1,720,968 research outputs found
Juridical Concept of Intellectual Property Rights as Endowments
Full text linkThe focus of the study in this article is regarding the position of Intellectual Property Rights as the object of waqf from a juridical perspective. This article is included in the type of normative legal research because in this article the author makes law the subject of study, and the approach used in this article is of course the legal approach. Based on the results of the study and analysis, the authors conclude that, juridically, the Endowment of Intellectual Property Rights (IPR) has obtained legal legitimacy in Indonesia. In addition to being regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, IPR waqf has also been confirmed in several laws in the field of IPR, both before the Waqf Law was issued and after the Waqf Law was issued. Intellectual Property Rights can be transferred as long as the transition does not conflict with the prevailing laws and regulations in society, including by way of waqf. This is because IPR is a movable intangible object, IPR material appears as a form of appreciation for intellectual activities that are born from human thought to create something new or original, both in the fields of science, technology, literature and the industrial sector.Fokus kajian dalam artikel ini adalah menyangkut kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf yang dilihat dari perspektif yuridis. Artikel ini termasuk dalam jenis Penelitian hukum normatif, karena dalam artikel ini penulis menjadikan undang-undang sebagai pokok kajian, dan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini tentu pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil hasil kajian dan analisa maka penulis berkesimpulan bahwa, wakaf hak atas keakayaan intelektual (HAKI) secara yuridis telah mendapatkan legitimasi hukum di Indonesia. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf HAKI juga telah ditegaskan dalam beberapa undang-undang di bidang HAKI, baik sebelum Undang-undang wakaf dikeluarakan maupun sesudah undang-undang wakaf dikeluarkan. Hak Atas Kekakayaan Intelektual bisa beralih sepanjang peralihan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, termasuk salah satunya dengan cara wakaf. Hal dikarenakan HAKI termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, kebendaan HAKI muncul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual yang lahir dari pemikiran manusia untuk mewujudkan suatu yang baru atau orisinil, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra maupun bidang industri
Distinction of Inheritance of Parusah Land Rights in West Seram Regency, Province of Maluku
No full textAccording to some indigenous peoples in Maluku, the existence of Parusah land is not as a usufructuary but as their land given to them by the king or customary leaders. Inheritance of parosah land in West Seram Regency mostly uses a collective inheritance system, namely by being enjoyed together. This type of research is empirical juridical research, namely legal research related to the enactment or implementation of normative legal provisions in social life (law in action). This study aims to see how customary law works in society through the customs of indigenous peoples in the West Seram Regency, especially in the Parusah land inheritance system. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the inheritance of parosah land carried out by the people of West Seram Regency was customary inheritance law. The inheritance system of parosah land in Seram Part District depends on the family agreement after the parents have died or the will of the parents during their lifetime, so that the inheritance in the form of company land can be inherited by way of sharing, collectively, or by using the mayoral system.Eksistensi tanah parusah menurut sebagian masyarakat adat di Maluku, bukan sebagai hak pakai melainkan sebagai tanah milik sendiri yang diberikan oleh raja atau pimpinan adat kepada mereka. Pewarisan tanah parusah di Kabpaten Seram Bagian Barat sebagian besar menggunakan sistem pewarisan kolektif yaitu dengan cara dinikmati secara bersama-bersama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum terkait pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam kehidupan bermasyarkat (law in action). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bekerja hukum adat di masayarakat lewat kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya dalam sistem pewarisan tanah Parusah. Berdasarkan hasil analisis peneliti berkesimpulan bahwa, Pewarisan tanah parusah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan hukum warsis adat. Sistem Pewarisan tanah parusah di Kabupaten Seram Bagian tergantung pada kesepakatan keluarga setelah orang tuanya meninggal atau wasiat orang tua semasa hidup, sehingga harta warisan berupa tanah perusah bisa diwariskan dengan cara dibagi, kolektif maupun dengan menggunakan sistem mayorat
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KEBOLEHAN ABORSI JANIN KASUS PEMERKOSAAN
Full text linkThe abortion controversy that developed until now is different between countries and between cultures. The Abortion Controversy that occurred in the community involved various parties, both the government and the ulama. The implementation of Government Regulation No. 61/2014 and the MUI fatwa form the basis for obtaining an abortion. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council which firmly said that the initial abortion law was haram but in an emergency was permissible. This type of research used by the author in this study is the type of normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials, secondary data or library law research. This type of normative legal research is used because the focus of the study in this study is because in this study it will examine the relevance of the MUI Fatwa with Government Regulation No. 61 of 2014 related to the ability of abortion to fetal rape cases. From the results of the analysis it is concluded that the government (PP) No.61 of 2014 concerning obtaining abortion is considered as the first step in protecting women's and reproductive rights. This Government Regulation is in line with MUI Fatwa Number 4 of 2005 which allows the abortion of wombs for reasons that are justified both medically and in Islamic law.
Keywords: Abortion, pape, MUI Fatwa
Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan
Full text linkSebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk tercapainya sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Penelitian hukum normative ini mengkaji dua hal yaitu pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan setelah dibentuk dan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Kewenangan (OJK) terhadap perbankan. Bank Indonesia secara yuridis masih memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan walaupun telah hadir Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan, Pengawasan macroprudential tetap saja menjadi kewenagan dari Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sedangkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penyelengaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan dalam hal termasuk pada sektor perbankan.Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankanKeywords: Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, bankin
KONSEP ALIH TEKNOLOGI DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF
Full text linkKebutuhan akan teknologi yang besar membuat mekanisme alih teknologi pada industri otomotif Indonesia menjadi isu utama yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pola perkembangan industri otomotif yang masih belum mampu mengembangkan industri otomotif nasional berdaya saing tinggi.permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep alih teknologi dalam dibidang industri otomotif dan Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung alih teknologi di bidang industri otomotif. penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran dalam penelitian maka, dalam penerapan Konsep alih teknologi teknologi dibidang Industri otomotif harus bertumpu pada dua konsep yaitu Pertama, Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diterapkan melalui perjanjian lisensi dengan menggunakan perjanjian Technical Assistance. Kedua, Transfer Technical Know-How Sarana yang digunakan adalah dengan membuat kontrak know how, kontrak ini terpisah dari perjanjian lisensi. Kemudian, Kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan alih teknologi dalam hal ini dibidang industri otomotif. Harus dipertegaskan dengan penerapan konsep Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Transfer Technical Know-How, upaya ini bertujuan untuk mendorong perusahan asing maupun perusahan prinsipal agar lebih serius melakukan alih teknologi dibidang industri otomotif.Kata Kunci: Penanaman Modal, Alih Teknologi, dan Industri Otomotif.
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Analisis Yuridis Tentang Kebijakan Holding Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Pertambangan
Full text linkOn November 29, 2017 the deed inbreng was signed by shareholders of PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM) and PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) and approved the transfer of government shares to PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) as well as evidence that the BUMN Mining Holding is officially formed. In the EGMS conducted by the three SOEs, it was agreed that the amendment to the articles of association was also related to the transfer of majority ownership from the original Republic of Indonesia to the ownership of PT Inalum (Persero) whose entire shares were owned by the State. The legal basis used by the government in forming the SOE holding is contained in Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.Pada tanggal 29 November 2017 akta inbreng telah diteken oleh pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) dan menyetujui perpindahan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) serta menjadi bukti bahwa Holding BUMN Tambang secara resmi terbentuk. Dalam RUPSLB yang dilakukan oleh ketiga BUMN tersebut telah disepakati juga perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas dari semula Negara RI menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki Negara. Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah dalam pembentukan holding BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
