128 research outputs found
Analisis Produksi dan Antrian Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo
No full textABSTRAK
Prabowo, Muhammad Wahyu Agung. 2019. Analisis Produksi dan Antrian Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.
Kata kunci : Sate Ayam, Produksi, Antrian
Rumah makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo ialah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang makanan atau. Berdasarkan pengamatan dan wawancara sebelum penelitian, pelayanan yang diberikan Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo belum dapat memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Hal ini terjadi dengan adanya komplain dari konsumen mengenai pelayanan yang diberikan karyawan. Dalam pelaksanaan pelayanan, karyawan melakukan kesalahan dalam mengantar pesanan makanan dan lamanya pelayanan karyawan dalam penyajian sate, kejadian ini menunjukkan pelayanan yang tidak tepat dan akurat. Hal ini dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap perusahaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan produksi di Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo. (2) Untuk mengetahui pelayanan antrian konsumen Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun
Jenis penellitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian, setelah melakukan pengumpulan data dan analisis dapat disimpulkan : (1) Pelaksanaan proses produksi sate ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sudah diterapkan dengan baik. Namun, proses produksi sate ayam masih dibilang kurang maksimal, hal ini disebabkan karena adanya komplain dari konsumen terkait lamanya penyajian sate dari pelayan. (2) Rumah Makan sate ayam menggunakan sistem antrian dengan model Single panel-single phase. Dengan sistem satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan sistem antrian. Namun sistem antrian belum diterapkan dengan baik oleh karyawan. Hal ini ditunjukkan ketidakakuratan karyawan dalam melayani konsume
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 pada Kasus Korupsi Atas Nama Terdakwa Edhy Prabowo
No full textKorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, sering disebut sebagai
kejahatan extraordinary crimae. Kasus Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan
dan Perikanan Indonesia, telah menjadi perhatian utama dalam konteks penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada tahun 2020, Edhy ditangkap
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam izin ekspor
benih lobster, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan yang menjadi
sorotan publik. Yang dimana penulis beranggapan putusan yang dikeluarkan oleh
hakim tidaklah setimpal dengan apa yang sudah diperbuat oleh Terdakwa. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana
pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara dalam putusan
Nomor 942 K/Pid.Sus/2022, serta mengetahui dan menganilisa apakah putusan
Hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan tujuan hukum dalam mencapai cita
hukum (Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan). Metode yang digunakan penelitian
yuridis normatif dengan melakukan pendekatan Undang-Undang (stautte aprouch)
dan pendekatan kasus (case aprouch). Berdasarkan peneletian yang dilakauan
dalam analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022, putusan
yang dikeluarkan oleh hakim, saran kedepannya, hakim sebagai penegak hukum
harus dapat mengupayakan pemberantasan korupsi di Indonesia, hakim sebagai
penegak hukum untuk dapat lebih memikirkan dan menginterpretasikan kembali
mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak kejahatan korupsi. Karena perbuatan
tersebut perbuatan yang dapat merugikan banyak orang ataupun suatu negara.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara, Analisis Putusa
Formulation of Disparity of Punishment in Drug Abuse Cases
No full textPenal disparity is the imposition of unequal sentences for the same crime or for crimes whose dangerous nature can be compared without a clear justification. In practice, judges' decisions in juvenile criminal cases result in disparities in punishment. Therefore, the issue of sentencing is not only important for judges and the judicial process, but also for the legal process as a whole, especially in terms of law enforcement. Where in this case there are different criminal sanctions between the children who commit the crime. Disparity in decisions cannot be separated from the judge's discretion in imposing sentences in a criminal case. In this research the author will examine narcotics cases in decisions Number 101/Pid.Sus/2022PN Smn and Number 68/Pid.Sus/2020/PN Smn. The author will discuss what factors can cause disparities in punishment, then the basis for the judge's considerations and finally the obstacles a judge has in deciding a case. The approach that will be used is a Sociological Juridical approach. The sources and types of data in this research are primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data was obtained from literature study. The results of this research show that disparities in punishment occur due to various things that make the decision of the panel of judges different from one decision to another in the same case
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LARI JARAK PENDEK MELALUI PENDEKATAN BERMAIN PADA SISWA KELAS VII SMP SULTAN AGUNG SALAMAN
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar lari jarak pendek melalui pendekatan bermain pada siswa kelas VII SMP Sultan Agung Salaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), dengan tiga siklus. Instrumen yang digunakan tes lari jarak pendek. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Sultan Agung Salaman yang berjumlah 16 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan persentase. Berdasarkan hasil penelitian pada diperoleh hasil tes Lari Jarak Pendek melalui pendekatan bermain pada siswa kelas VII SMP Sultan Agung Salaman diperoleh rata-rata ketercapaian pada siklus 1 sebesar 64,58, rata-rata pada siklus 2 sebesar 71,87, dan rata-rata siklus 3 diperoleh 80,2 Hasi tersebut dapat disimpukan ada peningkatkan Hasil Belajar Lari Jarak Pendek Melalui Pendekatan Bermain Pada Siswa Kelas VII SMP Sultan Agung Salaman
Legal Analysis of the Legal Consequences of the Cancellation of the Deed of Land Sale and Purchase Agreement (Case Study of Case Number 154/Pdt.G/2022/PN.Smg)
No full textLand sale and purchase is a reciprocal agreement involving the seller and the buyer. The content of the promise in question is where one party carries out its obligations, while the other party acknowledges it or promises to provide compensation if there is a violation of the contents of the contract. The agreement is intended as a preliminary agreement of the main intention of the parties to transfer land rights. The research approach method is a normative legal approach. A research method that obtains legal knowledge by emphasizing the provisions of applicable regulatory laws. This type of research is by examining library materials and secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, in the form of documents or applicable laws and regulations related to this approach method. Legal protection for the fulfillment of the rights of the parties if one party defaults in the sale and purchase agreement is highly dependent on the strength and binding sale and purchase agreement made. The law on Cancellation of the Sale and Purchase Agreement is that the parties may be subject to a fine of an amount that has been agreed upon from the amount that the buyer must pay to the seller or buyer, for each day of delay. Legal Considerations from the Judge on the Cancellation of the Deed of Sale and Purchase of Land Case Number 154/Pdt.G/2022/PN.Smg, According to the author, it is in accordance with the applicable legal regulations as explained by the author previously, where in this case the Agreement ends and as far as necessary both parties release themselves from what is stipulated in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, and the Seller is obliged to return the money that has been paid by the Buyer after deducting a few percent from the selling price of the land and building as a replacement for the costs incurred by the Seller plus a fine that must be paid by the Buyer to the Seller
Analisis Perilaku Anggota Koperasi dalam Pembelian Barang pada KUD Karya Agung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
No full textThis research was conducted at KUD Karya Agung located in Sumber Datar Village, Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi. The purpose of this study is to determine what factors influence the behavior of cooperative members in making decisions to buy goods at KUD Karya Agung. While the benefits that the author can provide to cooperatives are as input or information for KUD Karya Agung management regarding the behavior of cooperative members in making decisions to buy goods offered by cooperatives.Based on the formulation of the problem and the purpose of the study, the authors propose a hypothesis that is suspected of the behavior of cooperative members in making decisions to buy goods in the KUD Karya Agung influenced by factors of culture, social class, attitude and psychology. From the research conducted by the author, an opportunity can be taken that the factors that influence the behavior of cooperative members in making decisions to buy goods at KUD Karya Agung are social environmental factors, attitudes and psychology
Tingkat Keaktifan Komite Audit dan Manajemen Laba di Indonesia
No full text. Penelitian ini menguji pengaruh tingkat keaktifan komite audit terhadap manajemen laba di Indonesia. Rerangka konseptual merujuk pada teori keagenan yang menyatakan bahwa tingkat keaktifan merupakan fondasi utama bagi komite audit untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Teori ini memprediksi hubungan negatif antara tingkat keaktifan audit komite dengan manajemen laba. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan sampel Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009 sampai 2014. Tingkat keaktifan mengacu pada jumlah rapat dan partisipasi anggota menghadiri rapat sedangkan manajemen laba diukur dengan rujukan pendekatan akrual. Analisa dilakukan dengan menggunakan regresi ordinary least square data panel. Hasil analisa menunjukkan bahwa frekuensi rapat berpengaruh secara insignifikan terhadap tingkat akrual, di lain pihak, tingkat partisipasi rapat berhubungan secara terbalik dengan akrual negatif. Hasil tersebut terbebas dari masalah sensitivitas interdependensi antar mekanisme governance internal. Namun demikian, temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya masalah kontijensi terhadap pengukuran dan sifat sampel yang digunakan sebagai basis pengujian
The effect of board composition on firm performance in Indonesia
No full textThe study investigates the effect of the compositions of board of directors on firm performance in Indonesia. This country offers a specific institutional environment, which provides a natural setting to further examine the effectiveness of the board in mitigating agency conflicts. The conceptual framework is derived from agency theory, assuming that the governance mechanisms affect the behaviour of contracting parties. The theory predicts that a board’s independence determines the effectiveness of its monitoring role and organizational outcome. The study presents a cross-sectional analysis of 190 non-financial companies listed on the Jakarta Stock Exchange during 2002-2004.Indonesian firms exhibit ownership concentrated in the hands of a few wealthy families and this provides them with sufficient voting rights to influence management and control decisions. Accordingly, the agency problems stem from the conflicts between controlling owners and minority shareholders as such ownership enables controlling owners to commit expropriation. The agency problem is further exacerbated by the presence of family members of controlling owners serving in management and on the boards. This study argues that the involvement in management and on the boards creates the absence of separation between management and control decisions that potentially negates the link between governance mechanisms and firm performance. This dissertation is the first to study the impact of such involvement on the association between board composition and firm performance. This provides sufficient justification that the study offers significant contribution to the governance literature as it applies to Indonesia.The Jakarta Stock Exchange officially requires that listed firms’ boards consist of at least 30% independent directors, or that the number of independent directors be proportional to the shareholding by minority investors, whichever is higher. The results show that most of the domestic-listed firms demonstrate a compliance with such regulation. However, the study fails to document a significant relationship between the fraction of outside directors and firm performance. Further testing reveals that the proportion of independent directors is insignificantly related to prior firm performance. This indicates that the inclusion of independent directors is irrespective of the agency problem specific to the firm and is merely driven by the listing requirement.The prevalence of ownership concentration by controlling families has been claimed as providing the rationale to construct a particular framework where the family serves as the unit of analysis. Although Indonesia adopts a two-tier system, such a framework implies that the substance of combined leadership might occur in Indonesia whenever a family member of the controlling owners is assigned as board chairperson. The study shows that most of the Indonesian listed firms have affiliated leadership, where in some instances the family member of controlling owners serves as board chairperson. Using the family as the unit of analysis, this finding provides undeniable evidence that combined leadership exists in the two-tier system. Independent leadership is found to have a positive relationship with firm performance, and such a relationship is robust after controlling for interdependence, measurement, linearity, and endogeneity issues. Governance reform, therefore, should address the board leadership structure that promotes board independence and, accordingly, board monitoring effectiveness.The analysis reveals that the identity of large shareholders needs to be analyzed separately. Shareholding by controlling owners is found to have a negative association with firm performance. This finding suggests that the presence of dominant large shareholdings in the hands of families is more likely to be the source of the agency problem rather than to serve as a governance device that alleviates agency conflicts. The finding implies that governance reform that seeks to reduce dominant control by the family needs to be addressed. Foreign investors demonstrate a positive relationship with firm performance. Further analysis reveals that ownership by foreign investors is the antecedent of independent board leadership. This finding suggests that this type of large shareholder induces better governance as the leadership board independent is positively related to firm performance. This suggests that Indonesia would be better off whenever a friendly foreign investor regulation is in place.This study finds that the controlling owners of Indonesian listed firms typically appoint their family members to serve in management and on the boards. The analysis reveals that such appointments create a different impact on the corporate control and firm performance. This study finds that the entrenchment effect of family involvement on the board is higher than that of such involvement in management. This finding suggests the necessity to disaggregate the family control devices. Nevertheless, such involvements provide supportive evidence that controlling owners engage in excessive control enhancing mechanisms that facilitate the extraction of private benefit with relatively ease. Accordingly, this finding implies that Indonesia needs to establish a corporate system that prevents the dominant owners from engaging in excessive control-enhancing mechanisms
Board Characteristics and Accounting Performance in Banking Industry: The Indonesian Experience
No full textTHE DETERMINANTS OF BOARD COMPOSITION: EVIDENCE FROM INDONESIA. CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL JOURNAL (FORTHCOMING).
No full textThe study investigates the impact of agency problem and the distribution of corporate control on board composition using a dataset consisting of 190 listed firms in Indonesia. The conceptual framework is derived from agency theory assuming that board composition is endogenously determined by firm’s specific environment. The study reveals that corporate control, instead of agency problem, drives the composition of the board. The different types of large shareholders are found to pursue different strategies in relation to the board composition. While domestic institutional shareholders rely on the representation of independent directors, foreign investors and controlling family prefer to structure a particular board leadership. The finding suggests that the battle for corporate control between foreign investor and the controlling family begins with the structure of board leadership, rather than the representation of independent director
- …
