Wacana Paramarta - Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
190 research outputs found
Sort by
KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Full text linkPenelitian tujuannya mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami persfektif hukum internasional, dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Kejahatan genosida tindakan yang dilakukan tujuannya menghancurkan, secara keseluruhan sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Hukum pidana internasional cabang hukum pidana diakui komunitas internasional, memerlukan respons hukum global dan kejahatan sanggat serius. Kejahatan genosida hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa, sudah menjadi tindakan dilarang, dituangkan di Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), statuta Roma 1998. Penelitian menggunakan hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum, bahan hukum primer (peraturan, dokumen terkait) dianalisis secara kualitatif. Pendekatannya konseptual, perundang-undangan, kasus hukum dalam mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan penyebab utama kejahatan genosida dilatarbelakangi perjuangan hak dari suku minoritas, agama yang fanatik, rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultura
PIDANA MATI CARA TERBAIK UNTUK MEMPERTAHANKAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM KEJAHATAN NARKOTIKA
Full text linkThis research focuses on how the death penalty is implemented as a final means of enforcing criminal punishment for drug crimes. This research uses empirical juridical law. The death penalty given to narcotics crime perpetrators, especially producers, both dealers and dealers, is very appropriate, this is in accordance with the absolute theory, the theory of funding. According to this theory, punishment is justified because someone has committed a criminal act, so that the criminal must absolutely accept criminal retribution without considering how the punishment impacts the convict. The absolute theory approach says that there is a right to impose harsh penalties and that because a person is responsible for his actions, he should accept the punishment given. This shows that the essence of the absolute approach is a feeling of revenge towards the perpetrator. In other words, the justification lies in the crime itself. Among the methods of punishment, capital punishment or punishment is the best option. However, if an act is deemed to be truly detrimental to the state and the people, such as narcotics crimes, the state must use the death penalty as the main option
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK: DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
Full text linkPelayanan publik berbasis elektronik dalam perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peralihan dari layanan tradisional ke layanan publik elektronik didorong oleh kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penyampaian layanan pemerintah. Transisi ini penting untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, menyoroti ketentuannya dan kewajiban yang diberikannya kepada entitas pemerintah untuk mengadopsi sistem elektronik. Selain itu, dibahas manfaat dan tantangan dalam penerapan pelayanan publik elektronik, termasuk kendala teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun pelayanan publik berbasis elektronik dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, diperlukan peningkatan berkelanjutan dalam infrastruktur, dukungan regulasi, dan pengembangan kapasitas untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya. Makalah ini menyimpulkan dengan merekomendasikan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan penerapan pelayanan publik elektronik yang efektif, sehingga mendorong lingkungan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel
WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG KREDIT USAHA RAKYAT ANTARA BANK BENGKULU CABANG UTAMA DAN NASABAH
Full text linkPeran bank sebagai agen pembangunan menempatkannya sebagai penghubung antara pihak yang memiliki sumber daya keuangan dengan yang membutuhkannya, termasuk melalui kegiatan perkreditan dan layanan pembiayaan. Bank Bengkulu, dengan 65 cabangnya di Provinsi Bengkulu, termasuk cabang utama di Jl. Basuki Rahmat No. 6, Bengkulu, menawarkan beragam produk dan layanan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Namun, terdapat tantangan terkait kredit bermasalah, termasuk dalam pembayaran angsuran KUR Mikro. Pengalaman usaha yang kurang, penggunaan kredit yang tidak tepat, serta kurangnya pengalaman dalam pengelolaan usaha menjadi faktor penyebab. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip Know Your Customer (KYC) dan penerapan pendekatan 5C dalam menganalisis perjanjian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Dalam penanganan kredit bermasalah, perlu dilakukan pemantauan yang cermat dan tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindari kerugian lebih lanjut
PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG EQUITY CROWDFUNDING
Full text linkThe issuance of POJK RI. No. 37/POJK.04/2018 is one of the efforts of the OJK in responding to the development of equity crowdfunding in Indonesia. This regulation basically requires legal certainty, so as to provide security and comfort for every citizen in running the fintech industry. In an effort to assess the fulfillment of the principle of legal certainty in the RI POJK. No. 37/POJK.04/2018, the author uses the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch's theory. The preparation of this article uses a philosophical approach and a statutory approach. The author concludes that the principle of legal certainty has been fulfilled in the POJK RI. No. 37/POJK.04/2018, because it has been stated through its philosophical basis and norms. This is in accordance with what has been stated by Gustav Radbruch, where in addition to justice and expediency, the provisions outlined through laws and regulations must be able to provide legal certainty for every citizen
ANALISIS PERAN HUKUM KONTRAK DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI
Full text linkDalam industri asuransi di Indonesia, penyelesaian klaim merupakan proses penting yang memengaruhi kepercayaan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Implikasi hukum kontrak dalam penyelesaian klaim menjadi fokus utama penelitian ini, mengingat kompleksitas kerangka hukum yang mengatur industri asuransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang relevan dengan penyelesaian klaim asuransi. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum kontrak dalam pembentukan perjanjian asuransi, hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi, serta mekanisme penyelesaian klaim yang berlaku. Analisis menunjukkan bahwa hukum kontrak, seperti yang diatur dalam KUHPerdata, UU Perasuransian, dan KUHD, memiliki dampak langsung dalam penyelesaian klaim asuransi. Perjanjian asuransi dianggap sah sejak diadakan, bahkan sebelum polis ditandatangani, menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sejak awal
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Full text linkLegal protection for consumers against the dangers of smoking can be carried out preventively and repressively. However, this protection is very minimal. Minimal protection provided by business actors to consumers. Law enforcement for non-smoking area violators in Indonesia is still low, in fact it would not be an exaggeration if law enforcement against non-smoking area violators is actually not working. There are 3 (three) factors that hinder law enforcement for smoke-free area violators, namely: first, the legal substance factor/legal factors that do not clearly and firmly regulate the mechanism for implementing criminal sanctions against violators. Second, the legal structure/law enforcement factor does not understand the procedures for taking action against violations
PENANGANAN PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE
Full text linkIn this article, we will see how restorative justice methods are applied in criminal investigations in Indonesia. This study shows that the conventional criminal justice system is ineffective because it concentrates on punishing criminals. Victims' needs are considered, and material justice is guaranteed. Second, a focus on social relationships and social improvement is the basis of a restorative approach. Crime undermines social justice. Perpetrators, victims, their families, and other stakeholders who simply want symptom management and recovery are involved in this approach. In addition, the restoration of a fair situation in the system was discussed at the beginning of the article. Because it is not regulated by specific laws relating to the perpetrators, criminal justice in Indonesia is still very limited. However, restorative justice offers a broader alternative that focuses on the following: recovery of victims and communities; victim involvement in the trial; direct responsibility of the perpetrator; and community involvement
RELEVANSI PENGHAPUSAN PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023
Full text linkPemilihan umum merupakan bentuk perwujudan dari suatu Negara yang demokrasi, dengan adanya pemilu maka prinsip kedaulatan rakyat terpenuhi, dimana rakyat bebas dalam hal menentukan pilihan dan dapat menjadi perwakilan rakyat untuk mengambil bagian dalam suatu pemerintahan. Pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum dipilih oleh rakyat, setiap partai yang akan mencalonkan sebagai peserta pemilu haruslah mencapai ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 414 ayat (1) menegaskan bahwa Partai politik peserta pemilu dapat memperoleh kursi di DPR ketika sudah memenuhi ambang batas sebesar 4%. Ambang batas adalah salah satu bentuk cara yang dinilai efektif dalam penyaringan secara berkualitas untuk menduduki kursi DPR tersebut. Dalam putusan Mahkama Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mengubah ketentuan ambang batas dalam parlemen yakni yang semula adalah 4% menjadi tidak ada, jadi setiap partai mana saja diperbolehkan untuk menduduki kursi DPR tersebut, untuk itu hal ini tentunya menimbulkan beberapa polemik ditengah-tengah masyarakat dan jika merujuk pada sejarah pemilu di Indonesia putusan tersebut dianggap tidak relevan
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET “NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE” DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Full text linkTujuan penelitian tesis adalah untuk dapat memahami konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam pengaturan perampasan aset yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai kajian untuk memunculkan kebijakan formulasi dalam hukum pidana terkait konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam system perampasan aset di Indonesia. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah regulasi perihal perampasan aset di Indonesia masih belum memadai sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir konsep "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" dalam melakukan perampasan aset khususnya dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kata kunci : Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang