229 research outputs found
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KECANDUAN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)
No full textMuhammad Saiful Huda NIM. 12102193095. Skripsi.Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum. Program: Hukum Keluarga Islam. Pertimbangan Hakim dalam
Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Kecanduan
Pornografi dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Pembimbing: Dr. Rohmawati, M.A.
Kata-Kata Kunci: Pertimbangan hakim, permohonan dispensasi, perlindunan anak
Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun. Perkembangan media sosial banyak mempengaruhi bawah
sadar anak-anak hingga akhirnya banyak anak yang terjebak dalam pusaran
kecanduan pornografi. Atas dasar kepentingan yang mendesak dan demi
perlindungan anak banyak pengajuan dispensasi perkawinan, yaitu upaya
melangsungkan perkawinan sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun.Kasus di
Kediri, sebagaimana pemberitaan pada hari Minggu, 29 Jan 2023 17: 01 WIB
menerangkan bahwa sebanyak 569 anak di Kediri, Jawa Timur, mengajukan
dispensasi nikah atau rencana nikah dini. Salah satu faktor utama yang menjadi
alasan para pemohon dispensasi nikah ini adalah kecanduan pornografi
Fokus Pembahasan penelitian ini adalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim
dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan karena kecanduan
pornografi dalam perspektif perlindungan anak di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri? 2). Bagaimana kecanduan pornografi dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan hakim untuk mengadili calon pasangan pengantin yang mengajukan
dispensasi perkawinan dalam perspektif perlindungan anak di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri?
Metode Penelitianini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan
metode studi kasus, metode penggalian data: observasi, wawancara dan
dokumentasi. Serta analisis data: analisis dengan model analisis interaktif dari
Miles dan Huberman.
Hasil penelitian: 1). Semua alasan pengajuan dispensasi perkawinan oleh
hakim dianggap penting untuk disidangkan. Pertimbangan hakim diberikan
kepada pemohon antara lain didasarkan atas tidak adanya hubungan darah dari
pemohon dispensasi, keadaan sangat darurat, dan adanya dukungan dari orang tua.
Persyaratan umur 19 tahun merupakan indikasi kematangan, maka yang
diutamakan dari pemohon adalah status mukallafnya sehingga terdapat komitmen
untuk bertanggung jawab. 2). Akibat buruk kecanduan pornografi adalah
terjadinya kehamilan sehingga hal ini menjadi pertimbangan sangat mendesak dan
utama bagi hakim dalam mengadili pemohon dispensasi perkawainan, adanya
dukungan orang tua untuk melangsungkan perkawinan, untuk menjaga dari
perbuatan zina yang berkelanjutan, dan untuk menjaga aspek kemaslahatan
terutama untuk memberikan perlindungan anak, calon ibu dan nasab bayi yang
ada dalam kandungan
Konsepsi Islami dalam korpus sastera / Mohd Zuhdi Ismail, Muhammad Saiful Anuar Yusoff and Muhamad Luqman Ibnul Hakim Mohd Saad
No full textKajian ini mengetengahkan korpus konsep Sastera Islami. Dalam menyepadukan Sastera Islami yang
domain, konsep ini perlu disepadukan bersesuaian dengan arus kemajuan tanpa meninggalkan komponen penting
nilai-nilai Islam. Ia adalah kajian kepustakaan dengan mengetengahkan realiti yang berlaku selaras dengan
tasawur Islami. Metodologi kajian ini tertumpu pada metode komparatif serta pengamatan nilai Islami yang
tercerna daripada ajaran Islam. Sastera Islami terhasil dari pelbagai aspek kesusasteraan, sama ada tema, ciri
estetik, karya, karyawan dan sebagainya. Justeru, keselarasan aspek-aspek di atas amat penting agar model atau
kerangka genre sastera tidak tersasar daripada Islam dan norma-normanya, serta tidak dimanipulasikan oleh
sesetengah golongan yang mencalarkan imej Islam. Kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam kajian ini
menunjukkan konsep Sastera Islami tulen berteras nilai yang terdapat dalam Islam perlu diterapkan dalam
penghasilan sastera, di samping kesedaran serta pengamatan dan penghayatan ajaran Islam dalam kalangan sasterawan demi menyampaikan hasil Sastera Islami yang sebenar, khususnya kepada khalayak Musli
The effect of psychological capital and job satisfaction toward millennials front line staff / Muhammad Akmal Hakim Rosli
No full textThe purpose of this study is to examine the significant relationship between psychological capital and job satisfaction of millennials front line staff. The author propose that psychological capital has an effect toward job satisfaction on millennials front line staff. A theoretical model which psychological capital as independent variable and job satisfaction as dependent variable. This model is tested using data gathered from 100 front line staff. The results show resilience is the only dimension in psychological capital that have a significant relationship on job satisfaction toward millennials front line staff
Perancangan Social Media Marketing bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Mempromosikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya
No full textUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian suatu negara. keberhasilan UMKM memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada negara maju maupun negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dari tahun 2009 sampai tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat hingga mencapai angka 56,6 juta. Hal tersebut menjadikan UMKM sebagai penopang perekonomian nasional. Peningkatan jumlah UMKM juga terjadi di Kota Surabaya. Peningkatan jumlah UMKM di Surabaya membuat persaingan menjadi semakin kompetitif, sehingga UMKM harus memiliki strategi marketing yang baik agar bisa bersaing. Salah satu strategi marketing yang bisa digunakan oleh UMKM di Surabaya adalah dengan memanfaatkan social media sebagai alat pemasaran. Namun, masih sedikit UMKM di Kota Surabaya terutama UMKM binaan pemerintah yang menggunakan social media untuk memsarkan dan mempromosikan produk mereka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya selaku biro pemerintah yang menaungi UMKM di Surabaya kemudian berinisiatif untuk membantu UMKM binaan dengan melakukan promosi menggunakan social media yang akan dikelola oleh Disperdagin. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan mengevaluasi social media yang tepat bagi Disperdagin Kota Surabaya, Kemudian membuat rancangan implementasi social media marketing bagi Disperdagin untuk branding UMKM, dan yang terakhir merancang panduan operasional social media marketing yang efektif bagi Disperdagin untuk branding UMKM binaan. Metode yang digunakan mengadopsi model House of Quality (HOQ). Hasil dari penelitian ini yakni ada tiga social media yang sesuai untuk digunakan oleh Disperdagin yaitu Facebook, Twitter dan Instagram. Selain itu, dari hasil analisis juga didapati 15 poin rencana aksi social media marketing yang bisa dijadikan landasan dalam pembuatan dan pengelolaan akun social media oleh Disperdagin
Kecekapan sosial, teknikal dan komunikasi dalam pembelajaran dalam talian di kalangan pelajar UiTM Cawangan Kelantan / Muhammad Saiful Anuar Yusoff, Muhammad Luqman Ibnul Hakim Mohd Saad and Mohd Zuhdi Ismail
No full textPembelajaran secara maya (ODL) merupakan proses yang menjadi satu kemestian dalam era Covid19.
Dalam keadaan ini, kefahaman terhadap kesediaan pelajar untuk mengikuti pembelajaran dalam talian dan
hubungannya dengan pencapaian amat diperlukan. Antara faktor yang boleh merealisasikan kecemerlangan dalam
pembelajaran adalah kecekapan teknikal, kecekapan sosial dengan pensyarah dan rakan dan kecekapan
berkomunikasi. Walau bagaimanapun, kesan kesemua pemboleh ubah ini terhadap penguasaan bahasa Arab masih
belum dibuktikan secara empirikal. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis pengaruh
pemboleh ubah di atas terhadap penguasaan bahasa Arab selain daripada mengenal pasti faktor paling penting
yang perlu diberi keutamaan melalui analisis IPMA. Sebanyak 220 borang soal selidik telah diedarkan kepada
pelajar-pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda UiTM Cawangan Kelantan dan 214 daripada soal selidik tersebut
digunakan selepas dijalankan proses pembersihan data. Data yang diperolehi telah di analisis dengan
menggunakan perisian SmartPLS 3.0. Hasil kajian menunjukkan faktor kecekapan sosial dengan pensyarah
(β=0.328, t=3.796, p<0.01, f
2=0.082) dan kecekapan komunikasi (β=0.222, t=2.259, p<0.05, f
2=0.042)
mempengaruhi secara positif penguasaan bahasa Arab. Kecekapan sosial dengan rakan dan kecekapan teknikal
didapati tidak mempengaruhi penguasaan bahasa Arab. Hasil analisis IPMA pula menunjukkan bahawa
kecekapan sosial dengan pensyarah merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi penguasaan bahasa
Arab. Penemuan ini dengan jelas membuktikan interaksi aktif dalam talian dengan pensyarah dan komunikasi
yang aktif dalam pembelajaran dalam talian merupakan aspek yang perlu diberi keutamaan untuk menjadikan
pembelajaran lebih bermakna dan seterusnya menjamin kejayaan yang cemerlang dalam pembelajara
Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pid/2003 tentang Tindak pidana penggelapan oleh Saiful Salam Saputro yang diduga berasal dari perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan sebelumnya / oleh M Hafid Wibowo
No full textabstrak (A). Nama : Muhammad Hafid Wibowo (B). NIM : 205030018 (C). Judul Skripsi : Analasis Putusan Mahkamah Agung Nomor 710/K/PID/2003 Tentang Tindak Pidana Penggelapan Oleh Saiful Salam Saputro Dari Perkara Yang diduga Berasal Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Sebelumnya. (D). Halaman : ix + 79 + 2009. (E). Kata Kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Korupsi, Merugikan Keuangan Negara. (F). Isi : Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Korupsi seringkali sulit untuk dibedakan. Dalam Undang ? Undang No. 31 Th 1999 tidak jelas mengatur tentang definisi Korupsi. Mengapa dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Saiful Salam Saputro sebagai Tindak Pidana Penggelapan? Penulis Meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana data yang dihasilkan merupakan data sekunder. Data penelitian menunjukan adanya kesalahan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Undang ? Undang. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum lebih memahami apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara agar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terkesan mengada ? ada. (G). Acuan : 12 (1982 ? 2008). (H). Pembimbing : Soetan Budhi Satria Sjamsoeddin, S.H.,M.H. (I). Penulis : Muhammad Hafit Wibow
Between Hibah and Waṣiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases
No full textApart from gender, differences in religious affiliation have often been perceived as negatively impacting the rights of non-Muslims in the practice of family law within Muslim jurisdictions. This article challenges that assumption by presenting recent evidence from the practice of religious courts in Indonesia, specifically in inheritance cases involving testators without heirs. It aims to analyze the legal arguments employed by religious judges in granting the testator’s estate to non-Muslim cognates through hibah (gift). By examining three court verdicts, from the first instance to the cassation level, the author finds that religious judges utilize both juridical and philosophical reasoning to accommodate the rights of non-Muslims via the institution of hibah wājibah (mandatory gift). While the juridical arguments at the first-instance level align with classical fiqh (Islamic jurisprudence), which prescribes allocating the testator’s estate to the bait al-māl (public treasury), higher-level judges deviate from this approach. They adopt an expansive interpretation of hibah provisions, prioritizing societal justice over rigid adherence to classical fiqh rules. Unlike waṣiat wājibah (mandatory will), hibah wājibah offers greater flexibility, as a maximum limit does not constrain it. The author argues that the state’s efforts to encourage religious judges to shift away from rigid classical fiqh references have been gradually successful. This finding carries significant implications for promoting justice and equality among citizens, regardless of their religious affiliation.
[Perbedaan afiliasi agama, selain gender, berdampak negatif pada hak yang diterima oleh non-muslim dalam praktik hukum keluarga di yurisdiksi muslim. Artikel ini membantah asumsi ini dengan menyajikan bukti terbaru melalui praktik peradilan agama Indonesia pada kasus pewaris tidak memiliki ahli waris. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh para hakim agama dalam menyelesaikan kasus tersebut yang melibatkan kerabat non-muslim. Melalui analisis isi terhadap tiga putusan pengadilan agama dari tingkat pertama sampai kasasi, penulis menemukan bahwa para hakim menggunakan argumentasi yuridis dan filosofis untuk mengakomodasi hak-hak non-muslim melalui institusi hibah wajibah. Meskipun argumentasi yuridis para hakim agama pada tingkat pertama kompatibel dengan ketentuan fikih klasik yang memberikan harta peninggalan tersebut ke bait al-māl, namun argumentasi hukum para hakim pada dua tingkat terakhir cenderung mengabaikannya. Mereka menginterpretasikan secara ekspansif ketentuan tentang hibah dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pemenuhan hak-hak non-muslim melalui hibah wajibah ini lebih fleksibel, karena tidak memiliki batas maksimal bagian sebagaimana dalam wasiat wajibah. Penulis berargumentasi bahwa upaya negara menjauhkan para hakim agama dari merujuk pada ketentuan fikih klasik berhasil secara bertahap. Temuan ini berimplikasi terhadap keadilan dan persamaan hak antar warga negara, tanpa memandang afiliasi agama.
Artefak Batu Preneolitik Situs Leang Jarie: bukti teknologi Maros point tertua di kawasan budaya Toalean, Sulawesi Selatan
No full textThe Preneolithic Stone Artefact of Leang Jarie Site: The Oldest Evidence of Maros Point Technology in the Toalean Culture Region, South Sulawesi. Maros Point is one type of flake tool that shows characteristics of the techno-complex Toalean from South Sulawesi. Early emergence of the Toalean Culture phase is still debated, but most experts agree that this tool only appeared no more than 4000 years ago and is positioned include with pottery or Neolithic period. The Maros Point is considered to be made by the early occupants of Sulawesi after the arrival and contact with Austronesian speakers migration in South Sulawesi. The problem is that the results of the latest research are contrary to previous opinions. This paper aims to show new evidence of excavation at the Leang Jarie Site, as the oldest Maros Point technology ca. 8,000 years ago in the Toalean Cultural Region. Maros Point is made simpler with the support flake without using reduction pattern of flake-blade technology. Flakes with an asymmetrical shape can also be utilized as long as it have a pointed and thin tip. The "backed" retouched technique is also used to maximize flakes with steep sharp edges. Thus, the phase of Toalean Culture compiled by previous studies needs to be reviewed and the presence of Maros Points can no longer be used as a marker of the youngest phase. Maros Point is produced from the early holocene or Preneolithic Period and has possibility its continuation until Neolithic period.Full Tex
Investigation of suture surgery with ant by Hakim Mohammad the Iranian surgeon of Safavid Era (1501 to 1736)
No full textHakim Mohammad, a military physician, and surgeon of the Safavid Era (1501 to 1736) and the author of Dhakhira-Yi-Kamilah book, served as a young man in the Ottoman Empire Officer as a surgeon physician. In this study, the method of suturing by Hakim Mohammad has been introduced. Suturing with ant was a wound healing method that was carried out by Hakim Muhammad to treat the wounds of certain areas of the body, by a special species of ants called fire ants, and by the lower jaw of these ants.
Also, Hakim Mohammed suggested specific food and drug in order to take care of the wound and control infection and pain followed by this type of suture. Study of the treatment methods of predecessors shows us developments and the path to the progress of surgical affairs and can be used in the direction of further advances
KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)
No full textSejak abad ke-20 hingga abad ke-21, model penafsiran
feminis berkembang pesat. Mayoritas penafsir feminis, baik lakilaki
atau pun perempuan, mengkritik sentralitas laki-laki dalam
melakukan penafsiran al-Qur’an, mereka menekankan
argumentasi bahwa bias gender penafsir hingga kini masih
didominasi pria, sebagian besar telah membentuk paradigma
pemahaman al-Qur’an dan Islam secara umum. Berbeda dengan
feminis sekuler, sarjana feminis Muslim tidak menolak Islam itu
sendiri. Sebaliknya, mereka mengacu pada al-Qur’an dan sunah
Nabi untuk mendukung klaim mereka bahwa al-Qur’an perlu
ditafsirkan kembali. Penelitian ini secara khusus mencoba
mengkaji dan menelusuri konsep kesetaraan gender dalam Islam,
khususnya dalam perspektif pemikiran hermeneutika Muhammad
Syahrur. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana
sesungguhnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam
Islam, apakah pandangan-pandangan ulama masa lalu masih
relevan dalam memposisikan status laki-laki dan perempuan.
Dengan kata lain, penelitian ini mencoba melakukan pembacaan
kontemporer terhadap konsep kesetaraan gender dalam Islam,
yang secara khusus mengacu pada pemikiran hermeneutika
Muhammad Syahrur. Atas dasar tersebut, penelitian ini
menggunakan pendekatan analisis-hermeneutik. Melalui
hermeneutika Syahrur, peneliti membedah secara kritis hubungan
laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta dilakukan pembacaan
kontemporer terhadapnya. Penelitin ini menghasilkan empat poin
berikut ini; pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan
dalam kekeluargaan tidak hanya didasarkan atas sifat
komplementer atau saling melengkapi, tetapi juga dapat
mengantikan perannya, misalnya ketika perempuan dapat berkarir
atau bekerja, maka istri dapat menjadi pemimpin dalam hal
ekonomi keluarga, begitupun dengan hal-hal lainnya. Kedua,
viii
perempuan memiliki hak kerja yang sama dengan laki-laki,
semua bidang pekerjaan di ruang publik boleh dilakukan oleh
perempuan selama ia mampu dan dapat menjalankannya tanpa
ada intervensi atau dihalangi oleh laki-laki. Ketiga, perempuan
juga memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki di ranah
pemerintahan, sekalin itu perempuan juga dapat menjadi hakim
atau perumus undang-undang, dalam konteks ini peranan
perempuan dan laki-laki setara. Keempat, hubungan antara lakilaki
dan perempuan secara umum, bahwa perihal hubungan ini,
tergantung konteks dan waktu tertentu, setiap wilayah atau negara
memiliki aturan dan norma-norma yang berbeda perihal
hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hukum dan
aturannya dipasrahkan secara langsung pada orotitas setempat
- …
