1,731 research outputs found
Manajemen Pendidikan (Teori Dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional)
No full textBuku kategori manajemen yang berjudul Manajemen Pendidikan (Teori Dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional) ini merupakan karya dari Undang Ruslan Wahyudin
Implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Aplikasi Bigo Live Sebagai Sarana Komunikasi Sosial)
No full textThis scientific article analyzes the application of the Pornography Law to the actions of Bigo Live / Host Bigo Live application users, using content analysis or content related to communication logic, that every communication always contains a message in the communication signal. In this study using a participant approach where the author participates in the development of the use of the Bigo Live application, when the research is carried out for three months. The results of this study are the large number of Bigo Live application service users, whether spectators or hosts, who violate the Law on Pornography, use of the application is misused to meet sexual needs, and hosts who are usually women show a lot of content that should be regulated in the law pornography.Artikel ilmiah ini menganalisis tentang penerapan Undang-undang Pornografi terhadap tindakan pengguna aplikasi Bigo Live / Host Bigo Live, dengan menggunakan analisis isi atau konten yang berhubungan dengan logika komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam signal komunikasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan partisipan dimana penulis berpartisipasi dalam perkembangan penggunaan aplikasi Bigo Live, waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya pengguna layanan aplikasi Bigo Live baik itu penonton ataupun host, yang melanggar Undang-undang tentang Pornografi, penggunaan aplikasi disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual, dan para host yang biasanya wanita banyak menampilkan konten yang semestinya telah diatur dalam undang-undang pornografi
Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Fatriadi Ruslan dalam Kasus Peredaran Narkotika di Mataram (Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mt)
No full textAbstract:Narcotics trafficking is a serious problem faced by many countries, including Indonesia, with detrimental impacts on individual physical and mental health as well as social and economic stability. Abuse of narcotics, especially Class I narcotics such as methamphetamine (shabu), not only causes dependence and mental disorders, but also becomes the main commodity in the illegal narcotics trade. The Indonesian government, through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, has regulated strict sanctions for perpetrators of narcotics abuse and distribution. A case study in the Karang Bagu neighborhood, Mataram, shows the active role of the community in eradicating narcotics trafficking through collaboration with the police, who succeeded in uncovering methamphetamine transactions by the suspect Fatriadi Ruslan. Strict law enforcement, such as the application of Article 112 paragraph (1) in this case, is expected to be able to provide a deterrent effect and reduce the number of narcotics trafficking in Indonesia.Keywords: Narcotics distribution, methamphetamine (shabu), law enforcement. AbstrakPeredaran narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dengan dampak yang merugikan kesehatan fisik dan mental individu serta stabilitas sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika Golongan I seperti metamfetamin (sabu), tidak hanya menimbulkan ketergantungan dan gangguan mental, tetapi juga menjadi komoditas utama dalam perdagangan narkotika ilegal. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksi ketat bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Studi kasus di Lingkungan Karang Bagu, Mataram, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika melalui kerja sama dengan aparat kepolisian, yang berhasil mengungkap transaksi sabu oleh tersangka Fatriadi Ruslan. Penegakan hukum yang tegas, seperti penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam kasus ini, diharapkan mampu memberikan efek jera dan menurunkan angka peredaran narkotika di Indonesia.Kata kunci : Peredaran narkotika, Metamfetamin (sabu), Penegakan hukum
Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1460 tahun 2010 tentang anak yang terlibat narkoba hubungannya dengan Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
No full textBerdasarkan kasus nomor 1460/Pid/AN/2010/PN.Bdg yang telah mempunyai hukum tetap menyatakan bahwa Ruslan Di Purwanto Als. Bombom Bin Deden Irianto umur 17 tahun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan kepada Ruslan Di Purwanto Als. Bombom Bin Deden Irianto dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan total berat netto 13.6107 gram, dirampas dan dimusnahkan. Dan hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berda dalam tahanan serta membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat narkoba serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui analisis yuridis tentang putusan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode deskriptif-analisis yaitu menggambarkan peraturan undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.Yang kemudian menggunakan metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat narkoba pada putusan pengadilan 1460/Pid/AN/2010/PN.Bdg karena terdakwa telah terbuti melanggar undang-undang narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 yang mana barang siapa tanpa hak menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa telah berterus terang di persidangan, terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa masih dibawah umur sehinga hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat narkoba adalah sesuai dengan UU no 23 tahun 2002 pasal 67 yang mana anak yang terlibat narkoba harus mendapat pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Dan analisis yuridis tentang putusan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba ternyata hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mana dalam UU perlindungan anak no 23 tahun 2002 pasal 59 menyatakan bahwa anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba seharusnya pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak tersebut
Perlindungan Konsumen Terhadap Tayangan Iklan di Televisi (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam)
No full textMariati. 2009. Perlindungan Konsumen Terhadap Tayangan Iklan di Televisi (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam) Skripsi, Jurusan Muamalat, Program Strata I IAIN Antasari Banjarmasin, Pembimbing: (I) Drs. Ruslan, M. Ag (II) Dra. Fitriana Syarqawie.
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kesenjangan antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana hak-hak konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 banyak dilaranggar oleh para pelaku usaha dengan pemberian informasi yang tidak benar atas tayangan iklan yang disajikan di televisi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran tayangan iklan yang ada di media elektronik dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap tayangan iklan tersebut menurut Undang-Undang dan hukum Islam terhadap permasalahan ini. Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah tersebut diatas.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengamati tayangan-tayangan iklan yang ada di televisi. Selanjutnya setelah data yang diperlukan terkumpul, dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan beberapa tahapan dari editing, kategorisasi sampai dengan interpretasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif.
Dari penelitian yang diakukan diperoleh data bahwa gambaran tayangan iklan yang ada di televisi lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif yang seharusnya di berikan oleh tayangan iklan tersebut sebagai sumber utama konsumen dalam memperoleh informasi sebelum melakukan transaksi baik pada saat akan, sedang dan sesudah transaksi berlangsung. Adapun mengenai perlindungan konsumen terhadap tayangan iklan di televisi telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 akan tetapi pengaplikasian undang-undang tersebut belum memadai karena banyaknya pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut terutama yang tertuang dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 sehingga perlindungan terhadap konsumen belum dirasakan.
Setelah melakukan proses analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen terhadap tayangan iklan di televisi menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Di mana Islam melindungi lima hak dasar yang dimiliki setiap individu yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sementara itu undang-undang perlindungan ini menjadi tidak berdayaguna karena banyaknya tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang di atur dalam undang-undang tersebut terutama yang berhubungan dengan masalah periklanan, semua itu karena belum dapat tersentuh oleh aparatur hukum yang berwenang
Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Maslahat Mursalah
No full textSarifuddin. 2016. Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dtinjau dari Maslahat Mursalah. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag, (II) Dra. Hj. Nurwahidah, MHI.
Kata Kunci : Persyaratan Poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Maslahat Mursalah.
Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan tertua yang dikenal dan dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di dunia, jauh sebelum kelahiran agama Islam. Islam bukanlah pelopor poligami melainkan sebagai pembaharu dari sistem poligami yang sebelumnya tidak terbatas. Islam menetapkan batasan empat orang istri dan mewajibkan suami berlaku adil, yang hal ini tidak pernah diatur sebelumnya.
Pada perkembangannya praktek poligami diatur melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia peraturan tentang poligami terdapat dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membedakannya pada pasal 4 disebut persyaratan alternatif yang harus dipenuhi salah satunya agar bisa berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pada pasal 5 disebut persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi seluruhnya agar bisa berpoligami, yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Tujuan dari adanya persyaratan-persyaratan tersebut agar poligami yang dilakukan tidak seenaknya dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi apakah hal ini sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam, karena seperti yang diketahui lahirnya UU No.1 tahun 1974 berdasarkan hukum Islam. Pada disiplin ilmu ushul fikih ada salah satu metode yang bisa dijadikan tinajuan untuk persoalan ini yaitu maslahat mursalah. Metode maslahat mursalah kerap kali dijadikan sandaran dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan Islam. Hal ini yang membuat membuat penulis merasa tertarik meneliti apakah persyaratan poligami yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan ketentuan maslahat mursalah.
Jenis peneltian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis. penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai persyaratan poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditinjau dari maslahat mursalah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat pada penelitian ini adalah studi literatur. Bahan hukum diperoleh dengan studi pustaka. Untuk mengolah bahan hukum yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif analitis dan analisis isi (content analysis).
Dari hasil analisis menggunakan teori maslahat mursalah yang digunakan Imam Malik, Abdul Wahab Khallaf, dan Al-ghazali diperoleh kesimpulan bahwa persyaratan poligami yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif telah memenuhi ketentuan maslahat mursalah. Hasil dari penelitian ini tentu akan semakin menguatkan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut
Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakaatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20
No full textAbstrak
Pada tanggal 10 Juli 2017, Wiranto selaku Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Kemanan mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pertimbangannya, Wiranto berpendapat bahwa Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang genting dan mendesak untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut asas contrarius actus sehingga tejadi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum yang efektif untuk membubarkan Organisasi Massa yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham anti-pancasila. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang melalui sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perppu tersebut. Terjadi pro dan kontra terkait eksistensi Perrpu ini sehingga menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Di dalam artikel ini penulis akan mencoba untuk membahas secara sistematis substansi politik hukum Perppu ini dan penulis akan coba membingkai persepsi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat.
Kata kunci: Kontra, Organisasi Massa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Persepsi, Pro.
Abstract
On July 10, 2017, Wiranto as Coordinating Minister for Political, Legal and Security announced the issuance of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2003 on Social Organization. In his consideration, Wiranto argued that Indonesia is currently in a critical situation and urgent to immediately overcome the existing problems, which in Law No. 17 of 2013 on Social Organizations do not adhere to the principle of contrarian actus so that there is a legal vacuum in the case of law enforcement which is effective for dissolving the Mass Organization which openly embraces and disseminates anti-Pancasila ideology. Then on October 24, 2017, the Perppu was passed into the law through a plenary session with the agenda discussion of the Perppu. There are pros and cons related to the existence of Perrpu, which is so interesting to be used as research material. In this article the author will try to systematically discuss the legal substance of this Perppu and the author will try to frame the perceptions of the pros and cons that occur in society.
Keywords: Cons, Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment to Law Number 17 Year 2013 on Community, Perception, Pros, Community Organizations
The role of the accused in English and Islamic criminal justice
No full textThis thesis is a comparative study of the role of the accused in the systems of
English and Islamic criminal justice. It seeks to explore the underlying
relationship between the individual and the state through an historical, structural
and contextual analysis of their rules relating to questioning and of confessions.
The analysis of the English system covers the period 1800 to 1984, with
particular reference to developments during the nineteenth century when the
foundations for the modern English state were established. The analysis of the
Islamic system combines traditionally Islamic and modern methods, assessing the
"Islamisation" movement in Malaysia through a religico-structural understanding
of juristic opinion from the four main schools of Sunnite jurisprudence.
The thesis contributes to existing knowledge on a number of levels: first, it
questions and revises the "myth" of "progress" that has dominated observations
of the history of the English criminal justice system; second, it elucidates the
relationship between Islamic law in theory and the law that is applied and
proposed in its name in Muslim states; third, it provides an analytical framework
for drawing comparisons between the underlying values of the systems of English
and Islamic criminal justice.
While acknowledging fundamental differences in terms of outlook and
articulation, the author concludes there are important similarities expressed
through such notions as "suspect" in the English system and "kafir"I"fasiq" in the
Islamic. These act as intermediate constitutional categories to whom the state
owe less protection. But the author notes also that these similarities are not
observed necessarily in the "law" which is implemented or proposed in Muslim
states; exact correspondence depends upon the over-arching political structure
and the institution of Caliphate.
The thesis is divided into six chapters: chapter one sets out the conventional view
of the historical development of English criminal procedure and evidence;
chapter two subjects that to a critique and chapter three offers a revised thesis.
Chapter four, explores methods for interpreting and explaining Islam; chapter
five sets out rules relating to confessions and questioning according to the four
Sunni schools; chapter six puts them into "context" through an examination of
the "Islamisation" process in Malaysia
Penggunaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Jurulatih Undang-undang Kepolisian di Pusat Latihan Polis Segamat
No full textKajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dalam kaedah proses pembelajaran asas undang- undang kepolisian dalam kalangan peserta kursus Program Latihan Asas Kepolisan (PLAK) PULAPOL Segamat. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti segala kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki sepanjang proses pembelajaran serta mempertingkatkan kualiti kursus dalam bidang undang-undang. Berdasarkan keputusan ujian penilaian asas undang-undang yang di jalankan terhadap pelatih-pelatih kursus asas konstabel pada Jan 2020, saya dapati keputusan tersebut tidak mencapai tahap yang memuaskan. Melalui kajian ini saya dapat merumuskan, terdapat beberapa kelemahan yang diperolehi sepanjang proses pembelajaran. PDRM perlu merangka beberapa kaedah yang boleh memperbaiki segala kelemahan yang terdapat semasa proses pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran asas undang-undang ini disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu kepada pelatih-pelatih konstabel yang berlatar belakangkan pelbagai kaum. Yang pastinya, pengguanan bahasa Melayu bukan menjadi satu punca kepada kelemahan dalam proses pembelajaran undang-undang tersebut. Pelatih-pelatih yang berlatar belakangkan bukan Melayu seperti pelatih berbangsa India, Iban, Cina, dan Bajau tidak menjadi halangan atau masalah semasa proses pembelajaran tersebut dari segi penggunaan bahasa Melayu. Pelatih-pelatih bukan Melayu kebanyakkannya dapat berkomunikasi yang baik dalam bahasa Melayu. Kaji selidik telah dilakukan terhadap pelatih-pelatih serta jurulatih-jurulatih yang mengajar dan segala data-data telah dikumpul untuk menjadi rujukan dalam proses penambahbaikan. Semoga kajian ini, sedikit sebanyak dapat memberi gambaran bahawa proses pembelajaran asas undang-undang kepolisian di PULAPOL Segamat perlu ditambah baik bagi mempertingkatkan kualiti latihan PDRM. (Abstract by author
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PASAL 56 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UPAYA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
No full textPembunuhan dan pembunuhan direncanakan tentu memiliki actor utama dan actor pembantu dalam mensukseskan niat kejinya itu, hukuman bagi actor utama dengan actor pembantu tentu di bedakan dari segi hukumnya karna actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban serta sudah di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Dalam hal ini yang membantu melakukan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi unsur Pasal 56 KUHP.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sistematika penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan normative terhadap sumber hukum seperti Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Data kasus diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Bms tentang pembunuhan berencana, serta literature dan teori pendukung kajian tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Penelitian diarahkan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal untuk mencari berbagai hubungan hukum terhadap Penerapan pemidanaan delik Pembunuhan Berencana di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembunuhan berencana di Indonesia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang dan memiliki pelaku utama sebagai otak perenanaan serta pelaku pembantu, hukuman di bedakan sepertiga hukumanya jika sudah sesuai dengan unsr Pasal, jika pelaku utama dan pelaku pembantu di samakan hukuman nya jelas melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia dan bagi salah satu pihak merasa di rugikan. Mengacu pada Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, pada akhirnya perlu adanya kesadaran pada pihak yang dirugikan guna mempertahankan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesi
- …
