373 research outputs found

    Ramadhan, Kepedulian, dan Peningkatan ‘Sosial Capital’

    No full text
    Tagwa adalah inti tujuan Ramadhan. Orang-orang yang bertaqwa adalah orang-orang yang yakin (beriman) akan kebenaran dari Allah subhanahu wata’ala dan rasul-Nya, dengan iman yang kokoh itulah ia senantiasa shalat dan berdzikir kepada-Nya, kemudian mereka mempunyai kepedulian sosial dengan menafkahkah sebagian rezki yang telah dianugerahkan kepada mereka (QS Al-Baqarah [2]:2-4, Ali Imran [3]133-135, Adz-Dzariyat [51]:15-19). Shalat dan Dzikirnya orang-orang yang bertaqwa dilakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan balasan dan Ridha-Nya, yang tercermin dari banyaknya mereka banyak sujud dan dzikir di malam hari (Adz-Dzariyat [51]:15-19, Al-Furqaan [25]:63-65 dan 32:15-16). Keikhlasan itulah yang menghantarkan ketenangan dan kedamaian jiwa mereka. Keikhlasan dan ketenteraman jiwa itulah yang menjadikan mereka mudah untuk berbagi dengan sesama. Sehingga orang bertqawa itu selalu peduli kepada sesama, berinfaq dengan harta atau tenaganya kepada orang yang lebih membutuhkan baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan ‘sempitnya’ (QS Ali Imran [3]:134-135). Inilah ciri infaqnya orang yang bertaqwa, memberi yang baik dengan cara yang baik. Ia berbagi dan memberi bukan sisa atau sesuatu yang tidak layak baginya, namun memberikan apa yang baik baginya. Kepedulian Dimulai Kepada Orang Terdekat Pemberian infaq dan berbagi rezki yang dimiliki telah diajarkan oleh dalam Al-Quran dan sunnah. Berbuat baik, berbagi rezki dan kepedulian haruslah ditujukan pertama kali kepada yang terdekat, yang dimulai dengan kewajiban kepada kedua orang tua (QS Al-Baqarah [2]:151 dan juga Ar-Ruum [30]:38). “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (QS Al-Baqarah [2]:215). Dalam ayat-ayat ini ditekankan bahwa kewajiban memberi dan berbagi haruslah dimulai dari berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat yang terdekat yang pantas dan membutuhkan, kemudian barulah kepada yang lainnya. Sebagaimana juga hadits dari Bahz bin Hakim yang menceritakan ketika Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang kepada siapa mesti berbuat berbuat baik, Beliau menjawab ‘Ibumu…3x, ayahmu, yang terdekat, kemudian yang terdekatnya lagi dan seterusnya” (HR Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, hadits no.3). Orang-orang terdekat dalam hal ini bermakna yang dekat secara hubungan darah atau kekeluargaan seperti kakak, adik, sepupu, keponakan dan seterusnya, dekat tempat tunggal atau tetangga, dekat dalam lingkungan kerja seperti teman kerja, bawahan atay karyawan, dekat dalam pengawasan seperti tamu atau pelanggan atau klien yang kita layani

    PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI DAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANGTUA TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK PEKANBARU

    No full text
    ABSTRAK Muhammad Rezki Ramadhan, (2024): Pengaruh Kepercayaan Diri dan Status Sosial Ekonomi Orangtua terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri dan status sosial ekonomi orangtua terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di SMK Pekanbaru. Penelitian ini merupakan kuantitatif korelasional. Sampel penelitiannya adalah siswa di SMK Pekanbaru sebanyak 202 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kepercayaan diri berpengaruh terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di SMK Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil t hitung lebih besar dari t tabel (213 > 1,97) dengan nilai dignifikansi 0,00 1,97) dengan nilai dignifikansi 0,00 F tabel (1.260 > 3,06). Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Status Sosial Ekonomi Orangtua, dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Isla

    UPAYA MENCEGAH TERHAMBATNYA KEGIATAN BONGKAR MUAT BATU BARA PADA MV. DK 0

    No full text
    Rezki Ramadhan, Efforts to Prevent Delay of Coal Unloading Activities on MV Board. DK 01. Thesis, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Supervisors : ( I ) Capt. Suherman, M.Mar ( II ) Sri Murdiwati, S. Sos, M.Si At this time in the implementation of loading and unloading of the load often arise a problem, so often hampered in dismantling and loading. In this thesis, the author tries to discuss the existing problem, “The effort to prevent hampered coal loading and unloading activities in MV. DK 01”. Why the loading and unloading activities of coal is hampered and how to prevent stunt loading activities. In the theoretical basic there are several points about material related with the title of this thesis. Among them about the meaning of loading and unloading tools and loading equipments. To improve the meaning of knowledge of crew that is useful for better maintain the loading and unloading tools which on the board. In this thesis the author use a USG methodology as a research procedure that produces descriptive observation in the form of written words from people and behavior tha can be observed. The purpose of this study is to provide a systematic description of a real situation in preventing stagnation of coal loading and unloading activities on MV.DK 01. During the research, the author got finding among others in the loading an unloading activities that is how to prevent stunted loading and unloading activities of coal in MV.DK 01, the obstacles faced is the lack of maintenance of loading and unloading equipment which is the responsibility of the crew and the number of elderly worker who should have been disable and replaced with a younger and profesional workforce for the process of loading and unloading more leverage. From the result of research and discussion of the above problems can be concluded that in the loading an unloading, and required a younger and profesional workforce. The suggestion from the author is should be performed intensive loading and unloading equipment, always give direction to the workforce before starting his work, and always do more supervision to all workforce Keywords : equipment maintenance, workforce

    Penggunaan Metode Pembelajaran (Ok5r) Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review And Reflect Pada Mata Pelajaran Fikih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru

    No full text
    ABSTRAK Muhammad Rezki Ramadhan, (2021): Penggunaan Metode Pembelajaran (Ok5r) Overview, Key Ideas, Read, Record, Recite, Review And Reflect Pada Mata Pelajaran Fikih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode pembelajaran (OK5R) overview, key ideas, read, record, recite, review dan reflect pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru. Data pennggunaan metode pembelajaran OK5R diperoleh dari hasil observasi yang penulis lihat melalui proses kegiatan belajar-mengajar siswa dan guru. Data hasil penelitian ini menggunakaan rumus persentase kemudian untuk rumusan kedua penulis melakukan wawancara dengan guru yang mengampu mata pelajaran fikih dan beberapa siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru tersebut. Sedangkan objek penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran OK5R pada mata pelajaran fikih. Populasi dari penelitian ini adalah guru fikih. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling. Pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan e-learning, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran OK5R pada mata pelajaran fikih memperoleh nilai hasil dengan menggunakan rumus perhitungan persentase diperoleh 71,96%. Nilai ini berada pada angka 61% sampai dengan 80% dengan kategori baik yang mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran OK5R pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru. Kata Kunci : Metode OK5R, Mata Pelajaran Fiki

    Analisis Pemberian Kompensasi Pada CV. Rivat Gusta Ramadhan Teluk Kuantan

    No full text
    . This research took place at CV. Rivat Gusta Ramadhan, to be precise in Kuantan Bay, Kuantan Singingi Regency. The population in this study were 11 employees at CV, Rivat Gusta Ramadhan. Sampling from the population elements from the company is carried out by census. In this study, the types of data used consisted of primary data and secondary data. To obtain the data and information needed in connection with this study, observation, interviews and questionnaires were carried out. In analyzing the data the author used descriptive methods, Based on data from the results of processed research conducted on Compensation at CV. Rivat Gusta Ramadhan Teluk Kuantan. From the results of the study it can be concluded that direct compensation can affect employee morale and performance because company policy in determining the amount of basic salary is considered very fair but the salary given is not in accordance with the provisions of laws and government regulations

    METODE PEMBUATAN MINUMAN KOPI TUBRUK DI CAFÉ TOOTOOMOO SURABAYA

    No full text
    The purpose of writing this final project is: to find out the method of making brewed coffee at the TooTooMoo cafe in Surabaya. The author observes the method of making brewed coffee drinks at the TooTooMoo cafe in Surabaya. From the results of the research, the authors can conclude that the brewing method of brewed coffee is as follows: heating water, grinding coffee, pouring coffee grounds into a cup, pouring hot water into a cup, waiting for the surface of the coffee grounds to float, setting aside floating coffee grounds, and serve

    Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut perspektif maslahah Said Ramadhan Al-Buti: Studi kasus perkara nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt

    No full text
    ABSTRAK Perkawinan beda agama termasuk salah satu polemik yang tak kunjung ada penyelesaiannya meskipun di Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama dalam pandangan masyarakat Islam di Indonesia telah ditentang keras. Namun pada kenyataannya masih terdapat perkawinan beda agama sebagaimana pada penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt yang berisi tentang permohonan izin kawin beda agama yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Fokus dari penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif di Indonesia, (2) bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buti. Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh berasal dari salinan penetapan pada website Mahkamah Agung yaitu penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan analisisnya berupa penjelasan analisis deskriptif berdasarkan perspektid Hukum Positif dan maslahah Said Ramadhan Al-Buti terkait penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt. Hasil penelitian ini: (1) berdasarkan hukum positif, menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat. (2) berdasarkan Maslahah Said Ramadhan Al-Buti, menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin maslahah yang dikemukakan Al-Buti yakni Maqasyid As-Syari’ah, Al-Qur’an, dan Hadis. Dalam penetapan mengenai izin perkawinan beda agama tersebut, telah ditemukan adanya mafsadat dari pada maslahah. Saran dari penulis adalah agar hakim Pengadilan Negeri sebelum mengadili diwajibkan untuk memahami semua ketentuan tentang perkara perkawinan beda agama, baik hukum positif maupun hukum agama dari para pihak, agar dapat memberikan keseimbangan hukum antara hukum negara dan hukum agama serta memberikan keputusan yang paling adil bagi semua pihak terkait. ABSTRACT Interfaith marriages are one of the polemics that have never been resolved even though Indonesia already has Law Number 16 of 2019 about Marriage. Meanwhile, interfaith marriage in the view of the Islamic community in Indonesia has been strongly opposed. However, in reality there are still interfaith marriages as stated in the stipulation number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt which contains an application for an interfaith marriage permit which was later granted by the Surakarta District Court. The focus of this research is (1) how to analyze the determination of number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt regarding interfaith marriage permits in a positive legal perspective in Indonesia, (2) how to analyze the determination of number 333/Pdt.P/2018/ PN.Skt regarding permission for interfaith marriage from the perspective of Maslahah Said Ramadhan Al-Buti. This research is a normative juridical law research using a case approach and a conceptual approach. The data obtained comes from a copy of the determination on the website of the Supreme Court, namely determination number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt at the Surakarta District Court. While the analysis is in the form of an explanation of descriptive analysis based on the perspective of Positive Law and the maslahah of Said Ramadhan Al-Buti regarding the determination of the number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt. The results of this study: (1) based on positive law, it shows that according to the 1945 Constitution, the Constitution of Marriage and the Compilation of Islamic Law that in each article relating with interfaith marriages, which has explained the prohibition of interfaith marriages, both directly or implicitly. (2) based on Maslahah Said Ramadhan Al-Buti, it shows that there is a conflict with the three points of maslahah put forward by Al-Buti, namely Maqasyid As-Shari'ah, Al-Qur'an, and Hadith. In the determination of the interfaith marriage permit, it has been found that there is mafsadat rather than maslahah. The recommendation from the author is that the District Court judges before trying are required to understand all the regulations of interfaith marriage cases, both positive law and religious law from the parties, in order to provide a legal balance between state law and religious law and provide the fairest decision for all related parties مستخلص البحث تعد الزيجات بين الأديان واحدة من الجدل الذي لم يتم حله أبدًا على الرغم من أن إندونيسيا لديها بالفعل القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج. في غضون ذلك ، لاقى الزواج بين الأديان من وجهة نظر الجالية الإسلامية في إندونيسيا معارضة شديدة. ومع ذلك ، في الواقع ، لا تزال هناك زيجات بين الأديان كما هو مذكور في الشرط رقم 333/Pdt.p/2018/PN.Skt الذي يحتوي على طلب للحصول على تصريح زواج بين الأديان تم منحه لاحقًا من قبل محكمة مقاطعة سوراكارتا. يركز هذا البحث على (1) كيفية تحليل تحديد الرقم 333/Pdt.p/2018/PN.Skt بخصوص تصاريح الزواج بين الأديان من منظور قانوني إيجابي في إندونيسيا ، (2) كيفية تحليل تحديد الرقم 333/Pdt.p/2018/PN.Skt بخصوص الإذن بالزواج بين الأديان من وجهة نظر مصلحة سعيد رمضان البطي. هذا البحث هو بحث في القانون القانوني المعياري باستخدام منهج الحالة ومنهج مفاهيمي. تأتي البيانات التي تم الحصول عليها من نسخة من القرار على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا ، وتحديداً رقم القرار 333/Pdt.p/2018/PN.Skt في محكمة مقاطعة سوراكارتا. بينما جاء التحليل في شكل شرح للتحليل الوصفي مبني على منظور القانون الوضعي ومصلحة سعيد رمضان البوطي بخصوص تحديد الرقم 333/Pdt.p/2018/PN.Skt. نتائج هذه الدراسة: (1) بناءً على القانون الوضعي ، تبين أنه وفقًا لدستور عام 1945 وقانون الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية أنه في كل مادة تتعلق بالزواج بين الأديان ، أوضحت حظر الزواج بين الأديان ، سواء بشكل مباشر أو ضمني. (2) استنادًا إلى مصلحة سعيد رمضان البطي ، فإنه يدل على وجود تعارض مع نقاط المصلحة الثلاث التي طرحها البطي ، وهي مقاصيد الشريعة ، والقرآن ، والحديث. عند تحديد تصريح الزواج بين الأديان ، وجد أن هناك مفسدات بدلاً من المصلحة. اقتراح صاحب البلاغ هو أن قضاة المحكمة المحلية قبل المحاكمة مطالبون بفهم جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الزواج بين الأديان ، سواء القانون الوضعي أو القانون الديني من الطرفين ، من أجل توفير توازن قانوني بين قانون الولاية والقانون الديني وتقديم القرار الأكثر إنصافًا لجميع الأطراف ذات الصلة

    FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF KONSEP MASLAHAT SAID RAMADHAN BUTHI: CHILDFREE PHENOMENA PERSPECTIVE OF THE MASLAHAT CONCEPT OF SAID RAMADHAN BUTHI

    No full text
    Every married couple who gets married definitely has the goal of having children in the hope of being the successor to the family. However, along with the development of the times, a person or couple chooses to make the decision not to have children or childfree. The decision certainly raises polemic and also debate in society. From the childfree phenomenon, the author attempts to analyze childfree actions from the perspective of the Maslahat sa'id Ramadhan Al-buthi concept. Said Ramadhan al-Buthi is a Syrian scientist in the field of Islamic religious sciences and is also a very prolific writer. Al-buthi limits the use of the concept of benefit more systematically. The limitations are first, that maslahat is still within the scope of syari' goals (Maqashid al-Syar'iyyah). Second, it does not conflict with the Qur'an. Third, it does not conflict with as-sunnah. Fourth, it does not conflict with qiyas, and fifth, it does not conflict with higher benefits. If the childfree phenomenon in marriage is analyzed based on the perspective of Said Ramadhan Al-buthi's maslahat concept, then this action shows a conflict with the three points of maslahah put forward by Al-buthi namely Maqasyid As-Syari'ah, Al-Qur'an, and Hadit

    PENGARUH KONDISI KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)

    No full text
    ABSTRAK Opini going concern adalah suatu opini yang dikeluarkan auditor untuk mengetahui apakah ada keraguan pada perusahaan dalam kelangsungan hidupnya. Opini audit going concern menjadi kabar buruk bagi suatu perusahaan, karena perusahaan akan mengalami kebangkrutan dalam jangka pendek jika auditor memberikan opini audit going concern. Pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang menerima opini audit going concern yang disebabkan oleh laba negatif maupun keadaan dimana perusahaan merestrukturisasi hutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kondisi Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit Going concern. Variabel dependen kondisi keuangan diproksikan dengan Model Altman Z-Score, variabel dependen ukuran perusahaan diproksikan dengan Logaritma Natural (Ln), variabel dependen opini audit tahun sebelumnya dan variabel independen opini audit going concern diproksikan dengan dummy. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 29 perusahaan dan dalam penelitian ini menggunakan 3 tahun penelitian sehingga mendapatkan 87 data dikurangin 2 data outlier. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Logistik dengan pengolahan data dengan SPSS 25. Berdasarkan hasil pengujian simultan kondisi keuangan, ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit going concern. Secara parsial variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern. Sedangkan variabel kondisi keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dan mengembangkan variabel lain. Bagi perusahaan disarankan mempertimbangkan kinerja keuangannya, kemudian bagi auditor untuk memberikan peringatan terlebih dahulu kepada perusahaan yang mengalami kesulitan dalam kelangsungan usahanya, serta bagi investor disarankan dapat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan berinvestasi. Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Ukuran Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Opini Audit Going concern

    ANALISIS KEKERASAN YANG DIALAMI IQBAL RAMADHAN DITINJIAU DARI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KEDUA

    No full text
    This research analyzes the violence experienced by Iqbal Ramadhan, an assistant lawyer, during a demonstration against the Revision of the Regional Election Law in Jakarta. The repressive actions by security forces against Iqbal, which included physical and psychological violence, showed a deviation from the principle of "Just and Civilized Humanity" in the second principle of Pancasila. In this research, the author examines the arrest process, the forms of violence experienced, as well as the physical and psychological impacts experienced by Iqbal. This case reflects the tension between the right to express an opinion and the authorities' efforts to maintain public order. This research highlights the importance of respecting human rights and peaceful and civilized conflict resolution, as mandated in Pancasila. The violence experienced by Iqbal Ramadhan not only violated human rights, but also violated the values ​​of humanity and justice contained in Pancasila. This incident demands an evaluation of the way the authorities handle demonstrations so that they are more based on human values ​​and justice.Penelitian ini menganalisis kekerasan yang dialami Iqbal Ramadhan, seorang asisten pengacara, selama aksi demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Pilkada di Jakarta. Tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap Iqbal, yang meliputi kekerasan fisik dan psikologis, menunjukkan penyimpangan dari prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam Pancasila sila kedua. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji proses penangkapan, bentuk kekerasan yang dialami, serta dampak fisik dan psikologis yang dialami Iqbal. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara hak menyampaikan pendapat dan upaya aparat dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penyelesaian konflik secara damai serta beradab, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Kekerasan yang dialami Iqbal Ramadhan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Peristiwa ini menuntut evaluasi terhadap cara aparat menangani demonstrasi agar lebih berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
    corecore