32 research outputs found
TRAUMATIC PATIENT MANAGEMENT IN COVID PANDEMIC
No full textPada masa pandemik COVID-19 pelaksanaan operasi pasien dengan trauma dilakukan dengan tujuan mencegah penularan COVID-19 terhadap tenaga kesehatan, pasien lain dan pengunjung. Pelaksanaan pencegahan dilakukan mulai dari persiapan operasi, selama pelaksanaan operasi dan perawatan pasca operasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi secara dini kemungkinan adanya COVID-19 melalui serangkaian pemeriksaan klinis, lab darah lengkap, foto thorak, computerized tomography (CT) scan thorak, rapid test, tes polymerase chain reaction (PCR) dan ruang perawatan khusus COVID serta serangkaian standar operasional prosedur (SOP) dalam pencegahan transmisi intern rumah sakit. Pada penderita COVID yang perlu tindakan operasi darurat akan dilakukan pada kamar operasi khusus COVID dan memakai baju hazmat level 3 danperawatan dilakukan pada ruang isolasi. Pelaksanaan operasi dan perawatan dilakukan oleh tim yang terdiri dari ahli bedah/orthopaedics, ahli paru, anestesi, penyakit dalam, ahli jantung, ahli patologi klinik, ahli radiologi dan perawat/bidan. Pengalaman kami selama pandemi, penerapan SOP yang ketat dan terkontrol akan menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus trauma yang memerlukan tindakan operasi. Kenyataannya di lapangan ada keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas, dan peralatan yang akan menjadi tantangan tersendiri yang perlu kita bahas. Akhir-akhir ini, banyak terjadi penularan COVID terhadap tenaga kesehatan baik dokter ataupun perawat/bidan bahkan menimbulkan kematian sehingga terjadi polemik yang berkepanjangan di antara tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, stake holder dan pemerintah. Semoga seminar ini memberikan sumbangan pemikiran bagi penanganan trauma pada masa pandemi ini
Batas keabsahan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
No full textPerlindungan tersangka tindak pidana terorisme belum memiliki aturan yang mengikat terkait batasan penyadapan, sehingga hal tersebut dapat disalahgunakan penyidik yang berwenang. karena itu perlu adanya peraturan untuk membatasi penyadapan agar para tersangka terorisme bisa mendapatkan hak sebagai tersangka dan menjunjung nilai yang terkandung dalam HAM. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penentuan batas keabsahan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh penyidik ditinjau dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan bagaimana batas keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ?.
Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.
Hasil penelitian ini memberikan 2 kesimpulan. Pertama, batas keabsahan penyadapan harus mempunyai batas yang diatur dalam undang-undang secara jelas dan tegas substansi dan prosedurnya. Aturan substansi dan prosedural tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan batas keabsahan penyadapan. Kedua, Hukum pidana memberikan kewenangan penyelidik dan penyidik untuk melakukan penyadapan, yaitu kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum serta kewenangan penyadapan untuk intelijen, pembatasan terhadap hak atas privasi tidak dilakukan secara semena-mena dan dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus sehingga penyadapan tersebut tidak melanggar HAM
The Risk Factors of Patients with Cruris Fracture Nonunion in Dr. Mohamad Soewandhie Hospital in 2021-2022: A Case-Control Study
No full textBackground: The crural region is highly susceptible to injury in Indonesia, with fractures being a common occurrence. If not properly treated, these fractures can lead to complications such as nonunion. To investigate the risk factors for nonunion cruris fractures, this study was conducted at Dr. Mohamad Soewandhie Hospital, examining age, gender, working status, education, trauma mechanism, and previous treatment history.
Methods: This case-control study analyzed patient records from 2021 - 2022 at Dr. Mohamad Soewandhie Hospital, comparing 12 nonunion and 24 union cruris fracture cases. Data on age, gender, work, education, trauma, and treatment history was collected between August and October 2023. Statistical analysis was performed using the Mcnemar and Wilcoxon tests, with a significance level of p < 0.05.
Results: A study of 149 cruris fractures found 12 nonunions, primarily affecting males aged 26-45 or 46-65. Notably, the highest nonunion rate (41.7%) was in the 12-25 age group (p = 0.027). Males were more affected, with 7 nonunion cases (58.3%) (p = 0.041). Working class patients had the highest fracture and nonunion rates (83.3%) (p < 0.001). High school education was most common among nonunion cases (75%) (p = 0.374). High-energy trauma was reported in almost all nonunion cases (91.7%) (p < 0.001). All nonunion patients had a history of ORIF (p = 0.102).
Conclusions: The study revealed that age, gender, work status, and trauma mechanism significantly influenced nonunion cruris fractures at Dr. Mohamad Soewandhie Hospital in 2021-2022. Patient education and past treatment history had no significant impact
Characteristics of Nonunion Fractures in Patients with Antebrachial Fractures at dr. Mohamad Soewandhie General Hospital Surabaya 2021-2022: A Retrospective Study
No full textBackground: Nonunion, a complication of fracture healing, can lead to patient morbidity. Contributing factors include age, gender, fracture type, multiple fractures, infection, prolonged nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) use, smoking, nutritional status, and history of chronic disease. This study aims to determine the prevalence and characteristics of nonunion antebrachial fractures at dr. Mohamad Soewandhie General Hospital Surabaya.
Methods: This retrospective descriptive study involved 111 patients. Data was gathered from medical records treated at dr. Mohamad Soewandhie General Hospital Surabaya for antebrachial fracture during 2021-2022. The study protocol obtained approvals from two local ethical committees. Data included demographics, fracture characteristics, fracture type, multiple fractures, infection, NSAID use, hypertension and diabetes history, smoking habits, and nutritional status by BMI calculation.
Results: This study found a 24.3% prevalence of antebrachial nonunion fractures at dr. Mohamad Soewandhie General Hospital Surabaya in 2021-2022, mostly in males (66.7%) aged 17-25 years (22.2%). Nonunion in antebrachial fractures is marked by high rates in closed (92.6%) and single fractures (92.6%). Notably, infections (22.2%), smoking (7.4%), and hypertension history (7.4%) are common contributors. Despite ideal BMI in many cases (44.4%), nonunion still occurred.
Conclusions: The study conducted at Dr. Mohamad Soewandhie General Hospital in Surabaya revealed a high prevalence of antebrachial nonunion fractures at 24.3%, particularly among young males. It was found that closed, single fractures were the most common type, with infections, smoking, and a history of hypertension being significant contributing factors. Interestingly, even individuals with an ideal BMI were still at risk for nonunion
PERBANDINGAN HASIL TERAPI OPERATIF DAN NON-OPERATIF PADA FRAKTUR KLAVIKULA : ANALISIS UNION RATE, COMPLICATION RATE, FUNCTIONAL OUTCOME
No full textFraktur klavikula merupakan salah satu jenis patah tulang yang paling sering dijumpai dalam praktik klinis dan dapat ditangani melalui pendekatan operatif maupun non-operatif, tergantung tingkat keparahan cedera dan kondisi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan union rate, complication rate, serta functional outcome pada pasien fraktur klavikula yang mendapatkan terapi operatif dan non-operatif di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya. Penelitian menggunakan desain analitik observasional dengan pendekatan potong lintang dan melibatkan 50 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Proses analisis data dilakukan dengan uji Chi Square untuk menilai perbedaan union rate, Fisher’s Exact Test untuk complication rate, dan uji Mann-Whitney U untuk functional outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada union rate antara kedua kelompok terapi (p = 0,004), di mana penyatuan tulang sempurna lebih sering ditemukan pada pasien yang menjalani tindakan operatif dibandingkan mereka yang menerima terapi non-operatif. Meskipun demikian, tidak terdapat perbedaan bermakna pada complication rate (p = 0,239), yang mengindikasikan bahwa kedua metode terapi memiliki tingkat keamanan yang relatif setara. Selain itu, functional outcome juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan (p = 0,965), sehingga kedua jenis penatalaksanaan dinilai memberikan hasil fungsi yang hampir sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terapi operatif memberikan keunggulan dalam mencapai penyatuan tulang optimal, namun tidak menunjukkan kelebihan signifikan dalam hal komplikasi maupun hasil fungsi jika dibandingkan dengan terapi non-operatif
EVALUASI HASIL HARRIS HIP SCORE BERDASARKAN USIA DAN MEKANISME TRAUMA PADA OPERASI PARTIAL HIP REPLACEMENT PENDERITA FRAKTUR COLLUM FEMUR DENGAN DIABETES MELITUS TIPE 2
No full textFraktur collum femur merupakan salah satu masalah ortopedi yang paling sering terjadi pada populasi usia lanjut, terutama pada pasien dengan komorbid diabetes melitus tipe 2 yang diketahui dapat menghambat proses penyembuhan tulang dan memengaruhi pemulihan fungsi setelah tindakan operatif. Partial Hip Replacement (PHR) menjadi prosedur bedah yang banyak digunakan untuk menangani kondisi ini, dan keberhasilan fungsionalnya umumnya dievaluasi menggunakan Harris Hip Score (HHS). Penelitian ini bertujuan menilai hasil Harris Hip Score berdasarkan usia dan mekanisme trauma pada pasien fraktur collum femur dengan diabetes melitus tipe 2 pasca operasi PHR. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif cross-sectional terhadap 33 pasien yang menjalani perawatan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya pada periode 2020–2024. Data dikumpulkan melalui rekam medis dan wawancara menggunakan instrumen HHS, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat gambaran hasil fungsional panggul. Mayoritas responden berusia ≥60 tahun (84,8%) dengan mekanisme trauma low energy (78,8%), mencerminkan karakteristik fraktur akibat kerapuhan tulang pada usia lanjut. Nilai HHS menunjukkan variasi hasil, yaitu baik (42,4%), sangat baik (24,2%), cukup (24,2%), dan buruk (9,1%), dengan skor terbaik ditemukan pada kelompok usia <60 tahun serta pasien dengan mekanisme trauma high energy. Temuan ini menunjukkan bahwa pasien fraktur collum femur dengan diabetes melitus tipe 2 pasca PHR secara umum masih dapat mencapai fungsi panggul yang baik, meskipun faktor usia dan mekanisme trauma turut memberikan kontribusi terhadap perbedaan skor fungsional yang diperoleh
Effect of DyF3 and TbF3 additions on the coercivity enhancement in grain boundary diffusion processed Nd-Fe-B permanent magnets
No full textIMPLIKASI PILIHAN METODE KONVERSI SUARA TERHADAP PROPORSIONALITAS PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
No full textChoice of vote conversion method, as an element of the general election system, has implications for the degree of proportionality. The degree of proportionality in question is divided into two elements, namely between the percentage of seats acquired and the fairness to large and small parties. The author here is interested in measuring the degree of proportionality generated by each of the vote conversion methods. The author then performs a simulation to measure these two elements from two families of vote conversion methods, namely the Quota method and the Divisor method. The simulation results show that in terms of proportionality of votes with seats, the Hare Quota method is the most proportional, followed jointly by the Droop Quota and the Sainte-Laguë Divisor in the second position, the Imperiali Quota and the Modified Sainte-Laguë Divisor in the third position, and D\u27Hondt Divisor as the one with the lowest proportionality
PROSES PEMBUATAN GAMBAR UKUR DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
No full textTo ensure legal certainty of physical data of land registration,
the result of the measurement of the ground plane needs to be drawn Measure Image. Remembering
that this document is authentic data and has the power of data proof
physical registration of the land, it needs to be made and maintained as well as possible
follow the rules. In land registration, there is registration
land is sporadic and systematic, therefore there are two mechanisms
also measurements are systematic and sporadic. Then, the Measure Image
is an authentic data measurement results are also divided into two, namely Fig
Measure systematic and sporadic. The mechanism of making a measurement drawing in the Office
Land throughout Indonesia is the same. Therefore the author chose the location
in Semarang regency, because the research location is not far with the domicile
author. Measurements of the sporadic plots take costs and processes
which takes longer than the measurement of the ground plane
systematically, therefore the author will discuss about the Process
Preparation of Measuring Images in Sporadic Land Registry at the Office
Land of Semarang Regency. The purpose of this research is to know
how the process of making a Measure Image in Land Registry in a
Sporadic, the benefits of the Measure Image, as well as any constraints faced
by the Land Office of Semarang Regency in the process of making Fig
Measure them.
This research method uses qualitative method.
Technique of collecting data obtained from interview and literature study.
Taking informant using purposive sampling technique, which become
his informant was Mr. Sagimin, A. Ptnh. as Measurement and Sub
Mapping.
The process of making a Measure Image in Land Registry in a
Sporadic at the Land Office of Semarang Regency is good enough in terms
the manufacture that has followed the basic drawing drawing rules.
In addition, the measuring officer in making the Measure Image is also always keep
accuracy, in order to avoid errors that can hamper the process
next. Yet there are other obstacles that come from such communities
lack of awareness to put a border mark of the plot, so that
can slow down the measuring officer to carry out measurements of parcels
the
Cyber Cooperation between Indonesia and the United States in Addressing the Threat of Cyberterrorism in Indonesia
No full textThe development of technology and the increasing use of the internet has increasingly made the dominance of the cyber world in all international issues inseparable. The cyber world itself is a relatively new concept, with a very minimal international regulations on how a country should act in this domain. Realizing this, many countries in the world are starting to make many strategies and plans in capitalizing the cyber world for their benefit but some still need to survive. To deal with this, many countries have begun to cooperate in an effort to increase their capabilities in the massive cyber world, this not only provides many opportunities for development but also creates many new threats such as hacktivism, cyberspaces, cyberterrorism. With the urgency that exists, Indonesia has begun to initiate cooperation with various countries on cyber issues, including with the superior country the United States in the agreement regulated by the Letter of Intent (LoI). The author has identified cyberterrorism as one of the threats that needs to be analyzed due to its large threat to Indonesia. By examining the LoI, the author has concluded that being led by the National Cyber and Code Agency (BSSN), there are 2 important aspects in dealing with cyberterrorism, namely capacity building and information sharing. Although these two things have been done, the impact has not significantly developed Indonesia's cybersecurity due to the lack of intense and effective implementation of the two programs
