah perempuan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, Penggugat tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah dalam posita dan petitum gugatan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka yang terbatas mengenai aturan yang hanya dapat mereka ikuti sebagian. Kedua, Lemahnya bukti yang diajukan menjadi hambatan utama sehingga mereka tidak dapat mengajukan klaim tersebut selama di pengadilan. Selama pelaksanaannya, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti kekuatan ekonomi suami dan kebutuhan individu istri dalam menetapkan hak serta memberikan jaminan atas hak tersebut setelah besaran nafkah diberlakukan pasca perceraian. 2). Implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang, ketika ditinjau dalam perspektif CEDAW, masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun CEDAW memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi, terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip kesetaraan gender CEDAW dan implementasinya di lapangan. Ketidaksesuaian antara hukum dan praktik di pengadilan agama terkait perlindungan hak nafkah pasca perceraian, seperti perbedaan redaksi dan kedudukan regulasi, respon hakim, dan akses perempuan antara cerai gugat dan cerai talak, menghambat pemenuhan hak nafkah perempuan dan berpengaruh pada kemanfaatan hukum. Selain itu, praktik-praktik diskriminatif, baik secara de jure maupun de facto, menunjukkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan. Meskipun ada langkah-langkah untuk menyelaraskan peraturan dengan prinsip-prinsip CEDAW, tantangan dalam implementasi masih terjadi, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan gender dalam ruang hukum
Longitudinal profiling and tracking stability in the Singapore study of macro-angiopathy and microvascular reactivity in type 2 diabetes cohort
No full textThe Singapore Study of Macro-Angiopathy and microvascular Reactivity in Type 2 Diabetes (SMART2D) is a prospective cohort study which was started in 2011 to investigate the effect of risk factors on vascular function and diabetes-related complications in Asians. We aimed to compare the longitudinal change in risk factors by accounting for batch effect and assess the tracking stability of risk factors over time in patients recruited for SMART2D. In this study, we (1) described batch effect and its extent across a heterogenous range of longitudinal data parameters; (2) mitigated batch effect through statistical approach; and (3) assessed the tracking stability of the risk factors over time.Ministry of Health (MOH)National Medical Research Council (NMRC)Published versionThe SMART2D cohort is supported by the Singapore Ministry of Health’s National Medical Research Council under its CSIRG (MOH-000066). The corresponding author is supported by the Singapore Ministry of Health’s National Medical Research Council under its Clinician Scientist Award (NMRC/CSA-INV/ 0020/2017). The first author is supported by the Singapore Ministry of Health’s National Medical Research Council under its Research Training Fellowship (NMRC/MOH000226)
Association between lower phase angle and chronic kidney disease progression in type 2 diabetes patients
No full textIntroduction: Phase angle (PhA), derived from bioelectrical impedance analysis (BIA), is the angle of vector determined by the body’s resistance and reactance. It indicates cellular integrity and hydration status. Though extracellular volume excess was associated with chronic kidney disease (CKD) progression, the association between PhA and CKD progression is unknown. Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) is a member of zinc-dependent endopeptidase family and promotes renal interstitial fibrosis. We investigated association between PhA and CKD progression, and whether the association was through MMP-2 in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Method: We conducted a prospective study on 1,078 patients with T2DM (mean age 58.9±9.1 years). PhA was measured using BIA. CKD progression was defined as ≥25% decrease in estimated glomerular filtration rate (eGFR) from baseline with deterioration across eGFR categories. Multiplex immunoassay was used to quantitate MMP-2. We examined association between PhA and CKD progression using Cox proportional hazards model, adjusting for demographics, clinical parameters and medications. Results: Over 8.6 years of follow-up, 43.7% of participants had CKD progression. Compared to tertile 3 PhA (higher level), tertiles 1 and 2 PhA were associated with higher hazards of CKD progression, with corresponding unadjusted hazard ratios (HRs) of 2.27 (95% confidence interval [CI] 1.80–2.87, P<0.001) and 1.57 (95% CI 1.24–2.01, P<0.001). The positive association between tertiles 1 and 2 PhA with CKD progression persisted in the fully adjusted model with corresponding HRs of 1.71 (95% CI 1.30–2.26, P<0.001) and 1.46 (95% CI 1.13–1.88, P=0.004). MMP-2 accounted for 14.7% of association between tertile 1 PhA and CKD progression. Conclusion: Our findings revealed a previously unobserved association between BIA-derived lower PhA and CKD progression through MMP-2 in patients with T2DM.Ministry of Health (MOH)National Medical Research Council (NMRC)Published versionThis study was supported by the Singapore Ministry of Health’s (MOH) National Medical Research Council (NMRC) under its Clinician Scientist-Individual Research Grant (MOH-000066). The corresponding author is supported by NMRC under its Clinician Scientist Award (NMRC/CSA-INV/0020/2017). The first author is supported by NMRC under its Research Training Fellowship (NMRC/MOH000226)
KEPEMIMPINAN ISLAMI DALAM PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Full text linkPengembangan mutu lembaga Pendidikan Islam salahsatunya akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yangdikembangkan oleh individu dalam memimpin lembagapendidikan Islam. Kepemimpinan islami memiliki beberapa cirikhas yang dapat digunakan pemimpin lembaga pendidikan Islamdalam melakukan tugas kepemimpinan. Kepemimpinan islamimerupakan keseimbangan antara kepemimpinan dengan konsepduniawi maupun konsep ukhrawi, menggapai tujuan hakiki lebihdari sekedar tujuan organisasi yang bersifat sementara, menuntutkomitmen tinggi kepada prinsip-prinsip Islam dan menempatkantugas kepemimpinan tidak sekedar tugas kemanusiaan yangdipertanggungjawabkan hanya kepada anggota, tetapi juga dihadapan Allah SWT
Receiving social support from diverse helpers: associations with quality of life
No full textMore older adults now live in non-family-based households, even as the provision of support to older adults within the domestic setting becomes more salient. This study examines the determinants of having non-immediate family or non-coresident helpers in older adults' received social support networks, and its associations with quality of life. Data were from a nationally representative study of Singaporeans aged 60 and above (N = 2248) who did not live alone. Findings show that those who received help solely from persons other than their spouse or child report a lower quality of life compared to other kinds of networks. However, those who had more non-coresident helpers than co-resident helpers experienced a higher quality of life compared to those who relied mainly on co-resident helpers. We suggest that policymakers should consider supporting a wider range of informal social support arrangements and providers, as networks of received social support become increasingly diverse.Ministry of Education (MOE)Ministry of Health (MOH)The author(s) disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: Transitions in Health, Employment, Social Engagement and Inter- Generational Transfers in Singapore (THE SIGNS) Study, Wave 1, was supported by Ministry of Health, Singapore (MOH) under the agreement number MOH-NUS RL2015-053. This research is also made possible by the Ministry of Education, Singapore, under its Academic Re-search Fund Tier 1 04MNP002436C430
Pelaksanaan tabungan iB qurban dengan akad mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Jl Moh Toha No 184 Bandung
Full text linkTabungan iB Qurban adalah salah satu bentuk pilihan atau cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana sehingga masyarakat dapat merencanakan dengan baik keinginan untuk berkurban. Maka dalam hal ini Tabungan iB Qurban memiliki tingkat efektifitas sesuai dengan yang diharapkan manajemen BPRS Al-Salaam. Di BPRS Al-Salaam itu sendiri Tabungan iB Qurban merupakan tabungan mudharabah berjangka dengan tambahan fitur debet otomatis untuk keperluan pembelian dan penyaluran hewan qurban. Rekanan BPRS Al Salaam dalam penyediaa hewan qurban adalah Kerajaan Domba. Sedangkan untuk penyaluran hewan qurban BPRS Al Salaam bekerjasama dengan Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Tabungan Qurban iB Qurban dengan Menggunakan Akad Mudharabah di PT.BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung, (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap Tabungan iB Qurban yang menggunakan akad mudharabah di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung. Model transaksi yang dikembangkan di BPRS Al-Salaam ini mengenalkan dua peringatan yaitu akad mudharbah dan wa’dun ketika melaksanakan transaksi jual beli. Jika mudharabah dan jual beli digabung dalam akad yang sama jatuhnya menjadi ta’aluq, tetapi dalam model transaksi ini tidak ta’aluq karena hubungan antara mudharabah dan jual beli itu bukan hubungan akad, melainkan hubungan perjanjian. Beda antara wa’ad dan akad jika akad mengikat kedua belah pihak, sementara wa’ad mengikat satu pihak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan iB Berqurban dengan akad mudharabah di BPRS Al-Salam Bandung ini secara teori sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam teori Fiqih Muamalah praktek pelaksanaan produk Tabungan iB Qurban ini ada yang masih mengganjal, yaitu nasabah tidak menerima uang tunai melainkan pihak BPRS melakukan transaksi jual beli dengan penyedia hewan Qurban, atau di BPRS Al-Salaam disebut juga (kerajaan domba), akan tetapi dalam transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada sighat khusus. Dalam hal ini sebaiknya pihak BPRS Al-Salaam Bandung menggunakan akad mudharabah plus wa’ad dalam transaksi jual beli hewan qurban
Manajemen Pembelajaran Di Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19
Full text linkAbstrak :
Masa pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia tidak terkecuali pada ranah pendidikan. Semua satuan pendidikan pada umumnya melaksanakank pembelajaran secara daring guna menghindari tersebarnya virus tersebut. Namun demikian, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan tetap melakukan pembelajaran secara luring namun tetap memberlakukan protokol kesehatan secara katat. Kajian ini berupaya untuk mengungkap manajemen pembelajaran yang diterapkan oleh pondok tersebut selama masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan mencakup 3 hal; 1) perencanaan yang berkaitan dengan pemenuhan prokotol kesehatan dan perencanaan yang berkenaan dengan mekanisme proses pembelajaran yang termuat dalam RPP dan silabus; 2) pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protocol kesehata.Pelaksanaan pembelajaran mencngkup tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup; 3) evaluasi dilakukan secara berkesinambungan pada akhir pembelajran guna melihat tingkat efektifitas pembelajaran. Di samping itu, evaluasi pembelajaran juga dilakukan dengan model evaluasi sumatif dan formatif.Abstract:
The Covid-19 pandemic has an impact on all aspects of human life, including education. All educational units generally carry out online learning to avoid the spread of the virus. However, the Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Islamic Boarding School still conducts offline learning but still enforces strict health protocols. This study seeks to reveal the learning management applied by the cottage during the Covid-19 pandemic. The research method used is a qualitative approach with the type of case study. The results of this study indicate that the management carried out includes 3 things; 1) planning related to the fulfillment of health protocols and planning related to the mechanism of the learning process contained in the lesson plans and syllabus; 2) the implementation of learning is carried out face-to-face while still paying attention to the health protocol. The implementation of learning includes three stages, namely introduction, core activity, and closing; 3) evaluation is carried out continuously at the end of the lesson in order to see the level of learning effectiveness. In addition, the evaluation of learning is also carried out with a summative and formative evaluation model
Integrasi pendidikan ketrampilan dalam kurikulum madrasah di MAN Kendal
Full text linkMoh. Nailul Author (Nim: 3103088), Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, skripsi Integrasi Pendidikan Ketrampilan Dalam Kurikulum Madrasah di MAN Kendal
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana pelaksanaan integrasi pendidikan ketrampilan dalam kurikulum madrasah di MAN Kendal
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan, adapun untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Program pendidikan ketrampilan sebagai pendidikan yang dapat memberikan bekal ketrampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Integrasi pendidikan ketrampilan tidak mengubah kurikulum di madrasah (melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan umum). Kurikulum ketrampilan ini dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan/mempunyai ketrampilan dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan siswa berupa ketrampilan yang dimilikinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan integrasi kurikulum pendidikan ketrampilan (workshop) di Madrasah Aliyah Negeri Kendal telah berjalan dengan baik. Pendidikan ketrampilan dilaksanakan dalam bentuk intrakurikuler (muatan lokal) dan ekstrakulikuler (program khusus/workshop).. Kurikulum (materi) pendidikan ketrampilan mengacu pada berbagai ragam kemampuan, seperti ketrampilan elektronika, tata busana dan otomotif. Pelaksanaan pendidikan ketrampilan ini untuk dapat mengaktualisasikan potensi-potensi bakat dan minat siswa, agar dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi, ketrampilan yang dimiliki sebagai bekal siswa dalam menghadapi dunia kerja jika siswa tidak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para civitas akademika, para mahasiswa, para pengajar, dan para peneliti dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam
No full textThe main problem of social life in the community is about how to make the allocation and distribution of income well. Inequality and poverty basically arise not because of the difference of anyone’s strength and weakness in getting livelihood, but because of inappropriate distribution mechanism. With the result that wealth treasure just turns on the rich wealthy, which is in turn, results in the rich get richer and the poor get poorer.Therefore, a discussion on distribution becomes main focus of theory of Islamic economics. Moreover, the discussion of the distribution is not only related to economic issues, but also social and political aspects. On the other side, the economic vision of Islam gives priority to the guarantee of the fulfillment of a better life. Islam emphasizes distributive justice and encloses, in its system, a program for the redistribution of wealth and prosperity, so that each individual is guaranteed with a respectable and friendly standard of living. Islam recognizes private property rights, but the private property rights must be properly distributed. The personal property is used for self and family livelihood, for investment of the working capital, so that it can provide job opportunities for others, for help of the others through zakat, infaq, and shodaqoh. In this way, the wealth not only rotates on the rich, bringing on gap in social life.The problem of wealth distribution is closely related to the welfare of society. Therefore, the state has a duty to regulate the distribution of income in order that the distribution can be fair and reaches appropriate target. The state could at least attempt it by optimizing the role of BAZ (Badan Amil Zakat) and LAZ (Lembaga Amil Zakat) which has all this time been slack. If BAZ and LAZ can be optimized, author believes that inequality and poverty over time will vanish. This is because the majority of Indonesia's population is Muslim.</jats:p
GENEOLOGI PESANTREN DAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Full text link
Pesantren didirikan seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kehadiran pondok pesantren di masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam. Selama kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat, dan tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan pesantren sebagai lembaga pendidikan grass root people yang sangat menyatu dengan kehidupan mereka. Pada zaman kolonial, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan pemerintah kolonial belanda. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam sangat jelek baik ditinjau dari segi tujuan, maupun metode dan bahasa (bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum pemerintahan kolonial. Tujuan pendidikannya dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi, metode yang dipergunakan tidak jelas kedudukannya. Secara rentetan dan urutan sejarahnya jelas bahwa Islam sudah ada di bumi nusantara sebelum kolonial Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia lewat perdagangan.
Abstract
Islamic boarding schools were established along with the entry of Islam into Indonesia. The presence of Islamic boarding schools in the community is not only as an educational institution, but also as a religious and social broadcasting institution. The pesantren has succeeded in making itself the center of the Islamic development movement. During the colonial era, pesantren were the educational institutions that had the most contacts with the people, and it was no exaggeration to declare the pesantren as an educational institution for grassroots people who were deeply integrated into their lives. In the colonial era, pesantren separated from the Dutch colonial education planning. The Dutch government believes that the Islamic education system is very bad both in terms of objectives, as well as the methods and language (Arabic) used for teaching, so it is difficult to be included in the general education planning of the colonial government. The purpose of education is considered not to touch worldly life, the method used is not clear its position. In a series and historical sequence, it is clear that Islam had existed on the archipelago before the Dutch colonialists set foot in Indonesia through trade.
Keywords: Islamic Boarding School Genealogy, Indonesian Independenc
- …
