1,720,982 research outputs found
Pengelolaan Pembinaan Sepak Bola Pada PPLP Jawa Tengah Salatiga
Full text linkTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) fasilitas pembinaan sepakbola pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga (2) kegiatan pembinaan sepakbola pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga (3) hubungan pembinaan sepak bola antara peneliti dan atlet pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PPLP Jawa Tengah Salatiga. Subjek penelitian ini adalah pengelola PPLP, pelatih, dan juga atlet. Teknik proses pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Fasilitas pembinaan sepak bola pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga cukup memadai. PPLP telah menyediakan fasilitas umum seperti lapangan sepak bola, gedung latihan, dan juga asrama bagi atlit. Untuk meningkatkan motivasi atlit, PPLP menyediakan fasilitas pendukung seperti peralatan pertandingan setiap tahunnya, uang saku, beasiswa untuk pendidikan akademis, dan biaya hidup. (2) Kegiatan pembinaan sepak bola di PPLP Salatiga diawali dengan melakukan rekruitmen siswa berprestasi mulai umur 8-10 tahun. Program pembinaan tersebut terdiri dari program umum yang dilaksanakan sepanjang tahun dan program khusus yang dilaksanakan dalam rangka menghadapi kejuaraan resmi. Kegiatan pembinaan sepak bola PPLP Jawa Tengah Salatiga dilaksanakan melalui dua unit kerja, yaitu pembinaan struktural yang dilaksanakan oleh instansi Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Jawa Tengah secara berkala, dan pembinaan fungsional dilaksanakan oleh tim pelatih setiap saat. Kegiatan pembinaan sepak bola terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, pertandingan dan transisi. (3) Hubungan pembinaan sepak bola antara pelatih dan atlit pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga berlangsung harmonis. Pelatih tidak terlalu menekankan pada penguasaan tehnik, melainkan mengusahakan agar anak dapat berlatih dengan gembira. Pelatih memiliki kompetensi profesional sehingga mampu melakukan proses pembinaan dengan bai, tak jarang atlet bertanya dan berdiskusi dengan pelatih. Proses pembinaan yang dilakukan pelatih meliputi pembinaan fisik, pembinaan teknik, pembinaan taktik, dan juga kematangan juara. Atlet tinggal di sebuah asrama sehingga jauh dari orang tua, hal ini membuat pelatih berperan ganda yakni sebagai orang tua, guru, pelatih, serta sebagai teman
Rekonstruksi Peraturan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang No. I/1974 Tentang Perkawinan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)
Full text linkPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan
kepercayaannya itu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi
lain, Pasal 56 menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang
warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
Dengan dua ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan bersifat ganda dalam
mengatur tentang keabsahan perkawinan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian, dan
menimbulkan ketidakadilan dalam hal terjadi praktek perkawinan beda agama khususnya
berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisa aspek aspek yang
menyebabkan peraturan perkawinan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 belum berbasis nilai
keadilan, menganalisa problematika perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No.1
Tahun 1974, serta merekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974
yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini masuk dalam ranah sosio-legal yang mengkaji
persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial.
Hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
belum berbasis keadilan; problematika perkawinan beda agam menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 meliputi keabsahan, pencatatan, status anak, kewarisan, dan penyelesaian sengketa
perkawinan beda agama; rekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal 2 (1), 8 (f), Pasal 43,
Pasal 56 (1 dan 2).
Kata Kunci: Rakonstruksi, Peraturan Perkawinan, Keadila
REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA (LANSIA) YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA
Full text linkDisertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Yang Berbasis Keadilan Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi terkait dengan perumusan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Lanjut Usia yang pada saat ini masih dimungkinkan untuk dijatuhi pemidanaan penjara yang menimbulkan adanya ketidakadilan bagi lansia. Selain itu, dalam sistem pemidanaan yang dianut KUHP saat ini masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu kelemahan segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum, sehingga dibutuhkan adanya rekonstruksi regulasi agar dapat memberikan keadilan bagi lansia pelaku tindak pidana..
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.
Hasil penelitian ini adalah Pengaturan Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Masih Dianggap Belum Memenuhi Asas Keadilan karena Faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan harus melihat dari pengaturan hukum positif Indonesia yaitu KUHP. Untuk saat ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Kelemahan-kelemahan terkait pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) saat ini adalah karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. Kelemahan dalam segi substansi hukum terjadi karena faktor KUHP masih menganut sistem retributive dan Belum diaturnya Sistem Restorative Justice dalam KUHP Terhadap Pelaku Lansia. Kelemahan dalam segi struktur hukum karena faktor Aparat Penegak Hukum Cenderung berpaham Positivistik Hukum dan Hak-Hak Lansia dalam Sistem Pemidanaan Masih terabaikan. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah karena faktor Faktor Pertimbangan Psikologis Lansia dan faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Lanjut Usia masih Kurang Rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila melalui Uraian beberapa pasal demi pasal dalam Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada
Kata Kunci: Tindak Pidana, Lansia, Keadila
Written corrective feedback in writing skill: a brief review
No full textThe study presented here includes collectively selected research papers that emphasize written corrective feedback, particularly Direct Written Corrective Feedback and Indirect Written Corrective Feedback. Writing is considered the most challenging task for students because writing needs the student's creativity to form ideas of their minds into a form of a text. Some difficulties that EFL students in writing usually find are the lack of the knowledge to choose the appropriate vocabulary, and they also have some problems in grammar and syntax. To overcome these, Written Corrective Feedback (WCF) has been used widely to show students grammatical errors in EFL students' writing works and help EFL students minimize their errors. The Written Corrective Feedback also shows students' performance in enhancing their writing accuracy. Five selected research papers have been selected to give some enlightenment about the effectiveness of Written Corrective Feedback. The feedback was given by EFL teachers and lecturers who teach in Indonesia, China, Iran, Malaysia, and Thailand. The method that is used in this literature review study is thematic analysis design. These are divided into five themes. The themes are Participants, Treatment, The Treatment Length, Instruments and Writing Prompt, and The Effectiveness of The Written Corrective Feedback. The findings reveal various results in the use of Direct Written Corrective Feedback and Indirect Written Corrective Feedback
REALIZE HALAL COPYRIGHT PRINCIPLES THROUGH PROTECTION OF COPYRIGHT HOLDERS’ ECONOMIC RIGHTS
Full text linkIPR has an important meaning, this is because with IPR a copyright can be valued economically and non-economically, however, economic pressure has made various parties irresponsible to make a living through piracy and other copyright infringement. So it needs to be discussed more deeply related to the Disposition of Justice in the Protection of Economic Rights in the Perspective of Law no. 28 of 2014 concerning Copyrights Based on the Value of Justice. The method used in this article is sociological juridical
Efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis multiple level representation (MLR) terhadap hasil belajar peserta didik materi struktur atom kelas X MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu
Full text linkPengembangan media elektronik menggunakan aplikasi adobe Flash berbasis Multiple Level Representation (MLR) telah dilakukan, namun efektivitas penggunaan media tersebut dalam pembelajaran kimia belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis MLR pada materi struktur atom. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen dengan bentuk Nonequivalent Control Group Design, dengan pengambilan sampel secara cluster random sampling. Nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut adalah 75,13 dengan presentase ketuntasan sebesar 66% dan 68,42 dengan presentase ketuntasan sebesar 51%. Berdasarkan hasil uji t-test pada α=0,1 dan dk=56 diperoleh t hitung > t tabel = 2,457 > 1,670, sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji lanjutan dari hasil analisis pihak kanan, diperoleh t hitung > t tabel = 2,457 > 1,670 dengan dk = 56 dan pada α =0,1. Hal tersebut menunjukan hasil belajar peserta didik yang menggunakan multimedia pembelajaran berbasis MLR lebih baik daripada rata-rata hasil belajar peserta didik yang menggunakan media pembelajaran konvensional. Berdasarkan uji N-gain hasil belajar diperoleh hasil antara kelas eksperimen dan kelas control berturut-turut adalah 0,56 (sedang) dan 0,44 (sedang). Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia dengan mengunakan media vii pembelajaran interaktif berbasis MLR pada materi struktur atom efektif diterapkan pada pembelajaran kimia, dan dapat meningkatan hasil belajar peserta didik kelas X MIPA di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu
JURIDICAL STUDY OF LEASING OF HOSPITAL FOUNDATION ASSETS TO HOSPITALS IN THE FORM OF A LIMITED LIABILITY COMPANY
Full text linkLaw number 28 of 2004 amendments to law number 16 of 2001 concerning foundations, in article 5 paragraph (1) explains that the assets of foundations are stopped or distributed directly or indirectly. In fact, there is a hospital from a foundation which, due to being pressured by the need to improve hospital management, the foundation which manages the hospital business unit forms a pt to manage the hospital business unit. This research discusses the role of a notary in the process of transferring assets from a hospital foundation to a hospital in the form of a limited liability company and what is the mechanism for the process of transferring assets from a hospital foundation to a hospital in the form of a limited liability company and what are the responsibilities of legal organ foundations in an effort to transfer the assets of a hospital foundation hospital to a hospital in the form of a limited liability company. This research is a normative juridical research with an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to research. The results of the analysis are presented qualitatively. Data in the field was taken through interviews with the foundation and notary who made the lease deed. The results of this study are the role of the notary in the transfer of assets, namely the role of the notary as the maker of the land lease agreement owned by pt husada to khoirunissa hospital. The mechanism for the process of transferring assets from a hospital foundation to a hospital in the form of a pt is through a lease agreement. PT. Husada leases its assets in the form of land and is leased by the khoirunisa foundation on which a foundation hospital is built called rsia umi barokah
BUDAYA.HOKUM DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN AIR MINUM TERHADAP PELAYANAN DAN TARIF PDAM KOTA SEMARANG
Full text linkKonsumen tidak mempunyai posisi tawar yang kuat saat berhadapan dengan PDAM Kota Semarang karena sangat bergantun pada air yang dipasok oleh PDAM Kota Semarang. Sebaliknya PDAM Kota Semarang memanfaatkan keadaan mi untuk mengeksploitasi konsumen. Konsumen tidak menuntut sesuai hukumyang berlaku karena budaya hukum konsumen mempunyai penilaian yang negatif terhadap hukum itu sendiri. Akibatnya tidak ada sengketa yang diselesaikan sesuai hukum yang berlaku Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberi konsumer, kekuatan agar dapat memperoleh hak-haknya secara mandiri dan mempunyai posisi tawar yang sama dengan PDAM Kota Semarang
PENGELOLAAN KEPERAWATAN GANGGUAN PERSEPSI SENSORI: HALUSINASI PENDENGARAN PADA Tn. T DENGAN SKIZOFRENIA DI RUANG WISMA PUNTADEWA RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. SOEROJO MAGELANG
Full text linkKlien dengan skizofrenia mempunyai salah satu gejala utama yaitu gangguan persepsi sensori: halusinasi. Halusinasi adalah persepsi klien terhadap lingkungan tanpa adanya stimulus nyata yang berarti klien menginterpretasikan sesuatu yang nyata tanpa stimulus (rangsangan) dari luar. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mendiskripsikan mengenai pengelolaan keperawatan dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran pada Tn. T dengan skizofrenia di Ruang Wisma Puntadewa RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Metode yang digunakan adalah memberikan pengelolaan berupa perawatan pasien dalam mengontrol halusinasi pendengaran yang dialami. Pengelolaan pasien dilakukan selama 4 hari pada Tn. T teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pemeriksaan fisik, observasi dan pemeriksaan penunjang. Hasil pengelolaan didapatkan klien mampu mengontrol halusinasi pendengaran yang dialami sebagian yaitu dengan cara menghardik, meminum obat, dan bercakap-cakap. Klien belum mampu untuk mengatasi halusinasi yang dialaminya secara keseluruhan dikarenakan adanya keterbatasan waktu yang diberikan, sehingga pendampingan serta perawatan yang diberikan tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Saran bagi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelag diharapkan untuk meningkatkan asuhan keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi dengan melibatkan klien dalam berbagai macam kegiatan diruangan agar klien tetap fokus dan tidak hanyut dalam halusinasinya.
Kata Kunci : Skizofrenia, Gangguan Persepsi Sensori: Halusinas
BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN AIR MINUM TERHADAP PELAYANAN DAN TARIF PDAM KOTA SEMARANG
Full text linkConsumers have no bargaining position because they depend on PDAM Kota Semarang to get the water supply. PDAM Kota Semarang use its position as only one water supplier company in Semarang City to exploit the water consumers. Consumers don't sue because they don! t have enough power to do it and particularly because their legal culture is not suit with the rule of law. That's why the dispute never end at court. Empowerment is one of method to give consumer power to get their right as well and have enough bargaining position to face PDAM Kota Semarang.
This research is qualitative is nature by socio legal approach. This research also supported by 2 types of data namely primary data and secondary data, meanwhile the data collection techniques are observation, deep and undirected interview. Data triangulation technique is applied to check the data validity
- …
