41 research outputs found
FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN PROF. DR. DARNI M DAUD. MA DALAM PEMILUKADA ACEH PADA PERIODE 2012-2017
No full textABSTRAKMUHAMMAD FEBRI, 2017 FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN PROF.Dr. DARNI M DAUD, MA DALAMPEMILUKADA ACEH PADA PERIODE2012-2017Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Syiah Kuala(Dr Syarifuddin Hasyim, SH., M. Hum)(ix,72), pp., bibl., app.Dr. Darni M Daud adalah tokoh akademisi Aceh yang sudah di akui baiknasional, lokal hingga international bahwa beliau adalah seorang pemikir dalambidang Akademisi. Kemudian beliau mencoba untuk turun ke dunia politik lewatPemilukada di Aceh pada tahun 2012 berpasangan dengan Tgk Ahmad Fauzi,dosen dari IAIN Ar Raniry Banda Aceh. Dilihat dari pengalaman politik Dr. DarniM Daud dan Tgk Ahmad Fauzi sangatlah minim dan bisa dikatakan pasangan inibelum pernah terlibat langsung dalam pemilu sebelumnya. Pasangan inimempunyai visi dan misi menandatangani Qanun Jinayah dan memperbaikipendidikan di Aceh jika memang dipercayakan memimpin Aceh. Kondisi inilahyang mendorong beliau merasa sangat tepat untuk mencalonkan diri sebagaigubernur, ditambah dengan popularitas dan ekstabilitas sebagai guru besar yangsudah cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pembangunansehingga beliau mengenyampingkan keadaan yang ada dan terus maju untukmelawan calon-calon lain dalam Pemilukada 2012-2017.Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangmenyebabkan Dr. Darni M Daud kalah dalam pemilukada Aceh periode 20122017laluserta perilaku pemilih dalam menentukan sikap pada pemilukada Aceh.Penelitian ini bersifat kajian lapangan dan kepustakaan, di mana data yangdigunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dataprimer yang meliputi hasil wawancara, observasi, sedangkan data sekunder,berupa dokumen baik dalam bentuk elektronik maupun cetak, undang-undang,skripsi, artikel dan jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor kekalahan pasangan Dr.Darni M Daud dan Tgk Ahmad fauzi Pemilukada Aceh pada periode 2012-2017adalah gagalnya marketing politik dan dominasi partai Aceh yang mempengaruhiperilaku pemilih. Serta kurangnya sosialisasi dari kandidat ini untuk mengenalkandiri kepada masyarakat. Adapun perilaku pemilih dalam menentukan sikapnyayaitu dengan adanya kandidat dari Partai Aceh tersingkirnya kandidat Dr. DarniM Daud dan Tgk Ahmad fauzi sehingga terjadinya intimidasi dari elit politik yangmembuat para pemilih membanding-bandingkan calon pemimpin tersebut.Kata Kunci: Dr. Darni M Daud, MA, Kekalahan dan Dominasi PartaiPenguas
University rankings: A review of methodological flaws
No full textUniversity rankings have gradually become an issue for concern in the academic community worldwide. Several mechanisms with different methodologies have been developed to rank the universities appropriately. However, some ranking tools have notable issues, especially with the indicators adopted. Some are based merely on research performance, whilst others have focused solely on specific fields, such as science and technology - which could have deprived those in the arts and social sciences. This paper uses a narrative review to highlight a number of inconsistencies in the methodologies applied to rank universities. Five main ranking tools commonly applied to the world's universities are reviewed, namely Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU), Leiden University ranking and Webometrics ranking. We found that several flaws in the rankings caused inconsistencies in university placings in different rankings. Suggestions for integrating multiple criteria and indicators for better ranking exercises are proposed
An organized 3D in vitro model for peripheral nerve studies
No full textThree-dimensional cell cultures have been proposed to address the limitations in two-dimensional cell cultures (i.e. lack of relevant architectural features) and very few have developed 3D cell culture methods for peripheral nerve studies. Therefore, the present study reports on the development of a 3D in vitro peripheral nerve model using aligned electrospun polycaprolactone fibre scaffolds manufactured under tightly controlled and reproducible conditions with uniform diameters of 1 μm, 5 μm and 8 μm. Fibres were characterized by SEM for diameter, density and alignment properties and formed in to scaffolds for 3D in vitro culture. Three different approaches were adopted using: i) neuronal or primary Schwann cell cultures alone; ii) neuronal and primary Schwann cells in co-culture and iii) isolated dorsal root ganglion cultures, containing both neuronal and Schwann cells, with immunohistochemical and 3D confocal microscopy analysis. Neurite guidance was evident on all fibres diameters with the longest neurites detected on 8 μm fibres when cultured alone. However, co-culture with primary Schwann cells was found to enable neurite formation on all scaffolds. Dorsal root ganglion explants when grown on scaffolds showed both organised aligned neurite guidance and notably the co-localization of Schwann cells with neurites. Neurite lengths of up to 2.50 mm were routinely observed using 1 μm diameter fibres after 10 days and all cultures demonstrated a migrating Schwann cell „front‟ of up to 2.70 mm (1 μm diameter fibres). Thus, a direct relationship was found between fibre diameter, neurite outgrowth and Schwann cell behaviour. Myelin formation was also studied in neuronal/Schwann cell co-cultures either as neuronal cells plus primary Schwann cells or as DRG explants, although no myelin expression was detected. This work therefore supports the use of aligned electrospun PCL microfibres for the development of 3D peripheral nerve models in vitro, with future value in a number of areas including developmental biology, disease studies and the design of devices and scaffolds for peripheral nerve repair
Fibroblast cells dataset
No full textHigh resolution images of fibroblast cell cultures at 10x and 4x magnification
The concept of tarikah in the Islamic law of succession with special reference to the practices of the civil courts and the Syariah courts in Malaysia
No full textEThOS - Electronic Theses Online ServiceGBUnited Kingdo
Ifza Mechtech: Ifza Fold / Muhammad Zikry Aizat Moharam ...[et al.]
No full textFolding clothes is one of the basic duties that we should have done almost every day. By folding clothes, we can train ourselves to be more discipline. It is because folding clothes take times to finish. For the person that really prioritize tidiness, this process can really help them as it can prevent the clothes from wrinkle. Folding clothes also can help to minimize the usage of space whether in a shop lot or in a house
TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM
No full textMakalah ini membahas tentang kajian – kajian sosial dan politik masyarakat Aceh sebagai suatu pertimbangan pemikiran untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat serta membangun kembali peradaban, tata kehidupan dan strutkur sosial yang telah terbangun semenjak dahulu. Pasca perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, bertempat di Smolna the Government Bunked Hall (Balai Pertemuan Finlandia), GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dapat bertemu dan duduk bersama di satu meja untuk mengikrarkan janji, membubuhkan tandatangan dalam (Memorandum of Understanding) MoU Helsinki atas kesepakatan perdamaian, penghentian perselisihan yang telah berlangsung selama hampir tiga puluh tahun lebih. Yang memfasilitasi perdamaian adalah Crisist Management Initiative (CMI), lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari yang memediasi pertemuan perundingan tersebut. Tercapainya kesepakatan perdamaian Aceh merupakan perjalanan panjang dari kedua belah pihak dalam proses negosiasi politik yang alot. Lobi-lobi politik dalam proses perundingan, ditempuh Pemerintah RI melalui pendekatan kemanusiaan dengan mempertimbangkan penderitaan rakyat Aceh harus dihentikan, rusaknya tatanan perekonomian harus disudahi, hancurnya sarana dan prasarana umum serta hilangnya puluhan ribu nyawa masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi telaah para perunding untuk mengakhiri konflik konflik rakyat Indonesia di penghujung barat
Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana penyadapan informasi elektronik : studi analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
No full textTindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Peraturan yang mengatur perbuatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum Islam menetapkan larangan bagi suatu perbuatan mendengarkan pembicaraan orang lain (tajassus), dalam al-Qur’an Surat al-Hujuraat ayat 12 dan hadits nomor 2653 yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang hukuman mati terhadap perbuatan tajassus. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukuman tindak pidana penyadapan informasi elektronik dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan menjelaskan juga penyadapan informasi elektronik menurut tinjauan hukum Islam serta hukuman yang ditetapkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) data banyak diambil dari buku-buku. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah Sekelumit Penyadapan di Indonesia oleh Kristian dan Yopi Gunawan, Awas! Operasi intelijen oleh Fauzan Al Anshary.
Hasil penelitian menunjukkan pertama, Terbentuknya Undang-undang mengenai penyadapan karena atas dasar UUD 1945 yang mengatakan bahwa hak berkomunikasi harus di lindungi, bagi yang melanggar Undang-undang tersebut akan dihukum 10 tahun penjara dan dendan maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Kedua, dalam hukum Islam tindak pidana penyadapan disebut dengan istilah tajassus. Hukuman tindak pidana tajassus yang dilakukan oleh muslim kepada muslim lain akan dikenakan hukuman ta’zir dan jika dilakukan oleh kafir harbiy kepada orang muslim akan di hukum mati
Kedudukan Nikah Urfi dalam Sistem Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Legitimasi Hukum di Indonesia dan Mesir
No full textUrfi marriage, which is a form of marriage without official registration, is an important theme in the study of Islamic family law in Indonesia and Egypt. This study aims to analyze the position of urfi marriage in the context of positive law and sharia, and its implications for the rights of women and children. In Indonesia, urfi marriage is not legally recognized because it does not meet the registration requirements stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In contrast, Egypt recognizes urfi marriage as valid according to religion, but still emphasizes the importance of registration for legal protection. This study uses a qualitative approach and comparative study methods, by analyzing legal documents, fiqh literature, and the views of scholars. The results show that although urfi marriage is recognized in sharia, this practice poses serious challenges in protecting individual rights. This study recommends the need for policy reform to bridge the gap between sharia law and the practical needs of society, in order to ensure justice and protection for all parties involved
REVITALISASI NILAI ISLAM MELAYU DI ERA DIGITAL: INTEGRASI PEMIKIRAN TOKOH KLASIK DAN MODERN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMA NEGERI 1 LAWANG KIDUL: PENDAHULUAN, METODOLOGI, HASIL dan DISKUSI, KESIMPULAN
No full textThis study aims to analyze the revitalization of Malay Islamic values in shaping students’ character in the digital era through the integration of classical and modern Islamic thought. Using a descriptive qualitative approach, the research was conducted at SMA Negeri 1 Lawang Kidul through interviews, observations, and documentation involving Islamic Education teachers and students. The findings reveal that Malay Islamic values such as politeness, respect for teachers, and responsibility are still understood by students but have not been fully internalized in their digital behavior. The integration of classical scholars such as Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, and Raja Ali Haji with modern thinkers such as Syed Muhammad Naquib al-Attas, Wan Mohd Nor Wan Daud, and Osman Bakar produced a revitalization model based on three main pillars: Digital Adab, Malay Islamic Character Education, and Cultural and Spiritual Literacy. This model effectively fosters digital ethics, discipline, and pride in Islamic-Malay identity. Thus, the revitalization of Malay Islamic values serves as a strategic innovation in character education that is contextual, holistic, and relevant to the challenges of the digital globalization era
