12 research outputs found
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP
No full textSistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menjelaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-undang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif analitis. Artikel ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil. Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP. Kedua, terhadap beberapa putusan MK, Mahkamah Agung membuat Perma atau SEMA untuk menyimpangi putusan MK tersebut. The article aims to examine all relevant constitutional court decisions which have impacts on criminal laws, especially in substantive, procedural, and penitentiary law. The article is based on a legal normative research employing secondary data, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The method in collecting the data is library research. The research tools are documentary studies. The analysis is qualitative which is strengthened by descriptive analysis. There are two conclusive statements of this research. Firstly, the finding on constitutional court decisions showed that 32 (thirty-two) decisions were made for procedural criminal law, but only 13 (thirteen) decisions were in line with the applicants’ objectives which are mainly related to Criminal Procedural Code (KUHAP). Secondly, Supreme Court produced Perma or SEMA which overruled the Constitutional Court decisions.
The urgency of law reforms on economic crimes in Indonesia
No full textThe Indonesia’s economy has experienced rapid and massive development. Even after its contraction due to the pandemic in 2020, the economic growth of Indonesia is still highly significant. Digital transactions play an important role in the economic development. However, the economic growth may potentially lead to considerable number of economic crimes. To deal with them, the penal policy on economic crimes has not been developed according to the growth. The disparity among criminal provisions in economic sectors results in legal uncertainty in the enforcement of economic crimes. This research aims to shed a light on the current penal policy on economic crimes and the urgency of the reform on the economic criminal law. It is concluded that the Economic Crimes Law 1955 is no longer relevant to eradicate economic crimes in Indonesia. Furthermore, Indonesia Penal Code is far left behind by the current economic development. Therefore, a far-reaching reform is necessary. The partial reform of economic criminal law through various legislations has resulted in the legal uncertainty. For instance, they embrace different corporate criminal liability and sentencing principles. Hence, it is important to formulate a law on the principles of economic criminal law applying to all economic crimes
The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia
No full textArtikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap perkembangan politik kriminal dan memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya MK menguji Undang-Undang pidana di masa yang akan datang. MK sejak berdiri telah menguji berbagai Undang-Undang Pidana di Indonesia, baik dari segi materiil maupun formil. Dalam hukum pidana materiil, MK senyatanya masih konsisten untuk bertindak hanya sebagai negative legislature dan tidak menjadi criminal policy maker. Dalam hukum pidana materiil, MK hanya menjatuhkan putusan untuk dekriminalisasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti dalam pengujian Pasal Penghinaan Presiden dan Perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP. MK juga menolak menghapus unsur “ikatan perkawinan” dalam Pasal 284 KUHP karena berpotensi menjadi kriminalisasi, bukan dekriminalisasi. Namun, pada hukum pidana formil MK bertindak menjadi positive legislature, sebagai contoh dalam putusan penambahan kompetensi praperadilan. Sehingga menunjukan inkonsistensi pada pandangan bahwa MK bukanlah criminal policy maker. MK sejatinya memang tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan jucial activism atau judicial restraint dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam konteks hukum pidana yang berkaitan dengan HAM, seharusnya MK hanya bertindak sebagai negative legislature dan dibatasi pada proses dekriminalisasi. Sehingga MK hanya menerapkan judicial restraint ketika menguji Undang-Undang Pidana.In substantive criminal law, the Constitutional Court (MK) has consistently acted as a negative legislature and not as a criminal policy maker. However, in procedural criminal law, the MK has taken on the role of a criminal policy maker. This article aims to examine the impact of the Constitutional Court’s decisions in judicial reviews on the development of criminal policy in Indonesia and to provide recommendations on how the MK should review criminal law in the future. This research is conducted using a doctrinal method strengthened by a statute and case approach. The findings show that, in substantive criminal law, the MK has only issued decisions for the decriminalization of offenses regulated by law, such as in the judicial review of the article on Defamation of the President and Unpleasant Acts in the Criminal Code (KUHP). However, in procedural criminal law, the MK has acted as a positive legislature, for example, by expanding pre-trial competences through its decisions. The MK has not been consistent in applying either judicial activism or judicial restraint in reviewing laws. In criminal policy, the MK should act as a negative legislature and be limited to decriminalization, as a form of judicial restraint
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
No full textSebagai extra ordinary crime, korupsi dengan berbagai modus operandi tidak mudah diberantas. Salah satu modus operandi yang kompleks adalah TPPU. Permasalahan yang timbul dalam TPPU hasil tindak pidana korupsi adalah dimana KPK tidak diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap TPPU hasil korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil korupsi dalam hukum positif dan memberikan reformulasi pengaturan terhadap hal tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penegakan hukum pada perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu reformulasi peraturan dengan: (1) mengatur secara tersendiri TPPU dalam UU PTPK; dan (2) memberikan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Korupsi, TPPU, Penuntutan, KP
PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI PUTUSAN PENGADILAN
No full textBy the development of criminal law in Indonesia, the corporate criminal responsibility has been introduced in many Acts. In the practices, there are criminal court decisions which sentenced corporations. This article aims to comprehensively examine how corporate criminal responsibility is implemented in various court decisions. It is found that aggregation theory, which corporate criminal responsibility is based on the actions of some people in the corporation scope, has been applied in most cases. Howeverm the weakness of the aggregation theory, in environment crimes, only corporation which was responsible and most organizers were not. On the other hand, in the corruption cases, the organizers, such as directors, were responsible, even thought they were adjudicated in different examinations. In promoting cheap, efficient, and simple examination, the combination of cases between corporations and directors shall be applied more. Furthermore, the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, the corporate criminal responsibility provision shall be regulated in the Act type, such as in the Bill of Criminal Code
Studi komparatif konsep wasathiyyah dalam tafsir Rūḥ al-Ma‘ānī karya Al-Alūsī Dan Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Karya Ibnu ‘Āsyūr
No full textKonsep wasathiyyah merupakan nilai sentral dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 143 tentang ummatan wasaṭhan. Di tengah maraknya ekstremisme, dan polarisasi keberagamaan, pengkajian nilai ummatan wasathan menjadi semakin mendesak, tidak hanya secara teologis, tetapi juga sebagai respons atas tantangan sosial umat Islam masa kini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat yang memuat konsep wasath dalam tafsir Ruhul Ma‘ni karya Al-Alūsī dan Taḥrir wat Tanwir karya Ibnu ‘Āsyūr. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis perbandingan pandangan keduanya dalam memahami konsep wasath secara mendalam.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode komparatif yang berjenis deskriptif analisis dengan Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Adapun sumber penelitian ini berupa tafsir dari kedua tokoh sebagai rujukan utamanya, dan penelitian lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep wasath yang dibawakan oleh al-Ālūsī dan Ibn ‘Āsyūr memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari sisi isi maupun pendekatan metodologis yang digunakan. Ibn ‘Āsyūr cenderung menyoroti wasathiyyah dalam dimensi proaktif dan progresif, yakni sebagai nilai dinamis yang mendorong keterlibatan aktif umat Islam dalam membimbing peradaban menuju kebenaran dan nilai-nilai universal Islam. Pendekatan Ibn ‘Āsyūr mengandung misi transformasi sosial, yang sangat dipengaruhi oleh konteks zaman ketika dia hidup, yaitu periode pasca kemunduran Daulah ‘Utsmāniyyah dan masa reformasi pemikiran di dunia Islam, khususnya di Tunisia dan Mesir. Sebaliknya, al-Ālūsī lebih menekankan pada aspek praktis wasath dalam kerangka internal umat Islam, khususnya sebagai prinsip penyeimbang dalam menjaga stabilitas pemahaman dan harmoni antar kelompok dalam komunitas Muslim. Salah satu keunikan pendekatan al-Ālūsī adalah penekanannya terhadap pentingnya moderasi dalam kehidupan beragama sesama umat Islam, yang merefleksikan situasi zamannya ketika Kekhalifahan Turki Utsmani masih kuat dan bersifat otoriter. Perbedaan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi kehidupan kedua mufasir tersebut turut membentuk arah dan corak penafsiran mereka terhadap konsep wasathiyyah
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
No full textPrison escape has been committed by many prisoners in several correctional institutions in Indonesia. Since it is not a crime under Indonesian Law, the punishment of the action is merely an discipline sanction. Then, the existing punishment is not sufficient to prevent and eradicate prison escape. Hence, the rehabilitation by the correctional system will never work. This paper aims to analyse how the existing legislation regulates on the prison escape and how the viable regulation in prison escape. It is proven than in the Act on Correctional Institution and in the other relevan regulations, prison escape can never be investigated since it is not a crime. Then, discipline sanction is the only punishment. In few cases, it may also be considered as durress. Furthermore, it is stated that the criminalization of prison escape is a must. It fulfils the parameters of criminalization. Hence, the prisone escape shall be considered a crime in the future law
Diskursus Kriminalisasi Pemidanaan terhadap Pemberi Gratifikasi
No full textThis article aims to examine the legal basis to prosecute gratifiers in Indonesian Corruption Justice System. Samin Tan as the giver of gratification to Eni Maulani Saragih had been acquitted by the Corruption Court of Jakarta Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst on 30th August 2021. Then, the Cassation to Supreme Court had also been rejected by Supreme Court Decision Number 2205 K/Pid.sus/2022 on 9th June, 2022. Hence, Samin Tan stays acquitted. The decision majorly focuses on the “absence” of law which criminalizes gratifiers or gratification givers. Therefore, this article elaborates how similar cases shall be handled in the future. In answering the legal questions, there are crucial notes for KPK and also the court. From the beginning, Eni Maulani Saragih shall be indicted and convicted for bribery, not gratification. By doing so, the prosecution on the giver will not face such difficulties. Besides that, the court also considered that there is no particular article to prosecute gratifier, but briber. Howerver, Article 5 paragraph (1) letter a, letter b, and also article 13 of the Corruption act can also be applied to gratification giver. Article 12B for gratification receiver employes the wording “gratification as bribery”, so that those article may also apply for gratification receiver. This has also been proven in previous cases discussed in the Article
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA
No full textPancasila is the ground fundamental norm as the ultimate source of law in Indonesia. Based on that concept, the establishment of National Legal System shall be based on values contained in the Pancasila. One of the reforms of legal system is the establishment of restorative justice. Restorative justice is the concept where in solving criminal law matters, all related parties shall be involved. Restorative justice is the implementation of Pancasila values in the criminal justice system. The problems discussed in this paper is the urgency restorative justice concept in criminal justice system in reflecting Pancasila values. In terms of existing regulation, restorative justice is merely regulated in The Act of Juvenile Justice System (UU SPPA), the Police Commissioner’s Regulation Number 6 of 2019, and the General Attorney Regulation Number 5 of 2020. However, the implementation in practices, restorative justice still has many weaknesses, including the diversion provision. By discussion restorative justice and Pancasila, it can be stated that restorative justice aims to create social justice for everyone involved in a criminal law case and form a cultural mediation in the system. In short, restorative justice is one of crucial concepts in implementing Pancasila values
THE REFORM OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: THE PRISMATIC LAW IN THE RECENT CONTEXT
No full textThis paper aims to investigate the reform of corruption eradication in Indonesia from three crucial aspects: the form of the Corruption Eradication Commission (KPK), the formulation of corruption in material and formal aspects, and other additional support system such as asset recovery and the protection of justice collaborator and whistle blower. This paper is a normative-legal research where it dissects secondary data which includes statutory regulations, various legal documents, researches, and other references relevant to corruption eradication in Indonesia. KPK could be strengthened in particular aspects with changes in regards its design of authority and its relationship with other authorities in corruption eradication process. Artikel ini bertujuan untuk meneliti reformasi pemberantasan korupsi dari tiga aspek penting: bentuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi, perumusan korupsi dalam aspek materiil maupun aspek formiil, serta hal-hal pendukungnya seperti pemulihan aset dan perlindungan justice collaborator dan whistleblower. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data sekunder yang ditelaah antara lain adalah peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen hukum, penelitian, dan referensi lainnya yang relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diperkuat dalam aspek tertentu dengan diubahnya desain wewenang serta koordinasi hubungan antara KPK dan pihak berwenang lainnya dalam pemberantasan korupsi.</p
