55 research outputs found
An Analysis Of Ronggeng Dukuh Paruk Novel By Using Biographical Critism
Get PDFTrisna Hardiningrum; ‘’An Analysis of Ronggeng Dukuh Paruk Novel by
Using Biographical Critism’’. Skripsi: English Department of Teacher
Training and Education Muhammadiyah University of North Sumatera
2017.
This research showed that the biography of the author indirectly attached and
gave an overview of the actual content of the novel. The relationship between
Ahmad Tohari as a author with his work entitled Ronggeng Dukuh Paruk was a
major topic of discussion. The objectives of this research were to find out the
theme of the novel and relationship between Ronggeng Dukuh Paruk novel with
Ahmad Tohari’s biography. Descriptive qualitative method was carried out to
analyze the data. The source of the data was taken from the novel Ronggeng
Dukuh Paruk by Ahmad Tohari. In collecting the data, some references related to
biographical critism were applied. The data were analyzed by reading the novel,
underlining statement of Ronggeng Dukuh Paruk novel that related to Ahmad
Tohari’s biography, analyzing and describing the relationship between Ronggeng
Dukuh Paruk novel with Ahmad Tohari’s biography. It was concluded that the
theme was the complexity of ronggeng dancer’s life, they included social, human
trafficking, character assassination and politic theme and there was the
relationship between the biography of Ahmad Tohari to the content of the
Ronggeng Dukuh Paruk novel
ANALISIS KEMISKINAN DAN PENGELUARAN NON-PANGAN PENDUDUK JAWA BARAT
No full textMasyarakat maju akan cenderung memiliki pengeluaran non-makanan yang lebih tinggi daripada pengeluaran untuk makanan, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan strategi penanggulangan masyarakat miskin di Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan: (1) Tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yaitu 11,27% sedangkan tingkat kemiskinan Nasional 13,33%. (2) Dibanding dengan Provinsi lain yang penduduknya tertinggi di Indonesia (Jawa Timur dan Jawa Tengah) persentase penduduk miskin di Jawa Barat lebih rendah, (3) Penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2007 sebesar 13,55%, tahun 2010 sebesar 11,27% atau dalam waktu 3 tahun terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2,27% atau berkurang sebanyak 687.000 orang. (4) Rata-rata pengeluaran per kapita, penduduk Jawa Barat perbulan pada tahun 2011 sebesar Rp 561.837, dengan porsi penggunaan untuk makanan 51,77%, dan nonmakanan 48,23%, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Implikasi dari hasil analisi ini adalah; (1) Penanggulangan kemiskinan difokuskan pada upaya menumbuhkan budaya ekonomi produktif, (2) Perlu pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan, sehingga program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Advanced community will tend to have higher non-food spending food spending, includes education, health, and entertainment. This analysis aims to determine the level of the welfare and poverty coping strategies in West Java. The analysis showed: (1) The poverty rate of West Java (11.27%) was lower than the national poverty rate of 13.33%. (2) Compared with other provinces having the highest population in Indonesia (East Java and Central Java), percentage of poor population in West Java were lower, (3) Within three years (2007-2010) the poor in West Java was steadily decreased from 13.55% in 2007 to 11, 27% in 2010 (687. 000 people). (4) Average spending of West Java population per capita, per month in 2011 was Rp 561,837, with a portion of the use of 51.77% for food and non-food 48.23%, indicated that the low level of welfare of the people condition in West Java. The implications of the results of this analysis were: (1) Poverty alleviation focused on growing productive economic culture, (2) It should be an understanding of the various parties about the causes of poverty so that the development program was not based on the issues that cause poverty vary locall
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MENGGARAP LAHAN DI HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN GARUT JAWA BARAT
No full textApresiasi Petani terhadap Teknologi dan Penyuluhan Pertanian dalam Peningkatan Produksi Padi di Jawa Barat
No full textAbstrak
Penelitian apresiasi petani terhadap teknologi dan penyuluhan pertanian dalam peningkatan produksi padi telah dilaksanakan pada Bulan Januari sampai Mei 2012 di 10 kabupaten sentra produksi padi di Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metoda survey dengan total responden 120 petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apresiasi petani terhadap teknologi dan penyuluhan dalam meningkatkan produksi padi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Teknologi yang berperan penting dalam peningkatan produksi padi adalah: (a) teknologi peningkatan kesuburan lahan, (b) teknologi meminimalkan kehilangan hasil panen, dan (c) varietas unggul baru. (2) Teknologi yang diapresiasi tinggi kinerjanya oleh petani adalah; varietas unggul baru, dan peningkatan kesuburan lahan, sedangkan teknologi kehilangan hasil panen diapresiasi kurang, sehingga ketiga teknologi tersebut merupakan faktor yang sangat berperan dalam peningkatan produksi padi. (3) Prequensi kehadiran penyuluh mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan produksi padi, tetapi kinerjanya diapresiasi rendah. Implikasi hasil penelitian ini adalah: (a) Diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah melaui Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesuburan lahan melalui pemanfaatan jerami, dan kebijakan penambahan jumlah serta fasilitas penyuluh pertanian. (b) Penyediaan varietas unggul baru melalui pengembangan dan pembinaan penangkar benih serta meningkatkan peranan Balai Benih Padi Jawa Barat, dan (c) meminimalkan kehilangan hasil panen melalui penerapan kelembagaan jasa panen dan penerapan Power Tresherr.
Abstract
Study of farmers appreciation on technology and agricultural extension for increasing rice production has been carried out in January to May 2012 in ten rice producers districts in West Java. Research conducted by survey method with a total of 120 farmer respondents. The objective of the study were to identify and implement agricultural extension technology that can increase rice production. The results of this study showed: (1) The important to increase rice production in West Java includes: (a) soil fertility, technology increased, (b) minimize in lost crops technology, (c) new varieties. (2) The technology was mostly appreciated by farmer was new high yield varieties and soil fertility improvement technology, while minimizely yield lost tehnology otherwise. It was thesefore,both tehnologies is on consider as importantce in increasing rice yield.(3) outreach activities that have an important role in increasing rice production is frequenti agricultural extension in the presence of farmers, which was low-appreciated by the farmers. So that the instructor's presence at the farm level need to be improved. The implications of this strudy are; (a) a local regulation government policy to improve soil fertility through the use of straw, and policies as well as increasing the number of agricultural extension facilities. (b) the provision of new varieties through the development of breeder seed and coaching as well as enhancing the role of West Java Rice Seed Center, and (c) minimize the loss of crop yields through the application of institutional services and application of Power Treshe
Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan di Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat
Get PDFPenelitian dilaksanakan di Desa Kramatwangi Kecamatan Ciurupan Kabupaten Garut Jawa Barat dengan menggunakan metoda survey. Responden penelitian ini adalah petani penggarap lahan hutan lindung, variabel yang diperhitungkan meliputi; (1) Motivasi masyarakat untuk memiliki lahan di hutan lindung (tenurial), (2) tekanan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, (3) jumlah petugas pengamanan kehutanan, (4) kepentingan antar sektor. Data di analisis dengan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan luas garapan di hutan lindung ditentukan oleh tekanan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hutan lindung. (2) Motivasi masyarakat untuk memiliki lahan, minimnya jumlah petugas keamanan hutan, kepentingan antar sektor tidak berpengaruh nyata terhadap luas garapan perambah hutan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berupa penyediaan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan lindung untuk mencegah perambah hutan lindung
Pengaruh Penyuluhan dan Dukungan Sarana Prasarana terhadap Kinerja Agribisnis Padi di Jawa Barat
No full textThe effect of service extension and supporting facilities on the performance of rice agribusiness in West Java Province. The service extension and farming support facilities in agricultural farming play an important role in agribusiness activities. This activity aimed to increase the productivity of integrated rice farming in West Java, reported by these two variables mentioned above have given good contribution to the performance of farmers' group in increasing their productivities. However, both variables have not yet performed optimally in terms of the agribusiness performance. To develop agribusiness in West Java there are three approaches to be chosen includes increasing extension activity, improving supported facilities or both. The aim of this assessment is to investigate the effect of extension service on facilities an infrastructure supported for agricultural farming to the performance of farmers' group in conducting their agribusiness. The assessment was conducted using a survey method in districts of Kuningan, Subang, and Karawang West Java Province from August — October 2006. The parameters that being watched are the performance of agribusiness, extension service activity and facilities support performance, the data were analyzed by path analysis. The results of this study showed:. (1) the activity of farmers guiding through extension service and providing production facilities could improve farmer's productivity, farming efficiency, and their income. (2) the extension service and facilities supports have positive effect on the agribusiness performance. (3) the extension service gave a higher contribution compared to facilities support, this means that farmers guiding plays a better role than the provision of facilities. Key words: agribusiness, exstention service, facilities Penyuluhan dan sarana prasarana USAhatani memegang peranan penting dalam pelaksanaan agribisnis padi di Jawa Barat. Pada kegiatan Proyek Peningkatan Produktuvitas Padi Terpadu (P3T) di Jawa Barat dilaporkan kegiatan kedua aspek tersebut dapat meningkatkan produktivitas padi, tetapi belum meningkatkan kinerja kelompok tani dalam agribisnis padi. Untuk pelaksanaan agribisnis di Jawa Barat terdapat tiga pilihan yang perlu ditingkatkan apakah pembinaan petani melalui penyuluhan atau dukungan sarana prasarana kepada petani atau keduanya. Pengkajian ditujukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan dan dukungan sarana dalam pelaksanaan agribisnis. Pengkajian dilaksanakan di kabupaten Kuningan, Subang dan Karawang, pada bulan Agustus sampai Oktober 2006 dengan menggunakan metoda survey. Parameter yang diuji adalah kinerja kelompok tani dalam pelaksanaan agribisnis, aktivitas penyuluhan dan kesesuaian sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah bagi petani, analisis data dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). Hasil pengkajian menunjukkan; (1) Kegiatan penyuluhan dan dukungan sarana prasarana telah meningkatkan produktivitas padi. (2) Penyuluhan dan dukungan sarana prasarana secara bersama-sama berpenganth terhadap kinerja agribisnis. (3) Pengaruh penyuluhan memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding dengan dukungan sarana prasarana. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembinaan kepada petani lebih berperan dibanding dengan dukungan pemerintah berupa sarana produksi
Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs)
Get PDFThe use of chemicals in the form of hazardous substances which are added to food
additives such as formalin and borax, clearly endangers the safety of the consumers, so
that the actions of the perpetrators deserve serious criminal sanctions, but in the
District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/ PN Lgs. Establish MISWARDI Bin
USMAN as a suspect by producing food for distribution by deliberately using materials
that are prohibited in food, based on evidence and evidence of the Defendant's actions
proven to have violated Article 136 in conjunction with Article 75 which according to
the rules has exceeded the usage dose, but in the Judge's Decision, the Judge in impose
too light a penalty. So that the researchers drew the formulation of the problem
including: How to Regulate Law, Criminal Liability Against Offenders Using Chemicals
and Prohibition on the Use of Chemicals, and Application of Criminal Law Against
Judges' Decisions in Crimes where the problem is that the researcher conducted a
juridical analysis on District Court Decision Number 100/ Pid.B/2022/PN Lgs.
The research method used is a normative legal research method. normative
research by collecting data is carried out by library research, namely legal research
carried out by examining library materials or secondary data in Decision Number
100/Pid.B/2022/PN Lgs.
The results of the study show that seen from the aspect of legal justice, especially
the sense of justice towards the defendant in the Decision of the Langsa District Court
Number 100/Pid.B/2022/Pn Lgs is not quite right. As the responsibility that must be
carried out by the Defendant in Article 136 of the Law on Food with Elements, whoever,
produces food for distribution, intentionally uses materials that are prohibited from
being used as food additives. Based on the verdict in this case, the author concludes
that, the judge as a law enforcement officer in charge of giving a verdict on the
defendant still provides sanctions that are too light, so according to the author, the
verdict given by the panel of judges does not and/or does not yet reflect law
enforcement as Indonesia is a rule of law. which is based on Article 1 paragraph (3) of
the 1945 Constitution.160 HalamanTesis Magiste
Disparity in Sentencing in Judicial Decisions on Premeditated Murder Cases Based on Decision No.796/PID.B/2022/PN JKT.SEL & Decision NO.798/PD.B/2022/PN JKT. SEL
No full textDisparity in sentencing is one of the legal phenomena where individuals proven to have committed similar offenses and facing similar punishments may receive different verdicts. Disparity in sentencing can occur, of course, accompanied by various considerations by the judge. The factors considered by the judge are certainly under scrutiny; if someone is proven guilty, their punishment should be the same as that of others who commit similar crimes. If this is not well articulated, it will inevitably lead to jealousy among other offenders. The formulation of the problem in this writing is: How is the Legal Regulation in Indonesia Regarding Disparity in Sentencing in Judicial Decisions? How is the Legal Perspective in Indonesia on Premeditated Murder? How is the Implementation of the Principle of Judicial Independence in the South Jakarta District Court Decision No. 796/Pid. B/2022/Jkt. Sel and the South Jakarta District Court Decision No. 798/Pid. B/2022/Jkt. Sel? The type of research used in this study is normative or doctrinal legal research, which is conducted based on library materials, examining theoretical aspects related to legal principles, legal concepts, legal views and doctrines, regulations, and legal systems by using norms in laws and other regulations, studying books, laws, and other documents closely related to the research. Indonesia, as a rule of law state, certainly guarantees the principle of an independent judiciary, meaning that the judiciary is free from any other powers (Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). Judges are one of the actors in the judicial power (Article 19 of Law number 48 of 2009 on judicial power). The law grants judges, as state judicial officials, the authority to adjudicate (Article 1 point 8 of the Criminal Procedure Code). The judicial power law states that in examining, adjudicating, and rendering decisions, a judge has significant power and freedom.The fulfillment of the elements of the premeditated murder offense in accordance with Article 340 of the Criminal Code, as carried out by the judges in Decision No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel & Decision No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel, has been done well. After analyzing the existing legal facts, the author believes that the fulfillment of the elements has been carried out correctly. The implementation of the principle of judicial independence in the Verdict, based on analysis results supported by expert opinions stating that public pressure influenced the judges in deciding this case, has provided sufficient evidence that the principle of judicial independence was not well upheld, leading to disparities in the judges' verdicts.146 PagesSkripsi Sarjan
Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN/Mdn Jo Putusan Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/Pid/2017
Get PDF67 HalamanKejahatan Begal (Pembegalan) merupakan salah satu tindak kejahatan yang
sedang marak / ramai terjadi di indonesia terkhususnya di kota medan ialah
kejahatan pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan
menyebakan luka berat atau kematian pada korban, yang lebih dikenal dengan
Pembegalan atau “BEGAL”. Untuk hukuman atau sanksi terhadap kasus kejahatan
Pembegalan atau Begal ini sudah diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada pasal 365 ayat (4) dan bagi pelaku diancam
hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun.
Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana
Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kejahatan
Begal dan selanjutnya akan menjelaskan apa yang menjadi dasar hakim
Memberikan Putusan Bebas pada kasus Pembegalan. Tujuan dari Penelitian
Putusan Kasus Begal yang diangkat penulis agar dapat mengetahui pertimbangan
hakim dalam menerapkan sanksi yang tepat dengan memperhatikan faktor
penyebab dan akibat dari Kejahatan Begal tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam
penelitian karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang bersumber dari
perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Analisis data kualitatif adalah
upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mencari dan menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
pada orang lain. Sehingga memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga
menjawab permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini.
Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang tertuang didalam karya ilmiah ini
merupakan sudut pandang dari penulis dalam melakukan penelitian terhadap Studi
Kasus Putusan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kasus
Pembegalan (Begal). Spoliator Crime (Spoliation) is one of the crimes that is rife / lively
happening in Indonesia, especially in Medan city is a crime of theft that is preceded
by violence with the intention of facilitating and causing serious injuries or death
to victims, better known as Spoliation or "Spoliator". For penalties or sanctions in
the case of the Legality or Spoliator crime, it has been regulated in the Criminal
Code (KUHP), which is contained in article 365 paragraph (4) and the perpetrators
are threatened with capital punishment or life imprisonment for a certain period of
time or a maximum of twenty years.
As for the formulation of the problem in this research, how are judges'
considerations in giving free decisions against perpetrators of crimes in Spoilatorl
and will further explain what is the basis for judges to give free decisions in cases
of fraud. The purpose of the Spoilator Case Decision Research which was appointed
by the author was to find out the judge's consideration in applying the right
sanctions by taking into account the causes and consequences of the Spoilatorl
Crime.
This type of research used in answering problems in scientific research is
using normative legal research methods. Normative legal research is legal research
that comes from libraries by examining document studies, namely using various
secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can
be in the form of opinions of scholars. Qualitative data analysis is the effort made
by working with data, searching for and discovering what is important and what is
learned, and deciding what to tell others. So as to get clarity of problem solving,
then general conclusions are drawn towards things that are specific in nature so as
to answer the problems examined in this study.
Research results and conclusions contained in this scientific paper are the
point of view of the author in conducting research on Case Studies of Judges'
Decisions in Giving Free Decisions against Perpetrators of Spoilator Criminal
Cases (Spoilation)
- …
