64 research outputs found
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)
No full textTelah banyak peraturan perundang – undangan yang dibuat pemerintah
untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun dalam perkembangannya, korupsi
semakin banyak terjadi dengan berbagai modus. Korupsi yang dilakukan oleh
Aparatur Sipil Negara banyak terjadi dilakukan dengan cara penggelembungan
anggaran. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor internal melainkan
faktor eksternal, yaitu adanya celah bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan
korupsi dengan cara penggelembungan anggaran. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengkaji faktor penyebab Aparatur Sipil Negara melakukan korupsi dengan cara
penggelembungan anggaran dan bagaimana modus yang dilakukan oleh Aparatur
Sipil Negara dalam melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran
serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam
mencegah dan menanggulangi korupsi penggelembungan anggaran yang
dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yiridis empiris dengan sumber
data yaitu data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan selaku Penyidik
Madya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan studi dokumen yang
diperoleh di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Aparatur Sipil Negara yang
melakukan korupsi dengan cara penggelembungan anggaran disebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu faktor terdapatnya kesempatan, faktor kebutuhan hidup
yang mendesak dan faktor hukuman yang dianggap ringan. Modus yang
dilakukan banyak terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, ASN yang
memiliki wewenang sebagai PPK sejak awal telah merencanakan
penggelembungan anggaran dengan rekanan pengusahanya yang ikut dalam
tender tersebut dan ASN yang memiliki wewenang sebagai PPK tersebut,
membuat Harga perkiraan Sendiri yang tanpa dilakukan survei harga terlebih
dahulu, sehingga terjadi penggelembungan anggaran. Pencegahan dan
penanggulangan korupsi penggelembungan anggaran yang dilakukan ASN oleh
Kepolisian Daerah Sumatera Utara, adalah dengan upaya preventif yaitu
dilakukan dengan sosialisasi ke instansi yang diduga sering terjadi
penggelembungan anggaran dan dengan upaya represif yaitu penindakan tegas
dengan segera melakukan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan yang
dilanjutkan dengan membuat berkas perkara dengan dasar pasal 3 UndangUndang
Nomor 31
Tahun 1999
Jo.
Undang-Undang
Nomor 20
Tahun
200
PENGEMBANGAN DESAIN BENGKEL TEKNIK PEMESINAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
No full textMuhammad Kevin Ken. Pengembangan Desain Bengkel Teknik Pemesinan Sekolah Menengah Kejuruan. Program Studi Pendidkan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 2021.
*ABSTRAK*
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Desain Bengkel Teknik Pemesinan Sekolah Menengah Kejururan (SMK) berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan desain bengkel teknik pemesinan SMK berdasarkan standar nasional pendidikan dalam hal ini standar nasional pendidikan yang diatur dalam peraturan Permendikbud No. 34 Tahun 2018. Pengembangan Desain Bengkel Teknik Pemesinan Sekolah Menengah Kejuruan perlu dilakukan dikarenakan desain layout denah prasarana bengkel teknik pemesinan kurang dijelaskan dengan rinci. Dalam layout tersebut tidak digambarkan area kerja CNC yang seharusnya area kerja tersebut terdapat pada standar nasional pendididikan serta pemindahan tata letak ruang instruktur agar menambah kemudahan akses instruktur dan siswa. Penulis juga menambahkan APAR, alaram kebakaran dan CCTV dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan.
Kata Kunci : SNP, Bengkel
Muhammad Kevin Ken. Muhammad Kevin Ken. Design Development of Vocational High School Machining Engineering Workshop. Mechanical Engineering Study Program, Faculty of Engineering, State University of Jakarta, 2021.
*ABSTRACT*
This research aims to find out the Design Development of Vocational High School Machining Engineering Workshop (SMK) based on national standards of education (SNP). The type of research used in this research is qualitative research with the data collection method used is literature studies.
The result of this research is the development of the design of vocational engineering workshop based on national standards of education in this case the national standard of education stipulated in Permendikbud regulation No. 34 of 2018. The development of Vocational High School Machining Engineering Workshop Design needs to be done because the layout design of the machining engineering workshop infrastructure is less explained in detail. In the layout is not depicted CNC work area that should be the work area is on national standards of education and removal of the layout of the instructor room to increase the ease of access of instructors and students. The author also added APAR, alaram fire and CCTV with the aim of safety and security.
Keywords : SNP, Worksho
Intellectual property laws and Islam in Malaysia.
No full textPhDThis study is undertaken on the premise that Islam and Islamic law is to be taken into
serious consideration in any future legislative reform of laws in Malaysia. Islam being
the religion of the country and the strong religious sentiment of the Muslims (who
form the majority in Malaysia) cannot be overlooked or dismissed lightly by the
legislators in Malaysia. Reformation of intellectual property laws is timely, as we are
now approaching to the dateline set by GATF-Trips agreement which aim is to
improve our standard of intellectual property protection. This study seeks to analyze
and evaluate the current legislation pertaining to intellectual property in Malaysia in
terms of the philosophy and rules governing the existence, ownership and exercise of
these rights and their consistency and inconsistency with Islam and Islamic law. The
main objective of this study is to prove that a coherent and logical conceptual
framework of ownership of intellectual property can be derived from an Islamic
perspective which not only offers the basis of rights but also defines the scope of
these rights. From the point of ownership of rights, support can be obtained from the
normative framework of property rights within the traditional classification of 'mal'
(property) and 'haqq al-milkiyyah' (ownership rights) under Islamic law. From the
point of exercise of rights, the exact scope can be defined from the analysis of
fundamental concepts which have been developed by Muslim jurists. It has been
established that Islam and Islamic law offers a sound and systematic paradigm, which
in deeper analysis, can satisfy both our current obligations under international
treatises, as well as our responsibility to practise our religion to the fullest
Astrology in literature: how the prohibited became permissible in the Arabic poetry of the mediaeval period
No full textThis thesis is concerned to position the art of astrology within the context of classical Arabic poetry, primarily by investigating and elucidating attitudes to the notion of
qadar (fate) and the ideology in which it was embedded. These attitudes were revelatory of the broader world view of the Arabs of those periods, and their shifts from those held in the pre-Islamic and early Islamic eras tell us a good deal about the importance given to the nature and role of fate and about the various understandings of its influence. The pre-Islamic Arab's notion of qadar was in some ways similar to that of the early Muslims: both emphasised predetermination and the irresistible power of fate. But while the jahilf (Pre-Islamic) Arabs identified fate with the malign power of dahr (Time), the Muslims believed the power of fate lies in the hands of God the
Omnipotent, who alone is responsible for the fate of the whole universe. Thus the astrology of the pre-Islamic era was one aspect of divination (kihana) and claimed to be
able to reveal in advance an individual's destiny, which could be avoided by taking certain precautions. These precautions, however, were considered effective only in
relatively trivial cases; they were useless in the areas of major impact: a person's happiness or misery (shaqiiwa aw sa ada), sustenance (rizq) and one's term (ajal), the
three inevitable and irresistible manifestations of fate. In the Islamic period not only these major aspects of life are governed and controlled by the Omnipotent; the destiny
of the universe, in even its most minute details, is determined and controlled by God alone. Astrology was considered to be of no value whatsoever, and its practitioners were subject to the death penalty. These two irreconcilable views are evident in early Islamic poetry, which reflected clearly the response of poets, and society, to astrology from the perspective of qadar.
When the orthodox caliphate was replaced by dynastic rule the status of astrology was changed dramatically. The idea that the stars, as indicators, play a role in the life of
human beings found popowerful supporters in some governors of the Islamic world, who allowed astrology to fulfil a public function regardless of the hostility of the official
religion of that society. This social phenomenon generated rich material of a controversial character in the realm of literature. Investigating the factors, motivations
and impact of mediaeval political, theological and philosophical attitudes to astrology, in relation to the notions of free will and predestination, is the concern of this study
Implementasi Metode AHP dan SAW dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Organisasi Kemahasiswaan
No full text
Writer Identification Using Microblogging Texts for Social Media Forensics
No full textEstablishing authorship of online texts is fundamental to combat cybercrimes. Unfortunately, text length is limited on some platforms, making the challenge harder. We aim at identifying the authorship of Twitter messages limited to 140 characters. We evaluate popular stylometric features, widely used in literary analysis, and specific Twitter features like URLs, hashtags, replies or quotes. We use two databases with 93 and 3957 authors, respectively. We test varying sized author sets and varying amounts of training/test texts per author. Performance is further improved by feature combination via automatic selection. With a large amount of training Tweets (>500), a good accuracy (Rank-5>80%) is achievable with only a few dozens of test Tweets, even with several thousands of authors. With smaller sample sizes (10-20 training Tweets), the search space can be diminished by 9-15% while keeping a high chance that the correct author is retrieved among the candidates. In such cases, automatic attribution can provide significant time savings to experts in suspect search. For completeness, we report verification results. With few training/test Tweets, the EER is above 20-25%, which is reduced to < 15% if hundreds of training Tweets are available. We also quantify the computational complexity and time permanence of the employed features. © 2019 IEEE.Funding: This work was supported in part by the project 2016-03497 of the Swedish Research Council. Naveed Muhammad has been funded by European Social Fund via IT Academy programme. The authors also thank the CAISR Program of the Swedish Knowledge Foundation.</p
UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE AND MODEL LAW ON ELECTRONIC SIGNATURES
No full textWhereas in analyzing the Model Law on Electronic Commerce and Electronic signatures, the author can see that there is a suggestion that must be conveyed carefully. In this modern era, the Indonesian government needs to review the provisions of its electronic commerce. That although the Model Laws are not a role model for regulations that need to be obeyed absolutely, they are a reflection to fill the legal void or ambiguity in our national law (rechtsvacuum). It is better for the government to continue to fill the void by being given a role model first, which can be used as a spur in producing better e-commerce provision products in the future
Enhancing Conveyor Belt Performance: Evaluating the Impact of In-creased Capacity Using Belt Analyst Software
No full textThis study investigates the effects of increasing conveyor belt capacity from 148.5 tons per hour (t/h) to 180 t/h on the overall system performance, employing both manual measurements and simulations using Belt Analyst software. The research aims to evaluate critical parameters such as effective pulling force, motor power requirements, structural load, and belt deflection, which are essential for determining the feasibility and impact of such an upgrade. The analysis reveals that with the capacity increase, the effective pulling force required rises to 14,072 N, while the motor power usage escalates to 15 kW. Concurrently, the structural load experiences a significant increase from 46.144 kg/m to 56.238 kg/m, and belt deflection intensifies from 22 mm to 27 mm. These findings suggest that increasing the conveyor belt capacity to 180 t/h, may lead to increased stress on the structure and belt, which could potentially affect the lifespan and performance of the conveyor system. Furthermore, while the conveyor system's performance enhances at the higher capacity, it also places additional stress on the system's components. The study further examines the implications of these changes, emphasizing the potential risks to the conveyor belt’s structural integrity and the possible reduction in its lifespan due to the increased mechanical stress. It is highlighted that careful consideration and precise engineering adjustments are necessary when planning capacity enhancements to avoid adverse effects on the system's longevity and reliability
Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA. BTM)
No full textEverything regarding marriage that has been regulated is a binding provision and must be stipulated for members of society. The legal consequences of divorce is regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. In the verdict the author uses as research material, Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has determined based on the Supreme Court jurisprudence Number: 3405/K/PDT/2012 which confirms that marriage agreements that aren’t registered has no legal force. The author’s goal is to determine the legal consequences of unregistered marriage agreements. The author uses written materials as main sources to analyze with the results of interviews. The results of the research by the author is that the Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has to be cancelled because the jurisdiction verdict number 3405/K/PDT/2012 has been cancelled and the marriage agreement between Nurevi binti Muhammad Mubazzir and Andrew Kevin Plant should be a permenant legal force. The conclusion of the research is after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement is no longer interpreted only as an agreement made before marriage, but also made during marriage
- …
