15 research outputs found
Preparation of demipermanent and semipermanent hair dyes gels from ethanol extract of Caesalpinia sappan L. using carbomer as gelling agent
No full textMicrobiological and Organoleptic Quality of Dried Anchovies (Stolephorus sp) in Tuntung Village
No full textAnchovy (Stolephorus sp) is a type of fish that has important economic value, besides that anchovies are widely used in various kinds of processed fishery products. The process of making dried anchovies is a product that is processed traditionally, namely by the drying process. Dried anchovies that have been processed need to be carefully packaged and stored to avoid contamination. This research aimed to identify the microbiological and organoleptic quality of dried anchovies produced in Tuntung Village, Pinogaluman District, North Bolaang Mongondow Regency. The research method used is a descriptive method with total plate number (ALT) test parameters, water content, total mold, and organoleptic (appearance, smell, taste, texture). The ALT value of dried anchovies increased during storage. The increase in ALT value was due to the processors' lack of handling of the dried anchovy products. The lowest ALT value in dried anchovies was in the 2nd processor with a storage period of 1 week of 7.9 a x 106. The highest water content was in processor 1 during the 4th week of storage with an average of 11.16% and the lowest water content was in processor A during the 1st week of storage with an average of 9.60%. The organoleptic results showed that the dried anchovy samples processed 1,2,3 met the standards up to the 2nd week of storage. The mold values showed an increase during the storage period. The highest mold value was found in the 2nd week 4 processor of 4.3 x 103 and the lowest mold value was found in the 1st week of storage of 2.0 x 103.
Keywords: Anchovies, ALT, Total Mold
Abstrak
Ikan teri (Stolephorus sp) merupakan jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis penting, selain itu ikan teri banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam produk olahan perikanan. Proses pembuatan ikan teri kering merupakan salah satu produk yang diolah secara tradisioanal yaitu dengan proses pengeringan, ikan teri kering yang sudah diolah perlu dijaga pengemasan dan penyimpanan agar terhindar dari kontaminasi. Tujuan penelitian ini untuk mengindentifikasi mutu mikrobiologi dan organoleptik ikan teri kering yang di produksi di Desa Tuntung Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan parameter uji angka lempeng total (ALT), kadar air, total kapang dan organoleptik (kenampakan, bau, rasa, tekstur). Nilai ALT ikan teri kering mengalami peningkatan selama peyimpanan, terjadinya peningkatan nilai ALT disebabkan kurangnya penanganan para pengolah pada produk ikan teri kering. Nilai ALT terendah pada ikan teri kering ada pada pengolah ke 2 dengan lama penyimpanan minggu ke 1 sebesar 7,9 x 106. Kadar air ikan teri kering pada ke tiga pengolah mengalami peningkatan selama penyimpan, peningkatan kadar air pada produk disebabkan terserapnya uap air yang ada disekitar. Kadar air tertinggi ada pada pengolah 1 pada lama penyimpanan minggu ke 4 dengan rata-rata sebesar 11,16% dan kadar air terendah pada pengolah A pada lama penyimpanan minggu ke 1 dengan rata- rata sebesar 9,60%. Hasil organoleptik menunjukan sampel ikan teri kering pengolah 1,2,3 memenuhi standar sampai pada penyimpanan minggu ke 2. Nilai kapang menunjukan adanya peningkatan selama masa penyimpanan. Nilai kapang tertinggi terdapat pada pengolah 2 minggu ke 4 sebesar 4,3 x 103 dan nilai kapang terendah terdapat pada penyimpan minggu ke 1 sebesar 2,0 x 103.
Kata Kunci : Ikan teri, ALT, Total Kapan
DESIGN AND SIMULATE PULSE GENERATOR CIRCUIT
No full textThe main purpose of the project is to design and simulate pulse generator impulse
based for Ultra Wide Band (UWB) applications. The UWB technology is defmed by the
Federal Communications Commission's (FCC), the signal must have bandwidth of
greater than SOOMHz. The structure of the pulse generator is based on Complementary
Metal Oxide Semiconductor (CMOS) and the topology of the circuit is adaptation of CR(
RC)" pulse shaping network. The pulse generator circuit consists of variable length
rectangle pulse generator, which mingles up cascaded inverter and N-voltage controlled
with a CMOS quasi-Gaussian pulse-shaping filter. In this project, the author successfully
designed and simulated the pulse generator. The simulation is done using Virtuoso
Analog Design Environment (Cadence) which is able for integrated design circuit and
used AMI 0.6um transistor technology. The circuit takes lOOMHz pulse as the input.
Through the simulation, the author has proved to generate pulse with 660MHz passed
frequency. This shows that the topology chosen is able to generate pulse for high
frequency purposes
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)
No full textThe existence of law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), is expected to be a reference material for law enforcement officials to act against those who have intentionally or unintentionally committed environmental pollution. Through this study, the author is expected to find new things and solutions that are useful in reducing the occurrence of pollution from the act of dumping waste without permission. By observing the judge's decision and its impact after the verdict was handed down and the response from the general public was made the background of the thesis entitled "Corporate Criminal Liability for Conducting Waste Dumping (Study of Decision Number: 526 / PID.SUS-LH / 2017 / PN.TRG)"
The problem in this research is the regulation of waste dumping based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Corporate Criminal Liability for committing criminal waste dumping as well as implementing the law against waste dumping crime based on Decision Number 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg.
The Legal Research Method used in this research is a type of Normative Jurisprudence research wherein juridical understanding in addition to referring to legal norms contained in legislation and /or court decisions and legal norms that exist in society, also see synchronization a rule with other rules in a hierarchical manner.
Based on the results of research conducted on Decision Number: 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg it can be concluded that the Judge's consideration in imposing a criminal penalty of IDR2,000,000,000.00 (two billion rupiahs) provided that if the fine is not paid within 1 (one) month after this decision has permanent legal force, the Defendant's property PT. INDOMINCO MANDIRI was confiscated and auctioned off to pay the fines.Keberadaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Melalui kajian yang dilakukan penulis ini diharapkan akan menemukan hal-hal baru dan solusi yang bermanfaat dalam mengurangi terjadinya pencemaran tindakan dumping limbah tanpa izin. Dengan memperhatikan putusan hakim dan dampaknya setelah putusan dijatuhkan serta tanggapan dari masyarakat umum menjadi latar belakang dibuatnya skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindakan Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor: 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)”.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dumping limbah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang melakukan tindak pidana dumping limbah serta penerapan hukum terhadap tindak pidana dumping limbah berdasarkan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg.
Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yurudis Normatif yaitu dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT. INDOMINCO MANDIRI disita dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut.105 HalamanSkripsi Sarjan
Kajian Alat Bukti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana
No full textThe quality deterioration of environment has threatened the continuity of
life of humans and other living things. For it is necessary for the protection and
management of the environment seriously and consistently by all stakeholders.
In the field of pollution control, enforcement of criminal and
administrative law becomes one of the activities.
The research questions in this study were how the addition of the evidence
in Act Number 32 Year 2009 on the Protection and Environment Management,
what backgrounds the addition of evidence and how the role of evidence in the
system of proving an environment case.
In conducting this research, the author used a normative legal research method
that describes the principles of law in proving environment case as well as Law of
Procedure and other supporting regulations.
From this study it can be concluded that due to a growing historical facts,
modes of crimes carried out in various ways and actions are always changing in
order to trick the investigation process the evidence set out in article 184 of the
Criminal Code which have not accommodated a variety of supporting evidence
available. Therefore expansion of the evidence is necessary. However, that
evidence can not stand alone and requires other evidences. For example evidence
which witnesses know or expert testimony which explains the authenticity of the
evidence in question. Next, the expansion of the evidence emerged because of the
modes of environmental crimes carried out in various ways and actions (the
development and advances in technology and information) in order to trick the
process of investigation and evidence in proving a criminal case in the system
environment is very important, that in a criminal environment case at least two
valid evidences are required.
The author suggested that it is time to implement evidence in Aricle 96
letter (f) of Act Number 32 Year 2009 on the Protection and Management of the
Environment, such as expert witness testimony and then to law enforcement
officials should always anticipate the kinds of environmental crimes committed in
various ways and actions are always changing in order to trick the criminal case
investigation process and the role of environmental evidence must be paid
attention so that verdict of court is not arbitrary.. As a consequence,
environmental protection and management runs as mandated by Act Number 32
Year 2009.Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Di bidang pengendalian pencemaran, penegakan hukum pidana dan
administrasi lingkungan menjadi salah satu kegiatannya.
Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana perluasan alat bukti
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengapa terjadi perluasan alat
bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana lingkungan dan bagaimana peranan
alat bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana lingkungan
Dalam melakukan penelitiannya, penulis menggunakan metode yuridis
normatif yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum dalam pembuktian pidana
lingkungan hidup dan KUHAP serta peraturan lainnya yang mendukung.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa oleh karena fakta sejarah yang
berkembang, modus-modus kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan
tindakan yang selalu berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan maka alat
bukti yang diatur pada pasal 184 KUHAP belum mewadahi mengenai berbagai
pendukung alat bukti yang ada. Oleh karenanya diperlukan perluasan alat bukti.
Namun demikian alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan
alat bukti lainnya. Misalnya alat bukti keterangan saksi yang mengetahuinya atau
keterangan ahli yang menerangkan keaslian suatu alat bukti dimaksud. Kemudian
dari itu, perluasan alat bukti dimaksud muncul oleh karena adanya modus-modus
kejahatan lingkungan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu
berubah-ubah (perkembangan kemajuan di bidang teknologi dan informasi) guna
mengelabui proses penyidikan dan alat bukti dalam sistem pembuktian perkara
pidana lingkungan sangat penting, mengingat dalam suatu perkara tindak pidana
lingkungan diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Penulis menyarankan agar seharusnya dalam pengimplementasian Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada pasal 96 huruf (f) mengatur mengenai alat bukti lain
disertai alat bukti lainnya, misalnya keterangan ahli kemudian agar para penegak
hukum seharusnya selalu mengantisipasi modus-modus kejahatan lingkungan
yang dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna
mengelabui proses penyidikan perkara tindak pidana lingkungan dan peranan alat
bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana lingkungan harus diperhatikan
dengan prinsip kehatian-hatian, sehingga putusan pengadilan yang dihasilkan
tidak sewenang-wenang. Hingga akhirnya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.135 HalamanTesis Magiste
Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
No full textSemakin majunya teknologi yang kita rasakan tidak luput juga dari semakin banyaknya cara pelaku penyalahgunaan narkotika dalam mendapatkan barang haram tersebut. Sampai saat ini narkotika masih menjadi salah satu permasalahan terbesar yang sedang dihadapi Negara Indonesia. Sehingga dalam hal pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional bergandengan tangan baik dengan POLRI, Kejaksaan maupun instansi pemerintah lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dan kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan Polres Langkat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan data sekunder dengan penelitian kepustakaan, dan pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti penulis di lapangan lalu ditambahakan dengan tinjauan-tinjauan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat disimpulkan secara komperhensif. Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat yaitu dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Sehingga dapat mendukung satu sama lain dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Dilakukannya koordinasi dan komunikasi antara keduanya tidak mengurangi kemandirian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat maupun Polres Langkat dalam melakukan tindakannya terhadap perkara yang ditangani. Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat memiliki kendala diantaranya keterbatasan personil, keterbatasan anggaran dana dan tidak adanya prasarana seperti lembaga rehabilitasi gratis di Kabupaten Langkat guna memaksimalkan penegakan konsep restorative justice kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan Polres Langkat memiliki kendala yaitu terbatasnya IT (Information technology) seperti alat sadap handphone. Namun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat maupun Polres Langkat tetap melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin untuk memberantas pelaku tindak pidana narkotikaThe more advanced technology that we feel does not escape the increasing number of ways that narcotics abusers get to get these illicit goods. Until now, narcotics is still one of the biggest problems facing the State of Indonesia. So that in terms of preventing and eradicating the abuse of illicit narcotics trafficking, the National Narcotics Agency works hand in hand with the Indonesian National Police, the Attorney General's Office and other government agencies. The problem raised in this thesis is how the synergy between the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police in the context of preventing and eradicating narcotics crimes, and the obstacles faced by the National Narcotics Agency of Langkat Regency and Langkat Police in preventing and eradicating narcotics crimes and to overcome these obstacles. This thesis research is an empirical juridical research, namely secondary data collection with library research, and primary data collection through interviews. The results of the study were analyzed qualitatively, namely by describing the conditions of the object studied by the author in the field and then added with literature reviews and legislation in order to obtain a final conclusion that can be concluded comprehensively. The synergy between the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police Station is in the form of coordination and communication. So that they can support each other in efforts to prevent and eradicate narcotics crimes. The coordination and communication between the two does not reduce the independence of the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police Station in carrying out their actions on the cases being handled. In carrying out efforts to prevent and eradicate narcotics crimes, the National Narcotics Agency of Langkat Regency has constraints including limited personnel, limited budget funds and the absence of infrastructure such as free rehabilitation institutions in Langkat Regency in order to maximize the enforcement of the concept of restorative justice for addicts and victims of narcotics abuse. Meanwhile, Langkat Police have a problem, namely the limited IT (Information technology) such as mobile phone tapping devices. However, the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police are still carrying out their duties to the maximum extent possible to eradicate narcotics criminals.114 HalamanSkripsi Sarjan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)
No full textThe existence of law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), is expected to be a reference material for law enforcement officials to act against those who have intentionally or unintentionally committed environmental pollution. Through this study, the author is expected to find new things and solutions that are useful in reducing the occurrence of pollution from the act of dumping waste without permission. By observing the judge's decision and its impact after the verdict was handed down and the response from the general public was made the background of the thesis entitled "Corporate Criminal Liability for Conducting Waste Dumping (Study of Decision Number: 526 / PID.SUS-LH / 2017 / PN.TRG)"
The problem in this research is the regulation of waste dumping based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Corporate Criminal Liability for committing criminal waste dumping as well as implementing the law against waste dumping crime based on Decision Number 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg.
The Legal Research Method used in this research is a type of Normative Jurisprudence research wherein juridical understanding in addition to referring to legal norms contained in legislation and /or court decisions and legal norms that exist in society, also see synchronization a rule with other rules in a hierarchical manner.
Based on the results of research conducted on Decision Number: 526 / Pid.Sus-LH / 2017 / PN.Trg it can be concluded that the Judge's consideration in imposing a criminal penalty of IDR2,000,000,000.00 (two billion rupiahs) provided that if the fine is not paid within 1 (one) month after this decision has permanent legal force, the Defendant's property PT. INDOMINCO MANDIRI was confiscated and auctioned off to pay the fines.Keberadaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan. Melalui kajian yang dilakukan penulis ini diharapkan akan menemukan hal-hal baru dan solusi yang bermanfaat dalam mengurangi terjadinya pencemaran tindakan dumping limbah tanpa izin. Dengan memperhatikan putusan hakim dan dampaknya setelah putusan dijatuhkan serta tanggapan dari masyarakat umum menjadi latar belakang dibuatnya skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindakan Dumping Limbah (Studi Putusan Nomor: 526/PID.SUS-LH/2017/PN.TRG)”.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dumping limbah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang melakukan tindak pidana dumping limbah serta penerapan hukum terhadap tindak pidana dumping limbah berdasarkan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg.
Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yurudis Normatif yaitu dimana pengertian yuridis selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT. INDOMINCO MANDIRI disita dan dilelang untuk membayar sejumlah denda tersebut.105 HalamanSkripsi Sarjan
Dampak Kebijakan Moneter Tiongkok Terhadap ACFTA dan Integrasi Ekonomi Negara ASEAN
No full textASEAN-China Free Trade Agreement or abbreviated (ACFTA) is the most influential economic integration agreement in the Southeast Asia region. This study aims to determine the impact of the ACFTA on ASEAN Economic Integration and Chinese monetary policy. AFCTA is the largest free trade area in the world in terms of population size and the third largest in terms of trade volume. The results of this study indicate that China's monetary policy in 2013-2014 negatively affected trade in the ACFTA Region due to deficits in the trade balance of Indonesia, Malaysia and Thailand to China, which caused a decline in overall ACFTA economic growth in 2015. The study also showed a relationship between the conditions of China's domestic economy, American hegemony in the East and Southeast Asia Region through the Trans-Pacific Partnership and China's efforts to include Yuan in the IMF's Special Drowing Rights basket, with China's monetary policy strategy. To achieve the objectives referred to above, the research method that I use is the type of research. Descriptive-Analytic. The data collection technique used by the author is library. The author analyzes the data using qualitative analysis techniques supported by quantitative data, and for discussion of the problem the author uses deductive writing techniques.ASEAN-China Free Trade Agreement atau yang disingkat (ACFTA) merupakan perjanjian integrasi ekonomi yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ACFTA terhadap Integrasi Ekonomi Negara ASEAN dan kebijakan moneter Tiongkok. AFCTA menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Tiongkok pada tahun 2013-2014 berpengaruh negatif terhadap perdagangan di Kawasan ACFTA akibat defisit pada neraca perdagangan Indonesia, Malaysia dan Thailand terhadap Tiongkok, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi ACFTA secara keseluruhan pada tahun 2015. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan antara kondisi ekonomi domestik Tiongkok, hegemoni Amerika di Kawasan Asia Timur dan Tenggara melalui Trans-Pacific Partnership dan upaya Tiongkok untuk memasukkan Yuan ke dalam keranjang Special Drowing Rights IMF, dengan strategi kebijakan moneter Tiongkok. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian. Deskriptif-Analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah keperpustakaan. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan deduktif
Influence Leadership Management for the Management of Madrasah Facilities and Infrastructure at MTs Negeri 2 Deli Serdang
No full textSeeing the importance of facilities and infrastructure in supporting education, MTs Negeri 2 Deli Serdang is a State Madrasah with Accreditation A where in principle the educational facilities and infrastructure have met existing needs. However, by only meeting existing needs, it cannot run well if the management is not correct. the purpose of this study was to find out what kind of influence Leadership Management has on the management of madrasah facilities and infrastructure at MTs Negeri 2 Deli Serdang. The type of research that the author used in research at MTs Negeri 2 Deli Serdang was quantitative descriptive research. To obtain complete data, the authors use data collection tools in the form of observation, data analysis, and documentation. Based on the results of the study it is understood that the Effect of Leadership Management on the Management of Madrasah facilities and infrastructure at MTs Negeri 2 Deli Serdang which includes: First the planning activities for facilities and infrastructure are always carried out starting from needs analysis, determining the place of goods and selecting goods needed, Second procurement activities have been running starting from dropping the government and procuring schools by buying and determining funds as needed but there are still procurement activities that have not been running. Third, the use of facilities and infrastructure is always carried out to support learning. Fourth, maintenance of facilities and infrastructure is carried out regularly by involving madrasa residents The five inventories are always carried out as evidence of procurement of goods. The six write-off activities have already been carried out. From the results of the research above, it can be concluded that the Influence of Leadership Management on the Management of Madrasah Facilities and Infrastructure at MTs Negeri 2 Deli Serdang has been fulfilled by means of: planning needs, procurement , use , maintenance, inventory, write-off and accountability
Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN
No full textbudgeting provides an important fundament for a new orientation in Indonesia. Then, law Number 1 of 2004 on State Treasury opens a new corridor for the application of performance basis in the government circle. It is state in Article 68 and 69 of the Act, that government agencies whose main duty and functions are to provide community service can apply the flexible pattern of financial management by prioritazing, productivity, efficiency, and effectiveness.
The principles included in the two Laws have become the basis for the government agencies to apply the financial management of Public Sevice Board. The Public Service Board is expected to be the initial step in the renewel of financial management of public sector for the sake of improving government’s service to the public.
State Owned Corporation University (PT BHMN) is initially established to accommodate special need in privatizating the educational institution with specific characteristics, especially the nonprofit education institution even though it holds the status as a corporation. In 2009 BHMN was changed into State Educational Corporation in accordance with Law No. 9/2009 on Educational Corporation. This law was canceled by the Decision of Constitutional Court No.11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dated March, 31, 2010. Then Government Regulation No. 66/2010 was enacted to mandate the State-Owned Corporation University (PT BHMN) to apply the pattern of financial management of Public Service Board.
The method used in the writing of this thesis is a normative juridical which refers to the legal norms contained in the legislation relating to the applicable Public Service Board obtained through library research. The data obtained were normatively described and systematically and juridical qualitatively to the application of financial management system of Public Service Board at State-Owned Corporation Unviersity (PT BHMN).
From the research the study author on the Financial Management System Implementation of the General Service Board of Higher Education that is expected to be BHMN, becoming a Public Service Board, a State Owned Corporation University (PT BHMN) has a better opportunity to fix up its management encouraging its service quality improvement by developing its efficiency, relevancy, transparancy and accountability. The leadership can grow at every level of position in the organization and the implamantation of financial management system of this Public Service Board. Therefore, the structure of organization of State-Owned Corporation University (PT BHMN) needs to be in line with Government Regulation No.23/2005. The adjustment of this financial management system of this Public Service Board is to be implemented by December 31, 2012.
The draft of Law on University had been passed as Law on University in the plenary session of Parliement on Friday, July 13, 2012. The passing of the Law was differently responded by various groups. This Law on University is not the best solution to improve the system of education are approved in the 1945 Constitution of Indonesia. Thus, 7 Universities with the status of State-Owned Corporation must be returned to their previous status as Public Service Board in which the government does not provide full financial autonomy but provides the universities with freedom to develop the pattern of education and financial bureausracy. This need to be done that public need can be accommodated exactly by the universities.
Through this research recommended that within doing financial management of College BHMN College should be required to submit a report of financial accountability and transparent and supported by human resources competent and capable in the preparation of these financial statements. It is expected also to Government to promptly revise and improvee the Government Regulation No. 23 of 2005 in accordance with the need of the universities with State-Owned Corporation (PT BHMN) status that the financial management of Public Service Board can be applied well at the universities with State-Owned Corporation (BHMN) status. In passing the draft of Law on Education, the Legislative Members are also suggested to look at public need and the goal/purpose of national education itself, not the interest of few groups..
Key words: Financial Management, Public Service Board and University with State- Owned Corporation Status.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Di dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
Prinsip-prinsip yang tertuang dalam kedua Undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat nonprofit meski berstatus sebagai badan usaha. Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010. Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengamanatkan Perguruan Tinggi BHMN menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Metode yang dilakukan dalam penulisan tesis ini penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan badan layanan umum, oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya menguraikan atau mendiskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis yakni pemilihan pasal-pasal terpenting yang berisi kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan penerapan sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum pada perguruan tinggi BHMN.
Dari hasil penelitian penulis mengenai Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN yakni diharapkan dengan menjadi BLU dapat memberikan peluang lebih baik bagi Perguruan Tinggi BHMN untuk melakukan pembenahan tata kelola yang mendorong peningkatan kualitas layanan dengan menumbuhkembangkan efisiensi, relevansi, transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan dengan menjadi BLU, leadership dapat tumbuh disemua jenjang posisi dalam pengorganisasian dan dalam rangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Di dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
Prinsip-prinsip yang tertuang dalam kedua Undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat nonprofit meski berstatus sebagai badan usaha. Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010. Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengamanatkan Perguruan Tinggi BHMN menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Metode yang dilakukan dalam penulisan tesis ini penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan badan layanan umum, oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya menguraikan atau mendiskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis yakni pemilihan pasal-pasal terpenting yang berisi kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan penerapan sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum pada perguruan tinggi BHMN.
Dari hasil penelitian penulis mengenai Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN yakni diharapkan dengan menjadi BLU dapat memberikan peluang lebih baik bagi Perguruan Tinggi BHMN untuk melakukan pembenahan tata kelola yang mendorong peningkatan kualitas layanan dengan menumbuhkembangkan efisiensi, relevansi, transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan dengan menjadi BLU, leadership dapat tumbuh disemua jenjang posisi dalam pengorganisasian dan dalam rangka impelementasi sistem pengelolaan keuangan BLU maka struktur organisasi pergurua tinggi BHMN perlu disesuaikan dengan PP No. 23 Tahun 2005. Dan penyesuaian sistem pengelolaan keuangan badan layanan umum tersebut dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) telah disahkan menjadi Undang-undang pendidikan tinggi, pada sidang Paripurna DPR, Jum’at 13 Juli 2012. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut, muncul perbedaan pandangan dari berbagai kalangan menyikapi Undang-undang tersebut. RUU Pendidikan Tinggi bukan merupakan solusi terbaik untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, bahkan cenderung menambah permasalahan. Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan sangat tidak dibenarkan dalam konstitusi Negara UUD 1945. Untuk itu status 7 Perguruan Tinggi Negeri BHMN harus dikembalikan menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dimana pemerintah tidak sepenuhnya memberikan otonomi keuangan namun juga memberikan keleluasaan bagi Perguruan Tinggi untuk mengembangkan pola pendidikan dan birokrasi keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dengan tepat oleh Perguruan Tinggi.
Melalui penelitian ini disarankan agar di dalam melakukan pengelolaan keuangan perguruan tinggi hendaknya Perguruan Tinggi BHMN diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan serta didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan capable dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Diharapkan juga kepada Pemerintah untuk segera merevisi dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi BHMN tersebut agar pengelolaan keuangan BLU dapat diterapkan dengan baik pada Perguruan Tinggi BHMN. Disarankan juga kepada DPR di dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan hendaknya harus melihat kepentingan msyarakat serta tujuan pendidikan nasional itu sendiri, bukan melihat kepentingan segelintir golongan.
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi BHMN122 HalamanTesis Magiste
