1,720,977 research outputs found
PENGUATAN KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Full text linkPenelitian ini diilhami oleh munculnya fenomena tentang urgensi penguatan kebijakan investasi daerah, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang hingga saat ini dinilai belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Padahal, secara fungsional peningkatan investasi daerah diyakini akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akselerasi pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini telah mengungkap bahwa penguatan kebijakan pengembangan potensi investasi daerah, secara empirik sangat membantu dalam mendukung iklim investasi daerah, baik pada sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan, perikanan maupun industri. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya dukungan dan pelayanan birokrasi, promosi investasi daerah, ketepatan model kemitraan dan kualitas menajamen investasi daerah
Infrastructure Funding Strategy for Strengthening of Patterns in the Rural Support Reforming, and Border Region Left Behind (Case Study in West Kalimantan)
Full text linkRural, borders and underdeveloped regions is one area that is still a concern of various circles, especially the government. The strengthening of the attention was inspired by the emergence of a very serious issue, among others; poverty, underdevelopment and low levels of social welfare. One of the root causes that can lead to this condition is the infrastructure of the area is less support to settlement of rural areas, borders and underdeveloped areas. Therefore, in the context of this study to examine how strategies to strengthen the implementation of infrastructure funding patterns in favor of the arrangement of rural areas, borders and underdeveloped areas. Keywords : Funding, Infrastructure, Budgeting
Membangun kepemimpinan yang berkualitas dalam mendukung peningkatan kinerja pustakawan
No full textKepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.Seorang pemimpin boleh berprestasi tinggi untuk dirinya sendiri, tetapi itu tidak memadai apabila ia tidak berhasil menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Dari begitu banyak definisi mengenai pemimpin, dapat penulis simpulkan bahwa : Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Pada prinsipnya faktor kepemimpinan merupakan inti dari sebuah proses pengolahan dalam suatu organisasi, termasuk di lingkungan perpustakaan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di lingkungan perpustakaan tidak bisa di abaikan.br
Perbandingan Sikap antara kelompok hizbut tahrir Indonesia dengan kelompok jaringan Islam liberal terhadap penerapan Syariat Islam di Indonesia
No full textCharting the Course for Bureaucratic Reform: The Path to Progress in Purwakarta Regency
Full text linkThe policy of preparing a bureaucratic reform road map for the Government of Purwakarta Regency is a strategic decision in line with the strengthening demands and needs of the community. The presence of an institutional bureaucratic reform road map has provided an opportunity for regional governments, including the Purwakarta Regency Government, to ensure the creation of improved governance. Comprehensively, the focus of changes in bureaucratic reform within the Purwakarta Regency Government includes 8 areas of bureaucratic reform, namely apparatus mentality, supervision, accountability, governance institutions, human resources for the state civil apparatus, laws and regulations, and public services. The results of the study found that in order to improve the quality of the policy road map for bureaucratic reform to be designed, there are three main things that must be updated, including; first, the road map for bureaucratic reform must project more on matters that are implementative in nature rather than matters that are merely formalities. Second, programs and activities that are designed must be realistic, so that they can be implemented up to work units. Third, policy analysis related to governance must be carried out in a more holistic, comprehensive and anticipatory manner so as to be able to capture real progress, challenges and problems of bureaucratic reform
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR DALAM PERSPEKTIF ETIKA BIROKRASI: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
Full text linkThis article aims to find out the problems of supervision and accountability, as well as the strategy of the Cianjur Regency Government in carrying out supervision and accountability in ethical perspectives. This research was conducted using descriptive methods with a qualitative approach. The ethical perspective on supervision and public accountability within the Cianjur Regency Government is actually an "oasis" in the midst of weakening public confidence in the government apparatus. Through effective supervision, the Cianjur Regency Government will be able to anticipate and overcome various deviations that have so far remained a concern of the community. Whereas through good and right public accountability a professional, transparent, accountable, credible and corruption-free, collusion and nepotism administration can be obtained
MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE: (STUDI KASUS PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT)
Full text linkPenelitian ini diilhami oleh adanya problem krusial terkait dengan pelayanan publik di kawasan perbatasan yang belum efektif, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan administrative. Performa pelayanan pemerintahan yang ditampilkan saat ini masih terkesan berbasis provider, ketimbang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, lemahnya kerjasama yang dibangun juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menguatnya problem tersebut kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada diperbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Beranjak dari peta permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain sebuah model kerjasama pelayanan pemerintahan yang berbasis customer service. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian telah mengungkap bahwa pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan, khususnya pelayanan yang bersifat administrative belum sepenuhnya mampu memberikan penguatan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya integrasi pelayanan yang dilaksanakan aparat serta terbatasnya aksesibilitas kawasan perbatasan. Hasil penelitian juga menemukan fakta bahwa kerjasama pelayanan pemerintahan, baik dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah, maupun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan perbatasan dibutuhkan adanya model kerjasama pelayanan pemerintahan secara terintegratif, yang tidak hanya dilakukan secara internal (baca: satuan kerja perangkat daerah), tetapi juga membutuhkan kerjasama antar kawasan dengan negera tetangga. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di Kawasan Perbatasan sangat ditentukan oleh adanya pergeseran paradigma berpikir (mind set) dari semua pemangku kepentingan untuk menempatkan kawasan perbatasan sebagai “garda terdepan” atau etalase yang mencerminkan performa bangsa ini dimata negara lain, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai “halaman belakang” yang dinilai kurang strategis, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
